Ditemukan 14386 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan Anita lie Sh vs otoritas jasa keuangan cq. dewan komisioner ojk; M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Pt. kembang delapan delapan multifinance vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering; Pt. pudan kreasi Pejabat pembuat komitmen satuan kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus batam Pt. bintanika jaya “turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam hal pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan secara berlanjut”;
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 14-01-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 5/Pid.B/2019/PN Lbj
Tanggal 18 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.Iwan Gustiawan, SH.
2.Ari Wibowo, SH.
3.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
RONALDUS DARSON alias DARSON
56 — 10
  • Variabelvariabel pertimbangan itumenurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut: Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dengan tidakmeninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan terdakwa.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 05-10-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 93/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 3 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. TRINITY SELULER INDONESIA Diwakili Oleh : TEUKU RIZKIANSYAH SH
Terbanding/Tergugat : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk. Yogyakarta Katamso
101 — 33
  • TERGUGAT, maka PENGGUGAT telahdirugikan secara materiil dan immateriil karena tidak mengetahui denganjelas beban hutang yang ditanggungnya, yaitu Sisa Hutang Pokok,Bunga yang ditetapkan oleh TERGUGAT merupakan Bunga Berbungaatau tidak, serta Denda yang ditetapkan oleh TERGUGAT sudahsesuaikah dengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.Dengan demikian TERGUGAT telah melanggar asas keterbukaandan transparansi data yang diatur oleh undangundang Perbankanmaupun peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-03-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 158/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 8 Juni 2016 — PT.SRI REJEKI PERDANA STEEL >< HYUNDAI CORPORATION CS
301 — 183
  • dalam Arbitrase dapatdimintakan pertanggung jawaban terhadap pembayaran Bright/BlackAnnealed Cold Rolled Steel Straps yang sudah dikirimkan namun disita olehpihak kepabeanan Indonesia.10.Bahwa dengan dimulainya sidang sengketa arbitrase tersebut, makaPENGGUGAT dengan terpaksa harus mengeluarkan uang, waktu dan tenagauntuk mengikuti jalannya persidangan yang pada pokoknya adalah mengenaikerugian yang timbul dikarenakan oleh disitanya barang yang dikirimkan olehTERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT oleh otoritas
Pengadilan PN KENDARI Perdata Khusus PHI
Register : 06-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi
Tanggal 27 Februari 2020 — KASRA JARU MUNARA LAWAN PT. SURYA SAGA UTAMA
267 — 132
  • Bahwa hubungan Pemegang Saham sebagai otoritas tertinggdalam Perusahaan dan sekaligus juga sebagai Pemilik Perusahaandengan ODireksi haruslan dibangun berdasarkan PrinsipKepercayaan (Fiduciary Duties) dan Pemberian Mandat / Amanat(Legal Mandatory).
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 06-12-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 150/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN BKN
Tanggal 12 Januari 2017 — PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk melawan SUPRIADI
326 — 236
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usahauntuk Pembebanan hak tanggungan hak gadai atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;DAN begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/2013Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan Pasal 22Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 150/Padt.SusBPSKkK/2016.
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-05-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN PLW
Tanggal 17 Juli 2018 — Penuntut Umum:
YULIANA SARI, SH
Terdakwa:
HENDRI ANSYAH ALS HENDRI SAHRUDDIN HASIBUAN ALM
20 — 13
  • Variabelvariabel pertimbangan itumenurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut; Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa memuat ancamanhukuman yang berat, berupa pidana penjara; Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwadalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasaldakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding denganbobot kesalahan terdakwa
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 03-04-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Bls
Tanggal 13 Juni 2017 — BI KIAU
53 — 6
  • dibawah ini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untukmemberantas peredaran gelap narkotika; Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelitbelit dalammemberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;Keadaan yang meringankan : Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN SUKADANA Pidana Umum Pemerasan dan Pengancaman
Putus : 28-02-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN SUKADANA Nomor 10/Pid.B/2017/PN.Sdn.
Tanggal 28 Februari 2017 — Pidana - MUHAMAD AINI Bin AHMAD SYARIFUDIN
136 — 17
  • Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hinggamaksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan terdakwa.
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum Pencurian
Register : 30-03-2017 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 90/Pid.B/2017/PN.Pbm
Tanggal 29 Mei 2017 — RENDI ALTADONA Alias LALOK Bin SUGIANTO
12 — 5
  • Variabelvariabelpertimbangan itu antara lain sebagai berikut : Bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum agar dijatuhi pidanapidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan,dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan danmenetapkan agar terdakwa tetap ditahan; Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa dalam interval waktu. dari yang paling ringanhingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidakmeninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; Bahwa
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-01-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 27 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ADI BASKORO, SH.
Terdakwa:
1.SUGIANTO ALIAS NDEL
2.FAILUL HAKIM alias ILUL
18 — 2
  • sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongansebagaimana terlampir dalam Undang undang ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatuperbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenanganatau jjin dari pihak yang mempunyai otoritas yang menaunginya atau memberikankewenangan tersebut untuk melakukan suatu tindakan hukum sebagaimana yangdikehendaki oleh pelaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan PN SRAGEN Pidana Umum Perjudian
Register : 04-05-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN SRAGEN Nomor 57/Pid.B/2017/PN Sgn
Tanggal 12 Juni 2017 — GIYARTO alias GENDON alias OMPONG bin TUGIMAN
24 — 6
  • selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepatmengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perludipertimbangkan variabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana denganmenengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak keringdan jauh dari nilainilai Kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalahuntuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingateksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanoa makna hakiki;Menimbang, bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN PALOPO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-08-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN PALOPO Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Plp
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.Gerei Sambine, SH. MH
2.Irmawati, SH
Terdakwa:
ANDI KAUSAR, S.An Als. KAUSAR BAPAKNYA FAHKRI BIN ANDI ATTAS
20 — 6
  • selamapersidangan, tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa daripertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaafyang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum,oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danoleh karenanya harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 31-05-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN AMBON Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 24
  • Bahwa ini adalah kesalahan Penggugat saja karena tidak tundukkepada otoritas suami dan kembali ke rumah Tergugat untuk menjalanirumah tangga mereka bukan malah menjadijadi dan mengajukan gugatanperceraian;Poin 13. Bahwa pasal dan dalil yang dipakai oleh Penggugat wajibdibuktikan berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi, Siapayang mendalilkan sesuatu wajid membuktikannya (Affirmanti incumbitprobate)Poin 14.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 15-10-2014 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 29-12-2014
Putusan PA KAB MALANG Nomor 6059/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg
Tanggal 19 Nopember 2014 — PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
32 — 10
  • Bahwa ternyata, Benny Setiawan Santoso dalammelakukan penandatanganan perjanjian ntara Marubeni Corporation dengan PT.Sweet Indolampung pada tanggal 11 Juni 1993 tidak mendapat surat kuasa dari baikDirektur ataupun dari organ/otoritas PT.Sweet Indolampung.Dengan mendasarkan ketentuan UndangUndang Perseroan Terbatas,maka perbuatan hukum berupa perjanjian yang dilakukan oleh Benny SetiawanSantoso, adalah tidak sah karena Benny Setiawan Santoso sebagai pelaku perjanjian/perikatan bukan pihak yang berkapasitas
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Arbitrase
Register : 25-04-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 216/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn
Tanggal 31 Agustus 2017 — PT. VERENA MULTI FINANCE, Tbk - LAWAN - SUSIKASARI
432 — 243
  • Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usahauntuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsurang DAN begitu juga dengan peraruran Otoritas Jasa Keuangan (OJk)Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector JasaKeuangan yang pada Pasa 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan danmeng anulir pada Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor : 8 tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Bahwa sangat jelas sebagaimana diurai
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 27-03-2018 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 26 Februari 2019 — Penggugat:
I Wayan Rasna Jaya, SE
Tergugat:
1.Direktur Utama PT Bpr Sri Artha Lestari
2.I Wayan Sugitha,SH
44 — 16
  • ;Bahwa berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK,03/2015 Tentang Ketentuan Kehatihatian dalam rangka stimulusPerekonomian Nasional bagi Bank Umum Pasal iayat (3) mengenaiRekstrukturisasi kredit yang merupakan kewajiban Tergugat untuk debituryang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
Pengadilan PN KAYUAGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-05-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Kag
Tanggal 4 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Rila Febriana, SH
Terdakwa:
Parli Bin Rosiin
22 — 3
  • ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapatmelepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanyaperbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danoleh karenanya harus dijatuhi pidana atau pun tindakan;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 15-03-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 105/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Tergugat : PD. BPR Bank Salatiga Diwakili Oleh : Imam Al Ghozali Hide Wulakada, SH
Terbanding/Penggugat I : Ari Setiawan
Terbanding/Penggugat II : Tri Murti
Terbanding/Penggugat III : Suparni
Terbanding/Penggugat IV : Lianawati Wicaksono
125 — 67
  • adalah sebesar:Rp. 559.324.104, +Rp. 100.000.000, = Rp. 659.324.104, (Enam Ratus Lima PuluhHalaman 22 dari 57 Putusan Nomor.105/Pdt/2021/PT SMG17.18.19.Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus EmpatRupiah);Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai pihak nasabah atau konsumen yangdirugikan secara langsung oleh perbuatan TERGUGAT sebenarnya telahberusaha untuk menyelesaikan masalahini secara baikbaik melakukanpertemuan dengan TERGUGAT, Dewan Pengawas, Walikota, pimpinanDPRD Kota Salatiga serta OJK (Otoritas
    gugatan di Pengadilan Negeri Salatiga;Bahwa TERGUGAT nyatanyata melakukan kelalaian atau keteledoranmaupun kesengajaan menolak mencairkan dana simpanan Deposito PARAPENGGUGAT berikut bunganya yang hendak ditarik dengan alasan BilyetDeposito palsu yang tidak masuk dalam system Bank atau tidak ada padaTERGUGAT marupakan pelanggaran berat dan perbuatan melawan hukumyang merugikan PARA PENGGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan dalamPasal 1365 KUHPerdata juncto Pasal 1367 KUHPerdata juncto Pasal 29Peraturan Otoritas
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-03-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Bjm
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat PT. DIAN CIPTAMAS AGUNG Tergugat 1.PT. Dwi Guna Laksana, Tbk 2.PT. Wira Harum 3.Andri Cahyadi 4.Willy Widodo Herlambang
462 — 120
  • Hal tersebut jelas merupakan pelanggaran hukum UU Pasar Modalyang mana mewajibakan adanya prinsip keterbukaan (disclosure)atas segala transaksi dari sebuah perusahan terbuka (emiten)kepada pihak publik dan aparat terkait (Otoritas Jasa Keuangan(OJK), Bursa Efek Indonesia (BEl))11.4.
    Bahkan akan sangat mencurigakanjika Tergugat Ill benarbenar membawa entitas Tergugat didalamPerjanjian Pengakuan Hutang tersebut dengan Tergugat Il danTergugat IV dan tidak melakukan koordinasi dengan Komisaris,apalagi finseruensi yang dihadapi akan sangat berpotensi merugikanTergugat kedepannya.Bahwa penerapan kompensasi yang sungguh fantastis tersebutsesungguhnya juga telah menyalahi Peraturan terkait suku Bungayang ada di Indonesia, oleh karena itu, pihak Pemerintah RepublikIndonesia melalui otoritas
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 04-12-2017 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 474/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
PT BALUBAID IKHWAN
Tergugat:
PT AZZAHRA TOUR AND TRAVEL
97 — 28
  • Labib yang tidakpunya otoritas dan kewenangan untuk bertindak untuk dan atasnama PT Balubaid Ikhwan. Sehingga pernyataan tersebut adalahtidak sah dan atau tidaklan mempunyai kekuatan hukummengikat.Sehingga oleh karena yang menandatangani pernyataan adalahSdr. Labib, maka yang berhak mengajukan gugatan adalahpribadinya Labib dan menjadi urusan pribadinya Sdr. Labib,bukanlah mewakili PT Balubaid Ikhwan.
    Sedangkan orang yang padanya diharapkantunduk atas putusan pengadilan untuk menerima hak adalah tidak merupakankeharusan;Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam gugatannya tidakmencantumkan dan tidak menuntut adanya seseorang yang bernama AminAhmad Balubaid selaku direktur PT BALUBAID IKHWAN namun ternyatadidalam SURAT PERNYATAAN dan atau SURAT KESEPAKATAN tersebutdilakukan oleh Sdr LABIB yang tidak punya otoritas dan kewenangan untukkeadilan karena Penggugat bukan orang yang ber hak mewakili PT