Ditemukan 9446 data
Terbanding/Penggugat : HEKY PRATOYO
Terbanding/Turut Tergugat I : Kanina
Terbanding/Turut Tergugat II : Ruci
Terbanding/Turut Tergugat III : Rari
Terbanding/Turut Tergugat IV : Wahyu Indriani Satyaningsih SH
Terbanding/Turut Tergugat V : Kantor Pertanahan Kota Depok
Turut Terbanding/Tergugat II : Ignatius Widiarsanto
Turut Terbanding/Tergugat III : Ir. Thomas Widiantoro
75 — 670
Sehingga Putusan PengadilanNegeri Depok tidak dapat dilaksanakan atau pada akhirnya tidak terciptaharapan asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringansebagaimana yang diharapkan karena Judex Facti Tingkat Pertama telahdengan ceroboh menerapkan asas tersebut tanpa melihat duduk perkaradan pihakpihak yang terlibat didalamnya dan hanya mengamini dalilTerbanding (dahulu Penggugat) yang sarat dengan muatan pribadinya(vested interest);Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas, mohon Majelis
139 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perbuatan Terdakwa HANDOKO SOELAYMANdalam memberikan keterangan mengenai data yuridis dalam permohonanHak Guna Bangunan atas tanah di Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabayatersebut tidak dilandasi itikad baik dan sarat tipu muslihat sehinggamengaburkan keberadaan PT. Pertamina (Persero) yang secara nyata danteruSs menerusS menguasai tanah tersebut sejak tahun 1965 dan terikatHal. 43 dari 174 hal. Put.
Perobuatan Terdakwa HANDOKO SOELAYMANdalam memberikan keterangan mengenai data yuridis dalam permohonanHak Guna Bangunan atas tanah di Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabayatersebut tidak dilandasi itikad baik dan sarat tipu muslihat sehinggamengaburkan keberadaan PT.
Pertaminadalam permohonan HGB alas tanah yang terletak di Jalan MarmoyoNo. 2 Surabaya, telah memberikan keterangan mengenai data yuridissecara tidak benar dan tidak dilandasi itikad baik serta sarat tipumuslihat yang bertujuaan mengaburkan keberadaan aset PT.Pertamina sebagai kekayaan negara adalah perbuatan melawanhukum.Bahwa Sertifikat HGB No. 738 tanggal 8 Maret 2007 yang diterbitkandan ditandatangani saksi H.M.
126 — 27
Merupakan akta otentik,bermaterai cukup, telah dicocokan dengan aslinya, isi bukti tersebutmenjelaskan mengenai Tergugat telah diberi izinuntuk mendirikan BalaiPengobatan Alifha di Kasang Sarat Utara Kecamatan Satang Anai.
19 — 2
Putusan No. 684/Pdt.G/2020/PA.TmgMenimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Screen Shoot FotoRumah, T.2 berupa Fotokopi Screen Shoot Foto Mobil Pickup dan T.3 berupafoto berupa Fotokopi Screen Shoot Foto pangkalan gas elpiji, ketiga buktitersebut telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, sehingga telahmemenehui sarat formil sebagai alat bukti;Menimbang bahwa bukti T.4 berupa CD video rulah joglo untukmemperkuat bukti T.1Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksisecara khusus
29 — 25
SETIAWANnomornya 081287651859;Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 tim dari bidangpenyidikan dan BHP melakukan pemantauan dari daratan tepatnyadari restoran 188 pantai pak imam tanjung balai karimun dan terlihatkapal masih sarat dan melihat kapal MT. TABONGANEN sudahberdempet dengan 2 unit kapal lain yaitu kapal MT.OCEAN MAJUdan MT.
334 — 88
balik nama sertipikat yangdiperoleh dari lelang dengan melampirkan surat pada poin b, c dan d sertakelengkapan yang yang lainya, KTP, KK dan SPPT dan kartu keluarga serta buktipembayaran pajak daerah ( SSPD ) dan surat setoran pajak (SSP ) dan suratketerangan pendaftaran tanah.Dengan terpenuhi saratsarat sebagainama tercantum pada jawaban poin a s/d etersebut diatas maka proses balik nama sertipikat hak milk nomor 95 DesaBandingan seluas 2965 m2 atas nama Muslimin kepada Nur Sokhimah telahmemenuhi sarat
PT. INDOSAT Tbk
Tergugat:
YAYAN DHARMAWANGSA
153 — 60
Hal inisebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (9) UU No.13/1985 yangmenyatakan:Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampaidengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggaptidak bermeteral.Bahwa sebagai sebuah sarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal2 ayat (1) huruf a UU No.13/1985, sebuah dokumen atau sebuah suratkuasa yang dihadirkan dipersidangan perdata diharuskan bermaterai.Sehubungan dengan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada KuasaHukumnya secara
67 — 45
kapasitas dalam gugatan ini belumdapat dikategorikan dapat mewakili Komunitas para penghuni komplek perumahanMasdulhak Garden Medan a quo oleh karenanya maksud gugatan PenggugatHalaman 22 Putusan Perkara No.30/G/ 2017 / PTUNMDNtentang fasilitas umum dan fasilitas social menjadi kabur, secara kapasitas dankualitas tidaklah tepat dengan demikian Para Penggugat belum mempunyaikapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo,karena menggugattanopa alasan dan dasar hukum kepemilikan yang jelas dan sarat
MURYADI Bin SUKARDJO
Tergugat:
1.MURTINI BINTI SUDARMAN ALIAS SUGONDO
2.LHULUNG ADITYA BIN SUMADI
3.SRI PUJI ASTUTI BINTI MARDONO
Turut Tergugat:
3.KEPALA KELURAHAN NGAWEN
4.NOTARIS WAHYU WIDI ASTUTI, SH
5.NOTARIS YANI DWI RAHAYU, SH., M.Kn
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BLORA
131 — 17
,menjadi nama MURTINI sertifikat tersebut kami serahkan kepadaMURTINI dengan selesainya proses balik nama berarti proses balik namajuga telah sah memenuhi sarat dan ketentuan balik nama sesuai aturanyang berlaku.Dalam EKSEPSI1. Menerima jawaban turut tergugat III.2. Menolak gugatan Penggugat.3. Menyatakan sah proses balik nama telah sesuai ketentuan hukumyang berlakuMenimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut KuasaTurut Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:. DALAM EKSEPSI1.
I KETUT KARIAWAN
Tergugat:
1.I NENGAH SUCIARNI
2.I GEDE GUNANTA
Turut Tergugat:
1.Pimpinan Bank Mandiri Mataram
2.PIMPINAN BANK CIMB NIAGA MATARAM
3.PIMPINAN BANK BRI MATARAM
4.RANA DIPUTRA als AYUI
47 — 60
sangat mustahil dapat dilakukan oleh seorng Karyawanyang mengajak kerja sama seorang Bos di tempatnya bekerja, kemudian justrumemiliki saham sampai 90%, dan dapat membeli tanah sebagai mana dalamdalil nomor 10 dan nomor 12, tersebut hal ini sangatlah tidak mungkin dilakukan oleh Karyawan perusahaan, dengan demikian maka Bantahan yang diajukan oleh Pembantah tidak jelas Faktafaktanya (Fitelljeke Grond), dalilbantahanPembantah yang seperti tertera dalam surat Pembantahannya itu,jelas tidak memenuhi sarat
80 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
T.2203.VIII Tahun2010 tanggal 30 Maret 2010, adalah sarat dengan pertimbanganpertimbanganyang bersinggungan dengan asasasas terselenggaranya pemilukada. WalauPemohon tetaplah memperhatikan tahapan Pemilukada, lalainya tahapan samadengan pembengkakan biaya. Dalam upaya meminimalisir hal tersebutsemuanya telah dilakukan Pemohon. Termasuk juga adanya surat Pemohonselaku Ketua KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 253A/KPUProv007/III/2010tanggal 29 Maret 2010.
267 — 526 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setelah putusan Banding keluar, dan membaca putusan tersebut,barulah Pemohon Kasasi menyadari jebakanjebakan yang diumpanterhadap Pemohon Kasasi, yaitu : Oditur Militer yang membuat dakwaan ; Oditur Militer yang membuat tuntutan ; Oknum dari kantor Oditur Militer yang mengarahkan Pledoi ; Oknum dari kantor Oditur Militer yang menyusun Memori Banding ; Dan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang sarat denganketidakadilan, ketidakbenaran, dan persidangan yang tidak fair,pemeriksaan Saksisaksi
159 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
GunaBangunanannya terbit sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1996;Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Mamuju menerbitkan 2 (dua)penetapan berturutturut sebagaimana yang telah diuraikan dalam suratgugatan, yang disusul dengan surat pelaksanaan eksekusi tanggal 28 Juni2007 yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2007sampai dengan 13 Juli 2007 yang ditujukan kepada masingmasingsebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan, sangat jelas bahwadalam perkara ini adalah sarat
106 — 21
Bahwa Pengkreditan Pajak dilakukan melalui SPT masa PPN dengan fakturpajak telah memenuhi syarat formil dan materiel, dimana dalam Pasal 13 ayat(5) UU No. 18 Tahun 2000 disebutkan sarat formil dan materiel SPT dinyatakansah apabila memenuhi syarat antara lain :1. Syarat formil :a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BarangKena Pajak atau Jasa Kena Pajak.b. Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang pembeli/penerimaBarang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.c.
29 — 6
Bahwa Termohon bersedia dicerai oleh Pemohon dengan sarat Pemohonharus memberikan :a. Nafkah terhutang selama 18 bulan @ Rp. 1.000.000, X 18 bulanRp. 18.000.000.;b. Mut ah Rp. 5.000.000,;c. Nafkah dah @ Rp. 1.000.000, X 3 bulan Rp. 3.000.000,;6. Bahwa kepergian Pemohon dari rumah kediaman bersama bukan ataskemauan Termohon melainkan diusir oleh Termohon;Dalam Rekonpensi :1. Bahwa apa yang termuat dalam Konpensi termuat dan tertulis dalamRekonpensi;.
ITON, DKK.
Tergugat:
PT. TRADEWIND INDONESIA
101 — 29
66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.SusPHI/2020/PN.Badg.e Ada Putusan Pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatantetap; e Ada gugatan Provisionil yang dikabulkan;e Dalam sengketa sengketa mengenai bezitrecht;Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 7yaitu menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahuluwalaupun terdapat upaya perlawanan, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad), maka Mejelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada salahsatu sarat
74 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 78 P/HUM/2014loundring) hasil korupsi selama tahunan yang akan dikemukakankemudian dalam Analisis Layanan Kesehatan yang sarat dengan praktikpraktik manupulasi keuangan Negara.Sekarang ini (tahun 2014), ketika nilai tukar rupiah terhadap US $ (US$1,oo = > Rp. 12,500) hampir menyamai kondisi moneter pada tahuntahun 1998/1999 (US $l,oo = > Rp. 14,500), dan laju tingkat inflasipertahun yang meningkat tajam, kondisi ketahanan ekonomi pensiunan eksPertamina semakin memprihatinkan.
204 — 78
Pulau Tiga33022 milik Tergugat dengan panjang Tongkang 100 meter dan taliHal.4 Putusan Nomor: 520/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pstpenariknya panjang 90 meter, kurang memperhitungkan sarat danpanjang kapalnya saat akan memasuki alur sungai Barito, hal ini akanmenurunkan kualitas =omaneuver tugboat dan menyebabkan10.11.12.tongkangnya merewang;5) Kapal TB. Bomas Segara milik Tergugat yang menarik TK.
63 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
,Jaksa Pratama Nip. 19740309.199903.1005 sebagai Saksi Pelapordan atau Saksi Korban dan atau Saksi Pengadu untuk memberikanketerangannya di depan persidangan perihal kerugian Negara Cq.Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen AgamaKabupaten Sidoarjo ;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam memeriksa dan memutusperkara ini telah lalai/khilaf serta melanggar ketentuan peraturanperundangundangan yang notabene perkara a quo sarat denganadanya penyalagunaan kewenangan dan atau penyelewengankekuasaan
116 — 55
oleeg dinas terkait dan suratketerangan tidak pernah dipidana; Bahwa pada saat itu terdakwa lolos verifikasi dan pemenangnya dalampemilinan Kepala Desa adalah terdakwa dengan jumlah suara 88 (delapanpuluh delapan) suara; Bahwa terdakwa menggunakan ijazah yang terdakwa punya; Bahwa pada tahun 1969 terdakwa lulus SMP kemudian terdakwa pergimerantau ke Jakarta, dan pada tahun 1974 terdakwa kembali ke Waingapukemudian masuk mengikuti sekolah KPAA (kursus pegawai administrasitingkat atas), namun karena sarat