TinggiPalangka Raya tanggal 10 Juli 2017 Nomor 35/Pen.PDT/2017/PT PLK,tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakimdalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;Telahmembaca pula berkas perkara dan suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini ;Hal 2 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLKTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannyatanggal 13 Agustus 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Palangka Raya pada tanggal 15 Agustus 2016 Nomor117

Konvensi tidak dapatditerima;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI enghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi = untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp863.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkanbahwa pada tanggal 21 Maret 2017 Kuasa Hukum Pembanding semulaPenggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yangdiputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor117

dibebankankepadanya ;Mengingat peraturan perundangundangan yang berlaku,khususnya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman jo Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum jo Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum dan Rbg ;MENGADILI : Menerima permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor117

PUTUSANNomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang diPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamUGTA EL GLIMLEI EL, mmm mmm mnt nnn nnl. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R.

;Telah mendengar keterangan saksisaksi dari para Pemohon ;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal05 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaPalu pada tanggal 05 September 2017 dalam register Perkara Nomor117/Pdt.P/2017/PA.PAL. telah mengemukakan halhal yang isinya sebagaiberikut :1.

P at t e, S.H., M.H. sebagaiHakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palu Nomor117/Pdt.P/2017/PA.PAL. tanggal 6 September 2017 tentang PenetapanPenunjukan Hakim Tunggal dan Rahmawati, S.HI. sebagai Panitera Penggantiserta penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggaltersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri olehPemohon . dan Pemohon Il. ;Hakim Tunggal,Ttd.Hal. 11 dari 11 hal.Penetapan No. 117/Pdt.P/2017/PA.PAL.Drs. H.

/saksi keluarga di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan suratgugatannya tertanggal 06 Oktober 2011 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungtanggal 06 Oktober 2011 dengan Register Nomor239/Pdt.G/ 2011/PA.Ttb. mengajukan hal hal sebagaiberikut1.Bahwa pada tanggal 30 Oktober 1999, Penggugatdengan Tergugat melangsungkan pernikahan yangdicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Muara Uya KabupatenTabalong (Kutipan Akta Nikah Nomor117

oleh karenanyadilanjutkan dalam pemeriksaan perkara ini;Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah suratgugatan Penggugat tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan bahwaTergugat memluk Agama Islam sejak mau menikah denganPenggugat, kemudian Tergugat mengatakan ia kembalipada keyakinan semula dan mengajak Penggugat masukAgama Kristen;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilgugatannya Penggugat di muka sidang telah mengajukanbukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor117

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor117/04/IIV2004 tanggal 02 Maret 2004 yang dikeluarkan dan ditandatanganioleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PagelaranKabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);d.

Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang PencatatanNikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanyapetitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan makapetitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata paraPemohon yaitu Nama Pemohon : PEMOHON tempat tanggal lahir : Malang,5 Mei 1978 dan Nama Pemohon Il : PEMOHON Il tempat tanggal lahir :Malang, 1 Januari 1981 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor117

Tompi No. 25 Palu untuk selanjutnyadisebut sebagai PemohonPengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor117/Pdt.P/2018/PN Pal tanggal 07 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakimuntuk memeriksa perkara permohonan Nomor 117/Pdt.P/2018/PN Pal;Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palu Nomor117/Pdt.P/2018/PN Pal tanggal 07 Agustus 2018 tentang Penunjukan HariSidang dalam perkara permohonan Nomor 117/Pdt.P/2018/PN Pal;Telah membaca dan mempelajari surat permohonan

Menghukum TERGUGAT dalam Rekonpensi membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini.Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Yang Terhormat yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan NegeriCikarang telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Nopember 2021 Nomor117/Pdt.G/2021/PN Ckr yang amarnya sebagai berikut :DALAM KONVENSI: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

pandemi corona19 melanda bangsaini, menyebabkan usaha Pembanding tidak lagi beroperasi sehinggaPembanding belum membayar sisa utang sebesar Rp. 102.000.000 (seratusdua juta rupiah).Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Pembanding mohon kepadaMajelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo,berkenan memutus perkara aquo sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding untukseluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor117

kedua tingkat peradilan;Mengingat Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawadan Madura, serta Peraturanperundangan lainnya yang bersangkutan;Mengadili : Menerima permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor117

Bahwa dan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 ("PMK 117") tentang Pengangkatan Pelaksana Tugasdalam jabatan struktural di lingkungan Departemen Keuangan menjabarkansebagai berikut:Plt tidak memiliki kKewenangan untuk mengambil atau menetapkankeputusan yang mengikat yaitu:a. pembuatan Daftar Penilaian Peiaksanaan Pekerjaan (DP3);b. penjatuhan hukuman disiplin;c. penetapan surat keputusan; dand. lainlain keputusan yang menyebabkan pengeluaran Negara..

Kepala Kanwil DJBCJakarta tidak berwenang untuk menandatangani SuratPenetapan Pabean (SPP) Nomor SPP Nomor SPP001298/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 jo.

Putusan Nomor 590/B/PK/PJK/2017Pengadilan Pajak Nomor: Nomor: Put69785/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 31 Maret 2016.KEBERATAN KELIMABahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegaspertimbangan hukum Majelis Hakim karena Keliru DalamMemahami Maksud Peraturan Perundangundangan denganalasan sebagai berikut:e Bahwa dalam PERTIMBANGAN HUKUM, Majelis Hakimmengutip satu Pasal Peraturan Menteri Keuangan sebagaiberikut:bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009

pejabat di lingkungan KementerianKeuangan dalam bidang kepegawaian.Artinya, sesuai genusnya, keseluruhan substansi normadalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 dibatasi makna secara khusus dalamkelompoknya yaitu di bidang kepegawaian.> Asas expressio unius eclusio alteriusBahwa oleh karena keseluruhan Pasal 10 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 berisikonsep tentang kewenangan pejabat di lingkunganKementerian Keuangan di bidang kepegawaian, makaberdasarkan asas

KepalaKanwil DJBC Jakarta tidak berwenang untuk menandatanganiSurat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP001298/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 jo. Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor 80 Tahun 2012, dengan demikian Surat PenetapanHalaman 37 dari 62 halaman.

Keberatan Keempat;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegaspertimbangan hukum (Judex Facti) Majelis Hakim Pengadilan Pajakkarena Majelis Hakim Pengadilan Pajak keliru dalam memahamimaksud peraturan perundangundangan, dengan alasan sebagaiberikut:Bahwa dalam PERTIMBANGAN HUKUM Put.67607/2016,Majelis Hakim mengutip satu) Pasal Peraturan MenteriKeuangan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang PengangkatanPelaksana Tugas

/PMK.01/2009 berisi norma tentang = rangkaiankewenangan Pejabat di lingkungan KementerianKeuangan khusus dalam ranah kepegawaian.> Asas Ejusdem Generis;Bahwa Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 secara khusus mengatur kewenanganpejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dalambidang kepegawaian.Artinya, sesuai genusnya, keseluruhan substansi normadalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 dibatasi makna secara khusus dalamkelompoknya yaitu dibidang kepegawaian

Putusan Nomor 1462/B/PK/PJK/2017Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan adaPutusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/ataudilakukan dengan mencampuradukkan Wewenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b danPasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji danada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Pada halaman 10 Put.67607/2016:Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 tanggal

/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang PengangkatanPelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di LingkunganDepartemen Keuangan wajib dikaitkan dengan ketentuan Pasal14 UU Administrasi Pemerintahan.Bahwa dengan demikian, makna frase penetapan suratkeputusan dalam pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 yang menyatakan Pit tidak memilikikewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusanyang mengikat yaitu:c.

SPKTNP Nomor SPKTNP398/BC.6/2014 tanggal 2Oktober 2014 bukan merupakan Surat Penetapan yangdikecualikan untuk dapat diterbitkan oleh PejabatPengganti, karena tidak termasuk dalam keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampakpada perubahan status hukum pada aspek organisasi,kepegawaian, dan alokasi anggaran sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 14 UU Administrasi Pemerintahanjo Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009.e Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sudah tepat

Nomor 1116 K/Pdt/2018 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1899/1980, GS Nomor117/1980, seluas 71.535 m?, yang terletak di Jalan Kolonel DaniEffendi, RT 036 (dahulu RT 15), Kelurahan Talang Betutu, KecamatanSukarami Kota Palembang, berdasarkan pertimbangan hukum MajelisHakim dalam Perkara Nomor 69/Pdt.G/2016/PN Plg., tertanggal 2 Mei2016 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;3.

Ali Azhar; Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Aminah; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Edi Suryanto;Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi (Tergugat II); Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1899/1980 GS Nomor117/1980 seluas 71.535 m*, yang terletak di Jalan KolonelDani Effendi RT 036 (dahulu RT 15) Kelurahan Talang Betutu,Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkanpertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Perkara Nomor69/Pdt.G/2016/PN Plg., tertanggal 2 Mei 2016 adalah cacathukum dan

M.1 RT. 03 RW. 03 Jalan Murai Kelurahan Landasan UlinTimur Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, sebagaiPEMOHON ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 10 Oktober 2013yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor117/Pdt.P/2013/PA.Bjb. tanggal 10 Oktober 2013, telah mengemukakan halhal sebagaiberikut :1.Bahwa

Membebankan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.SUBSIDERApabila Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datangmenghadap di persidangan ;Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 10 Oktober2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor117/Pdt.P/2013/PA.Bjb. tertanggal 10 Oktober 2013 yang isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon ;Bahwa untuk

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalampermohonan ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilanribu rupiah);Demikianlah ditetapbkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, olehWIJA WIYATA,S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, yang ditunjukberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor117/Pdt.P/2019/PN Kds tanggal 8 April 2019, penetapan tersebut pada hari itujuga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengandibantu oleh PRIYO HADI SUPRANGGORO

YAN PIET WAMBRAUW, pekerjaan Dosen/Pendeta, berlamat diJalan Jeruk Nipis No. 65 Kotaraja, Kota Jayapura,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulaTERGUGAT II;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca dan meneliti;Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 40/PDT/2016/PT JAPtanggal 12 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 40/PDT/2016/PT JAP tanggal22 Agustus 2016 tentang Hari Sidang;Berkas Perkara putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor117

Hal 14Membaca, surat pemberitahuan putusan kepada Tergugat Il tertanggalNomor: 117/Pdt.G/2015/PN.Jap;Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor117/Pdt.G/2015/PN Jap, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapurayang menyatakan bahwa, permohonan banding dari Para Pembanding/ParaPenggugat telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepadaTerbanding semula Tergugat dan Terbanding Il semula Tergugat Il padatanggal 30 Mei 2016;Membaca, Tanda Terima Memori Banding Nomor 117

Hal 15Menimbang , bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan sesakma berkas perkara beserta turunan putusanPengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 11 April 2016 Nomor117/Pdt.G/2015/PN Jap dan telah pula membaca serta memperhatikan denganseksama memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding/ParaPenggugat dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat , yang ternyata tidak ada halhal baru yang perludipertimbangkan, maka

Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan putusan perkaraPengadilan Negeri Jember Tanggal 16 Juli 2020 Nomor117/Pdt.G/2019/PN.Jmr serta suratsurat lain yang berhubungandengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jember pada tanggal 22 Nopember 2019 dalam Register Nomor117/Pdt.G/2019/PN Jmr , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor117/Pdt.G/2019/PN Jmr, tanggal 16 Juli 2020 yang dimohonkanbanding tersebut;3.

PUTUSANNOMOR 119/B/2016/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor117, Jakarta Pusat, telah menjatuhnkan putusan sebagai berikut) dalamperkara antara : CECEP MULYANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat vtinggal RT. 001RW. 001 Desa Legoksari, Kecamatan Darangdan,Kabupaten Purwakarta, Jawa

RUMSALEH, S.H yang beralamat di Jalan Mawar Utara, tolobali,Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima berdasarkansurat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2020 yang di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor117/Pid/sk/2020/PN.Rbi tanggal 18 Maret 2020;SUSUNAN PERSIDANGANNama : Y ERSTANTO W,SH.MH......... Hakim;Nama : SAIFULLAH,SH .............

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor117/Pdt.P/2018/PA.Mks dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiranTergugat;Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatanPenggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor117/10/IV/2013 tanggal 07 April 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, danmemutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jalan Cikini Raya Nomor117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam @erkaraANLALA = = == one nena nnn nan nnn nnn nn nn nnn nnn nnn ne ne nn cnn nnn So ER nnnPT.

dilakukan secara sewenangwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c danPasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap;(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukandengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapatdibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap;Dan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117

Putusan Nomor 465/B/PK/PJK/2017Bahkan mana redaksi dan sebagainya adalah khususdi bidang kepegawaian;Bahwa dengan demikian, berdasarkan associatednya,Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 berisi norma tentang rangkaiankewenangan Pejabat di lingkungan KementrianKeuangan khusus dalam ranah kepegawaian; Asas ejusdem generis:Bahwa Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 secara khusus mengaturkewenangan pejabat di lingkungan KementrianKeuangan dalam bidang kepegawaian

;Artinya, sesuai genusnya, keseluruhan substansi normadalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 dibatasi makna secara khusus dalamkelompoknya yaitu di bidang kepegawaian.

KepalaKanwil DJBC Jakarta tidak berwenang untuk menandatanganiSurat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP001290/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 Juncto Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor 80 Tahun 2012, dengan demikian Surat PenetapanPabean (SPP) Nomor SPP001290/BC.07/2014 tanggal 11November 2014 dinyatakan batal demi hukum;Halaman 38 dari 62 halaman.

Bahwa sekalipun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 a quo, Pegawai/pejabatyang ditunjuk sebagai Plt, tidak perlu dilantik dan diambilsumpah, namun dengan pertimbangan pada angka 6 di atas,pelantikan Pelaksana Tugas tidaklah mengurangikewenangannya untuk membuat dan menandatanganiKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas keberatan dibidang Kepabeanan dan Cukai, sebagaimana dimaksud dalamKeputusan Kepala Kanwil DJBC Jakarta Jenderal Bea danCukai Nomor KEP96