Ditemukan 9444 data
246 — 47
Masalahnya, Terdakwa Il.BERNADOTTE REGAR pun tidak tidak melakukan tindakan yang hatihatidalam peralinan saham, dan tidak melakukan cukup sarat sehingga tidakmembebaskan Terdakwa BERNADOTTE REGAR untuk ikut bertanggungjawab, sekecil apapun tindakannya, sebatas peran dan kerugian yangditimbulkan;Menimbang, bahwa adalah patut jika hukum harus ditegakkan secaramenyeluruh untuk mewujudkan nilainilai kepastian hukum yang berkeadilan,oleh karena itu adalah adil jika perkara ini ditarik dari tahun 2012
80 — 23
persediaan.Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.Meneliti kelengkapan dokumen pendukung surat perintah pembayaranlangsung (SPP LS) yan diberikan oleh Pejabat pelaksana teknis kegiatan(PPTK).Mengembalikan dokumen pendukung surat perintah pembayaran langsung(SPP LS) yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)apabila dokumen tersebut tidak memenuhi sarat
1.SESCA TABERIMA, SH
2.ARDY, SH. MH
3.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
4.YUDI ADIYANSAH, SH
Terdakwa:
SELYAM HUNGAN, A.M.d
172 — 69
(Sarat tambahan oleh masyarakat).11.4. Seleksi Lokasi1.Seleksi Lokasi dimulai dengan Pemerintah Kota/Kabupatenmenetapkan calon lokasi penerima Sanitasi LingkunganBerbasis Masyarakat dalam bentuk daftar panjangpemukiman/kampong/kelurahan..
Terbanding/Tergugat I : NURMALA ONIKE HOTNIDA NAPITUPULU
Terbanding/Tergugat II : WALUYO
Turut Terbanding/Penggugat II : NENENG KURNIA Binti Djajudi
Turut Terbanding/Penggugat III : WAHYUDI Bin Djajudi
Turut Terbanding/Penggugat IV : RETNO SARI Binti Djajudi
134 — 92
TERBANDING Tersita didalamJawaban/Duplik gugatan PERLAWANAN TERHADAPEKSEKUSI;JIKA klaim sepihak pada Bukti TP19 ini benar adanyabahwa SEAKAN AKAN ANITA WULANDARI saat masihmenjadi TERGUGAT II dalam Perkara Awal masuk DPO,tentuanya ANITA WULANDARI tersebut tidak akan beranitampil bebas seperti orang biasa pada umumnya, dantentunya juga akan bersikap menutup diri, menghilang, ataumenjauhkan diri dari tempat umum maupun resmi sepertiKantor Polisi, Pengadilan atau dimuat diri dimedia terkaitkasus yang sarat
179 — 125
Bahwa oleh karena eksepsieksepsi PARA TERGUGAT dalam Jawabnyatidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum yangsebenarnya serta sarat penuh kebohongan, maka dari itu. PARAPENGGUGAT mohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa perkara a quomengesampingkan dan menolak' seluruh eksepsieksepsi PARATERGUGAT dalam Jawabanya serta membatalkan Penetapan PengadilanAgama Tigaraksa Nomor: 04/Pdt.P/2009/PA.Tgrs.Dalam Pokok Perkara:1.
245 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam Gugatannya, kecuali yangdiakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa ke dalam bagian pokokperkara a quo, mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebih dahulumemeriksa bantahan/tangkisan Tergugat atas gugatan Para Penggugat;Hal ini tidak lain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, tepat,adil, dan biaya ringan, serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektifdan efisien, mengingat pada faktanya gugatan Para Penggugat tidakberdasar dan sarat
139 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya dijual kepada Termohon Kasasill danIll pada tahun 2013, yang sarat dengan Perbuatan Melawan Hukum. faktahukum tersebut juga tidak dipertimbangkan Judex Facti, termasuk faktafakta hukum di bawah ini:Dasar penerbitan adalah atas dasar penyerahan/hibah dari HasanKasim (ayah TergugatV/Termohon KasasiV) yang kemudiandituangkan dalam Surat Keputusan Kirag Jambi Nomor . 18.M/76/Ua65 tertanggal 2391965 sebagai dasar pendaftaran/PenerbitanSertipikat Hak Milik yang pertama kali atas nama Aisjah
68 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 153 ayat 2 huruf bKUHAP, Pasal 158 KUHAP dan Pasal 166 KUHAP serta melanggar azas pradugatak bersalah (presumption of innocent).Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi yangtelah menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi yangsalah dan dan sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya pada putusan sela ataseksepsi Penasehat Hukum Terdakwa yang menolak eksepsi Penasehat HukumTerdakwa karena dakwaan Penuntut Umum kabur surat dakwaan yang sarat
87 — 14
membuka rekening atas namaprogram kegiatan tersebut, tandatangan permohonan pembukaan rekening(Specimen), menyerahkan uang minimal Rp.100.000, untuk pembukaanrekening awal, kemudian ditandatangani oleh kepala unit selanjutnya setelahdivalidasi oleh teler maka bisa diterbitkan buku tabungan serta nomorrekeningnya;Bahwa yang bisa mencairkan dana program pemerintah adalah nasabah yangnamanya tercantum dalam surat permohonan pada saat pembukaan rekeningdan sesuai dengan specimen tandatangannya, apabila sarat
508 — 247
Guriaud dan 5 lembar saham tersebuthanya sebagai sarat pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur;Meskipun awalnya Terdakwa menolak untuk diangkat sebagai Direkturakan tetapi kemudian diterimanya mengingat nasib dirinya dan karyawanlainnya, Supaya perusahaan tetap jalan, dan lagi pula semuanya yangberkaitan dengan perusahaan akan ditanggung sepenuhnya oleh saksiF.Guriaud.e Bahwa Terdakwa sebelumnya juga telah diperintahkan oleh saksiF.Guriaud bahwa tugas utamanya selaku Direktur hanyalahmenandatangani
I PUTU SUPARTA JAYA,SH
Terdakwa:
Sang Putu Suastika Budaya
197 — 229
YULIANTOMALIANG yang dibuat di Notaris KETUT ALU NARIASIH DADU,SHTerdakwa tidak tahu tentang adanya akta sarat kuasa untuk menjual94nomor 70 tanggal 31 Oktober 2014 antara NI NYOMAN KARTINI danIr. YULIANTO MALIANG yang dibuat di Kantor Notaris KETUT ALITNARIASIH DADU,SHTerdakwa tidak tahu tentang adanya tentang adanya akta jual bellnomor 749/2014 tanggal 30 Desember 2014 antara NI NYOMANKARTINI dan Ir.
111 — 37
Menurut MajelisHakim hal ini membuktikan bahwa proses pengadaan yang dimana terdakwa selakuanggota ULP adalah sarat rekayasa;Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Tim Teknis tidak menguji keaslianbarang khususnya CD OS Win Home Premium 7 dan CD Microsoft Office ProfesionalPlus 2010 sesuai spesifikasi yang ditetapkan.
97 — 58
Faktanya, ketika Terdakwa melaksanakanpembelian barang Alkes dimaksud, yang dipedomani adalah tetap hargayang dicantumkan oleh distributor dalam brosur, dimana daftar harga (pricelist) dalam brosur tersebut bukan harga tetap akan tetapi masih dapatdinegosisasikan;Menimbang, bahwa disamping itu, pelaksanaan penyediaan barangAlkes yang dilakukan oleh Terdakwa juga sangat sarat denganpesekongkolan yang tidak hanya melanggar etika pengadaan barang, akantetapi melanggar ketentuan yang berlaku.
1.Binah
2.Manah
Tergugat:
1.Muhammad Syukur Pranoto
2.Kementerian Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Tergugat:
1.Tamin
2.Ahli Waris dari Almarhum Sardja
3.Camat Kecamatan Pondok Gede Pemerintah Kota Bekasi
98 — 22
. 59019/PDG/VIII/2011, tanggal 3 Agustus 2011, perihal: Penjelasan AktaJualBeli No. 281/1973 dan 1705/1975, yang diterbitkan oleh CamatPondok Gede, in casu Turut Tergugat III, yang seolaholah menerangkanbahwa tanah yang menjadi objek jualbeli dalam Akta JualBeli No.281/1973 maupun dalam Akta JualBeli No. 1705/1975 bukan berasalusul dari Persil 19 Kohir 298 (Girik C Nomor 298/19 D.I.) atas namaSardja bin Natjeng (alias Sardja Notjeng), melainkan berasal dari Persil19 Kohir 1177, yang juga sangat sarat
Justru dalam seluruh gugatanpara Penggugat, tampak jelas bahwa dalil yang satu bertentangandengan dalil yang lain dan bukti yang satu berseberangan dengan buktiyang lain, sarat dengan kontradiksi.
Terbanding/Tergugat IV : FANUS BAU
Terbanding/Tergugat II : ANDREAS ASA
Terbanding/Tergugat III : MAN DAHU
Terbanding/Tergugat I : FIDELIS KALI
Turut Terbanding/Penggugat III : MARIA LIUK
Turut Terbanding/Penggugat I : VINSENSIUS BERE
232 — 122
267 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 267 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 267 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 267 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 267 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 267 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 267 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGtidak cermat dalam memahami Flanjut Hakim terkecoh dengan berksaksi yang dengan sarat
PDT/2018/PT KPGHalaman 303 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 303 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 303 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 303 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 303 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 303 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGYang Mulia Hakim Tinggi berkenan arif dan bijak untukmemeriksa ulang Perkaraini atas putusan yang saratTipu muslihat dan sarat
248 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
jalanterakhir atas dasar kKemanusiaan patut diterima;Menimbang, bahwa lagi pula untuk efisiensi dan efektivitas penuntutanhakhak normatif para Terbanding/para Penggugat/Pekerja, HakimBanding berpendapat, berhubung belum adanya mekanisme hukumacara yang dapat mengayomi keadaan a quo untuk suatu penyelesaian,maka sarana yang dipandang tepat adalah dengan "cara class action"yang merupakan terobosan sebagai wujud dari "judge made law";Menimbang, bahwa juga patut diperhitungkan selain aspek hukum,perkara ini sarat
456 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan, dan pertemuantersebut bukan rahasia karena diliput/diketahui oleh banyak wartawan yangbertugas di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang danpemberitaan ini ramai dibicarakan di media cetak maupun media elektronik( bukti copy kliping koran terlampir);Berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b UndangUndang No. 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas maka pertemuanKetua Majelis Hakim Binsar Siregar, S.H, M.Hum. adalah perbuatan terceladan patut diduga sarat
46 — 10
RYAN PUTRA UTAMA yang tidakmemasang kayu pancang berdasarkan klasifikasi di RAB danCCO antara lain:e Apabila pemasangan kayu pancang tersebut dihentikanmaka akan menghentikan semua pekerjaan kontruksi yanglainnya karena diatas pancang tersebut akan dipasangpasangan batu pondasi penahan urukan jalan.e Pancangan kayu tersebut mempunyai ukuran yang masukdalam minimum spesifikasi yaitu 10 cm artinya tidak keluardari sarat spec minimum yang diinginkan dalam RAB.e Apabila pemancangan dihentikan maka dikhawatirkandalam
23 — 1
(dalam hal ini Tergugat Rekonvensi akan menghadirkansaksi).Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada hal 9 Nomor 7, yangmengatakan Tergugat Rekonvensi melakukan kebohongankebohongan sebagai berikut :a) Nomor 7.1 Kebohongan yang di tuduhkan oleh pihak PenggugatRekonvensi dalam poin 7.1 ini sarat dengan kebohongan, faktanyasebelum menikah Tergugat Rekonvensi selalu mengatakan kepadaPenggugat Rekonvensi tentang resiko menjadi Isteri SseorangPajurit dan Tergugat Rekonvensi juga sering mengatakan tentangtanggungan
86 — 184
diarahkandan tetap dengan keterangan dan tidak ada yang dicabut;e Bahwa saksi tahu permasalahan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung PucukKebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provonsi Sulawesi Barat TahunAnggaran 2014;e Bahwa saksi dalam kegiatan ini selaku perantara antara HIDAYAT selaku yangmeminta pengadaan bibit Kakao sambung pucuk tahun 2014 dengan jumlahsebesar 70.000 ribu Pohon dengan saksi ASMAWI selaku penangkar di Sopengdan sekaligus membuat Surat Jaminan Suplay dan surat lainnya untuk sarat