Nomor 805 K/Padt.SusPHI/2018Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuanUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Memohon putusan sela terhadap perselisihan hak selisin upah Para Penggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Para Penggugat berupa:Penggugat 1: Uang Pesangon (3 bulan X Rp2.030.000) X 2) =Rp12.180.000,00 Uang Penggantian Hak> Cuti Tahunan 24/25 X Rp2.030.000,00 =Rp 1.948.800,00> 15% dari uang Pesangon & penghargaansebesar =Rp1.827.000,00Total

Tahun 2016 sebesar Rp700.000,00 X 12 bulan =Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);UMP Gorontalo Tahun 2017 sebesar Rp.2.030.000 Upah Penggugatsebesar Rp1.175.000,00 maka selisih Upah Rp2.030.000,00 Rp1.175.000= Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);Selisin Upah Tahun 2017 sebesar Rp855.000,00 X 3 bulan =Rp2.565.000,00Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses Para Penggugatsejak Bulan April 2017 yang dikalikan upah perbulan sebesarRp2.030.000 sampai dengan PHK

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putuskarena Penggugat memasuki usia pensiun;Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungankerja (PHK) terhadap Penggugat secara lisan adalah merupakan tindakanpemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak yang bertentangandengan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupauang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan

Menghukum Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat yangbelum dibayar terhitung sejak Penggugat di PHK oleh Tergugat terhitungsejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan gugatan ini didaftarkan tanggal25 November 2020, sebesar Rp20.556.480,00 x 7 (tujuh) bulan=Rp143.895.360,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilanpuluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah);6.

sudah tepat dan benar serta tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan berupa membuat danmengeluarkan invoice fiktif atas nama Tergugat yang tidak sesuai dengan nilaisebenarnya sehingga merugikan Tergugat sebesar Rp456.316.492.54 (empatratus lima puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus sembilanpuluh dua rupiah lima puluh empat sen) dan terhadap kesalahan Penggugattersebut, Penggugat dapat di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Penggugat Adalah Prematur Karena :Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan Nomor : 11/G/2011/PHI.PDG, tanggal 3 Oktober 2011, Tergugat sudah terlebin dahulumelaporkan Penggugat pada Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Baratsebagaimana yang termaktub dalam Laporan Polisi Nomor : LP/117.A/VIII/2011/Spkt Sbr, tanggal 04 Agustus 2011, tentang Tindak PidanaPenggelapan yang di duga dilakukan oleh terlapor Ir.Herwandi.MP dalamHal ini selaku) Penggugat, karena Tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK

jelas Tergugat Rekonpensi telahmelakukan kesalahankesalahan yang tidak dapat di tolelir;Bahwa berdasarkan dalildalil Gugatan Rekonpensi diatas makaPenggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Kami Muliakan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Padang, yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan Amar putusansebagai berikut :1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;Mengijinkan Penggugat Rekonpensi untuk melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK

) terhadap Tergugat Rekonpensi karena telahmelakukan Kesalahan Berat ;Membatalkan SK Nomor : 002/KEP/VI/2008, atas nama IR.Herwandi,MP, tentang Pengangkatan Tergugat Rekonpensi sebagai Direktur ;Menyatakan sah dan berdasar hukum Surat Pemberhentian Nomor :007/SKPeg/Apperta/Mei/2011 atas Pemutusan WHubungan Kerja( PHK ) yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi terhadapTergugat Rekonpensi;Menyatakan bahwa Semua Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan olehTergugat Rekonpensi tanpa seijin dan Sepengetahuan

Menyatakan bahwa telah terjadi PHK antara Penggugat denganTergugat sejak tanggal putusan dibacakan yaitu tanggal 3 Oktober2011;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa ;a. Uang Pesangon = 9x2x Rp 8.000.000, = Rp. 144.000.000,Uang penghrg ms kerja = 6xRp 8.000.000,= Pipe 46.000.000,Uang Ganti kerugian Perumahan dan pengobatan 15 % x Rp192.000.000, = Rp. 28.800.000,Jumlah = Rp. 220.800.000,b.

dasar surat Penggugat maka kepalaDinas Sosial PMD dan Naker Kabupaten Wajo meminta bantuan Pegawai mediator Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Selatan, kemudian pada tanggal 6 Oktober 2009 DinasSosial PMD dan Naker Kabupaten Wajo menyurat kepada kedua belah pihak yaitu Penggugatdan Tergugat perihal panggilan, namun pihak Tergugat tidak mau menghadiri pertemuantersebut, lalu pada tanggal 15 Oktober 2009 Dinas Sosial PMD dan Naker Kabupaten Wajomelimpahkan penyelesaian perselisihnan PHK

Timur Asri Lestari dan Penggugatperihal panggilan ketiga yang mana pertemuannya pada tanggal 9 Nopember 2009 dilakukanperundingan tersebut tidak ada hasil ;Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2009 Pegawai Mediator mengeluarkan Ajuran yangbunyinya di PHK dan diberi hak 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 kali ketentuan Pasal 156ayat 3 serta 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 4, lalu kemudian Penggugat menjawab anjurantersebut pada tanggal 7 Desember 2009, kemudian keluarlah risalah perundingan pada 22Desember

Namun karena PHK beralasan sesuai hukum, maka selama proses PHK apabila kedua belahpihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai hukum diberikan upah proses, bukan upahyang biasa diterima.

saat asesmenmedis, Para Penggugat mengakui telah mengkonsumsi shabu dan ganjabeberapa hari sebelum pemeriksaan tes urine, hal mana dikuatkandengan bukti T9A, T9B dan T9C berupa Berita Acara Pemeriksaandimana Penggugat dan Penggugat II mengaku menggunakan shabusedangkan Penggugat III mengaku menggunakan ganja;Bahwa pekerjaan Para Penggugat adalah di bidang transportasisehingga keselamatan adalah hal yang utama, oleh karenanya sudahtepat putusan judex facti yang menyatakan pemutusan hubungan kerja(PHK

) dengan memberikan kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 karena Para Penggugattelah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 45 dan Pasal 46 PeraturanPerusahaan PT.

menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat yangbelum dibayarkan terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai denganbulang Maret 2019, sebesar:a) 7 (tujuh) bulan upah = Rp9.872.357,00 (Sembilan juta delapan ratustujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);b) Dan tetap membayarkan upahupah selanjutnya setiap bulan kepadaPenggugat hingga perkara ini dinyatakan selesai ataudikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewisjde);Menetapkan Putus Hubungan Kerja (PHK

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar secara tunai dansekaligus kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai Pasal172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada PenggugatKonvensi sebesar Rp182.972.372,00 (seratus delapan puluh dua jutasembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);5.

Nomor 817 K/Pdt.SusPHI/2020Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat adalah Karyawan dari PT Buana SriwijayaSejahtera (PT BSS) sejak diangkat menjadi karyawan tetap tanggal 1Februari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 13/BSS/POMP/SKDIII/2010;Menyatakan PHK sepihak dengan kualifikasi mengundurkan diri,

dari PT.Buana Sriwijaya Sejahtera (PT BSS) bertentangan dengan hukum;Menyatakan menerima permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK)yang diajukan oleh Penggugat, dan telan memenuhi persyaratan yangdimaksud Pasal 169 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat secara tunaiuang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), danuang penggantian hak

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukanoleh Tergugat tertanggal 21 Agustus 2018 berdasarkan Surat PemutusanHubungan Kerja Nomor 001/PEKSI/VII/2018 tertanggal 21 Agustus 2018adalah Pemutusan Hubungan Kerja Batal Demi Hukum;Menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf(c) dan (d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Menghukum

Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukanoleh Tergugat tertanggal 21 Agustus 2018 berdasarkan Surat PemutusanHubungan Kerja Nomor 001/PEKSI/VII/2018 tertanggal 21 Agustus 2018adalah Pemutusan Hubungan Kerja Batal Demi Hukum;Menetapkan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi karena Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal169 ayat (1) huruf (c) dan (d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan

$me Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, merekahidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon Di DesaKaranggedang selama sekitar 7 tahun dan telah dikaruniai 2e Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat denganTergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak sekitarbulan Agustus 2003 saksi sering mendengar antara Pemohondengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak cukup,lantaran Pemohon diberhentikan bari bekerja (PHK

dalam duduk perkara ini, yang pada pokoknya memperkuatdalildalil permohonan Pemohon j ~777777 7773737333Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sertaketerangan keluarga kedua belah pihak sebagaimana diuraikan diatas, maka telah diperoleh faktafakta di persidangan yang padapokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Agustus2003 diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalahekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi Jlantaran Pemohondiputuskan hubungan kerja (PHK

Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak ParaPenggugat akibat PHK dengan rincian sebagai berikut:Penggugat (Syamsuddin ); Uang Pesangon;9 x 2 x Rp2.800.000,00 = Rp50.400.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja;8 x 1 x Rp2.800.000,00 = Rp22.400.000,00 Uang penggantian perobatan/perumahan15%x Rp72.800.000,00 = Rp10.920.000,00 Upah Lembur otomatis;(Rp93.333,00/hari x 4 hari x 12 bulan) =Rp 4.479.984,00 Cuti Tahunan, tahun 2015;(Rp2800.000,00/25) x 12 = Rp 1.344.000,00 +Jumlah = Rp89.543.984,00Terbilang

Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hakPara Penggugat akibat PHK dengan rincian sebagai berikut:Penggugat (Syamsuddin);Uang Pesangon; 9 x 2 x Rp2.800.000,00 =Rp50.400.000,00Uang Penghargaan Masa Kerja;8 x 1x Rp2.800.000,00 =Rp22.400.000,00Uang penggantian perobatan/perumahan15% x Rp72.800.000,00 =Rp10.920.000,00Upah Lembur otomatis;(Rp93.333,00/hari x 4 hari x 12 bulan) =Rp 4.479.984,00Cuti Tahunan, tahun 2015;(2800.000/25) x 12 =Rp 1.344.000,00 +Jumlah =Rp89.543.984,00Terbilang

Bahwa tanggal 23 Desember 2019 Penggugat menerima Surat PanggilanKedua dari Tergugat, Perihal : mangkir , namun Penggugat tidak hadir danHalaman 3Putusan Nomor 238/Pdt.SusPHI/2020/PN.Mdntanggal 28 Desember 2019 Penggugat menerima Surat PemberitahuanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan kwalifikasi mengundurkan diri..10.

Bahwa atas PHK sepihak yang tidak sesuai dengan aturan hukum yangdilakukan Tergugat kepada Penggugat maka pihak Penggugat pada tanggal13 Januari 2020 mengajukan Permohonan kepada Dinas KetenagakerjaanPemerintah Kota Medan agar dapat diselesaikan permasalahan yang dialamiPenggugat tersebut..11.

Dalam Surat Kuasa Penggugat tertanggal 20 Juli 2020,Penggugat memberikan Kuasa kepada Para KuasaHukumnya untuk mengajukan Gugatan Pemutusan HubunganKerja (PHK) di Pengadilan Hubungan Industrial ProvinsiSumatera Utara, yang dikutip sebagai berikut:... guna mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan kerja(PHk) diPengadilan Industrial Provinsi Sumatera Utara ...4.

Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat tertanggal 20 Juli 2020(Surat Kuasa yang digunakan untuk mengajukan GugatanHalaman 13Putusan Nomor 238/Pdt.SusPHI/2020/PN.Mdn14.15.16.perkara a quo), pada bagian Khusus dikutip sebagai berikut:Untuk : Mewakili dan / atau mendampingi Pemberi Kuasadalam hal membela dan mempertahankan hakhak dan kepentingan Hukum Pemberi Kuasaselaku Penggugat yang telah di PHK olehTergugat (CV.

Arnold Bobby Soehartono/Pekerja) dikualifikasi mengundurkan diri, Sebagaimanaditentukan dalam Pasal 168 ayat (1) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanBahwa oleh karena alasan PHK terhadap TermohonKasasi (Baca: Dr. Arnold Bobby Soehartono/ Pekerja)dikualifikasikan mengundurkan diri, maka sesuai denganketentuan Pasal 169 ayat (3), pengusaha dapatmelakukan PHK tanpa jjin/ penetapan sebagaimanaditentukan Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003.83.

Upah tersebut diterima oleh ParaPenggugat dari Tergugat II melalui Tergugat ,Bahwa sehubungan dengan PHK secara sepihak yang dilakukan olehTergugat dan Tergugat Il terhadap Para Penggugat, sampai denganGugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan, Tergugat maupun Tergugat Il tidak memberikan uangkompensasi akibat PHK sepihak sebagaimana diatur dalam ketentuanUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa oleh karena itu, maka patut dan layak menurut

hukum jika PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakantindakan Tergugat dan Tergugat Il yang melakukan PHK secara sepihakterhadap Para Penggugat adalah bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum ;Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat dan Tergugat II adalah PHK yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum,maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrialpada

Menurut ketentuan,hakim Pengadilan hubungan Industrial memeriksa dan memutus di tingkatpertama perselisinan hak dan perselisihan PHK, serta di tingkat pertamadan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan antarserikat pekerja dalam satu perusahaan dan sementara Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial tidak dapat memeriksa dan memutusHalaman 24Putusan Nomor 208/Pdt.

Tegugat ) jugaberakhir, karena Tergugat mengalami kekosongan pekerjaan untuk ParaPenggugat dan fakta tersebut bukanlah bukti bahwa Tergugat telahmelakukan PHK sepihak terhadap diri Para Penggugat;Tentang Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serdang BedagaiBahwa Tergugat menolak dan membantah dalil posita No.38 dan positaNo.39 dengan alasan alasan sebagai berikut :1.

Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak dalildalil PARA PENGGUGATpoint 27, 28, 29, 30 dan 31 yang berkaitan dengan Pemutusan HubunganKerja (PHK) yang dilakukan TERGUGAT II terhadap PARA PENGGUGATyang pada faktanya PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum /kerja dengan TERGUGAT II, hubungan hukum / kerja PARA PENGGUGATadalah dengan TERGUGAT dan yang melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) adalah TERGUGAT I..

Infomedia Solusi Humanika tidak memenuhi syaratpemborongan pekerjaaan, maka menurut Pasal 65 ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 maka demi hukum status hubungankerja pekerja/ouruh dengan perusahaan penerima pemborongan(PT Infomedia Solusi Humanika) beralin menjadi hubungan kerjapekerja/ourunh dengan perusahaan pemberi pekerjaan (PTInfomedia Nusantara);Bahwa, oleh karena demi hukum status pekerja beralih dari PTInfomedia Solusi Humanika kepada PT Infomedia Nusantara harusmemberikan kompensasi PHK

No. 524 K/Pdt.SusPHI/2017dan mengenai PHK, maka penyelesaiannya melalui Hakim padaPengadilan Hubungan Industrial (PHI);10.Bahwa, pada tanggal 03 September 2015 Dinas Tenaga Kerja Kota11.Surabaya menerbitkan surat anjuran dengan Nomor 69/PHI/IX/2015 yangmenganjurkan: Agar pihak perusahaan (PI Infomedia Nusantara)memberikan kepada Para Pekerja Sdr.

menghindar dari kewajiban dan tanggung jawabdengan menyerahkan pekerjaan kepada pihak ke 3 (tiga) yang bergantiganti, karena tidak ada undangundang yang mengatur bahwa perusahaanpembororangan pekerjaan dapat mensubkan kepada perusahaan lain;Bahwa, oleh Tergugat mengalihkan pekerjaan sebagian kepada TurutTergugat dan yang terakhir kepada Turut Tergugat II, maka hubunganhukum Para Penggugat beralin kepada Tergugat sebagaimana dimaksudPasal 65 ayat (8) dan hakhak hukum Para Penggugat termasukkompensasi PHK

Adapun putusan mengenai perselisihanhak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dariMahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap;Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011tanggal 19 September 2011, maka Tergugat wajib membayar Upah Prosessampai dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan pemutusanhubungan kerja dengan mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuanPasal 156 ayat

Bahwa dalam uraian gugatan Para Penggugat antara posita dan petitumterdapat kontradiksi, dimana dalam posita Para Penggugat menjelaskanmengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang mana hal tersebutmerupakan perselisinan hak namun dalam petitum gugatan Para Penggugatmenuntut pesangon sebagai bentuk adanya perselisihnan mengenai adanyapemutusan hubungan kerja (PHk);5.

24orang), mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan Tergugat melanggarpasal 54 ayat (3) Undangundang nomor 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan;Bahwa ternyata Tergugat tidak pernah mencatatkan dan mendaftarkanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ke Instansi yang bertanggungjawabdi bidang Ketenagakerjaan sebagaimana diwajibkan oleh aturan hukum yangberlaku, untuk itu mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan Tergugatmelanggar hukum;Bahwa timbulnya gugatan Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK

Pelepasansecara diamdiam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkandugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan sesuatu hak yangtelah diperolehnya, dengan demikian gugatan Para Penggugatseyogyanya di tolak seluruhnya.Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugatmenolaknya dan mengajukan sanggahan, yang pada pokoknya sebagai berikut;> Tentang gugatan Kadaluwarsa, dengan alasan;Bahwa, Para Penggugat menolak dalildalil eksepsi Tergugat angka 1,karena gugatan perselisihan PHK

yang di anjukan oleh Para Penggugattidak kadaluarsa dan tidak termasuk yang diatur dalam Pasal 82 UU no. 2tahun 2004 tentang PPHI jo Pasal 171 UU no. 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan;Bahwa, gugatan PHK ini berawal dari PKWT antara Tergugat denganPara Penggugat berulang kali dengan jangka waktu variatif ada yang 3bulan dan ada yang 6 bulan, kemudian oleh Tergugat secara sepihakdilakukan revisi dan menggabungkan PKWT menjadi 24 bulan danselanjutnya Tergugat memperpanjang PKWT untuk 12 bulan dan

angka 2,karena antara Para Penggugat dengan Tergugat belum tercapailkesepakatan/penyelesaian setelah selesainya sidang mediasi dandikeluarkannya surat anjuran no. 567/4266Disnaker.4., tanggal 7Desember 2016, dimana Para Penggugat menuntut untuk dipekerjakankembali dan diangkat menjadi karyawan tetap sedangkan Tergugatbersedia mempekerjakan kembali Para Penggugat dengan status PKWT; Bahwa, dengan belum tercapainya perselisihan PHK antara ParaPenggugat dengan Tergugat, maka hal tersebut tidak bisa

ditafsirkansepihak oleh Tergugat bahwa Para Penggugat melepas hak secara diamdiam dan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum maka ParaPenggugat mengajukan Gugatan Perselisihan PHK ini ke PHI Bandung;Menimbang, bahwa arti dari eksepsi menurut Hukum Acara Perdataadalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat yang tidakmenyangkut mengenai materi pokok perkara, namun tangkisan atau bantahanyang diajukan dalam bentuk eksepsi harus dilakukan berdasarkan ketentuan HIRpasal 125 ayat (2)

Penggugat, namun bukan untuk mempertimbangkan kembalisurat elektronik Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2014, melainkanmenyetujul dan menerima pengunduran diri Penggugat dan dinyatakanefektif sampai dengan akhir bulan Agustus 2014;Bahwa surat elektronik tersebut dibalas oleh Penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat telah berupaya mengintimidasiPenggugat agar mundur' dari perusahaan dan upayaupayaTergugat untuk menghindari pembayaran hakhak kepadaPenggugat jika Penggugat diputus hubungan~ kerja (PHK

Atas dasar tersebut, Tergugat telah melakukan PHKsepihak, dan hal ini juga bertentangan dengan kewajiban Tergugat yangseharusnya berupaya menghindari PHK sebagaimana yang diatur di dalamPasal 151 ayat 1 Undang Undang Ketenagakerjaan;Larangan Pemutusan Hubunqan Kerja:43.Bahwa di daiam pertimbangan Undang Undang Ketenagakerjaan huruf cdinyatakan perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hakhak dasar pekerja/ouruh dan menjamin kesamaan kesempatan sertaperlakuan tanpa diskriminasi atas dasar

isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusandibacakan hingga dilaksanakan;Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada buktibukti yangmempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia, sehingga Penggugatmemohon agar Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat menyatakan putusan ini dapat dilaksankaan terlebih dahuluwalaupun adanya upaya perlawanan atau kasasi;Dalam Provisi60.Bahwa, sejak dinyatakan efektif di PHK

Menyatakan PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat adalah batal demihukum berdasarkan undangundang Ketenagakerjaan;4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belumpernah putus;5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama prosesPHK, uang penggantian pengobatan Penggugat dan keluarganyaseluruhnya sebesar Rp240.000.000,00 + Rp29.986.618,00 =Rp269.986..618,00;6. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembaliPenggugat pada perusahaan Tergugat;7.

Menyatakan PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat adalah bataldemi hukum berdasarkan undangundang Ketenagakerjaan;4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belumpernah putus;5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Pengugat selama prosesPHK, uang penggantian pengobatan Penggugat dan keluarganyaseluruhnya sebesar Rp240.000.000,00 + Rp29.986.618,00 =Rp269.986.618,00;6. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembaliPenggugat pada perusahan Tergugat;7.

Uang Pesangon,Uang Penghargaan Masa Kerja dan uang Penggantian Hak sebagaimanayang diatur dalam Pasal 156 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan.Bahwa tindakan Tergugat yang Melakukan Pemutusan Hubungan KerjaMassal secara sepihak tanpa merundingkan terlebin dahulu dengan SerikatPekerja dan tanoa Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial, dengan caramelarang Para Penggugat untuk bekerja sebagaimana biasanya, danmenghilangkan Nama Para Penggugat dari Absensi tanpa memberikanSurat PHK

Kutip Brondolan dibebankan kepada Pemanen setelah PekerjaPengutip Berondolan di PHK awal Tahun 2015. Pada saat ini setelah Pengutip Brondolan di PHK, Pemanendisuruh bertanggung jawab atas berondolan.Padahal apabila keterangan Saksi Para Pemohon Kasasi yangtersebut diatas, dihubungkan dengan Bukti T12 dan T9, sertaKeterangan saksi Penggugat Yusli Saragih, Azuar Surya Edy.S danAlberto Rajagukguk sebagaimana yang termuat dalam putusan,yang berbunyi sebagai berikut :Halaman 51 dari 76 hal. Put.

HakHak Para Penggugat kebelakang selama bekerja,sedangkan Judex Facti tidak memberikan dasar dan alasan hukumterhadap HakHak para Penggugat mulai bekerja sampai di PHK, makaoleh karenanya Judex Facti tidak memuat alasan hukum dan amarputusan terhadap sengketa mulai bekerja sampai di PHK, maka PutusanJudex Facti tersebut merupakan Putusan yang cacat hukum.Bahwa adapun Pasal 102 ayat (1) Poin (d) dan ayat (2) UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial tersebut

Saksi IMRON DAULAI, di bawah sumpah di persidanganmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut;Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja diMaju Jaya dan sekarang saksi tidak bekerja disitu lagi;Bahwa Penggugat saat ini tidak bekerja lagi karena sudah di PHkK;Bahwa Penggugat di PHK karena mereka menuntut Jamsostek karenamereka masih bekerja pada CV. Maju Jaya, saksi yang mengurus;Bahwa pimpinan di CV.

Maju Jaya Dulu bapaknya sekarang diganti olehanaknya;Bahwa Penggugat dan kawankawannya tidak melakukan aksi, Tergugat tidakmau menandatangani peraturan baru, Penggugat dan kawankawannya diusirdan perusahaan tersebut tutup, setelah satu bulan baru keluar pengumumanmenerima karyawan baru umur + 25 tahun;Bahwa Penggugat dan kawankawannya pernah melakukan Mediasi bersamasama dikantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;halaman 21Putusan Nomor : 45/G/2013/PHI.Mdn2dBahwa saksi di PHK oleh CV.

Maju tidak ada membuat lamaran dan tidakada training, datang dibawa teman saja;Bahwa CV. maju Jaya tidak ada menyatakan karyawan tetap;Bahwa Tidak ada surat PHK terhadap Penggugat;Bahwa Tidak ada perjanjian kerja namun peraturan kerja ada;Bahwa Penggugat dan temantemannya menuntut Jamsostek;Pada waktu saksi maupun temanteman saksi tidak bekerja di CV. Maju Jaya,tidak diberikan gaji;Pada waktu saksi maupun temanteman saksi bekerja di CV.

Maju Jaya tidak ada mengeluarkan surat PHK;Bahwa pada waktu kami bekerja di CV. Maju tidak ada membuat lamaran dantidak ada training, datang dibawa teman saja;Bahwa CV. Maju Jaya tidak ada menyatakan karyawan tetap;Bahwa tidak ada surat PHK terhadap Penggugat;Bahwa tidak ada perjanjian kerja namun peraturan kerja ada;Bahwa Penggugat dan temantemannya menuntut Jamsostek;Pada waktu saksi maupun temanteman saksi tidak bekerja di CV.

Maju Jaya tidak ada mengeluarkan surat PHK;Bahwa pada waktu saksi dan temantemannya bekerja di CV. Maju tidak adamembuat lamaran dan tidak ada training, datang dibawa teman saja;Bahwa CV. Maju Jaya tidak ada menyatakan karyawan tetap;Bahwa tidak ada surat PHK terhadap Penggugat;Bahwa tidak ada perjanjian kerja namun peraturan kerja ada;Bahwa Penggugat dan temantemannya menuntut Jamsostek;Pada waktu saksi maupun temanteman saksi tidak bekerja di CV.

TOYIB
8.LUKMAN AL HAKIM
9.JONI
10.MAHMUD didalam surat PHK tertulis MACHMUD
11.DENY YATININGSIH
12.SITI JUWARIYAH
13.ABDULLOH SUFAKIH, Dkk
Tergugat:
PT. Hair Star Indonesia

berhasil didamaikan kemudian dibacakan suratpermohonan Pemohon tertanggal 26 Mei 2015 yang isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon.Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohonmenyampaikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut;Bahwa permohonan Pemohon point 1 sampai 3 benar, namun point 4 tidakbenar, karena sebelum Termohon berangkat kerja semua kebutuhan rumahtangga sudah Termohon siapkan, Termohon bekerja adalah untukmembantu kebutuhan rumah tangga, karena Pemohon pernah di PHK

Pemohon.Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun namunsejak Termohon mulai bekerja pada tahun 2012 sering terjadipertengkaran yang penyebabnya adalah karena antara Pemohondengan Termohon sering terjadi beda pendapat dalam hal mengaturrumah tangga, perbedaan masalah pekerjaan dimana Termohon seringtidak pulang sampai 1 minggu tanpa seizin Pemohon yaitu pada tahun2014 dan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan anakPemohon dan Termohon.Bahwa memeng pada tahun 2012 Pemohon pernah di PHK

di XXXXXXXXXX Jakarta PusatBahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalahkakak kandung Termohon.Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon dan telah dikaruniai 5 orang anak, sekarangtinggal bersama Pemohon dan ibu kandung Pemohon.Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah 2 tahunbelakangan ini sudah tidak rukun, karena Termohon sering pulang kerumah orangtuanya.Bahwa semula Termohon tidak bekerja, namun pada tahun 2012Pemohon di PHK

Selain itu karena adanya wanita idaman lain yang mengganggukeutuhan rumah tangga.Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalamrepliknya pada intinya menyatakan benar member nafkah Rp 300.000,0 setiapbulan dan pernah di PHK, namun sejak bulan Oktober 2013 Pemohon sudahbekerja lagi dan setengah gaji Pemohon diserahkan kepada Termohon.Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 0531/Pdt.G/2015/PAJPDisamping itu benar Pemohon mengakui ada WIL, tetapi sebenarnya hanyateman biasa.