Ditemukan 9645 data
139 — 30
Berjaya Vs Pemkab. Kubar
15 — 4
PEMKAB SIMALUNGUNHASONANGAN NOVERANDO SINAGA
208 — 65
ACHMAD SUROSO HINDARTO atas PEMKAB MAGELANG, DKK
PEMKAB MAGELANGberalamat di Jl. Letnan Tukiyat No. 59 Kota Mungkid Kabupaten Magelang(alamat baru dengan penyebutan nama jalan yang baru adalah Jl. SoekamoHatta No. 59 Kota Mungkid), dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1) DAM LAKSANA, S.H.
Bahwa berdasarkan perundingan yang sudah berulang kali Para Penggugatlakukan yakni terhitung sejak bulan Desember 2012 sampai dengan 13 April2013 dengan pihak Pemkab khususnya Bagian Aset Daerah yang intinyatelah di capai kesepakatan mengenai waktu perpanjangan HGB (Hak GunaBangunan) dan HMSRS (Hak Milik Satuan Rumah Susun) dengan masawaktu 20 (Dua Puluh) tahun.
Sertifikat yang dikeluarkan merupakan Surat Tandabukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisikdan data yuridis yang termuat di dalamnya;Bahwa dalam pertemuan musyawarah yang terdahulu antara ParaPenggugat dengan Pemkab Magelang (Tergugat) masingmasing salingmemahami (Baik Pemerintah Kabupaten Magelang maupun Para Penggugat)bahwa semua itu adalah akibat kesalahan di masa lalu yang dilakukan olehPihak Ke3 yakni PT.
Memerintahkan kepada Pemkab Magelang (Tergugat) untuk melaksanakanputusan ini terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasimaupun upaya hukum lainnya dan menghormati proses persidangan danputusan pengadilan tanopa mengambil tindakan/langkah apapun selainmelaksanakan putusan pengadilan ini;11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) per hari keterlambatan jika tidak melaksanakanputusan ini;12.
Dalil gugatan Para Penggugat angka 9 yang menyatakan bahwaberdasarkan perundingan yang telah dilakukan Para Pengugat lakukanyakni terhitung sejak bulan Desember sampai dengan 13 April 2013dengan Pemkab khususnya bagian Aset Daerah yang intinya telahdicapai kesepakatan mengenai waktu perpanjangan HGB dan HMSRSdengan masa wakitu 20 (dua puluh) tahun adalah kebohongan ParaPenggugat.
143 — 60
PEMKAB KEBUMEN vs SUGENG MARJOKO
32 — 9
TAFONASOKHI LAIALAWANPEMKAB NIAS SELATAN
74 — 17
ARIE MOELIONO (Penggugat) vs Pemkab Kebumen (Tergugat)
84 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemkab. Temanggung VS Drs. Toto Ary Prabowo
20 — 7
PEMKAB NIAS X ELIAS U. SURUMAHA, DKK
21 — 11
PEMKAB. BATU BARA VS PT. KWALA GUNUNG
1700 (seribu tujuh ratus rupiah)sehingga dengan demikian kerugian yang diderita oleh Penggugat adalahsebesar Rp 514.080.000, (lima ratus empat puluh juta delapan puluh riburupiah) yang merupakan perkalian antara 320.400 Kg (tiga ratus dua puluh Halaman 23 dari 29 halaman PutusanNomor 19/Pdt/2017/PT.MDN10.11.12.13.empat ratus kilogram) tandan buah kelapa sawit dengan Rp 1700 (seributujuh ratus rupiah) dan dalam perjanjian Tergugat yang menerima danakan memanfaatkan lahan tersebut untuk perkantoran Pemkab
53 — 23
- Irawan, S.Sos- Pemkab Kab Bengkayang Cq. Direktur Utama PDAM
81 — 44
ACHMAD SUROSO HINDARTO, dkk melawan PEMKAB MAGELANG, dkk
PEMKAB MAGELANG.beralamat di Jl. Letnan Tukiyat No. 59 Kota Mungkid Kabupaten Magelang(alamat baru dengan penyebutan nama jalan yang baru adalahHalaman 4 Putusan No. 103 / Pdt / 2016 / PT SMGJl. SoekamoHatta No. 59 Kota Mungkid), dengan surat kuasa khusustertanggal Mungkid 31 Maret 2015, No.SKK/178/03/2015 di daftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 25 Mei 2015No.88/V/2015/PN.Mkd. memberi kuasa kepada :1) IDAM LAKSANA, S.H.
Bahwa berdasarkan perundingan yang sudah berulang kali ParaPenggugat lakukan yakni terhitung sejak bulan Desember 2012 sampaidengan 13 April 2013 dengan pihak Pemkab khususnya Bagian AsetDaerah yang intinya telah di capai kesepakatan mengenai waktuperpanjangan HGB (Hak Guna Bangunan) dan HMSRS (Hak Milik SatuanRumah Susun) dengan masa waktu 20 (Dua Puluh) tahun.
Sertifikat yang dikeluarkanmerupakan Surat Tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yangkuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya;Bahwa dalam pertemuan musyawarah yang terdahulu antara ParaPenggugat dengan Pemkab Magelang (Tergugat) masingmasing salingmemahami (Baik Pemerintah Kabupaten Magelang maupun ParaPenggugat) bahwa semua itu adalah akibat kesalahan di masa lalu yangdilakukan oleh Pihak Ke3 yakni PT.
Memerintahkan kepada Turut Tergugat Ill (BPN Kabupaten Magelang)untuk menebitkan Sertifikat HGB (Hak Guna Banguan) dan HMSRS (HakMilik Satuan Rumah Susun) atas nama Para Penggugat sebagaipemegang sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) dan HMSRS (Hak Miliksatuan Rumah susun) tanpa ada embelembel di atas tanah HPL (HakPengelolaan);Memerintahkan kepada Pemkab Magelang (Tergugat) untukmelaksanakan putusan ini terlebih dahulu meskipun ada upaya hukumbanding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dan menghormati
Dalil gugatan Para Penggugat angka 9 yang menyatakan bahwaberdasarkan perundingan yang telah dilakukan Para Pengugatlakukan yakni terhitung sejak bulan Desember sampai dengan 13April 2013 dengan Pemkab khususnya bagian Aset Daerah yangintinya telah dicapai kesepakatan mengenai waktu perpanjanganHGB dan HMSRS dengan masa waktu 20 (dua puluh) tahun adalahkebohongan Para Penggugat.
21 — 13
PEMKAB HUMBAHAS Cq. DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN LAWAN POSMAN SIMAMORA
28 — 14
AHMAD DAHLAN NASUTION, DK VS BUPATI PEMKAB. ASAHAN, DK
RUDIYANTO
Tergugat:
1.Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Pemkab. Indramayu
2.KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, PEMKAB. INDRAMAYU
84 — 8
Penggugat:
RUDIYANTO
Tergugat:
1.Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Pemkab. Indramayu
2.KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, PEMKAB. INDRAMAYU
131 — 54
PPID Pemkab Musi Banyuasin VS GERAKAN ANTI KORUPSI SUMATERA SELATAN (GAKKOS)
PUTUSANNOMOR :23/G/2014/PTUNPLGDemi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acarasederhana telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :PPID Pemkab Musi Banyuasin, yang diwakili oleh DICKI MEIRIANDO,SSTP.MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KetuaPPID Pemkab Musi Banyuasin,alamat J Kol.
RODIAH, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil/staff knusus PPID/HUMAS PEMKAB MUBA, Alamat JL. Kol. WahidUdin Nomor i 257,Sekayu, MusiBanyuasin;5. F.M. MUSLIM, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf KhususHukum dan penyelesaian Sengketa PPID/HUMAS PEMKA MUBA,Alamat JL. Kol.Wahid Udin Nomor:257, Sekayu, MusiBanyuasin;6. ERWIN SIMANJUNTAK, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan:Staf Khusus Hukum dan penyelesaianSengketa PPID/HUMAS PEMKABMUBA, Alamat JL.Kol.
JalanPramuka Raya No 56 Komplek Bina Marga, Matraman,Jakarta dan staff khusus hukum dan penyelesaian sengketaPPID PEMKAB MUBA, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 22 Maret 2014 kepada:; Selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON KEBERATAN;MELAWANGERAKAN ANTI KORUPSI SUMATERA SELATAN (GAKKOS), yangberalamat di Jalan Kapten Anwar Sastro no. 1352 Blok A.1Palembang; Dalam hal ini diwakili TABRANI, KewarganegaraanIndonesia, Ketua Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan(GAKOSS) Anti KKN, Beralamat di Jalan
Musi Banyuasin pada bulan Oktobertahun 2012, maka mekanisme dan Prosudural permohonan Informasi ditujukan untuk seluruh SKPD PEMKAB Muba harus/wajib melalui PPID;Sedangkan secara fakta hukum ternyata TERMOHON KEBERATAN/DAHULU PEMOHON INFORMASI tidak melalui mekanisme danHalaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23/G/2014/PTUNprosuderal yang di atur oleh peraturan perundangundangan, karenaTERMOHON KEBERATAN/DAHULU PEMOHON INFORMASI, tidakmeminta Informasi terhadap PEMOHON KEBERATAN/DAHULUTERMOHON
Musi Banyuasin, dengan demikian yang menjadipertanyaan hukum apakah PPID Pemkab Musi Banyuasin dapat menjadi PemohonKeberatan dalam sengketa ini padahal yang dahulu menjadi Termohon Informasiadalah Badan Kesbangpol Kabupaten MusiBaty WaSiNyn nanan nnnnennnnnnnnnnnnn =Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan KomisiInformasi Nomor tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa InformasiPublik juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun2013 Tentang Standar
37 — 22
MUHAMMAD TOHIR SIREGAR X PEMKAB ASAHAN CQ. KEP. DINAS TATA KOTA
128 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
ACHMAD SUROSO HINDARTO, DKK VS PEMKAB MAGELANG DAN PT BPR ARTHA MERTOYUDAN, DKK
tahumengenai kejelasan dan kepastian mengenai status tanah tersebut selainkarena tidak diberitahu oleh PT Merbabu maupun Pemerintah KabupatenMagelang dari awal Para Penggugat memegang sertifikat HGB (Hak GunaBangunan) murni tanpa ada keterangan di atas Hak Pengelolaan (HPL)*begitu pula dengan sertifikat HMSRS (Hak Milik Satuan Rumah Susun);Bahwa berdasarkan perundingan yang sudah berulang kali Para Penggugatlakukan yakni terhitung sejak bulan Desember 2012 sampai dengan 13 April2013 dengan pihak Pemkab
Sertifikat yang dikeluarkan merupakan surat tanda bukti yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridisyang termuat di dalamnya;Bahwa dalam pertemuan musyawarah yang terdahulu antara ParaPenggugat dengan Pemkab Magelang (Tergugat) masingmasing salingmemahami (baik Pemerintah Kabupaten Magelang maupun ParaPenggugat) bahwa semua itu adalah akibat kesalahan di masa lalu yangdilakukan oleh pihak ke3 yakni PT Merbabu (Turut Tergugat ) yang sampaisaat ini tidak diketahui
terhadap pemegang sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan)dan HMSRS (Hak Milik Satuan Rumah Susun) murni tanpa ada tambahandi atas tanah HPL (Hak Pengelolaan);Memerintahkan kepada Turut Tergugat Il (BPN Kabupaten Magelang) untukmenebitkan Sertifikat HGB (Hak Guna Banguan) dan HMSRS (Hak MilikSatuan Rumah Susun) atas nama Para Penggugat sebagai pemegangsertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) dan HMSRS (Hak Milik satuan Rumahsusun) tanpa ada embelembel di atas tanah HPL (Hak Pengelolaan);Memerintahkan kepada Pemkab
196 — 0
BMM)Pemkab Way kanan
Tergugat:
SITI RAHAYU
65 — 45
BPR ARTHA KANJURUHAN PEMKAB MALANG
Tergugat:
SITI RAHAYUBPR ARTHA KANJURUHAN PEMKAB MALANG, Berkedudukan danBerkantor Pusat di Jalan Raya Singosari No. 275, Singosari, KabupatenMalang. Diwakili oleh: RAMELAN: Direktur Utama PT.
BPR ARTHAKANJURUHAN PEMKAB MALANG. Berdasarkan Akta Notaris Nomor: 15,Tanggal 29 Desember 2015, yang dibuat oleh Yudo Sigit Riswanto, S.H.
PT WAHANA ORGANIK MULIAJAYA
Tergugat:
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMKAB SITUBONDO
418 — 249
Penggugat:
PT WAHANA ORGANIK MULIAJAYA
Tergugat:
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMKAB SITUBONDO