Ditemukan 17962 data
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian Terdakwa bertanya lagi "menurut informasi darimasyarakat bahwa di belakang Kantor Camat Aek Kuasan ada pohon kayu"lalu saksi Muhammad Tukidi, S.Ag menjawab "oh iya ada itu Pak Regar ditanah wakaf pekuburan di belakang Kantor Camat, dan sudah saya olah satupokok, kalau Pak Regar mau biar saya telepon anggota saya untukmenunjukkan ke lokasi tempatnya" dan setelah itu saksi Muhammad Tukidi,S.Ag langsung menelepon saksi Misniadi als Misni dan saksi Jamil denganmengatakan "tolong antarkan dulu
:Ag menjawab "oh iya ada itu PakRegar di tanah wakaf pekuburan di belakang Kantor Camat, dan sudah sayaolah satu pokok, kalau Pak Regar mau biar saya telepon anggota saya untukmenunjukkan ke lokasi tempatnya" dan setelah itu saksi Muhammad Tukidi,S.Ag langsung menelepon saksi Misniadi als Misni dan saksi Jamil denganmengatakan "tolong antarkan dulu pak Regar sama Pak Madi, ini ke lokasipohon kayu yang tumbuh di belakang kantor Camat". Kemudian tidak berapaHal. 4 dari 18 hal. Put.
24 — 5
No. 960 DII, Persil 268 Blok 55- luas 1770 m2 dengan batas-batas : Utara : Tanah Pekarangan Milik MuramiTimur : Tanah Wakaf Masjid;Selatan : Jalan Desa;Barat : Pekarangan Daim; Dan (separuh) dari Tanah Sengketa I, sebagai mana diktum nomor 4 (empat) diatas;11.
No. 960 DII, Persil 268 Blok 55, luas 1770 m2, dengan batasbatas :Utara : Tanah Pekarangan Milik MuramiTimur : Tanah Wakaf Masjid;Selatan : Jalan Desa;Barat : Pekarangan DaimSelanjutnya disebut Tanah Sengketa IT dan ;Tanah sawah terletak di Desa Pontang Lor Kecamatan Ambulu Kabupaten Jemberterkenal dengan tanah sawah Mbah MMM, Petok C.
No. 960 DII, Persil 268 Blok 55 luas 1770 m2 dengan batasbatas :Utara : Tanah Pekarangan Milik MuramiTimur : Tanah Wakaf Masjid;Selatan : Jalan Desa;Barat : Pekarangan Daim;Dan 2 (separuh) dari Tanah Sengketa I, sebagai mana diktum nomor 4 (empat) diatas;11Menyatakan sebagai hukum, bahwa dengan meninggalnya PPP, maka Penggugatberhak menerima warisan/peninggalan yang merupakan hak PPP darihartapeninggalan MMM, sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 10 (sepuluh)1213141516Menghukum Tergugat untuk menyerahkan
Pembanding/Tergugat II : IMRAN SUAIB Diwakili Oleh : ABDUL MANAN ABAS, SH
Pembanding/Tergugat III : RUSLI LAPANANDA Diwakili Oleh : ABDUL MANAN ABAS, SH
Pembanding/Tergugat IV : JUMARIA SUAIB Diwakili Oleh : ABDUL MANAN ABAS, SH
Pembanding/Tergugat V : HARPAN SUAIB Diwakili Oleh : ABDUL MANAN ABAS, SH
Pembanding/Tergugat VI : RUKMIN Diwakili Oleh : ABDUL MANAN ABAS, SH
Terbanding/Penggugat : SUNARTI U. DJAELANI
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOJO UNA UNA
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Desa Wakai
138 — 88
dengan:1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hakyang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian haktersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hakmilik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai :a. hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hakpengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;c. tanah wakaf
dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian haktanggungan;Menimbang, bahwa dalam sistim hukum adat yang kemudian diakui olehYurisprudensi, peralihan hak atas tanah adalah sah apabila dilakukan secaraterang dan tunai, artinya dilakukan dihadapan Kepala Desa diikuti denganpembayaran secara tunai oleh pembeli dan penyerahan tanah oleh penjual,yang mana bukti adanya jual beli atau
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mudjaid,oleh Penggugat berupaya untuk dijadikan tanah wakaf demi kepentingansosial dan pendidikan sesuai keinginan orang tua Penggugat yang dahulumenjadi citaciatanya sebagai guru mengabdi pada bangsa dan Negara;Bahwa terkait adanya putusan Pengadilan untuk dibagibagikan kepadaahli waris ini bertentangan dengan hukum, karena semua hartapeninggalan dari orang tua angkat Penggugat berasal dari yoso/usahanyasendiri dan bukan dari pemberian orang tua alamarhum Bp.
68 — 15
Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,Pasal 49 : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat,Hibah, Wakaf, Zakat, Infag, Shodagoh dan Ekonomi Syariah.Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan 0220/Pdt.G/2017/PA.GrtPasal 50 (1) : Dalam hal
Pengadilan Tata UsahaNegaralah yang berwenang untuk membatalkannya, sehingga perkaranyaharus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang direvisi dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 revisi keduaUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskandan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
153 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
tuatua adat Rahankorbib Tual dan 4 (empat)orang tuatua adat Rahan lIfak Taar yang terletak di Un KelurahanLodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Timur : Patok Il, Il, Ill dan IV berbatasan dengan JalanRaya; Sebelah Selatan : Patok IV, V berbatasan dengan Jalan Raya; Sebelah Barat : Patok V, VI, VII, VIII berbatasan dengan JalanRaya; Sebelah Utara: Patok dan VIII berbatasan dengan tanah adat:Bahwa tanah tersebut diberikan tuatua adat sebagai wakaf
29 — 25
Wakaf, Kel.
54 — 22
Kabandungan II, RT. 2, RW. 8, Desa Sirnagalih, Kecamatan Tamansari, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Tanah Wakaf
- Sebelah Timur : Tanah milik Lukman
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak
-
Kabandungan II, RT. 2, RW. 8, Desa Sirnagalih, KecamatanTamansari, dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah utara : Tanah Wakaf Sebelah Timur : Tanah milik Lukman Sebelah Selatan : Jalan Setapak Sebelah Barat : Tanah milik Makmun3.2. 1 unit motor tahun 2017, merk Honda, nomorPolisi F 5594 FBP;3.3. 1 unit mobiltahun 2003, merk Toyota, nomorPolisi B 8159 XH;merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon;4.
1.Safrizal bin Sabirin
2.Nursia Laila binti Adrizal
18 — 1
bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim perlumengemukakan dalil figin tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
13 — 1
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
13 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glas) Mall y cls) le Aol ball S585 ag hdl g Gag Ab Ua) sindALY shy Voll Giall y Cr gallg 48 pucre y Cad glyHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 469/Pdt.P/2017/PA Wng2.Artinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
19 — 2
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
19 — 1
ball eis) ple Lali Salg cal Sgt agldls Cpe g ALLS) sindAD lly Yost) Gall y Spall 4B poy cil gtArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
14 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :laa) clad s eld) ple oli Salad joa agSdly cyag ALiLiol) sindALY ally Voll Gaal g Crgally Ad pacon'y Lil glyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
13 — 7
Tgrs.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndangNo. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukanberdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadagqah
18 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal) ball y cisil) ple AouGUYL Salgdll S905 eg bbls Gay ALLins) sindALY ally Voll Gall y ci pall g Ad parang Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0277/Pdt.P/2017/PA Wngkepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
Tergugat
22 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah;e. wakaf
194 — 55
AbdoerrachmanHarsokusumo yang dikeluarkan oleh Pengurus Makam Wakaf KhoberKelurahan Pesanggrahan Jakarta Selatan, tanggal 12 Juli 2019. Telahdinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ( P.7);. Foto copy Surat Keterangan Kematian ibu kandung almarhum M.Hardjono Abdoerrachman yang bernama : R.A Soepadmi yangdikeluarkan oleh Lurah Pesanggrahan Kecamatan pesanggrahanJakarta Selatan, tanggal 12 Juli 2017. Telah dinazageling dandicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ( P.8);.
16 — 2
mempertimbangkan terlebih dahulutentang kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Agama dalammenerima, memeriksa dan menetapkan permohonan asal usul anak;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
60 — 12
Wakaf; 292 = 2222222 222 f. Zakat ;2g. Infaq;h. Shadakah; dani.