Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sahyang menikah pada tanggal O5 Mei 2006, yang dicatatdihadapan Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan ##4HHHHE Kabupaten Mojokerto, Nomor117/14/V/2006 tanggal O05 Mei 2006 dengan maskawinberupa uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh= riburupiah) dan status saat akad nikah dilaksanakan Pemohonduda dan Termohonjanda; 2.

tahun, agama Islam, pekerjaantani, tempat tinggal di Dusun #4#HHHE#HE01#rH@02Desa FHA = Kecamatan Dlanggu KabupatenMojokerto, sebagai"Termohon"; sees Pengadilan Agama Telah membaca Surat surat dalam perkara Telah mendengar keterangan kedua belah pihakdan para saksi; Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon = adalahsebagai suami isteri sah yang dahulu nikahnyadilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama17Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto tanggal O05 Mei2006, sesual dengan Kutipan Akta Nikah Nomor117

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juni2007, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanKapongan Kabupaten Situbondo berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor117/12/V1/2007 tanggal 13 Juni 2007 dengan status Penggugat perawan danTergugat jejaka;2.

Tanda Penduduk yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Situbondo Nomor Induk Kependudukan3512105006890003 tanggal 21 Nopember 2012, bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesual kemudian diberi tanda P11;b) Fotocopy kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Nomor117/12/VI/2007 tanggal 13 Juni 2007, bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Universitas TrunajayaHalaman 1 dari 9 Putusan Nomor 117/PDT/2018/PT SMR1.3.Bontang, Rt.09 No.55 Kelurahan Apiapi, Kecamatan Bontang Utara,Kota Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 13 Maret 2018 yang telah didaftar pada Kepaniteraan PengadilanNegeri Bontang Nomor W.18U8/23/HK.02.1/III/2018/PN.Bon, tanggal 15Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT / PARATERBANDING;Telah membaca berturutturut:Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor117

Hakim TinggiPengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, JONNYSITOHANG, S.H., M.H. dan BADRUN ZAINI, S.H., M.H. masingmasing selakuHakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkanpenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor117/PDT/2018/PT.SMR tanggal 20 September 2018, putusan tersebut padahari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim HakimAnggota, dibantu

, selanjutnya permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2019;Membaca, berita acara untuk mempelajari berkas perkara (/nzage)masingmasing tanggal 11 Februari 2019, berisi pada pokoknya bahwaPenuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan menggunakan haknyauntuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor117

;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat Peradilan ;Mengingat, Pasal 480 ke1 KUHP, PasalPasal dari UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasalpasal dariUndangUndang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 75/Pid/2019/PT SMGMENGADILI:Menerima permintaan banding dari Terdakwa.Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor117

lahir Nanga Dedai, 11 Februari 1999,agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, PendidikanSekolah Dasar, tempat kediaman di KabupatenSintang; sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 05 Oktober2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan Nomor117

Pasal 143 ayat (2) KompilasiHukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Ngp, tanggal 7 Oktober 2020 dan Relaas Nomor117/Pdt.G/2020/PA.Ngp tanggal 14 Oktober 2020 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidakternyata

PameungpeukKabupaten Garut ;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;Telah meneliti dan memeriksa suratsurat bukti ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan PemohonTelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidanganselama pemeriksaan perkara berlangsung ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 26 September 2019, yang diterima serta didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dibawah Register Nomor117

Hakim Pengadilan Negeri Garutyang ditetapbkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebutberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor117/Pdt/P/2019/PN.Grt, tanggal 26 September 2019, Penetapan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakimtersebut, dengan dibantu oleh : Edi Johar. S.H. Panitera PenggantiPengadilan Negeri Garut serta dihadiri Pemohon tersebut.Panitera Pengganti HakimEdi Johar. S.H.

Kepala Kanwil DJBCJakarta tidak berwenang untuk menandatangani SuratPenetapan Pabean (SPP) Nomor SPP Nomor SPP001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 jo.

Putusan Nomor 474/B/PK/PJK/2017pembuatan DP3, penjatuhan hukuman disiplin, dansebagainya.Bahkan mana redaksi dan sebagainya adalah khususdi bidang kepegawaian.Bahwa dengan dengan demikian, berdasarkanassociatednya, Pasal 10 Peraturan Menteri KeuanganNomor 117/PMK.01/2009berisi norma tentangrangkaian kewenangan Pejabat di lingkunganKementerian Keuangan khusus~ dalam ranahkepegawaian.> Asas ejusdem generisBahwa Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 secara khusus mengaturkewenangan

KepalaKanwil DJBC Jakarta tidak berwenang untuk menandatanganiSurat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 jo. Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor 80 Tahun 2012, dengan demikian Surat PenetapanHalaman 38 dari 63 halaman.

Bahwa sekalipun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 a = quo,Pegawai/pejabat yang ditunjukan sebagai Pit, tidak perludilantik dan diambil sumpah, namun dengan pertimbanganpada angka 6 di atas, pelantikan Pelaksana Tugas tidaklahmengurangi kewenangannya untuk membuat danmenandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukaiatas keberatan di bidang Kepabeanan dan Cukai,sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala KanwilDJBC Jakarta Jenderal Be dan Cukai Nomor

Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya Nomor 44/PID.SUS/TPK/2015/PT SMR tanggal9 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 13 Januari 2015 Nomor117/Pid.Sus/Tpk/ 2014/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut : Membebankan

biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/KS/2015/PN Sbyjuncto Nomor 44/PID.SUS/TPK/2015/PT SBY juncto Nomor117/Pid.Sus/2014/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkanbahwa pada tanggal 22 September 2015, Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabayatersebut:Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/KS/2015/PN SbyJuncto Nomor 44/PID.SUS/TPK/2015/PT SBY juncto Nomor117/Pid.Sus/2014/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkanbahwa pada tanggal 1 Oktober 2015, Penasihat Hukum Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut:Hal. 15 dari 25 hal.

,P., tersebut: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MALANG tersebut ; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya Nomor 44/PID.SUS/TPK/2015/PT SBYtanggal 9 Juli 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor117/Pid.Sus/Tpk/2014/PN Sby tanggal 13 Januari 2015:MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Drs. PARJITO, M.

di xxxx, sebagaiPenggugat;melawanTergugat, Balikpapan, 10 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 05 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Balikpapan tanggal 05 Desember 2017 dengan Nomor117

B122/N.8.13/Euh.1/09/2016, sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengantanggal 17 Oktober 2016;Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2016, Nomor Print129/N.8.13/Euh.2/10/2016, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengantanggal 31 Oktober 2016;Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 25 Oktober 2016, Nomor117/Pid.Sus/2016/PN.Kbu, sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengantanggal 23 November 2016;Halaman I dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Kbu.5.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 16 November 2016, Nomor117/Pid.Sus/2016/PN.Kbu,sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengantanggal 22 Januari 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.

.,& Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum(LKBH) FIAT YUSTISIA beralamat di Jalan Jeruk, Gang Rambai No. 99, KelurahanKelapa Tujuh, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan PenetapanNomor 184/Pen.Pid/2016/PN.Kbu tanggal 02 November 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabu mi Nomor117/Pid.Sus/2016/PN.Kbu tanggal 25 Oktober 2016 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Kbu tanggal

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR:Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Halaman 3 dari 13 halamanPutusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Mkd.Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetaobkan Pemohon datangmenghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan pula tidakmenyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipuntelah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor117/dt.G/2019/PA.Mkd. tanggal 21 Januari 2019 dan

cukup dan menyatakantidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang padapokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;Bahwa selanjutnya segala halhal yang terjadi sebagaimana teruraidalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang takterpisahkan dan dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor117

Membebankan kepada Pemohon unutk membayar biaya yang timbul dalamperkara permohonan ini ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalahpanggilan (esummons) melalui email kepada Pemohon yang dibuat oleh ThoricoMonada, SH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bogor Nomor117/Pdt.P/2020/PN.Bgr dengan pengiriman dokumen : Dokumen Panggilan pengiriman : Selasa tanggal 04 Agustus 2020 pukul15.30 WIB dikirim oleh Thorico

tanggal 25 April 2016 dan16 Mei 2016 yang dilaksanakan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depokmenerangkan bahwa SAMSUL FARYETI,SH. telah meninggal dunia dan kantorNotaris tersebut sudah tutup ;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Juni 2016,sehubungan dengan telah meninggal dunianya Turut Tergugat, makaPenggugat merasa perlu untuk mencari Notaris Pengganti, dan karena untukkeperluan tersebut diperlukan waktu yang tidak diketahui berapa lama, makaKuasa Pengugat menyatakan mencabut perkara Nomor117

TVRI Rusun Pemprof No318, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, KabuptenMamuju, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal O06 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Mamuju pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor117/Pdt.P/2019/PA.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor117/117/1/1974 tanggal 17 Januari 1974 yang dikeluarkan danHalaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1138/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlgditandatangani olen Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Singosari Kabupaten Malang, Kabupaten Malang,bermeterai cukup dan telan dicocokkan sesuai dengan aslinya, olehKetua Majelis diberi tanda (P.4);e.

, dan karenanya para Pemohon memohonkan untukperubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.5, P.6 dan P.7) memberibukti bahwa biodata para Pemohon adalah Nama Pemohon : ABD.RACHMAN Bin TASLAN tempat tanggal lahir : Losari, 08 Maret 1942 danNama Pemohon II : SUHERNI WUJATI Binti PANI tempat tanggal lahir : Losari,Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1138/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg07 Desember 1952 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor117

, tempat kediaman di ************** Dusun 1,Jorong ***********%**) Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali,Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa alat bukti surat dansaksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 18 Februari2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor117

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsidair:Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkanPenggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugattidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanyauntuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkanoleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor117/Pdt.G/2020/PA.TALU., Tanggal

Bersama gugatan ini dilampirkan bukti perkara nomor117/Pdt.G/2014/PN Pdg dan gugatan nomor 123/Pdt.G/2015/PNPdg.Menimbang, bahwa atas gugatan intervensi tersebut, Tergugat intervensi mengajukan jawaban sebagai berikut: Dalam Eksepsi1. Exeptio Obscuur libelYang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan Penggugat tidak terangatau isinya gelap (onduidelijk), disebut juga formulasi gugatan yang tidakjelas.

Ketidak jelasan dasar hukum dalil gugatan dan bertentangan antarayang satu dengan yang lain;Bahwa Penggugat intervensi didalam gugatannya halaman 1 (satu)angka 1 (satu) yang berbunyi bahwa Penggugat 1 dan penggugat 2pernah menggugat para tergugat 1 a dan tergugat 2 dengan nomor117/Pdt.G/2014/PN Pdg dimana pada gugatan tersebut mempunyaikeputusan NO ....dst dan halaman 2 (dua) angka 2 (dua) yangberbunyi bahwa penggugat 1 menggugat ulang kembali para tergugat1 dan tergugat 2 dengan nomor gugatan 123

tidak memenuhi syarat formil, Bahwa paraPenggugat intervensi didalam gugatan intervensinya tidakmenjelaskan dasar hukumnya, kedudukan hukum para penggugatintervensi dan tidak juga menjelaskan kejadian atau peristiwa yangmendasari gugatan intervensinya, serta juga tidak menjelaskandasar fakta gugatan intervensinya, gugatan yang tidakmenyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhakatas objek warisan, dalil yang satu dengan yang lain salingbertentangan dimana objek perkara dalam perkara nomor117

Penggugat intervensi 1 dan Penggugat intervensi 2 tidakmempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan intervensi dalamperkara a quo;Bahwa karena para penggugat intervensi didalamgugatan intervensinya tidak menjelaskan dasar hukumnya,kedudukan hukum para penggugat intervensi dan tidak jugamenjelaskan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanintervensinya, serta juga tidak menjelaskan dasar fakta gugatanintervensinya, dan serta objek perkara dalam perkara nomor117/Pdt.G/2014/PN.

mendasari gugatan intervensinyaMenimbang, bahwa majelis memahami dalam suatu gugatan harusmemuat posita dan petitum gugatan;Menimbang, bahwa posita atau fundamentum petendi yaitu bagian yangberisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar darituntutan, jadi harus ada dasar hukum dan dasar fakta, sehingga gugatan sahdalam arti tidak mengandung cacatformil;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan intervensi, ternyataPenggugat intervensi mendasarkan posita gugatannya kepada putusan nomor117

Kesepakatan ini ditandatangani olehmasingmasing pihak dan dihadapan saksisaksi dan diatas kertasbermeterai cukup, karenanya mempunyai kekuatan yang mengikatbagi masingmasing pihak dan secara hukum dapat digunakansebagai alat bukti yang sah, kesepakatan mana juga diketahui olehYang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor117/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;4.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor117/Pdt.P/2020/PA.Pdn dari para Pemohon;2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register;3.

Mediasi:;Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan suratGugatan tertanggal 1 April 2021 dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor 117/Pdt.G/2021/PNChi;Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 April 2021 tentang PenunjukanHal. 1 dari 4 hal.Penetapan Nomor 117/Pdt G/2021/PN Cbi.Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan ini, dan membacaSurat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor117