• CARSOME INDONESIA;

• 1 (satu) bundle dokumen 12 unit mobil yang terjual (dilampirkan Fc STNK dan Fc BKPB);
• 1 (satu) bundle Invoice Penjualan Fiktif;
• 1 (satu) bundle hasil audit;
• 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA;

Terlampir dalam berkas

1. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

• dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

• Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa :
• 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp 50.000.000 (lima puluh juta) tanggal 1 (satu) bendel bukti transfer beserta rincian gaji bulan Nopember 2022, bulan Desember 2022 dan Januari 2023 ;
• 1 (satu) bendel nota-nota penjualan dan catatan harian penjualan JAGO Celluler ;
• 1 (satu) bendel laporan Hasil Audit

• strong> ;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
• Menetapkan barang bukti berupa :
• 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;
• 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan

• 1 (satu) bundel laporan audit

• ADI SUSANTO ;- 1 (satu) bendel arsip copy RAB pengajuan pencairan dana ;- 1 (satu) bendel perhitungan selisih (audit) penggunaan keuanganpembangunan Taman Ria Suropati ;Dilampirkan dalam berkas perkara ;- 1 (satu) buku tabungan BCA ;Dikembalikan kepada terdakwa - 2 (dua) buah HP ;- 1 (unit) CPU komputer ;Dirampas untuk dimusnahkan6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

• ;Bahwa dengan adanya Lift tersebut sangat membantu danmenguntungkan karyawan karena GKN sampai lantai 7 (tujuh) ;94 Dibacakan hasil Audit /temuan BPKP, bahwa telah dikeetemukankerugian negara pada proyek Rehabilitasi/Modernisasi Lift GKN tahun2008 Rp. 746.210.400,00 bagaimana ini, saksi tidak tahu ;7.

  Mutiara Abadi ;Bahwa bisa dikatakan kerugian negara karana untuk pekerjaanLift uang Dipa, sedangkan uang Dipa asal dari APBN, baik ituanggaran tahun 2007 maupun tahun 2008 ;Bahwa hasil Audit proyek tahun 2008 kerugian ditemukanRp. 746.210.400,00 diketahui dari Nilai Kontrak CV. MutiaraAbadi Rp. 1.280.565.000,00, dalam kenyataannyadikerjakan adalah PT.

  Mutara Abadi dan tanpa seijin pengguna barangmaka yang tanggung jawab masalah pekerjaan adalah CV.Mutiara AbadiBisa dikatakan kerugian negara karena pengadaan/ pekerjaanLift adalah uang Dipa, sedangkan uang Dipa asal dari APBN,baik itu anggaran tahun 2007 dan Tahun 2008 ;Bahwa Audit tahun 2008 seperti temuan tahun 2007 , bahwadokumen penawaran CV.

  Taming KomponenkomponenMerk Fuji Ex Cina ;Harga pemblian jauh berbeda dengan yang tertera pada HPS ;Bahwa sesuai temuan audit Dipa tahun 2008 negaradirugikan Rp. 746.210.400,00 ;Bahwa kalau kerugian negara sudah dikembalikan, Ahli tidaktahu bukan kewenagan Ahlli ;Bahwa mengenai CV. Mutiara Abadi baik tahun 2007 dantahun 2008 seharusnya ditak dapat diterima sebagai pesertalelang, karena kwalifikasi yang dimiliki CV.

  Untukmendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebih dahulu.Menimbang.............+ 163/Menimbang, bahwa selanjutnya Dr. H. Marwan Effendi, SH., MH.,menyatakan bahwa penafsiran yang sempit terhadap suatu unsur dapat196disalahgunakan, sehingga dapat menggeser tujuan utama dari hukum di dalammewujudkan ketertiban dan keadilan.

• Provinsi Bengkulu Nomor : S0339/PW06/5/2018 danSurat Tugas Nomor: ST0451/PW06/5/2018 tanggal 25 Oktober2018 tentang Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atasdugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan APBDesaAir Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong TA 2016.

  Prosedur yang dilakukan untuk mencapai tujuan penugasan menghitungkerugian keuangan negara, adalah sebagai berikut:1.Melakukan ekspose awal dengan Penyidik Kejaksaan NegeriLebong;Melakukan persiapan penugasan;Mengumpulkan buktibukti audit yang diperoleh melalui dan/ataubersama dengan Penyidik Kejakasaan Negeri Lebong;Melakukan reviu terhadap dokumen keuangan sertabuktibuktipendukung lainnya;Mempelajari buktibukti pendukung dan Berita Acara Pemeriksaan(BAP) yang diperoleh melaluiPenyidik Kejakasaan

  Penugasan Audit penghitungan kerugian keuangan negara dilakukanselama 20 (dua puluh) hari kerja dalam periode mulai tanggal 29 Oktober2018 s.d 30 November 2018. Bhawa Ahli melakukan audit bersamasama dengan susunan tim sebagaiberikut :No.Nama Jabatan/Peran1. Kasmual Pengendali Mutu2. Sofyan Luthan Pengendali Teknis3. Redho Permana Putra Ketua Tim4.

  Ar Kamrdhi Indra Anggota Tim Dalam Ahli melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara padaperkara tersebut, Ahli menemukan beberapa penyimpangan, yaitu :1. Pengelolaans keuangan desa di Desa Air Kopras TA 2016 tidaksesuai dengan ketentuan yang berlaku;2. Terdapat Markup Harga dan Pertanggungjawaban FiktifpadaBelanja Barang dan Jasa Sebesar Rp26.269.000,00;3. Terdapat Kekurangan Volume dan MarkUp Harga Pada BelanjaModal Pembangunan Desa sebesar Rp159.649.000,00;4.

  Bahwa terdakwa tidak bisa menjelaskan terhadap hasil audit yangdilakukan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negarauntuk apa Saja uang tersebut terdakwa gunakan. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut adalah perbuatanyang salah dan terdakwa telah menyesali serta tidak akanmengulanginya kembali.Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti suratsebagai berikut:1.

• Termasuk dalam pengertian royalti pada Pasal 5 ayat (3c) atau proceeds pada Pasal 5 ayat (3d)Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010;bahwa menurut Terbanding, Terbanding menyampaikan Laporan Hasil Audit Nomor: LHA139/KPU.01/BD.10/1U/2011 tanggal 07 Juli 2011;bahwa Pemohon Banding dalam persidangan tanggal 23 Mei 2012 menyerahkan penjelasan tertulispengganti Surat Bantahan Nomor: 008/MJI/BC/V/12 tanggal 22 Mei 2012 yang pada pokoknyamengemukakan sebagai berikutbahwa

• Kondisi eksisting di lapangan, sebagian besar urugan kurang, halini sesuai dengan investigasi volume urugan dibawah lapisan geotixtilesetelah melakukan penggalian sampai tanah asli di tiga titik dalam area track extreme;57) Bahwa Tanggal 21 Maret 2017, Ahli Haris Wibowo Widyatmoko, SE selakuKetua Tim melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan yangsebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan TrackSepeda

  Kondisi eksisting di lapangan, sebagian besar urugan kurang, halini sesuai dengan investigasi volume urugan dibawah lapisan geotixtilesetelah melakukan penggalian sampai tanah asli di tiga titik dalam area track extreme;49) Bahwa Tanggal 21 Maret 2017, Ahli Haris Wibowo Widyatmoko, SE selakuKetua Tim melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan yangsebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan TrackSepeda

  Walaupun hasil audit terutama audit regularmencapai standar opini WTP secara administratif, akan tetapi didalamnya secaramateriil dapat mengandung tindak pidana. Oleh karena itu Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerahsecara delegatif tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaankeuangan Negara, dan menyimpulkan hasil audit tersebut berupa opini auditor adaatau tidaknya penyimpangan keuangan negara.

  Kondisi eksisting di lapangan, sebagian besar urugan kurang, halini sesuai dengan investigasi volume urugan dibawah lapisan geotixtilesetelah melakukan penggalian sampai tanah asli di tiga titik dalam areatrack extreme;Bahwa Tanggal 21 Maret 2017, Ahli Haris Wibowo Widyatmoko, SE selakuKetua Tim melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan yang sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan TrackSepeda

• YUSNIDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pada tahun 2014 bertugas sebagaiSekretaris Inspektorat KabupatenBener Meriah ;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik mengenai kegiatan saksipada tahun 2014 untuk mengevaluasi temuan audit BPK RI terhadappenggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya di KIP Benermeriah Tahun 2012, dimana ditemukan penyimpangan dana yang tidak sesuaidengan peruntukannya sebesar Rp 425.300.000, ( empat ratus dua

  puluh dua juta empatratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan ternyatayang tidak terserap dan tersisa Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah), sedangyang terealisasi sebesar Rp. 8.932.491.440, ( delapan milyar sembilan ratus tigapuluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluhrupiah);Bahwa dana tersebut di pertanggung jawabkan akhir tahun 2012 dan telah dilengkapi dengan dokumen penggunaan anggaran tersebut;Bahwa BPK RI Perwakilan Aceh melakukan audit

  keterangannya;SAKSI MADA PALAPA UTAMA, S.IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pada Tahun 2005 di tempatkan pada Sekretariat KIP Kabupaten BenerMeriah sebagai Staf dan sejak Tahun 2010 sampai dengan sekarang menjabatsebagai Kasub Bag Teknis Penyelenggara pada kantor KIP Kabupaten BenerMeriah;Bahwa tugas dan wewenang saksi adalah menyelenggarakan Pemilu dan Pemilukadadan Pilpres di Kabupaten Bener Meriah.Bahwa saksi mengetahui pada Tahun 2013 ada pemeriksaan atau audit

  pada hari dan tanggal serta Bulan yang tidakdapat di ingat lagi, Latif Rusdi yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris KIPBener Meriah datang ke ruangan terdakwa di Kantor Inspektorat Kabupaten BenerMeriah dengan mambawa temuan BPK RI tentang dana hibah yang tidak sesuaitujuannya sebesar Rp.425.300.000,(empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus riburupiah) pada Komisi Independen Pemilihan yang bersumber dari APBK Bener MeriahTahun Anggaran 2012 dan saat itu juga Latif Rusdi membawa hasil audit

  hari dan tanggal serta bulanyang tidak dapat diingat lagi saksi Latif Rusdi yang pada saat itu menjabat sebagaisekretaris KIP Bener Meriah datang ke ruangan terdakwa di Kantor InspektoratKabupaten Bener Meriah dengan membawa temuan BPK RI tentang dana hibah yangtidak sesuai tujuannya sebesar Rp 425.300.000, (empat ratus dua puluh lima jutatiga ratus ribu rupiah) pada Komisi Independent Pemilihan yang bersumber dariAPBK Bener Meriah Tahun Anggaran 2012 dan saat itu juga Latif Rusdi membawahasil audit

• perguliran danaperguliran UEP dan dana perguliran SPP di UPK KecamatanTanjungsari telah terjadi penyimpangan yang mana PenyimpanganHalaman 6 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.SusTpk/2017/PT YYKtersebut awalnya diketahui setelah sekira akhir tahun 2014 ditemukanadanya beberapa kelompok pemanfaat yang bermasalah/macet danadanya ketidak cocokan saldo kemudian Ketua UPK yang baru yaknisaksi RINAWATI dan pengurus UPK yang lain yakni saksi TRYANTOmelakukan pengecekan ke kelompokkelompok pemanfaat dandilakukan Audit

  Bahwa darihasil pengecekan kepada kelompok kelompok baik kelompok UEPmaupun kelompok SPP dan dari hasil audit tersebut ditemukanpenyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat menjabatsebagai Ketua UPK Kecamatan Tanjungsari dan pada saat tidakmenjabat namun tenaganya masih dibutuhnkan bersama sama saksiSLAMET bin alm TOMO REJO Bendahara UPK KecamatanTanjungsari sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.Bahwa selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tersebutterdakwa bersama sama saksi

  Internal olehFasilitator Kabupaten berdasarkan perintah tugas dari BadanPemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Daerah IstimewaYogyakarta pada tahun 2015.Bahwa dari hasil pengecekan kepada kelompok kelompok baikkelompok UEP maupun kelompok SPP dan dari hasil audit tersebutditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama samasaksi SLAMET bin alm TOMO REJO selaku Bendahara UPKKecamatan Tanjungsari sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.Bahwa selama periode tahun 2011 sampai dengan

  (Foto copy);1 (satu) Bundel Audit Internal. (Asli);buku Kas Harian UEP tahun 2011 2012.buku Kas Harian UEP tahun 2013 2014.1 Asli);Aslisatu (satu (satu) buku Kas Harian SPP tahun 2011 2012. (Asli)(satu) );1 (satu) );1 (satu) );1 (satu) buku Kas Harian SPP tahun 2013 2014. (Asli);1 (satu) buku Kas Bank OP tahun 2013 2014. (Asli);1 (satu) buku Kas Harian OP tahun 2013 2014. (Asli);1 (satu) buku BANK UEP tahun 2011 2012. (Asli);1 (Satu) buku BANK UEP tahun 2013 2014.

  (Foto copy);1 (satu) Bundel Audit Internal. (Asli);1 (satu) buku Kas Harian UEP tahun 2011 2012. (Asli);buku Kas Harian UEP tahun 2013 2014. (Asli);)) )satu) )satu) buku Kas Harian SPP tahun 2011 2012. (Asli)) )))3isatu) buku Kas Harian SPP tahun 2013 2014. (Aslisatu) buku Kas Bank OP tahun 2013 2014. (Asli);1 (satu) buku Kas Harian OP tahun 2013 2014. (Asli);Halaman 67 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.SusTpk/2017/PT YYK49)50)51)52)53)54)55)56)57)58)59)60)61)1 (satu) buku BANK UEP tahun 2011 2012.

• Hal ini sejalan dengan audit BPKP menyatakan terjadinyadefisit BPJS akibat kontribusi berbagai pihak/stakeholder.

  Untuk FKTP yangbekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 23.430 telahdilakukan Walk Through Audit (WTA) dan pertemuan koordinasipelayanan primer sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanankesehatan yang diberikan kepada Peserta serta menjaga hubungankemitraan;8.

  Bahwa sedangkan untuk FKRTL yang bekerjasama dengan BPJSKesehatan sebanyak 2.459 RS/Kilinik Utama telah dilaksanakanprogram untuk peningkatan pelayanan kesehatan Peserta di RumahSakit yakni peningkatan pemahaman, pertemuan dengan pemangkukebijakan dan asosiasi, pelaksanaan audit yang dilakukan baik olehinternal maupun eksternal baik di tingkat daerah dan tingkat pusat:9.

  Putusan Nomor 36 P/HUM/202016.17.Bahwa selain daripada peningkatan pelayanan kesehatan paskapenyesuaian iuran dan tindaklanjut Putusan 7 P/HUM/2020, perludisampaikan mengenai peran audit internal dalam manajemen risikokecurangan yang mengacu kepada Standar Praktik Profesional AuditInternal; standar 1210.A2, 1220.A1, 2060, 2120.A2, 2210.A2, antaralain:a.

  Mempertimbangkan penilaian risiko kecurangan organisasi saatmengembangkan rencana audit dan berkomunikasi secaraberkala untuk memastikan semua risiko kecurangan telahdipertimbangkan secara tepat;d. Mengambil peran aktif dalam mendukung budaya dan etikaorganisasi;e.

• dokumen pemilihanpenyediaan barang/jasa;Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan: Pegawai Negeri, pegawai BI,pegawai BHMN/BUMN/D dilarang menjadi penyedia barang/jasa,kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara/BHMN/BUMN/D;Lampiran I Bab II huruf D point 1 huruf f point 3) bahwa Pembayaranprestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistembulanan atau sitem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaansebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak;Bahwa dari hasil audit

  dan pemeriksaan fisik terhadap KegiatanPengadaan Bibit Tanaman, Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan(DAKDR 20062007) tahun anggaran 2008 pada Dishutbun KabupatenSanggau oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yangterdapat dalam laporan Nomor: SR477/PW14/5/2013 tanggal 20November 2013 ternyata dari pemeriksaan fisik yang dilakukan olehtim audit BPKP bersamasama dengan pihak Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Sanggau, Penyidik POLDA Kalimantan Barat,ternyata adanya selisih harga yang

  dan pemeriksaan fisik terhadap KegiatanPengadaan Bibit Tanaman, Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan(DAKDR 20062007) tahun anggaran 2008 pada Dishutbun KabupatenSanggau oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yangterdapat dalam laporan Nomor: SR477/PW14/5/2013 tanggal 20November 2013 ternyata dari pemeriksaan fisik yang dilakukan olehtim audit BPKP bersamasama dengan pihak Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Sanggau, Penyidik Polda Kalimantan Barat,ternyata adanya selisih harga yang

  Terdakwa dipanggiloleh saksi Marselius Junihardi, S Hut baru Terdakwa turun tangan sendiriuntuk menyelesaikan seluruh pekerjaan tersebut;Menimbang, bahwa ternyata akhir pekerjaan pengadaan bibit tanamantersebut telah selesai dikerjakan sebagaimana berita acara penyerahan bibityang telah ditandatangani oleh kelompok tani serta hasil pemeriksa LembagaPenilai Independen (LPI) dan juga menurut Ahli dari BPKP PropinsiKalimantan Barat yaitu Abdul Wahab, SE yang menerangkan bahwa ketikaturun melakukan audit

• Setelah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI sudahditemukan, pertanyaannya kemudian apakah diperlukan untukdilakjukan Audit Forensik atas kasus tersebut? Jawabannyatentu saja masih tetap diperlukan tindakan lanjutan karena:1) LHP baru merupakan hasil temuan angka kerugian23Negara secaga global,2) belum ada audit untuk mengetahui penggunaan danaliran dana tersebut sedetail mungkin.8.

  Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit oleh AuditorInternal Kolonel Laut (S/W) Dyah Rintis Nasiarti, S.E.,M.M.

  Bahwa Saksi terkait dengan tindak pidana korupsi adalahSaksi mengikuti kursus Audit Investigasi dan Audit Forensik diPusdiklatwas BPKP di Ciawi Bogor tahun 2013 selama 21 (duapuluh satu) hari, dengan hasil lulus bersertifikasi.4. Bahwa tugas Saksi selama bertugas di Itjen TNI yaitumelaksanakan Wasrik lengkap (rutin) dan Tim PengendaliTeknis, sedangkan untuk Wasrik khusus (investigasi) belumdilaksanakan.

  Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan tentangaudit forensik atau audit investigasi yang seharusnya dilakukandari lembaga BPK RI atau BPKP guna mengaudit (menghitung)besarnya kerugian Negara yang tidak dapatdipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi.Majelis Hakim berpendapat bahwa :a. Bahwa audit forensik atau audit investigasi telah dilakukanoleh lembaga yang ahli dibidangnya yaitu Auditor Internal dariItjen TNI Kolonel Laut Dyah Rintis Nasiarti, SE.

  audit internal terkait dengan perkara tindak pidanakorupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.c.

• tentang Perubahan keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 28 tahun 2014 tentang penetapan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Seluma masa bhakti 2014 2019, 26. 4 (empat) Lembar Asli Surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 3 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 29 tahun 2014 tentang penetapan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Seluma masa bhakti 2014 2019 dikembalikan kepada terdakwa, 27. Laporan Hasil Audit

  Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana kegiatan penyediaan jasapemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional padaSekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017, Nomor : SR0246/PW06/5/2019 tanggal 1 Okt 2019;No .27 Tetap terlampir dalam berkas perkara.4.

  mengadili perkaranya sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawanHalaman 6 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.SusTPK/2021/PN.BgIhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara yaitu sebesar Rp. 968.208.856,00 (Sembilan ratus enam puluhdelapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah),sebagaimana laporan Hasil Audit

  Auditor AhliPengendali Teknis, yang diterbitkan oleh BPKP dengan masa berlakuselama masa penugasan;Bahwa tugas ahli Selaku Auditor Madya pada Kantor BPKP ProvinsiBengkulu adalah melaksanakan tugastugas pengawasan dengankompleksitas tinggi dalam audit kinerja, Melaksanakan tugastugaspengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangantertentu, Melaksanakan tugastugas pengawasan dengan kompleksitastinggi dalam audit untuk tujuan tertentu, Melaksanakan tugastugaspengawasan dengan kompleksitas

  pidana korupsi kasus pelaksanaan kegiatan penyediaan jasapemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional pada SekretariatDPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 adalah untuk melakukan audit dalamrangka penghitungan kerugian keuangan terhadap tindak pidana korupsikasus pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinanHalaman 144 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.SusTPK/2021/PN.Bglkendaraan Dinas / Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten SelumaT.A 2017;Bahwa Ruang Lingkup penugasan Audit dalam

  Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana kegiatanpenyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas /Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017,Nomor : SR0246/PW06/5/2019 tanggal 1 Okt 2019;Tetap terlampir dalam berkas perkara.9.

• Bahwa dikarenakan SUWANDANA RUSLAN alias WAWAN belummelaksanakan seluruh isi kontrak Saksi melakukan pemblokiran rekening namunpada tanggal 09 Januari 2015 Terdakwa membuka pemblokiran rekeningtersebut; Bahwa Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukanpengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan temuan Audit Rutin BPKRI sebesar Rp. 808.826.100, (delapan ratus delapan juta delapan ratus duapuluh enam ribu seratus rupiah); Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;4.

  Sedangkan dipasal 11 huruf c di jelaskan bahwaBPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenaikerugian negara/daerah; Bahwa Ahli pernah melaksanakan Audit dalam rangka penghitungan kerugiannegara , Audit/periksaan tersebut dilaksanakan berdasarakan surat tugas BPKNomor 86/ST/04/2017 Tanggal 21 April 2017 tentang pemeriksaanInvestigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara ataspengadaan puskesmas keliling roda empat double gardan (mobil ambulance)pada dinas Kesehatan

  kabupaten sorong selatan tahun anggara 2014; Bahwa Audit penghitungan kerugian negara ini dilaksanakan Selama 20 haridan dilaksanakan sebagai ketua tim Bersama dua orang lainnya sebagai anggotatim yaitu.

  Menganalisa dan mengevaluasi bukti audit yang diperoleh untukmenentukan apakah bukti bukti tersebut relavan, kompeten dan cukup,untuk menghitung kerugian 34embil yang terjadi.

  Bahwa meskipun penyidik belum meminta pihak/instansi yang berwenanguntuk melakukan audit/oemeriksaan terkait perhitungan kerugian keuangannegara atau dari pihak penyidik telah meminta kepada instansi yang berwenanguntuk melakukan audit perhitungan kerugian kKeuangan negara kemudian olehpelaku tindak pidana telah mendahului untuk mengembalikan kerugian keuangannegara yang terjadi dalam kasus tersebut sehingga pada saat dilakukanpemeriksaan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan periksaankeuangan

• Home Depot Indonesia (HDI) merupakan distributorPT.Pabrik Cat dan Tinta Pacific ;Bahwa saksi membenarkan pernah melakukan audit pada PT. Home Depot Indonesia(HDI) tahun 2011 dan sepengetahuan saksi sejak tahun 2012 kerjasama PT. HomeDepot Indonesia (HDI) dengan PT.Pabrik Cat dan Tinta Pacific sudah dibatalkan;Bahwa sepengetahuan saksi manajemen PT.

  Home Depot Indonesia (HDI) denganPT.Pabrik Cat dan Tinta Pacific beda orangnya;Bahwa menurut saksi yang diaudit adalah masalah laporan keuangannya, saksimengaudit neraca keuangan apakah ada penyimpangan atau tidak yang pada prinsipnyamengaudit semua aktivitas pengeluaaran dan penerimaan keuangan, untuk pelaksanaanaudit terhadap Penggugat dilakukan berdasarkan data penjualan, pembelian investasidan lainlain;Bahwa saksi pernah melakukan audit terhadap Toko Mariana milik Tergugat;Bahwa menurut saksi

  dari hasil audit yang saksi lakukan ternyata Toko Mariana milikTergugat ditemukan selisih utang tidak tertagih kepada PT.Pabrik Cat dan Tinta Pacificsebesar Rp. 6.910.574.868, ;Bahwa menurut saksi saat melakukan audit saksi tidak turun langsung ke TokoMariana milk Tergugat untuk mengaudit, saksi mengaudit hanya berdasarkan suratjalan, faktur, Purchange Order (PO) dan dokumen lainnya yang diserahkanmanagemen PT.Pabrik Cat dan Tinta Pacific kepada saksi;Bahwa saksi membenarkan kerjasama antara mitra

  PT.Pabrik Cat dan Tinta Pacificjuga merupakan obyek audit yang dilakukan oleh saksi;Bahwa saksi tidak melakukan special audit terhadap PT.Pabrik Cat dan Tinta Pacifictetapi secara keseluruhan apakah wajar atau tidak;59Bahwa menurut saksi prosedur audit dilakukan bila ada konfirmasi dan permintaan dandari hasil konfirmasi akan dicros chek terhadap manajemen perusahaan;Bahwa menurut saksi terhadap toko Mariana milk Tergugat karena data dan dokumenlengkap maka tidak dilakukan cros chek ke Toko Mariana

  HDI telah diambil alih oleh PT.PabrikCat dan Tinta Pacific ;Bahwa menurut saksi data diperoleh sewaktu dilakukan audit terhadap PT.Pabrik Catdan Tinta Pacific dan ditemukan di dokumen yang ada bahwa Toko Mariana milikTergugat dalam transaksi dengan PT.

• Selanjutnya FEERY YONG memerintahkanuntuk mengadakan audit menyeluruh terhadap semua pelangganterdakwa dengan cara mengadakan pengecekan terhadap notayang di buat terdakwa dengan mencocokan dengan parapelanggan yang ada melalui telephon dan juga mengadakanpengecekan langsung ke lapangan atau ke tokotoko/pelanggansesuai yang tertulis dalam nota yang di buat terdakwa.Bahwa nota toko yang di buat terdakwa sebanyak 47 nota dansetelah di lakukan pengecekan terhadap nama toko ataupuna.pelanggan yang tertulis

  Selanjutnya FEERY YONG memerintahkanuntuk mengadakan audit menyeluruh terhadap semua pelangganterdakwa dengan cara mengadakan pengecekan terhadap notayang di buat terdakwa dengan mencocokan dengan parapelanggan yang ada melalui telephon dan juga mengadakanpengecekan langsung ke lapangan atau ke tokotoko/pelanggansesuai yang tertulis dalam nota yang di buat terdakwa.Bahwa nota toko yang di buat terdakwa sebanyak 47 nota dansetelah di lakukan pengecekan terhadap nama toko ataupunpelanggan yang tertulis

  Selanjutnya FEERY YONG memerintahkanuntuk mengadakan audit menyeluruh terhadap semua pelangganterdakwa dengan cara mengadakan pengecekan terhadap notayang di buat terdakwa dengan mencocokan dengan parapelanggan yang ada melalui telephon dan juga mengadakanpengecekan langsung ke lapangan atau ke tokotoko/pelanggansesuai yang tertulis dalam nota yang di buat terdakwa.Bahwa nota toko yang di buat terdakwa sebanyak 47 nota dansetelah di lakukan pengecekan terhadap nama toko ataupun18a.pelanggan yang

  Selanjutnya FEERY YONGmemerintahkan untuk mengadakan audit menyeluruh terhadapsemua pelanggan terdakwa dengan cara mengadakanpengecekan terhadap nota yang di buat terdakwa denganmencocokan dengan para pelanggan yang ada melalui telephondan juga mengadakan pengecekan langsung ke lapangan atauke tokotoko/pelanggan sesuai yang tertulis dalam nota yang dibuat terdakwa ;e Bahwa nota toko yang di buat terdakwa sebanyak 47 nota dansetelah di lakukan pengecekan terhadap nama toko ataupunpelanggan yang tertulis

  Selanjutnya FEERY YONGmemerintahkan untuk mengadakan audit menyeluruh terhadapsemua pelanggan terdakwa dengan cara mengadakanpengecekan terhadap nota yang di buat terdakwa denganmencocokan dengan para pelanggan yang ada melalui telephondan juga mengadakan pengecekan langsung ke lapangan atauke tokotoko/pelanggan sesuai yang tertulis dalam nota yang dibuat terdakwa ;55e Bahwa nota toko yang di buat terdakwa sebanyak 47 nota dansetelah di lakukan pengecekan terhadap nama toko ataupunpelanggan yang

• Kemudian bahwa 2 bukti Surat yang di temukan ketua yaitu aslihasil audit dan laporan pemeriksaan Team Penyehatan CU.Cinta Muliamembuktikan bahwa Robinson Bakara sebagai Manager dan SantoSitumorang sebagai asisten Manager adik kandung dari Binaris Situmorangsebagai orang yang paling bertanggung jawab calon tersangka utama olehkarenanya mereka berusaha keras menon aktifkan/memecat ketua denganmengabaikan pasal 39 UU No. 25 tahun 1992 tentang KewenanganPengawas. Bahwa yang dilakukan Sdr.

  Sementara Robinson Bakara dan Binaris Situmorangadalah Staf di BK3D yang berarti bahwa saksi Robinson Bakara dianggapmengarahkan agar hasil penjualan aset tersebut digunakan untukmembayar hutang kepada BK3D, faktanya saksi Robinson Bakarabukanlah anggota dari B3KD, sehingga saksi Robinson Bakara tidakpernah melakukan hal tersebut;Bahwa 2 bukti surat yang di temukan ketua yaitu asli hasil audit danlaporan pemeriksaan Team Penyehatan CU.

  Bahwa 2 bukti Surat yang di temukan ketua yaitu asli hasil audit danlaporan pemeriksaan Team Penyehatan CU.Cinta Mulia membuktikanbahwa Robinson Bakara sebagai Manager dan Santo Situmorangsebagai asisten Manager adik kandung dari Binaris Situmorang sebagaiHalamani6dari42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PT MDNorang yang paling bertanggung jawab calon tersangka utama olehkarenanya mereka berusaha keras menon aktifkan/memecat ketuayang artinya bahwa saksi Robinson Bakara dan SANTO SITUMORANGdituduh sebagai

  Kemudianbahwa 2 bukti surat yang di temukan ketua yaitu asli hasil audit danlaporan pemeriksaan Team Penyehatan CU.Cinta Mulia membuktikanbahwa Robinson Bakara sebagai Manager dan Santo Situmorang sebagaiasisten Manager adik kandung dari Binaris Situmorang sebagai orangyang paling bertanggung jawab calon tersangka utamaoleh karenanyamereka berusaha keras menon aktifkan/memecat ketua denganmengabaikan pasal 39 UU No. 25 tahun 1992 tentang KewenanganPengawas. Bahwa yang dilakukan Sdr.

  Kemudian bahwa 2 bukti surat yang di temukan ketuayaitu asli hasil audit dan laporan pemeriksaan Team Penyehatan CU.CintaMulia membuktikan bahwa Robinson Bakara sebagai Manager dan SantoSitumorang sebagai asisten Manager adik kandung dari Binaris Situmorangsebagai orang yang paling bertanggung jawab calon tersangka utama olehkarenanya mereka berusaha keras menon aktifkan/nemecat ketua denganmengabaikan pasal 39 UU No. 25 tahun 1992 tentang Kewenangan Pengawas.Bahwa yang dilakukan Sdr.

• sembilan ratus delapan puluh lima ribuseratus lima puluh rupiah), jika terpidana tidak membayar uang penggantipaling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilanmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita olehJaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam halterpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayaruang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 (empat) bulan ;Menyatakan barang bukti berupa:(1) Laporan Hasil Audit

  mempunyai kekuatan hukum tetap, makaharta benda milik Terdakwa dapat disita dan dilelang guna menutupi UangPengganti tersebut, serta apabila Terdakwa tidak mempunyai harta bendayang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti denganpidana penjara selama 4 (empat) bulan ;Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menyatakan barang bukti berupa :(1) Laporan Hasil Audit

  kesimpulan yang diyakininya berpendapatbahwa Terdakwa WAHANDI bin DULKAHAR telah bersalah melakukantindak pidana dan oleh karena itu dihukum untuk membayar uangpengganti, padahal KUHAP tidak menganut sistem pembuktian bebas ;Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangyang diambil alin oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang, pada halaman 57 telah memuat pertimbangan hukum sebagaiberikut :"Menimbang, bahwa oleh karena ternyata di persidangan terungkap faktasesuai audit

  Bahwa sebagaimana keterangan ahliyang dituangkan dalam laporan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Tengahtersebut tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kesalahanTerdakwa/Pembanding, sebab fakta di persidangan yaitu : bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan selaku General ManagerBMT AlBarokah telah menandatangani surat Perjanjian Kerja SamaOperasional (PKO) dengan Deputi Bidang Pembiayaan KementerianNegara Perumahan Rakyat, sampai kemudian dana subsidi tersebutdirealisasi masuk rekening

  No. 1272 K/Pid.Sus/2012Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana SubsidiPerumahan Rakyat di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2006oleh Baitul Maal Tanwil (BMT) AlBarokah Nomor : SR2666/PW1 1/5/2011 tanggal 14 Juni 2011 ;1 (satu) buah buku A (Kwitansi Pengeluaran Biaya KPRS) bulanPebruari 2007 ;1 (satu) buah buku B (Kwitansi Pengeluaran Material) bulan Pebruari2007 ;1 (satu) buah buku C (Rencana Anggaran Belanja Perbaikan Rumah/Dinding

• Keluarga Berencana yaitu:a Dari hasil identifikasi atau pemeriksaan di lapanganditemukan bahwa ada perubahan spesifikasi mesin dan chasisobjek mobil pelayanan Keluarga Berencana Keliling dari yangtertera di dokumen pengadaan barang, Mitsubishi Colt DieselTurbo Intercooler atau FE 71 BC menjadi Isuzu Elf/NKR 55Turbo Intercooler;b Dari segi kemampuan daya mesin, terjadi penurunan dayamesin dari yang tertulis dalam spesifikasi dokumen tenderyakni 110 PS menjadi 101 PS; Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit

  Keluarga Berencana yaitu:Dari hasil identifikasi atau pemeriksaan di lapangan ditemukanbahwa ada perubahan spesifikasi mesin dan chasis objek mobilpelayanan Keluarga Berencana Keliling dari yang tertera didokumen pengadaan barang, Mitsubishi Colt Diesel TurboIntercooler atau FE 71 BC menjadi Isuzu Elf/NKR 55 TurboIntercooler,Dari segi kemampuan daya mesin, terjadi penurunan dayamesin dari yang tertulis dalam spesifikasi dokumen tenderyakni 110 PS menjadi 101 PS ;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit

  Medan Teknik Elektro kepada Panitia Penerima/PemeriksaBarang (legalisir) ;Foto Dokumentasi Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) (legalisir) ;Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)Bidang Keluarga Berencana TA 2010 ;Foto copy Dokumen Surat Penawaran harga dari CV Medan TeknikElektro (legalisir) ;Dikembalikan kepada Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Samosir ;Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan Mobil PelayananKeluarga

  Medan Teknik Elektro kepadaPanitia Penerima/Pemeriksa Barang (legalisir) ;e Foto Dokumentasi Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) (legalisir) ;e Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangKeluarga Berencana TA 2010 ; Foto copy Dokumen Surat Penawaran harga dari CV Medan Teknik Elektro(legalisir) ;Dikembalikan kepada Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Samosir ;e Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atasdugaan penyimpangan dalam pengadaan Mobil Pelayanan

  Medan Teknik Elektro(legalisir) ;Dikembalikan kepada Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Samosir ;e Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atasdugaan penyimpangan dalam pengadaan Mobil Pelayanan Keluarga BerencanaKeliling pada Kantor Keluarga Berencana Keliling pada Kantor KeluargaBerencana Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2010 Nomor: SR4365/PW02/5/2012 tanggal 14 Agustus 2012 oleh BPKP Propinsi Sumatera Utara ;e Laporan Hasil Pemeriksaan (satu) unit Mobil Pelayanan