juga terjadi akibat kesalahan pihak Para Tergugat yangtidak mendaftarkan Para Penggugat ke Dinas Dinas Tenaga Kerja danMobilitas Penduduk Provinsi Aceh sebagaimana keharusan yangditentukan oleh pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Rl, No. 100/MEN/V1I/2004 tentang Ketentuan PelaksanaanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, tidak ada dasar hukumsama sekali bagi Para Tergugat untuk mengakhiri perjanjian kerja atauPemutusan Hubungan Kerja (PHK

Bahwa apa bila Para Penggugat tetap diputuskan hubungan kerjanya(PHK) oleh Para Tergugat, maka semua haknya yang semustinya diterimasetelah di PHK harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal156 ayat (1), (2), (8) dan (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003,sebagaimana rincian dalam table berikut :Tabel 3Uang Pesangon dan atau Uang Penghargaan Masa Kerjadan Uang Penggantian Hak yang seharusmya diterimaUraianNo Nama JumlahItem Yang Diterima1 Penggugat Yang Pesangon 5 bin x Rp. 26.800.000,

,(sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluhrupiah);Menyatakan sah secara hukum Penggugat IV sebagai karyawan/ pekerjapada Tergugat dalam pengelolaan dana AusAID untuk LOGICA Il,berdasarkan perubahan status menjadi Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT) sejak tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap, dengan gaji pokok Rp. 9.000.000,(Sembilan juta rupiah);Menghukum Tergugat apabila Para Penggugat dinyatakan putushubungan kerja (PHK

)oleh Para Tergugat, maka semua haknya yang semustinya diterima setelah diPHK harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156 ayat (1),(2), (3) dan (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, sebagaimana rinciandalam table berikut :...dst;Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatannya, Para PenggugatKonvensi tidak menuntut adanya upah beserta hakhak lainnya, tetapi hanyamenuntut dinyatakan Para Penggugat Konvensi sebagai pekerja denganPKWTT serta apabila dinyatakan terjadi PHK, maka Tergugat

dihukum untukmembayar uang pesangon, penghargaan masa kerja serta penggantian hak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, MajelisHakim menilai gugatan Para Penggugat Konvensi tidak tegas dalammengajukan dasar tuntutan terhadap Para Tergugat Konvensi, karena di satusisi Para Penggugat Konvensi menuntut PHK dinyatakan batal demi hukum danPara Penggugat Konvensi harus dinyatakan tetap sebagai pekerja pada ParaTergugat Konvensi dengan tetap membayar upah beserta hakhak lainnyatetapi hanya

Sejak itu Penggugattidak lagi bisa menerima keadaan dan sikap Terggugat tersebut sehingga serringterjadi perselisihan dan percekcokan jarak jauh :Bahwa puncak dari ketidakharmoniisan antara Penggugat dan Tergugat adalahpada tahun 20112 ketika Tergugat terkena PHK dari tempat dia bekerja (PTKanindotex). Sejak itu Tergugat tidak lagi mau bekerja, tidak mau mencaripekerjaan lain dan hanya menggantungkan kebutuhan ekonomi kepadaPenggugat saja.

Saat inni ppaling tidak sejak tahun 2012 karena Tergugatterkena PHK daripekerjaannya di kanindotex maka Penggugatlahyang ,encukupi semua kebutuhan rumahtangga. Karena Terggugat tetap tidakbekerja dan tidak mau mencari pekerjaan maka menurut Penggugat Tergugatbisa dikatakan tidak pernah member nafkah kepada Penggugat.

negeri uuntuk bekerja sebagai TKI diHingkoong yang hingga sekarang sudah 3 tahun 2 bulan lamanya tidak adakomunikasi lagi ;e Bahwa para saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agarmempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dan didukung buktibukti diatas, maka menjadi terbukti bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, setelahdi PHK

Poin 3 Tergugat keberatan dalam hal tersebut di atas seperti jarangmemberi nafkah, sebelum Tergugat di PHK pada bulan Mei 2017 dariperusahaan lama yaitu PT.

tersebut, tapi entah kenapa disaat Tergugat sudah niatmerubah perilaku buruk Tergugat, hal yang sama sekali tidak terprediksiataupun terbersit kejadian ini dalam rumah tangga kami pihak istrimengajukan hal gugatan perceraian di Pengadilan Agama dan tidakberbicara langsung kepada Tergugat atau istilahnya protes (minggat) agarTergugat tahu apa yang sedang Penggugat rasakan dan minta sesuatukepada Tergugat, di sini langsung melibatkan keluarga dan tidak memberkesempatan sama sekali, padahal saat terjadi PHK

ada harapan akan hidup rukunlagi dalam berumah tangga yang disebabkan karena Tergugat jarang memberiuang belanja kepada Penggugat serta sering pergi dan pulang dalam keadaanmabuk dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugatpisah tempat tinggal hingga perkara ini didaftarkan selama 1 bulan;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknyamembenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karenanafkah yang kurang, hal itu terjadi karena Tergugat sejak di PHK

Bahwa masalah perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Penggugat dengan Tergugat sudah selesai dan tuntas, dengan AktaBukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor05/Bip/2017/PHIPN.Bjm tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkanoleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBanjarmasin, dan Pengugat telah menerima Uang Kebijakan dariPerusahaan/Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengandemikian Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) tersebut telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menghukum Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat yangbelum dibayar terhitung sejak Penggugat di PHK oleh Tergugat terhitungsejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan gugatan ini didaftarkan tanggal25 November 2020, sebesar Rp20.556.480,00 x 7 (tujuh) bulan=Rp143.895.360,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilanpuluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah);6.

sudah tepat dan benar serta tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan berupa membuat danmengeluarkan invoice fiktif atas nama Tergugat yang tidak sesuai dengan nilaisebenarnya sehingga merugikan Tergugat sebesar Rp456.316.492.54 (empatratus lima puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus sembilanpuluh dua rupiah lima puluh empat sen) dan terhadap kesalahan Penggugattersebut, Penggugat dapat di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

bukti T1) serta merujukpada Alinea III Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004juncto Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka penyelesaianyang adil dan tepat dalam perkara ini adalan dengan menyatakan putushubungan kerja antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan PemohonKasasi/Tergugat terhitung sejak tanggal 30 September 2017, denganmewajibkan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayarkanuang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK

SusPHI/2020 Bahwa uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang harusdibayarkan olen Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Penggugat yang diperhitungkan berdasarkan upah Penggugat yangdisesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMk) Kota Probolinggo Tahun2017 sebesar Rp1.735.247,000 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribudua ratus empat puluh tujuh rupiah) dan masa kerja Termohon Kasasi/Penggugat selama 11 tahun 8 bulan, adalah sebagai berikut:a.

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putuskarena Penggugat memasuki usia pensiun;Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungankerja (PHK) terhadap Penggugat secara lisan adalah merupakan tindakanpemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak yang bertentangandengan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupauang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 72/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Pbr yang diucapkanpada Persidangan tanggal 22 Januari 2019;Mengadili Sendiri:Dalam Pokok Perkara:1.2.4.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugatberakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHk);Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu)kali ketentuan

terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2019dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah tepat dalammenilai, menimbang dan menerapkan hukum;Bahwa Judex Facti telah benar memutus Pemutusan Hubungan Kerja(PHK

Nomor 805 K/Padt.SusPHI/2018Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuanUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Memohon putusan sela terhadap perselisihan hak selisin upah Para Penggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Para Penggugat berupa:Penggugat 1: Uang Pesangon (3 bulan X Rp2.030.000) X 2) =Rp12.180.000,00 Uang Penggantian Hak> Cuti Tahunan 24/25 X Rp2.030.000,00 =Rp 1.948.800,00> 15% dari uang Pesangon & penghargaansebesar =Rp1.827.000,00Total

Tahun 2016 sebesar Rp700.000,00 X 12 bulan =Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);UMP Gorontalo Tahun 2017 sebesar Rp.2.030.000 Upah Penggugatsebesar Rp1.175.000,00 maka selisih Upah Rp2.030.000,00 Rp1.175.000= Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);Selisin Upah Tahun 2017 sebesar Rp855.000,00 X 3 bulan =Rp2.565.000,00Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses Para Penggugatsejak Bulan April 2017 yang dikalikan upah perbulan sebesarRp2.030.000 sampai dengan PHK

Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat dalamperjanjian kerja PKWT putus pada tanggal 31 Desember 2017, karenaPKWT diakhiri oleh Tergugat;Menyatakan PHK terhadap Penggugat adalah PHK sepihak;Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat antara lain:4.1.4.2.4.3.Menghukum Tergugat membayar Uang ganti rugi sisa kontrak.Sebesar Rp55.989.670,00(lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribuenam ratus tujuh puluh rupiah);Menghukum Tergugat membayar upah selama proses persidangandi

Bahwa dalam PHK tepat menyatakan berhak 2 (dua) kali UP, UPMK danUPH, serta perbaikan tanpa upah proses karena mutasi yang tidak sahterkait dengan ditutupnya kantor Pemohon sehingga tepat menerapkanketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003dan PHK efektif terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2016 yangbersesuaian dengan penutupan operasional kantor Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan

padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 13 Agustus 2018 kontra memori kasasitanggal 17 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Factidalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa telah tepat dan benar PHK

tidak dapat dikabulkan antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, Karena perselisihan tidak terkaitdengan PHK yang melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, melainkan mengenai tindakan demosi,mutasi dan SP III;Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Judex FactiPenggugat/Pemohon Kasasi terbukti menyalahgunakan wewenang sebagaiAsisten Afdeling Kebun Papaso, yaitu mengambil kebijakan sendiri tanpasepengetahuan pimpinan merekayasa, memainkan HK (Hari Kerja) fiktifdengan

Tidak benar, bahwa bulan Agustus 2008 Tergugat masihbekerja, dan pertengkaran dan perselisihan terjadisejak Tergugat di PHK pada awal tahun 2009;5. Tidak benar, memang ada masalah dalam ekonomi rumahtangga tetapi Tergugat tetap bertanggung jawab = atasekonomi rumah tangga dengan mencari kerja hinggasampai saat ini, namun masih kesulitan mendapatkanpekerjaan;6.

Penggugatdengan Tergugat sudah tidak sependapat lagi di dalammembina rumah tangga dan faktor ekonomi, Tergugat kurangbertanggung jawab terhadap Penggugat, oleh karena ituPenggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talaksatu. bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknyatelah mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganyatelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namundemikian sekalipun Tergugat di PHK

kasasi tanggal 24 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup denganmempertimbangkan buktibukti yang diajukan para pihak; Bahwa Judex Facti telah benar menerapkan ketentuan Pasal 167 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karenadalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

) dengan alasan pensiun danTergugat telah mengikutkan Penggugat dalam program pensiun, makasudah tepat Judex Facti menghitung kompensasi Pemutusan HubunganKerja (PHK) Penggugat dengan memperhitungkan uang pensiun yangpreminya dibayar oleh Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan olehJudex Fact; Bahwa lagipula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, haltersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi, karena

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat yaitu:a) Uang Pesangon untuk masa kerja 2 (dua) Tahun;Upah = Rp5.200.000,00Tunjangan tetap =Rp 750.000,00 +Upah Pokok + Tunjangan Tetap =Rp5.950.000,00Upah Pokok + Tunjangan Tetap x 3 x 2 (PHK dikarenakan efisiensi)Rp5.950.000,00 X 3 X 2 = Rp35.700.000,00Total uang pesangon yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugatadalah sebesar Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus riburupiah);b) Uang Penggantian Hak berupa: Uang Cuti Tahunan pada

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat/PemohonKasasi yaitu:a) Uang Pesangon untuk masa kerja 2 (dua) tahunUpah = Rp5.200.000,00Tunjangan Tetap = Rp 750.000,00 +Upah Pokok + Tunjangan Tetap =Rp5.950.000,00Upah Pokok + Tunjangan Tetap X 3 X 2 (PHK dikarenakan efisiensi);Rp5.950.000,00 X 3 X 2 = Rp35.700.000,00;Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt.

Oleh karena itu perlu dicari jalan keluaryang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentukpenyelesaian, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial yang13diatur dalam Undangundang ini akan dapat menyelesaikan kasuskasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salahsatu pihak.23.Atas PHK terhadap Para Tergugat tersebut, Penggugat menawarkanpembayaran sebagai berikut:1.

+Total =Rp. 142.794.251,24.Atas PHK terhadap Para Tergugat tersebut, dalam surat tertanggal 19Januari 2015, Penggugat mengundang SP Peruri untuk melakukanperundingan bipartite pada 21 Januari 2015.14Terlampir Undangan tertanggal 19 Januari 2015, Perihal:Undangan sebagai Bukti P26.25.Dalam perundingan bipartit pada 21 Januari 2015, Para Tergugat yangdiwakili oleh kuasanya menolak PHK tersebut dan karenanyaperundingan bipartite gagal mencapai kesepakatan.Terlampir risalah perundingan bipartit tertanggal

21 Januari 2015sebagai Bukti P27.26.Karena dalam proses bipartit tidak tercapai kesepakatan, Penggugatmengajukan pencatatan atas PHK terhadap Para Tergugat ke DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang(Disnakertrans Karawang).

Atas perselisihan PHK ini, mediatorDisnakertrans Karawang menerbitkan Anjuran tertanggal 29 September2015, No. 567/7873/HIS.Terlampir anjuran Disnakertrans Karawang tertanggal 29September 2015, No. 567/7873/HIS sebagai Bukti P28.Berdasarkan halhal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat denganini) mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung memutus sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan Gugatan PHK Penggugat seluruhnya;152.

Status Saksi dikenakan skorsing oleh Penggugat;i Status Para Tergugat juga dikenakan skorsing olehPenggugat;Gg Saksi sedang dalam proses gugatan PHK yang diajukanoleh Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat;h. Saksi mengetahui surat balasan dari BPK atas surat yangdikirimkan oleh saksi dan Para Tergugat yaitu bahwa BPKRI belum menemukan terjadi indikasi permasalahan terkaitmesin Komori;1.

Penggugat makaPenggugat menuntuk pembayaran hakhak sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;28.Bahwa atas persoalan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukanperundingan secara bipartite bersama organisasi serikat buruh, akan tetapiperindingan tersebut telah gagal menyelesaikan perselisihnan secara damai29.Bahwa Undanguandang No.13 tahun 2003 pasal 158 tentang kesalahan berattidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan PUTUSANMAHKAMAH KONSTITUSI No.12/PPU/I/2003, sehingga sanksi PHK

terhadapPenggugat tidak dapat diterapkan pasal 158 tentang kesalahan berat30.Bahwa pasca pencabutan pasal 158 UU No.13 Tahun 2003, PHK karenakesalahn berat diatur lebih lanjut dalam surat Edaran Menakertrans NomorSE.13/MEN/SJHK/2005, dalam point 3 huruf a diwajibkan bahwa: pengusahayang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahanberat (eks pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilaksanakan setelah adaputusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;31.Bahwa atas

tersebut Sesuai dengan aslinyadan bermeterai cukup, maka secara formil dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalamperkara aquo;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai petitumdiatas yang termasuk dalam pokok perkara terlebin dahulu Majelis akanmempertimbangkan Ada atau Tidaknya Hubungan Kerja sesuai yang diatur dalamketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan sebab hal itu akan bisa menentukan adaatau tidaknya telah terjadi Perselisihan Hubungan Industrial ( Hak, Kepentingan, PHK

Upah Proses selama 12 bulan Rp.28.992.000,Grand Total Rp.67.164.800,( Enam puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah)Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 31/Pdt.SusPHI/2019/PN PaluMenimbang,bahwa terhadap Tuntutan pada point ini Majelis masihmempergunakan pertimbangan pada petitum point 2 dan point 3 diatas,bahwa Penggugatterbukti tidak dapat membuktikan dalildalilnya sehingga jelas bahwa Tergugat tidakmelakukan PHK yang bertentangan dengan Pasal 169 ayat 1 huruf (d,e dan f)

Bahwa perkara ini adalah perkara perselisinan PHK yaitu perselisihanyang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenaipengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak yaituPengusaha;. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang Undang Nomor2 Tahun 2004, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja harusditempuh perundingan secara bipartit. akan tetapi antara Penggugatdengan Tergugat tidak ditempuh upaya Bipartit;.

Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 155 (1)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga atas perbuatanTergugat yang melanggar PHK atas Penggugat secara sepihak makapada tanggal 14 April 2015 Penggugat melapor/membuat pengaduanpada Disnaker Kota Banda Aceh tentang Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) tanpa alasan yang jelas, lalu dengan surat Nomor 560/23 tanggal16 April 2014, Disnaker Kota Banda Aceh memanggil Penggugat danTergugat untuk datang menghadap Mediator Hubungan Industrial, akantetapi

Kota Banda Aceh tersebut;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti setentang surat elektronik email(bukti Tergugat16) pada halaman 64, oleh Majelis diangga perundinganbipartit, adalah suatu pertimbangan yang keliru, karena antara Pemohondan Termohon tidak pernah melakukan perundingan secarabipartit,demikian juga pada bulan Desember 2014 tidak pernah ada pembicaraantentang bipartit sebagaimana disebutkan dalam surat email Termohon.Apalagi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada kesepakatantentang PHK

, sehingga Termohon dalam hal MemPHK Pemohon/Penggugat Konvensi telah mengabaikan Pasal 3 Undang Undang Nomor 2Tahun 2004 tentang perundingan secara bipartit.Bahwa PHK yang dilakukan oleh Termohon/Tergugat Konvensi terhadapPemohon/Penggugat Konvensi adalah PHK sepihak, karena tanpakesalahan dan tidak pernah ada teguran/peringatan dari TergugatKonvensi/Termohon, maka PHK yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Pemohon terhadap Penggugat Konvensi/Pemohon tidak sah, sehinggaPHK yang disahkan oleh Judex

cetak terhitung mulai tanggal 13 April 2015,adalah hal yang keliru;Bahwa kasus a quo identik dengan kasus PT Makmur Bintang Plasindo,Medan, yang memPHK tanpa alasan terhadap Marihot J Sitorus(pekerjanya), yang oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam putusannya Nomor 35/G/2013/PHI.Mdn tanggal 10Oktober 2013 telah menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja yangdilakukan oleh PT Makmur terhadap Marihot J Sitorus terhitung sejakputusan PHI dibacakan, (bukan pada saat dilakukan PHk

Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, telah melakukan Pemanggilan terhadapTergugat, I, secara patut,2(dua ) kali berturut turut, akan tetapi bahwa,Tergugat, I,tidak pernah Hadir dan Tidak menyuruh Wakilinya yang sah untuk menghadapMediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, sehingga Mediator Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya mengeluarkan Anjuran, No.116/PHK/VI/2012 tanggal, 28 Juni 2012,yang menganjurkan sebagaiberikut; 7227222 222222 n nana anne neeMENGANJURKANAgar pengusaha memberikan Uang yang

I, menolak Anjuran Mediator No. 116/PHK/VI/2012tanggal. 28 Juni 2012 tersebut, yang menyebabkan Penggugat juga tidak dapatmenerima semua Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tersebut,karena Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak, tidak sesuaidengan Anjuran No.12.b/PHK/I/2009 tanggal, 29 Januari 2009, menggunakanperhitungan Pesangon Almarhun Pekerja EDDY SUSANTO, sesuai ketentuan Pasal.10.11.12.172 UU No. 13 Tahun 2002 Tentang Ketenaga Kerjaan.Bahwa berdasarkan pernyataan

Sus/2012, yangdiberi tanda buktiFoto copy Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya No. : 12b/PHK/1/2009, tanggal 29 Januari 2009, yang diberi tanda buktiFoto copy Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 93,yang diberi tanda bukti pFoto copy relaas anmaning putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 220/G/2011/PHI.Sby. Jo. No. 613 K/Pdt.

Foto copy Anjuran Mediator Hubungan Industrial No.116/PHK/VI/2012tanggal 28 Juni 2012, yang diberi tanda obukti TI 6. Foto copy Putusan PHI No. : 220/G/PHI.Sby.tanggal 4 April 2012, yang diberitanda bukti TI Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 51/G/2015/PHISby.7. Foto copy Salinan putusan perkara No. ; 613K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 26Maret 2013, yang diberi tanda bukti TU 328. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No. 76PK/Pdt.Sus.PHI.2014 tanggal 29Oktober 2014, yang diberi tanda bukti TU 9.

ke Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya dan pada Tanggal 28 Juni 2012 telah keluar anjuran Nomor 116/PHK/VI/2012sesuai ketentuan Pasal 172 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;n Bahwa, karena Tergugat tidak bersedia membayar hakhak Penggugat karena sakitberkepanjangan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 UU No. 13 tahun 2003 yang menyatakanbahwa pekerja/buruh yang sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dantidak dapat melakukan pekerjaan melampaui batas 12 bulan dapat mengajukan

Bahwa Faktanya TERGUGAT telah melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap PENGGUGAT secarasepihak dengan tidakmemperbolehkan PENGGUGAT bekerja terhitung sejak bulan Desember2017 dan upah PENGGUGAT sudah tidak di bayar oleh TERGUGATsebelum memperoleh Penetapan dari lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal155 ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan ;6.

tuntutan dalam provisi inidengan memerintahkan TERGUGAT memberikan hakhakPENGGUGAT yang tidak diterima/ dibayarkan antara lain yaitumembayarupah/gajisebagaimanadalamprovisiinidantetapmembayarupah/gajiselanjutnya, selamaproses PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatan hukumtetap;Bahwa kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela menghukumTERGUGAT membayar upah PENGGUGAT dari semenjak mendapatPemutusan Hubungan Kerja (PHK

Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT membayar upah/gajiPENGGUGAT dari semenjak mendapat Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) secara sepihak dari Bulan Januari 2017 sampai dengan bulanOktober 2018 dengan rincian sebagai berikut :1) Upah bulan Januari 2018 = Rp. 5.191.0002) Upah bulan Pebruari 2018 = Rp. 5.191.0003) Upah bulan Maret 2018 = Rp. 5.191.0004) Upah bulan April 2018 = Rp. 5.191.0005) Upah bulan Mei 2018 = Rp. 5.191.0006) Upah bulan Juni 2018 = Rp. 5.191.0007) Upah bulan Juli 2018 = Rp. 5.191.0008

uangmuka akomodasi terlebih dahulu sebelum keberangkatan.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam pokokperkara pada angka 10 dan 13 karena Tergugat sudah memberikanpenjelasan mengenai Hakhak yang diterima oleh Penggugat padasaat penugasan ke kantor cabang Balikpapan dan Tergugat beritikadbaik dengan menawarkan untuk bekerja kembali dengan Jabatan danKantor Cabang penempatan sesuai SK Penugasan akan tetapiPenggugat tetap menolak tawaran untuk bekerja kembali dan tetapmenuntut untuk di PHK

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 huruf c UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI yang substansinya menyatakan bahwaPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri berwenangmemeriksa dan memutus perselisihan PHK pada tingkat pertama yang dalamperkara a aquo adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung Kelas IA Khusus;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan