Ditemukan 11605 data
37 — 26
Bahwa selama Saksi menjabat sebagai penjaga gudang senjata danmunisiSaksi tidak pernah diberikan penekanan oleh Para Terdakwa tentangbagaimana cara melakukan pengamanan senjata dan munisi hanya paraTerdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi untuk selalu membersihkansenjata itu saja sedangkan mengenai yang lainnya seperti sistem pengunciangudang senjata Saksi tidak pernah diberitahukan hanya Saksi melakukanpenguncian gudang senjata sesuai dengan pengetahuan Saksi seperti :a.
200 — 102
Saya ingin memberi penekanan dua hal,pertama isitilah pata jari tidak terdapat dalam kamus besar bahasaIndonesia. Pedoman umum pembentukan istilah bahasa Indonesia,maupun register ungkapan lainnya dalam bahasa Indonesia. Menurutdugaan saya sebagai ahli bahasa istilah atau ungkapan pata jari inimerupakan istilah persoalan yang merujuk pada latar belakang budayaorang yang membuat tulisan dengan menggunakan ungkapantersebut.
61 — 42
kepadaPenggugat (Dewa Gede Sutama);Menimbang, bahwa parameter kedua, yakni apakah diterbitkannyakeputusan dimaksud telah menyebabkan terhalanginya, terkuranginya, diambilalihnya, dihilangkannya atau diabaikannya hak tertentu dari Penggugat, halmana yang juga dapat terbukti yakni hilangnya hakhak Penggugat (Dewa GedeSutama) sebagai PNS baik berupa diterimanya gaji dan/atau tunjangan, maupunharkat dan martabat sebagai seorang PNS pada umumnya;Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR ~~ Halaman 35Menimbang, bahwa penekanan
180 — 100
ST / 398 / 2009 tanggal 22Juli 2009 tentang penekanan penyelesaian perkara narkoba, asusilayang melibatkan sesama prajurit dan KBT, PNS di lingkungan TNI.2.
103 — 39
obscuur libel, yaitu gugatan Penggugat yangtidak jelas/kabur ;1.2 Bahwa eksepsi tentang gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel) yangtelah Tergugat Konvensi rinci dalam Jawaban sebelumnya yaituketidakjelasan mengenai cara perolehan sub objek sengketa, identitas subobjek sengketa, luas, batas batas, dan/ atau letaknya, rincian sub objeksengketa berupa jenis dan jumlah, serta pertentangan antar posita gugatan,antar petitum gugatan dan antara posita dengan petitum gugatan, denganbeberapa tambahan penekanan
Konvensi ini dan merupakan satu kesatuan dengan JawabanTergugat Konvensi yang telah diajukan dalam persidangan perkara a quo,yang secara rinci akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini ;1.5 Bahwa membaca dan mencermati Replik Penggugat Konvensi dalampokok perkara, Tergugat Konvensi tetap berpendirian sebagaimana JawabanTergugat Konvensi yang telah diajukan dalam persidangan sebelumnya ;1.6 Bahwa terkait dalil replik Penggugat Konvensi pada angka 3 dan 4,Tergugat Konvensi menegaskan beberapa tambahan penekanan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANDRIAN alias DIAN
20 — 11
masa lalunya justru terdakwamenjadi bahagian jaringan terorganisir dalam peredaran gelap narkotika bahkanhalaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDNdari cara terdakwa mendapatkan narkotika dimaksud yakni dengan membelidari seseorang bernama Indra dapat menggambarkan bila lanya menjadi korbandari mereka yang sengaja memanfaatkan terdakwa untuk tetap memilikiketergantungan terhadap penggunaan narkotika yang bisa merusak masadepan terdakwa;Menimbang, bahwa satu hal yang menjadi penekanan
PERWIRA, SH
Terdakwa:
SUARNI Als AMEI
47 — 13
pemeriksaan tersebut tidak ada dibantu orang lain ; Bahwa di dalam keterangan terdakwa menerangkan mengenal orangyang bernama Adi (DPO), sedangkan saksi Suratman Als Kutil mengenalPohan (DPO) ; Bahwa terdakwa bersama saksi Suratman Als Kutil dan saksi Junalrawan Als Juna (Berkas terpisah) pada saat itu didampingi oleh PenasihatHukum ; Bahwa antara terdakwa dengan saksi Suratman Als Kutil dan saksi Junalrawan tidak ada melakukan konfromtir keterangan ; Bahwa dalam pemeriksaan tersebut tidak ada dilakukan penekanan
78 — 36
Tanah yang ditunjuk oleh para Penggugat Rekonvensi, yang apabila ParaTergugat Rekonvensi tidak bersedia secara sukarela menanda tangani akta jualbeli tersebut maka putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapdianggap berlaku sebagai akta jual beli; ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, MajelisPengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut bukanlah bentuk dari memutusmelebihi apa yang di tuntut (ultra petita) dalam perkara aquo, melainkan didasaridengan tujuan untuk memberikan penekanan
79 — 31
Wahidin Sudirohusodo Makassar denganKesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban lakilaki inidatang dengan kesadaran menurun; pada daerah kepala bagian belakang terdapat satu luka19berjahit ukuran lima centimeter, patah tulang tengkorak kepala dengan penekanan padatengkorak bagian samping kiri, pendarahan dibawah selaput otak, dan pembengkakanjaringan otak; pada lengan bawah kanan terdapat deformitas (kelainan bentuk tulang), memartidak ada, bengkak tidak ada.
86 — 28
Dan jika dikatakan adanya penekanan dariRA'ATI dan WARDA'AN untuk menyerahkan obyek ke Tergugat adalah tidak benar,yangbenar bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 1990 DABARI bin ISKAKdengan kesadaran tanpa ada paksaan mengembalikan / menyerahkantanahobyek sengketa diBalai Desa yang sudah ditungguSUROSO(Tergugat),RA'ATI, CASMADI dan Kades DesaJrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan karena itu memang hakdari SUROSO (Tergugat) ; 10 Bahwa pada posita no.9 dan no. 10 tidak ada
Terbanding/Tergugat : Pimpinan PT. TUNAS AGRO SUBUR KENCANA 3 (PT. TASK. 3) / PT. BINTANG MULIA SINAR AGUNG (PT. BMSA)
108 — 47
Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK10.Bahwa adapun unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum = yangdilakukan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensiadalah sebagai berikut :e Unsur Kesengajaannya : Bahwa Tergugat Rekonpensi telahsengaja dan tanpa prosedur hukum melakukan penekanan danpemaksaan kepada Penggugat Rekonpensi untuk membayarganti rugi atas lahan yang tidak dimiliki oleh TergugatRekonpensi; Bahwa Tergugat Rekonpensi telahsengaja memasang portal di lahan kebun PenggugatRekopensi, yang tidak dibenarkan
57 — 8
tentangPeradilan Anak telah terbukti seluruhnya dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapatmenghapuskan sifat dari perbuatan pidananya, maka Para Terdakwa harus tetapmempertanggung jawabkan perbuatannya dan patut dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang adil dan bermanfaat dalamperkara ini, Hakim mempertimbangkan bahwa in cassu Para Terdakwa adalah katagorianak yang perlu mendapatkan sentensing / penekanan
136 — 73
Unsur Setiap orangMenimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orangadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yaknisetiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentangapakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikandalam pertimbangan unsur materil dakwaan ;Menimbang, bahwa
51 — 8
PENGGUGAT MENGAKUI SENDIRI BAHWA TIDAKADA UNSUR PIDANA (baik penekanan / pemaksaan dan sejenisnya)DALAM AKTA PERDAMAIAN (INCASU : GONO GINI) NO.1 YANGDIBUAT OLEH DAN DI HADAPAN EVIE MARDIANA HIDAYAH, SH.
140 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa begitu pula selanjutnya agenda rapat dan/atau pertemuanterakhir yang diselenggarakan kembali oleh komisi DPRD KabupatenSumbawa pada tanggal 15 Januari 2013 tidak juga menghasilkan solusidan/atau rekomendasi yang jelas dan positif bagi Para Penggugat sehinggahal tersebut semakin menempatkan Para Penggugat pada suatu situasiyang sulit, sementara disisi lain semakin memberikan ruang kepadaTergugat (Para Tergugat) dalam melakukan penekanan dan/atau intimidasiterhadap diri Para Penggugat;36.
222 — 33
Mogokkerja adalah penekanan terhadap pengusaha untuk penurunanproduktivitas kerja.2. Bahwa, kapasitas Kuasa Penggugat kabur dan sangat kabur.Dengan dasar :Membaca secara seksama gugatan penggugat disebutkan : Kamiyang bertanda tangan di bawah ini : E. SONIFATI GULO, SH.,MEIMAN LASE, SH., HADIRAT GULO., Advokat/Pengacara/Magangdan Pengurus pada Kantor Pimpinan daerah Federasi Serikat PkerjaPertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (PD FSP.
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, SH
Terdakwa:
IMELIA GUNAWAN ALIAS IMEL
155 — 125
Dalam kaitannya perkara ini, setiap orang adalahOrang perorangan atau individu yang merupakan subyek hukum (natuurlijkpersoon) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidanayang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolakdari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untukbertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN AtbMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 38 pengertian Setiap Orangadalah
49 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
(diberikan penekanan)Keput usan DJP No. 170/2002 tidak menyebutkan kegiatanperawatan pipeline sebagai salah satu jasa penunjangsektor pertambangan minyak dan gas yang dikenakanPasal 23 UU PPh.Kami dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim AgungMahkamah Agung untuk menegaskan bahwa Lampiran Ill60butir 171 (s) Keputusan DJP No. 170/2002 sebagaimanadikutip diatas hanya berlaku untuk jasajasa disektor pengeboran minyak dan gas.
Pembanding/Tergugat I : Budi Djaya Halim
Terbanding/Penggugat : Olga Oei
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Kelurahan Pinaesaan
46 — 26
, karena pada saat panggilan pertamalangsung Proses PENYIDIKAN bukan PENYELIDIKAN, selanjutnya,Baru satu kali Pemeriksaan Pada Saat PENYELIDIKAN sudahditetapbkan sebagai TERSANGKA, hal tersebut digunakan untukmengambil ahli warisan dalam Gugatan TERBANDING sebagaibentuk tukar guling antara PEMBANDING dengan TERBANDINGdengan mengorbankan Anak kandung PEMBANDING agar supayaketika terjadi Penekanan lewat Laporan POLISI tersebutTERBANDING dalam hal ini dahulu PENGGUGAT bisa memberikansejumlah uang total
586 — 278
pertemuan di Rumah MakanPadjadjaran adalah masalah mekanisme perizinan.Bahwa dalam pertemuan yang kedua saksi ikut dan yang dibicarakanadalah masalah biaya.e Bahwa yang menentukan biaya atas permintaan Pak Insan Kamiluntuk menghitung besaran biaya perizinan tersebut.e Bahwa perizinan yang belum selesai yaitu IMB.e Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab belumselesainya perizinan tersebut.e Bahwa seorang Kepala Seksi tidak berwenang untuk mengeluarkanizin industri.e Bahwa tidak ada penekanan