Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Putus : 24-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 K/TUN/2013 Tanggal 24 Desember 2013 — Ir. GHODIMAN, M.T.P vs. GUBERNUR JAWA TENGAH
83 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
diterbitkan Tergugat telah secara nyatamerugikan Penggugat secara Materiil karena Penggugat sudah tidak mempunyaipenghasilan lagi untuk menafkai keluarga, padahal anakanak Penggugat masih butuhbiaya untuk sekolah dan kebutuhan hidup seharihari, dan kerugian secara morilbahwa pengabdian Penggugat selama ini sebagai Pegawai Negeri Sipil bahkan sampaimendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesiatidak ada artinya lagi, dihadapan masyarakat Penggugat dianggap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-10-2017 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5664/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 3
12 — 3
Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadirankedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang hendak menceraikan isterinya, oleh karenanya Penggugat terikat denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang
Register : 02-05-2012 — Putus : 14-05-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 79/Pdt.P/2012/PN.Kgn Tanggal 14 Mei 2012 — Pemohon : RAKHMAT WARDANI
36 — 6
36 — 6
Bahwa untuk memenuhi maksud di atas pemohon mengajukanpermohonan pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandanganmohon kiranya dapat menerbitkan suatu penetapan dan sekaligusmemerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berwenang untuk mencatat pada register yang diperuntukanuntuk itu dan membuatkan Akta Kelahiran anak pemohon sesuaiperaturan yang berlaku;Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan tersebut di atas, mohonkiranya Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Kandangan berkenan menerimadan
Putus : 01-12-2016 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1100 K/PID.SUS/2016 Tanggal 1 Desember 2016 — Terdakwa Anak
284 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
284 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1100 K/PID.SUS/2016membiarkan dilakukan perobuatan cabul anak yaitu saksi korban 1 umur 6(enam) tahun 5 (lima) bulan (berdasarkan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipilyang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDrs. H.
Register : 07-02-2019 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN BOYOLALI Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Byl Tanggal 25 Februari 2019 — Pemohon:
DWI SULISTYONINGSIH
22 — 4
DWI SULISTYONINGSIH
22 — 4
i) pengakuan anak; j) pengesahan anak;k) perubahan nama; l) perubahan status kewarganegaraan; m) Peristiwa Penting lainnya;n) pembetulan akta; dan O) pembatalan akta; n nnn nnn nnn nnn nn nnn ne nn nnn nne nnn nana nncnncnannsMenimbang, bahwa kemudian mengenai Pencatatan Kematian atas Pendudukjuga telah diatur didalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018Hal 11 dari 18 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Byl12tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Putus : 23-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/TUN/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 — KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA VS Drs. PIETER REBA, M.Si.,
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Konkret, karena objek sengketa tersebut nyatanyata dibuat olehTergugat, tidak abstrak tetapi telah berwujud Surat Keputusan dandapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan KeputusanKepala Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura dalam aquo yaitu;(1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada PegawaiNegeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari danmenjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini;(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang namanya
Register : 27-09-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Srp Tanggal 13 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 16
57 — 16
UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 15-12-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA JAMBI Nomor 1111/Pdt.G/2015/PA.Jmb Tanggal 20 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 1
16 — 1
Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi,dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap padadalildalilnya dan buktibukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnyamohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjukkepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Meinmbang, bahwa penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-04-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 13-11-2017
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 11-KPMT-I/BDG/AD/I/2016 Tanggal 13 April 2016 — Kapten Chk (K) Lismawati NRP 21930148551272
114 — 49
114 — 49
Bahwa benar alasan Terdakwa menjual tanah TNI tersebutkarena Terdakwa melihat tanah tersebut sudah tidak sesuai lagidengan peruntukannya karena sudah dikuasai oleh orangorang sipilyang tidak punya hak tinggal di tanah tersebut serta telah dibangunbeberapa bangunan pemerintah serta gudang yang dibuat bisnis olehorang Cina disamping itu juga untuk membayar pembantu Terdakwayang telah ditiduri oleh suami Terdakwa agar tidak mengadu danbiaya selama mengikuti pendidikan Secapa karena suami berulah lagidengan
Register : 04-03-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PA SUMENEP Nomor 374/Pdt.G/2019/PA.Smp Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon:
LUKMAN WAHYUDI, ST.,MT. Bin Drs. H. Racmad Bakri, M.Si
Termohon:
IRMA SOFYATI, S.KG Binti Drs. Amin Sukri
23 — 1
LUKMAN WAHYUDI, ST.,MT. Bin Drs. H. Racmad Bakri, M.Si
Termohon:
IRMA SOFYATI, S.KG Binti Drs. Amin Sukri
23 — 1
Sejak berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tinggal saturumah dikarenakan Pemohon dan Termohon sebagai pegawai negeri sipilyang ditempatkan di daerah yang berbeda. Pemohon bertugas di Sumenepdan Termohon bertugas di Surabaya.3. Dua tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sering berselisihdan bertengkar yang disebabkan masalah tempat tinggal.A. Selama kurang lebih satu tahun ini, Pemohon dan Termohon tidakpernah lagi bertemu.5.
Register : 23-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Pspk Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 10
14 — 10
Nomor 9 Tahun 1975;Hal 10 dari 20 hal Putusan No. 28/Pdt.G/2020/PA.PspkMenimbang, bahwa Penggugat secara in person telah hadir menghadapdi persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiripersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadirdipersidangan dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yangsah menurut hukum;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 31-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 K/TUN/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs NASLIPAN
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah memberlakukanhukum secara surut;Bahwa, Surat Keputusan Walikota Surabaya NomorX.188.45/5290/436.7.6/2010 tanggal 12 oktober 2010 telah mencideraidan tidak menjunjung tinggi asas keadilan, hal ini dapat kita lihat denganmemperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 15 (1) PERATURANPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGIPEGAWAI NEGERI SIPIL yang jelas menyatakan : Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 09-01-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 2/G/2017/PTUN-SRG Tanggal 4 Mei 2017 — MUCHTAR SUTANTO, S.T, M.Si.,
MELAWAN:
GUBERNUR BANTEN
113 — 68
113 — 68
melakukan suatu tindak pidanakejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggitingginya 4(empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat.Selanjutnya dalam penjelasan pasal 8 huruf b tersebut dijelaskanBerhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakahPegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidanakejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akandiberhentikan dengan hormat atau tidak hormat, haruslahdipertimbangkan faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 18-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 54/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
BADAR, S. Pd.
Tergugat:
Bupati Lombok Timur
114 — 55
BADAR, S. Pd.
Tergugat:
Bupati Lombok Timur
114 — 55
Pasal 252 PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat perkara pidanaharuslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilanatas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Objek Sengketa yang ditetapkanpada tanggal 29 April 2019, dengan putusan pidana penggugat yang telahberkekuatan hukum tetap pada tanggal 24 maret 2009;Bahwa seharusnya jika Tergugat
atau terabaikannya hakmasyarakatBahwa terhadap hal tersebut, terdapat ketidaksesuaian terhadap waktupemberlakuan sanksi hukum, yang mana Putusan atas tindak pidana yangdilakukan Penggugat di pengadilan Negeri Selong telah incraht pada tahun2009, sedangkan Tergugat menerapkan sanksi berdasarkan Pasal 87 ayat(4) Undangundang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangdisahkan di Jakarta Pada Tanggal 15 Januari 2015 dan PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-01-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA CIANJUR Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.CJR Tanggal 1 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 5
10 — 5
satu) orang anak;e Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Tergugat dan Penggugatrukunrukun saja, dan saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Tergugatdan Penggugat;e Bahwa pada bulan Maret 2016 saksi mendapat laporan dari anakTergugat bahwa Penggugat dijemput pakai mobil oleh seorang lakilaki, dimanapada waktu itu Tergugat sedang berada di kantornya;e Bahwa sejak saat itu Penggugat tidak pernah kembali lagi ke rumahnyadi Cipanas;e Bahwa menurut saksi, Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
tersebut dari anaknya, bahwa Penggugat dijemput pakai mobil olehseorang lakilaki;e Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat ke rumah orang tuanyadi Cibeber lebih dari 3 kali, namun tidak pernah bertemu dengan Penggugat,dan menurut orang tuanya Penggugat ada di luar kota, dan terakhir Penggugatada di Ciamis di neneknya, namun setelah dijemput ke Ciamis, Penggugatsudah pulang ke Bandung, dimana di Bandung Tergugat tidak mengetahuialamatnya;e Bahwa menurut saksi, Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-07-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 29-11-2011
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 30/G/2011/PTUN-PLG Tanggal 2 Nopember 2011 — MUHAMMAD YUN ALKHAFI VS WALIKOTA PALEMBANG
77 — 36
77 — 36
Berdasarkan ketentuan tersebut, makadalam mempertimbangkan apakah Pegawai negeri Sipilyang telah melakukan tindak pidana kejahatan ituakan diberhentikan atau tidak atau apakah akandiberhentikan dengan hormat atau tidak denganhormat, haruslah dipertimbangkan faktor faktor yangmendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanmelakukan tindak pidana kejahatan itu serta haruspula dipertimbangkan berat ringannya putusanpengadilan yang dijatuhkan ; 6.
Bahwa Penggugat diangkat Calon Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai Pejaga Sekolah SDN 584Kecamatan Sako Kota Palembang berdasarkan SuratKeputusan Walikota Palembang Nomor : 823/118/BKD/2003 pada tanggal 25 Pebruari 2003 (Bukti Phalaman 49 dari 71 halaman Putusan Nomor : 30/G/2011/PTUNPLG50. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai NegeriSipil berdasarkan Surat Keputusan WalikotaPalembang Nomor :821/115/BKD/2004 pada tanggal 3Maret 2004 (Bukti P.
Putus : 03-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 3 Februari 2015 — HALOMOAN Alias LOMO
40 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHPidana;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Nomor5145/105/c2/87.3 tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada DinasPendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan BupatiLabuhanbatu Nomor : 954/31/DPPKAD
Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1)KUHPidana;LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Nomor5145/105/c2/87.3 tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada DinasPendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan BupatiLabuhanbatu Nomor : 954/
Upload : 15-11-2013
Putusan PA SLEMAN Nomor 301/Pdt.G/2013/PA.Smn PENGGUGAT DAN TERGUGAT
6 — 0
6 — 0
Halamandengan UndangUndang nomor: 50 tahun 2009, karena perkawinan Penggugatdan Tergugat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama maka secara absolut perkaraini merupakan kewenangan Badan Peradilan Agama untuk memeriksa danmengadilinya, sedangkan berdasarkan bukti P.1 dinyatakan secara relatif perkaraini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa danmengadilinya j 222222 nn nnn nen nn nnn nnn nnn nen n nn nn nen n en nn nen ne neMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-05-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA SELAT PANJANG Nomor 0091/Pdt.G/2015/PA.Slp Tanggal 8 Juli 2015 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 1
21 — 1
Bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK KANDUNG binti TERGUGATadalah masih di bawah umur dan butuh perhatian orangtuanya maka untuk hakpengasuhan, pengawasan dan pemeliharaan anak tersebut Penggugat mohon agardiberikah kepada Penggugat karena Penggugat sebagai seorang pegawai negeri sipilyang mempunyai penghasilan tetap sanggup menjaga, memeliharan dan memberinafkah seperti sandang, pangan, pendidikan terhadap anak tersebut;10.
Register : 12-03-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Mdn Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat dan Terguggat
24 — 5
24 — 5
2006tentang Administrasi Kependudukan maka kewajiban pelaporan adanyaperceraian tersebut disampaikan oleh para pihak paling lama 60 hari sejakputusan perceraian dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap ditempatterjadinya perceraian, akan tetapi ketentuan tersebut di atas dengan berlakunyaUU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 joSurat Edaran Mentri Dalam Negeri RI Nomor 470/327/SJ tertanggal 17 Januari2014 pada angla 2 huruf f menyatakan bahwa Penerbitan Akta Pencatatan Sipilyang