Ditemukan 4981 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-01-2013 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 17/Pdt.G/2013/PA.Yk Tanggal 20 Februari 2013 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
18 — 3
18 — 3
Huruf (f) Kompilasi HukumIslam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (/egal standing) dalam mengajukanCerai Gugat terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berkedudukan sebagai PegawaiNegeri Sipil dan untuk tertibnya administrasi pegawai, maka sesuai dengan maksudPasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 yang diamandemen denganPeraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, hal mana bahwa setiap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-02-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 15-03-2021
Putusan PA Lebong Nomor 44/Pdt.G/2021/PA Lbg Tanggal 15 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 9
33 — 9
mohon dikabulkan, Tergugat juga telahmengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan berceraidan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halihwalsebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-09-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PA KENDARI Nomor 442/Pdt.G/2014/PA Kdi. Tanggal 20 Oktober 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
50 — 19
50 — 19
Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukansengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentangdomisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, makadengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenangmenerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;Menimbang terlebih dahulu, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-01-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PA BUOL Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Buol Tanggal 23 Februari 2017 — PEMOHON melawan TERMOHON
19 — 14
19 — 14
tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipundemikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati danmendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan maksud pasal pasal 82ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah direvisi dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 131 KompilasiHukum Islam, tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-06-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 02-06-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 43/G/2013/PTUN.Mks Tanggal 29 Agustus 2013 — DRS. ARSUL MELLENG Melawan WALIKOTA PALOPO,
107 — 77
107 — 77
nnn nnn nnn nnn nnninnnne nm nnminnm nnn nmmnmmnnf. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ; g. adanya perampingan organisasi pemerintah ; h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, atau ; i. halhal lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yangSTII xeeocee ens ate coreneenarane nanan nianaaerirsai senna mnneamineenietnPasal 7 A Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 Tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural berbunyi bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-06-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Pkp Tanggal 24 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 9
22 — 9
Penggugat harus tetapmembuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh istrinya, terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta penjelasannya, yakni harusmendapat Surat Keterangan dari Pejabat.Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat
Register : 06-01-2022 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kfm Tanggal 18 Januari 2022 — Pemohon:
NETTY MARIA JOSEFINA SOLOKANA
73 — 26
NETTY MARIA JOSEFINA SOLOKANA
73 — 26
maka PengadilanNegeri Kefamenanu memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkankepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TimorTengah Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat salinan resmipenetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapatdilakukan perubahan atau dibuat catatan pinggir mengenai nama anak pertamadan nama anak kedua pemohon dalam dokumen anakanak pemohon yangsebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipilyang
Register : 01-04-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 81/PDT/2021/PT MTR Tanggal 10 Mei 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
87 — 29
87 — 29
II LOMBOKBARAT TAHAP (PERTAMA) KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPILYANG MENJADI ANGGOTA KPN PATUH PATUT PACU DAERAH TK. IILOMBOK BARAT.9. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajuakansomasi tertanggal 23 Maret 2020 dengan No.08/LBHTS/NTB/VI/2020, 1Juli 2020 dengan No.09/LBHTS/NTB/VII/2020 dan 23 juli 2020 denganNo.12/LBHTS/NTB/VII/2020 akan tetapl Tergugat tidakmengindahkannya.10.
Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan KepalaDaerah Kabupaten TK II Lombok Barat Nomor : 1169, tanggal 12Oktober 1993, Tentang PENYERAHAN PENGGUNAAN TANAH HAKPAKAI YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH TK I LOMBOKHal 6 dari 33 halaman Putusan Nomor : 81/PDT/2021/PT MTR.BARAT TAHAP (PERTAMA) KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPILYANG MENJADI ANGGOTA KPN PATUH PATUT PACU DAERAH TK IILOMBOK BARAT, akan tetapi pada posita angka 8, Penggugatmendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi yaitu
Register : 23-03-2011 — Putus : 05-05-2011 — Upload : 20-03-2014
Putusan PA MAJENE Nomor 31/Pdt.G/2011/PA.Mj Tanggal 5 Mei 2011 — PEMOHON - TERMOHON
48 — 15
48 — 15
disimpulkan penggugattidak berbuat nusyuz atau durhaka kepada tergugat sehingga berdasarkan Pasal 80ayat 7 dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka penggugat secarayuridis berhak atas nafkah lampau tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan faktafakta tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa nafkah lampau penggugat yang telah disepakatijumlahnya yang harus dibayarkan oleh tergugat, sudah layak dan wajar biladihubungkan dengan penghasilan tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 18-07-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PA PALU Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Pal Tanggal 26 Oktober 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
13 — 12
13 — 12
Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA Pal.Menimbang, bahwa surat izin perceraian sebagaimana tersebut dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 adalah tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan mengajukan perceraian dan bukan merupakan perangkat hukumacara sehingga dengan adanya atau tidak adanya surat izin tersebut tidakmempengaruhi terhadap diterimanya/ditolaknya perkara ini;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yaituperceraian
Register : 01-07-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PN KALABAHI Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Klb Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
131 — 20
131 — 20
Surat P6, P7, P9 dan P10 sertaketerangan saksi xxx dan Sri Susanti Djafar yang pada pokoknya menerangkanbahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil maka diperloeh faktahukum Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkerja sebagai Gurudi UPTD SD Negeri Ilasi yang telah memperoleh izin atau surat keteranganuntuk melakukan perceraian dari pejabat (Vide P6);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangantersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-07-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1409/Pdt.G/2018/PA.Bjn Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat Vs Tergugat
16 — 3
16 — 3
Bjndan/atau perceraian diatur secara knusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa dalam kedua Peraturan Pemerintah tersebut diatasdiatur bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil atauPegawai yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil dalam melakukanperkawinan dan perceraian ditentukan bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh
Register : 14-10-2009 — Putus : 01-03-2009 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 159/G/2009/PTUN-JKT Tanggal 1 Maret 2009 — Budiyono;Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
98 — 73
98 — 73
yangdijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap jenistindak pidana itu dapat berbedabeda sehubungandengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukandan atau besar kecilnya akibat yangditimbulkannya ; rrr errr errr eeBerhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkanapakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukantindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atautidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormatatau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkanfaktor faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-05-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Srp Tanggal 11 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 35
71 — 35
UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 12-06-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PA AMBON Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Ab Tanggal 18 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 13
20 — 13
Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisanyaitu Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon supayaPengadilan dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas ;Menimbang bahwa Penggugat adalah seorang pegawai negeri sipilyang
Register : 09-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 486/Pdt.P/2020/PN Blt Tanggal 22 Oktober 2020 — Pemohon:
M. RIDWAN FAUZI
21 — 1
M. RIDWAN FAUZI
21 — 1
diterimanya salinan penetapan pengadilannegeri oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yangmenyebutkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sertaPasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presidan Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 20-05-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 76/Pdt.G/2015/PN Arm Tanggal 2 Juli 2015 — - Penggugat
LELY TOAD
- Tergugat
MARTHIN OTTAY KATUUK
35 — 24
35 — 24
mempelajari isigugatan penggugat tersebut yang intinya adalah gugatan perceraian dimanapenggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa masalah perceraian selain diatur dalam UndangundangNo.1 Tahun 1974 selanjutnya sebagai peraturan pelaksanaannya adalah PP No.9Tahun 1975 khusus bagi anggota Pegawai Negeri Sipil diberlakukan PP Nomor 10Tahun 1983 juncto PP No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 ayat (1) menentukan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-08-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 6/Pdt.P/2017/PN Agm Tanggal 26 April 2017 — GUSTI PUTRA HERAWAN; Tempat, Tanggal lahir : Bengkulu, 28 Agustus 1982;Umur: 35 Tahun; Agama: Islam;Pekerjaan : Swasta; Alamat: Air Putih Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
116 — 49
116 — 49
menurut Hakim Pemohon dapatlangsung mengajukan permohonan pembetulan ke Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengajukan syaratsyarat sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, namun apabiladokumen dukung yang diajukan sebagai syarat semula memang ada kesalahan,maka Pemohon seharusnya mengajukan permohonan pembatalan aktakelahiran terlebin dahulu dan bukan permohonan perubahan nama untukkemudian diterbitkan kembali olen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang
Register : 26-01-2010 — Putus : 22-07-2010 — Upload : 15-09-2011
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 2478 /Pdt.G/ 2010 /PAJS Tanggal 22 Juli 2010 — SUMIYATI binti JAYUS melawan AGUNG YUWONO bin WAGIMO E.P
15 — 0
15 — 0
Bahwa Bari ikatan perkawinan tersebut, telah dikaruniadi 1(satu) orang anak laki laki yang diberi nama KEYVIENPUTRA ANANPAMA YUWONO, yang scat ini berusia lebih kurang3 (tiga) tahun, sebagaimana kutipan pencatatan sipilyang dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 13 Desember 2007 olehSuku Dinas Kependudukan clan Catatan Sipil Kotamadya JakartaSelatan, (Bukti P2) ;4.
Register : 15-11-2018 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PA LIMBOTO Nomor 253/Pdt.P/2018/PA.Lbt Tanggal 18 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
22 — 2
22 — 2
Oleh karena buktibukit tersebut berupasurat keterangan yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa setempat yanghanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan Akta Kelahiran olehpejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum memenuhisyarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipilyang menerbitkannya.