Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-02-2014 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN KUTACANE Nomor 25 / Pid.B / 2014/ PN-KC Tanggal 20 Februari 2014 — - LINDUNG ARITONANG Als Lindung ;
106 — 12
106 — 12
terdakwa tidak keberatan ;2.Saksi MAHDALENA Br SEBAYANG Als LENA Binti SAMAD SEBAYANG ;Bahwa saksi pada tahun 2010 yang lalu yang saksi tidak ingat lagi hari tanggal danbulannya yang mana pada saat itu saksi Lasmaria Br Harianja datang kerumah keluargasaksi dan mengatakan kepada saksi Rehulina Alias Lina dan saat itu saksi juga mendengarsaksi Lasmaria Br Harianja meyakinkan saksi dan keluarga saksi bahwa saksi Lasmaria BrHarianja bisa mengurus orang yang masih Honor untuk masuk menjadi pegawai negeri sipilyang
Register : 26-10-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan PA RAHA Nomor 0323/Pdt.G/2016/PA.Rh Tanggal 1 Februari 2017 — Perdata
- Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi Vs Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi
43 — 15
43 — 15
Menetapkan biaya perkara menurut hukum:Subsider:Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex Aquo et bono) ;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon di dampingiKuasa hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan;Bahwa Majelis mengingatkan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, wajib memperoleh surat izin dari pejabatyang berwenang dan Pemohon telah memperoleh izin perceraian dari BupatiKabupaten Buton Utara dengan Nomor 243 tahun 2016
Putus : 03-07-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 34/PID/2019/PT DPS Tanggal 3 Juli 2019 — AYU APRILYANI ROSALINA BANIK
139 — 80
139 — 80
(Bukti T 5);Bahwa bukti T2 sampai dengan Bukti T 5 merupakan alat bukti outentikyang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum,oleh karenanya sudah seharusnya surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umumbatal demi hukum karena Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalammembuat Surat dakwaan sebagaimana diatur dan dtentuan dalam PasalHal 45 dari 52 hal. Putusan No.34/P!
Register : 03-08-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PA KETAPANG Nomor 0372/Pdt.G/2015/PA.Ktp Tanggal 19 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 7
25 — 7
Bahwa, Tergugat Rekonpensi keberatan atas tuntutan nafkahiddah yang jumlahnya sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima jutarupiah) dan bersedia memberikan nafkah iddah tersebut sesuai dengankemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi, PenggugatRekonpensi telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknyasebagai berikut:eSBahwa, Tergugat Rekonpensi adalah ayah
Register : 01-04-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 49 - K / PM-I-03 / AD / IV / 2014 Tanggal 13 Oktober 2014 — Praka Hengki
72 — 27
72 — 27
Bahwa benar Terdakwa telah3 (tiga) kali melakukanpenyalah guna Narkotika jenisabu yang pertama jyaitupada saat Terdakwa masihberdinas di Yonif131/Brsbersama Serda Opik (saat iniTerdakwa tidak mengetahuiSerda Opik berdinas dimana)kemudian yang keduakalinya pada bulan Maret2012 dilakukan di TerminalAur = Kuning BukittinggiSumbar, Sabu tersebutTerdakwa beli dari orang sipilyang Terdakwa kenal dariSerda Opik bernama Sdr.
Register : 05-12-2017 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 2139/Pdt.G/2017/PA.Lpk Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
83 — 67
83 — 67
Yunus Siregar bin Agus Salim Siregar sangat berat hati dan tidak inginTergugat atau Penggugat dr meninggalkan status Pegawai Negeri Sipilyang dimiliki dan diemban oleh Tergugat atau Penggugat dr dengan susahpayah diraih oleh Tergugat atau Penggugat dr. Dan sebenarnya statustersebut juga merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan untuk masadepan dari Tergugat atau Penggugat dr dengan almarhum Ir. M.
YunusHalaman 52 dari 84 halaman Putusan Nomor 2139/Pdt.G/2017/PA.Lpk.Siregar, namun saksi tidak tahu kapan waktu penjualannya, danjuga tidak tahu penggunaannya;Bahwa demikian pula Tergugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai Dosen di Sulawesi, namun demi kepentingankeluarga, Tergugat bersedia berhenti dari Pegawai Negeri Sipil;Bahwa ketika M.
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 68/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
WASIATURRAHMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
56 — 48
WASIATURRAHMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
56 — 48
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/005/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/067/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muliati.3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/005/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/067/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muliati.4.
Register : 23-02-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 45/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 15 Juni 2015 — TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN
78 — 11
78 — 11
HARRI SUTJAHJO, ME adalah juga seorang Pegawai Negeri Sipilyang sejak tahun 2010 sampai dengan (September) 2014 menjabat selaku KepalaBappeda Kota Bogor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota BogorNomor : 821.2.45146 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010.Bahwa saksi Dadan Kusnandar, ST Alias Yorikemudian menanyakan kepadaterdakwa TOTO SUPRIYADI Bin AJID KASAN mengapa IPPT belum bisa diambildan oleh terdakwa TOTO SUPRIYADI Bin AJID KASAN disampaikan agardibereskan dulu urusannya dengan menyiapkan
HARRI SUTJAHJO, ME adalah juga seorang Pegawai Negeri Sipilyang sejak tahun 2010 sampai dengan (September) 2014 menjabat selaku KepalaBappeda Kota Bogor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota BogorNomor : 821.2.45146 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010.
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 29/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Ir. SUHAEDI, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
125 — 83
Ir. SUHAEDI, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
125 — 83
tanggal 1Maret 2018, perihal Koordinasi Bersama Terkait PengawasanDan Pengendalian Kepegawaian;Adanya surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.555/99 tanggal 17 April 2018 perihal KoordinasiBersamaTerkait + Pengawasan dan PengendalianKepegawaian;Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dalam hal iniPegawai Negeri Sipil tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum pidanatanpa perlu memperhatikan batasan hukuman penjara baik itu batasan hukumanminimal atau batasan hukuman maksimal dan persyaratan tersebut bukandigunakan untuk diterbitkan surat keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat karena hukuman disiplin;Menimbang, bahwa untuk mengakomordir terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
persoalan hukumnya adalah apakah Pejabat Yang Berwenang dalam halini Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke telah mengajukan pengusulanpemberhentian Penggugat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalamhal ini Tergugat;;Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa awal mulanya adanya SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 67/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
MULIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
52 — 35
MULIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
52 — 35
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/005/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/067/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muliati.3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/005/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/067/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muliati.4.
Register : 12-11-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTA KENDARI Nomor 31/Pdt.G/2018/PTA.Kdi Tanggal 19 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat : Hj. Suhartini binti M. Asir Diwakili Oleh : Hj. Suhartini binti M. Asir
Terbanding/Penggugat : Drs. Alamsan, M. Si bin Abd. Hamid Papua
120 — 36
Terbanding/Penggugat : Drs. Alamsan, M. Si bin Abd. Hamid Papua
120 — 36
halmana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 denganmasa kerja golongan (MKG) maksimal (32 tahun), dan gaji bersin yang diterimaadalah Rp 4.719.500,00, sehingga terdapat selisih/pengurangan potongansebesar Rp 243.900 (4,91%);Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan perhitungan pengurangan/potongan tersebut di atas, untuk menentukan kepangkatan Pemohon dalamkurun waktu antara tahun 2004 sampai 2018, berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 99 Tahun tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 09-08-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN KALABAHI Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Klb Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 27
126 — 27
hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan lagidengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;Menimbang, dalam Jawabannya Tergugat menyatakan bahwa perceraianyang diajukan oleh Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (3) Point a,yang menyatakan: Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabilabertentangan dengan ajaran / peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-03-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 20-07-2021
Putusan PA BLITAR Nomor 0910/Pdt.G/2021/PA.BL Tanggal 19 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 14
46 — 14
Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2021/PA.BLmempunyai nilai pembuktian, sehingga tuduhan tersebut tidak terbukti.Sehingga berdasarkan faktafakta di persidangan tidak ditemukan unsurunsuryang mengarah kepada perbuatan nusyuz, sehingga menurut Pasal 152 KHIPeggugat mempunyai hak iddah dari Tergugat sebagai Suaminya;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif, maka dirinya mempunyai penghasilan yang tetapsebagaimana bukti TR.1.
Register : 02-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 65/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
MERI ALTU SYAFERI
Tergugat:
BUPATI KAUR
86 — 61
MERI ALTU SYAFERI
Tergugat:
BUPATI KAUR
86 — 61
Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan, tanggal 13 September2018. ; f.
Register : 27-08-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 18/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
106 — 62
106 — 62
persyaratan tersebut bukandigunakan untuk diterbitkan surat keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat karena hukuman disiplin;Menimbang, bahwa mekanisme pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil diatur dengan menggunakan ketentuan Peraturanperundangundangan yang berlaku karena Peraturan yang lama tidak dapatditerapkan kembali prosedurnya yang telah terlampaui;Halaman 89dari109halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.Menimbang, bahwa untuk mengakomordir terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
;Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa awal mulanya adanya SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan (vide surat T1) dan Surat BadanKepegawaian
Register : 20-04-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0317/Pdt.G/2016/PA.Wsp Tanggal 5 September 2016 — Pemohon Termohon
17 — 9
17 — 9
(ExAeque Et Bono)Menimbang, terlebih dahulu karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah denganPerturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
Register : 25-05-2009 — Putus : 06-08-2009 — Upload : 25-04-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 56/G/2009/PTUN.SBY Tanggal 6 Agustus 2009 — Dr. TOTOK SUHARTOJO, SpB melawan BUPATI BANGKALAN
717 — 717
717 — 717
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketakepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipildiselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaianadalah khusus terhadap Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diatuhi hukuman disiplinpemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara a contrario bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 31-08-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2008 Tanggal 31 Agustus 2009 — Dra. TINA ARTINI, MA., ; MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
M.PAN/8/2002; dan(iii) Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tidak pernah memilih untukberalih ke dalam jabatan fungsinal sebagaimana ditentukan pada Bagian IX,Angka 9.4. butir 9.4.2, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan FungsionalPengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.Padahal salah satu syarat untuk diberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil darijabatan struktural adalah keharusan adanya alasan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 06-02-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/TUN/2017 Tanggal 6 Februari 2017 — IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, S.H., M.H. vs JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
66 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
pejabat yang berwenangmenghukum dalam penjatuhan hukuman disiplin tetap mengacu padaketentuan Displin Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010.Bahwa sebelum menjatuhnkan hukuman disiplin dalam keputusanTergugat/Termohon Kasasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;Tergugat/Termohon Kasasi seharusnya menyatakan kualifikasi perobuatanpelanggaran disiplin olen Penggugat sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 12-06-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 23/G/2014/PTUN.ABN Tanggal 25 Agustus 2014 — KAPRESSY CHARLES, SH, MSi Sebagai Penggugat
Melawan
GUBERNUR MALUKU Sebagai Tergugat
92 — 29
92 — 29
.; 2) Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian instansi Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan bekerja menyetujui, maka Pejabat PembinaKepegawaian tersebut membuat surat pernyataanpersetujuan;Surat pernyataan persetujuan tersebut dibuat rangkap 2 (dua) dandisampaikana) Pejabat Pembinaan Kepegawaian Instansi yang membutuhkan ; dan ;b) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 3)4)a)b)1)2)5)a)b)Cc)6)7)Berdasarkan penyataan persetujuan tersebut, maka Pejabat PembinaKepegawaian yang membutuhkan, menyampaikan