Ditemukan 9457 data
175 — 51
Hal ini tidak laindemi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil, dan biayaringan, serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien,mengingat pada faktanya Gugatan Penggugat tidak berdasar dan sarat akancacat formil (pelanggaran formil) yang menyebabkan Gugatan a quo tidak sahdan sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaara);GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT, EKSEPSI ERROR INPERSONA DALAM BENTUK KURANG PIHAK (Exceptio Ex Juri
112 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
04 Maret 2015 adalah tidak tepat, salahdan keliru, serta telah salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan yangmengabaikan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan perkara aquo.Berdasarkan fakta hukum dan fakta di lapangan, ternyata terbuktisurat gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi tertanggal 21 April2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 07 Mei 2014 sarat
04 Maret 2015 adalah tidak tepat,salan dan keliru, serta felah salah menerapkan hukum dan/alaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan yang mengabaikan faktafakta hukum yangterungkap di persidangan perkara a quo;Berdasarkan Judex Facti dan fakta di lapangan, ternyata terbukti suratgugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi tertanggal 21 April2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 07 Mei 2014 sarat
62 — 32
untukmendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;b) menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasandi luar proses hukum atau secara Sewenangwenang;c) memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;d) memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporanhasil penyelidikan;e) merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi ataumemutarbalikkan kebenaran;f) melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yangberperkara.Terkait dengan pemeriksaan yang sarat
118 — 43
sepengetahui saksi tanah tersebut belum pernah dimintakanatau diajukan permohonan hak kepemilikan oleh masyarakat ;e Bahwa terhadap tanah negara yang belum berstatus hak milik jikatanah tersebut diambil untuk kepentingan umum maka ganti ruginyahanya terhadap tanamantanaman atau bangunan yang beradadiatasnya ;e Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa diperlukan dalampermohonan penerbitan hak milik atas tanah akan tetapi tidak sertamerta dengan surat keterangan Kepala Desa bukti haknya dapatditerbitkan sarat
79 — 20
SOS ; dibawah sumpah135memberikan keterangan sebagai berikut ;Bahwa saksi menjadi Pustakawan diangkat berdasarkan SKGubernur ;Bahwa dalam pengadaan buku perpustakaan melibatkanpustakawan ;Bahwa Pustakawan membantu menyusun buku buku yangdiperlukan ;Bahwa HPS bisa diajukan oleh Kepala Kntor (PA) , tapi harusberdasarkan katalog penerbit ;Bahwa harga perhitungan sendiri (HPS) harus beracuan kepadaKatalog Penerbit ;Bahwa Yang membuat HPS harusnya Panitia , yang menyetujiKepala Kantor (PA ), dengan sarat
TEDDY ANDRI,SH.MH
Terdakwa:
MUHAMAD MUSTAQIM als ABU RAISYA als RISKI MAULANA als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN
205 — 610
Keinginan inididorong oleh rasa takut, frustrasi, atau ketidakpuasan terhadapkeadaan saat ini dan menganggap bahwa tidak akan adaperubahan yang terjadi jika terus mengikuti peraturan yang berlakusaat ini MUSTAQIM merasa bahwa kondisi yang ada adalahkondisi yang sarat dengan dosa serta tidak sesuai dengan nilaiyang lebih tinggi dan bermakna sehingga la menginginkanperubahan, berupa hijrah ke Suriah dan kegiatan persiapan fisik.Rasa takut MUSTAQIM akan dosa di sekitarnya membuat la inginhidup dalam
98 — 45
disidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yangdidakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah danmeyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.Bagi Hukum Pidana juga dikenal suatu azas /n Dubio Pro Reoyang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasanuntuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harusmemberikan keputusan yang menguntungkan Terdakwa(Reus = antara lain Terdakwa) Prinsip ini dilaksanakan untukmenghindari penanganan perkara yang subyektif dimanakebanyakan perkara pidana sarat
103 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal yang dibutunkan sebagai saksi adalahorang yang benarbenar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur(vide penjelasan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP);Artinya Polisi yang melakukan penangkapan, penyelidikan danpenyidikan dalam memberikan keterangan sebagai saksi karena posisinyayang sarat akan kepentingan;Bahwa dalam perkara ini, ketika Jaksa peneliti mendapatkan berkas daripihak Penyidik, seharusnya tidak segera menyatakan berkas perkara inisudah lengkap karena dari saksi yang diajukan pihak
163 — 84
oleh orang atau badan hukum yang tidak bersetatussebagai pemegang hak maka tentu akte pelepasan entah akte itu dibawah tangan atau akte otientik atau akte ini dibuat dihadapan kantorpertanahan maka akte ini artinya yang melepaskan itu tidak memenuhisalah satu syarat yaitu dia tidak mempunyai kewenangan bertindak atastanah itu dan tidak memiliki kebebesan atas hal itu artinya dia tidakmemenuhi syarat formal dari sebuah akte pelepasan oleh karena itukalau ini nanti menyangkut tentang sertifikat atau sarat
127 — 61
Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa bagian pokok perkara a quo,mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebin dahulu memeriksabantahan/tangkisan Para Tergugat atas gugatan Penggugat Hal ini tidak laindemi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sertaterwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat padafaktanya gugatan Penggugat tidak berdasar dan sarat akan cacat formil(pelanggaran formil) yang menyebabkan gugatan a quo tidak sah dan sudahselayaknya
154 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam gugatannya, kecuali yang diakuisecara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa ke dalam bagian pokokperkara a quo, mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebih dahulumemeriksa bantahan/tangkisan Tergugat atas gugatan Para Penggugat;Hal ini tidak lain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, tepat,adil, dan biaya ringan, serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektifdan efisien, mengingat pada faktanya gugatan Para Penggugat tidakberdasar dan sarat
87 — 60
sejalan dengan pendapat Prof.Soetandyo Wignjosoebroto, SH, yang menjelaskan bahwa pada masatransisi atau berkembang, negara cenderung mengabaikan hakhakprivat penduduk dengan cara menggunakan kekuatan ekstralegaldaripada mengedepankan aturan hukum (rule of the law) dalammenyelesaikan masalah.Hukum yang memprioritaskan prosedur dan proses privaatrechtelijkyang pada hakikatnya merupakan proses demokratis yangmendahulukan publiek rechtelijk yang dalam masamasa transisi dinegaranegara berkembang terkesan sarat
94 — 92
belenggupositivismekarena dengan menjadikan legalistikpositivistik yang hanyaberbasis peraturan tertulis (RuleBound) maka akan sulit menangkap hakikatkebenaran;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Pengadilanitu bukan suatu institusi hukum yang steril yang hanya berurusan denganpengkongkritan undangundang melainkan memiliki jangkauan yang lebih luasdaripada itu, Pengadilan harus menjadi institusi sosial yang peka terhadapdinamika yang bergerak disekitarnya, la adalah pengadilan yang sarat
131 — 78
Bahwa oleh karena eksepsieksepsi PARA TERGUGAT dalam Jawabnyatidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum yangsebenarnya serta sarat penuh kebohongan, maka dari itu. PARAPENGGUGAT mohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa perkara a quomengesampingkan dan menolak' seluruh eksepsieksepsi PARATERGUGAT dalam Jawabanya serta membatalkan Penetapan PengadilanAgama Tigaraksa Nomor: 04/Pdt.P/2009/PA.Tgrs.Dalam Pokok Perkara:1.
Terbanding/Tergugat I : NURMALA ONIKE HOTNIDA NAPITUPULU
Terbanding/Tergugat II : WALUYO
Turut Terbanding/Penggugat II : NENENG KURNIA Binti Djajudi
Turut Terbanding/Penggugat III : WAHYUDI Bin Djajudi
Turut Terbanding/Penggugat IV : RETNO SARI Binti Djajudi
123 — 79
TERBANDING Tersita didalamJawaban/Duplik gugatan PERLAWANAN TERHADAPEKSEKUSI;JIKA klaim sepihak pada Bukti TP19 ini benar adanyabahwa SEAKAN AKAN ANITA WULANDARI saat masihmenjadi TERGUGAT II dalam Perkara Awal masuk DPO,tentuanya ANITA WULANDARI tersebut tidak akan beranitampil bebas seperti orang biasa pada umumnya, dantentunya juga akan bersikap menutup diri, menghilang, ataumenjauhkan diri dari tempat umum maupun resmi sepertiKantor Polisi, Pengadilan atau dimuat diri dimedia terkaitkasus yang sarat
216 — 47
Masalahnya, Terdakwa Il.BERNADOTTE REGAR pun tidak tidak melakukan tindakan yang hatihatidalam peralinan saham, dan tidak melakukan cukup sarat sehingga tidakmembebaskan Terdakwa BERNADOTTE REGAR untuk ikut bertanggungjawab, sekecil apapun tindakannya, sebatas peran dan kerugian yangditimbulkan;Menimbang, bahwa adalah patut jika hukum harus ditegakkan secaramenyeluruh untuk mewujudkan nilainilai kepastian hukum yang berkeadilan,oleh karena itu adalah adil jika perkara ini ditarik dari tahun 2012
44 — 14
kali ;Bahwa tugas pokok terdakwa sebagai Penanggung Jawab OperasionalKegiatan (PUOK) mengawasi atau mengevaluasi pekerjaan PNPM PISEWtahun 2011 dan juga mengkoordinir pekerjaan PNPM PISEW tahun 2011 ;Bahwa benar terdakwa tidak pernah membuat laporan karena yang membuatlaporan biasanya adalah LKD bekerjasama dengan TTL ;Bahwa dari awal kegiatan PNPM PISEW tahun 2011 keterlibatan saksiBarena Ambarita dan terdakwa adalah menandatangani Berita AcaraPencairan serta laporan kemajuan pekerjaan sebagai sarat
PT INTERNUX
Tergugat:
PT HUAWEI TECH INVESTMENT,
303 — 118
Kontrak Awal.Terkait dalil bahwa TERGUGAT masih belum melakukan pengiriman danpemasangan 255 (dua ratus lima puluh lima) unit BTS, FAKTANYAadalah PENGGUGAT belum memberikan detil lokasi pengiriman (site /ist)yang telah siap untuk menerima penyerahan Layanan (ready forinstallation).Bahwa TERGUGAT MENSOMIIR PENGGUGAT agar dapat memberikanbukti bahwa belum dikirimkannya BTS dan/atau penyediaan Layananoleh TERGUGAT disebabkan oleh kelalaian TERGUGAT semata,sehingga argumentasi hukum PENGGUGAT tidak sarat
1.Binah
2.Manah
Tergugat:
1.Muhammad Syukur Pranoto
2.Kementerian Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Tergugat:
1.Tamin
2.Ahli Waris dari Almarhum Sardja
3.Camat Kecamatan Pondok Gede Pemerintah Kota Bekasi
78 — 22
. 59019/PDG/VIII/2011, tanggal 3 Agustus 2011, perihal: Penjelasan AktaJualBeli No. 281/1973 dan 1705/1975, yang diterbitkan oleh CamatPondok Gede, in casu Turut Tergugat III, yang seolaholah menerangkanbahwa tanah yang menjadi objek jualbeli dalam Akta JualBeli No.281/1973 maupun dalam Akta JualBeli No. 1705/1975 bukan berasalusul dari Persil 19 Kohir 298 (Girik C Nomor 298/19 D.I.) atas namaSardja bin Natjeng (alias Sardja Notjeng), melainkan berasal dari Persil19 Kohir 1177, yang juga sangat sarat
Justru dalam seluruh gugatanpara Penggugat, tampak jelas bahwa dalil yang satu bertentangandengan dalil yang lain dan bukti yang satu berseberangan dengan buktiyang lain, sarat dengan kontradiksi.
21 — 1
(dalam hal ini Tergugat Rekonvensi akan menghadirkansaksi).Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada hal 9 Nomor 7, yangmengatakan Tergugat Rekonvensi melakukan kebohongankebohongan sebagai berikut :a) Nomor 7.1 Kebohongan yang di tuduhkan oleh pihak PenggugatRekonvensi dalam poin 7.1 ini sarat dengan kebohongan, faktanyasebelum menikah Tergugat Rekonvensi selalu mengatakan kepadaPenggugat Rekonvensi tentang resiko menjadi Isteri SseorangPajurit dan Tergugat Rekonvensi juga sering mengatakan tentangtanggungan