Bahwa........3 Bahwa diantara 3 (tiga) unit mobil yang diamankan tersebut ternyata (satu) unit mobilKijang Innova Nopol BP 1000 TK dan 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul Nopol BP 1417BA tersebut adalah milik oknum anggota TNI AD yaitu Kopka Mulyadi dan KopdaSardana Dongoran, sedangkan (satu) unit mobil Kijang jenis Phanter Nopol BP 1315TA adalah milik Sdr.

Nur Basar.4 Bahwa 2 (dua) unit mobil milik oknum anggota TNI tersebut mengangkut bahan bakarminyak jenis solar dengan menggunakan jerigen berjumlah 31 (tiga puluh satu) buah danmasingmasing jerigen berisi 30 liter bahan bakan minyak jenis solar.5 Bahwa mobil Kijang jenis Phanter Nopol BP 1315 TA milik Sdr.

Nur Basar tersebut adalah bahan bakar minyak yang disubsidi olehpemerintah.Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, 2 (dua) orang oknum TNI AD tersebut tidakmelakukan perlawanan.Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya 2 (dua) orang oknum TNI AD danSdr.

Bahwa sertifikat yang digunakan penggugat patut DI DUGA TIDAK SAHdan atau letak sertifikat tersebut bukan dilokasi tersebut, artinya titikkoordinat letak tanah pada sertifikat tersebut berada ditempat lain danbukan pada lokasi objek gugatan.Halaman 11 dari Halaman 52Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN Bglh.Bahwa pengukuran ulang yang dilakukan oleh penggugat dan oknum BPNDI DUGA KUAT TIDAK SAH dan ini salah satu bukti bahwa sertifikatpenggugat No.:05546 Tahun 1992 tersebut DI DUGA ILEGAL atau tidaksah

kepemilikan tanahkarena salah satunya dapat disebut daerah aliran sungai tujuannya untukketersediaan sumber air, artinya pada tahun 1992 objek gugatanpenggugat tidak dapat diterbitkan sertifikat tanah;Bahwa sertifikat yang digunakan penggugat patut DI DUGA TIDAK SAHdan atau letak sertifikat tersebut bukan dilokasi tersebut, artinya titikkoordinat letak tanah pada sertifikat tersebut berada ditempat lain danbukan pada lokasi objek gugatan;Bahwa pengukuran ulang yang dilakukan oleh penggugat dan oknum

Aslim Sihotang dianggap Oknum kekuatanada padanya;Bahwa secara hukum dan akal sehat surat sanggahan Yayasankepada Tergugat tersebut adalah hak yang dibenarkan berdasarkanPasal 26 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahdan peraturan Perundangundangan lainnya dan surat tersebutpunhanya menjelaskan fakta/data juridis dan data pisik yang berisipermohonan supaya menolak permohonan Mukhlis, dimana palsunya. 2???

diatas tanah miliknya, sehinggapada waktiu dilakukan cek fisik dan Pengukuran kelokasi tanah milikTergugat Il Intervensi, tidak ada pihak manapun yang mengajukankeberatan ketika dilakukan pemeriksaan fisik tanah dan pengukuranluas tanah, serta dalam proses penerbitan objek Sengketa Tergugat IIIntervensi tidak pernah memperoleh informasi apapun terkait adanyakeberatan dalam penerbitan Objek Sengketa bahkan Penggugatmuncul secara tibatiba yang tidak ada kaitan apapun itu yang didugadidatangkan oleh oknum

Beberapa hari kKemudian 3 oknum polsekmendatangi rumah Tergugat atas permintaan Saryono, dengan marahmarah, membentak dan menuduh Tergugat memalsukan data namaPanikem menjadi nama Bp. Hardjomulyono, karena Tergugat membantahtuduhan tersebut, salah satu oknum polsek membacakan duplikat nikahBp. Hardjomulyono menikah dengan ibu Ponikem dan Bp Wongso Pawirodengan ibu Panikem.

Dan setelah tahu kebenarannya oknum polsek tersebutmeminta maaf dan mengatakan hanya ingin mengetahui keteranganlangsung dari Tergugat I. Dan beberapa kali pertemuan di Polres Saryonotidak pernah bisa menunjukkan bukti apapun. Selama 2,5 tahun Saryono(Penggugat II) dan Sriyani (Penggugat 1) sering membuat laporan yangtidak ada faktanya dan hanya merekayasa. Yang punya I'tikad tidak baik ituSaryono sendiri. Saryono telah menipu Ibu Hardjomulyono dengan puraPutusan Nomor 0456/Pdt.G/2018/PA.

sampai saat ini terwariskan kepada Para pengadu selaku ahliwarisnya, dengan demikian menurut hukum SHM Nomor 277 tanggal 17Maret 1971 diterbitkan atas nama Ismail Bin Anmad Lasahido danFaroegdin Bin Ahmad Lasahido yang tidak didasarkan pada suatu alas hakapapun, serta penerbitan SHM Nomor 277 tanggal 17 Maret 1971 tersebuttidak dilakukan pengukuran atas tanah a quo oleh pihak Agraria (BPN);namun secara tanpa hak dan melawan hukum atau atas dasar dugaanadanya rekayasa jahat yang diduga dilakukan oleh oknum

Nomor 1835), yang dilampirkan"Surat Keterangan" objek tanah yang termuat dalam Verponding Nomor 257,yang menurut akte pengadilan tertanggal 21 Maret 1856 Nomor 12 adalah milikTaeba binti Sech Paris, sebagaimana dijelaskan dalam "Surat Keterangan"beserta Pemisahan "urat Ukur" Nomor 40, adalah hasil rekayasa jahat olen ParaTerbanding bekerja sama dengan oknum Badan Pertanahan Nasional KotaManado, bahkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Kota Manado aquo KomisiAdalam rapat dengar pendapat, menemukan fakta

Nomor 1373 K/Pdt/20163.9.4.pengukuran datang ke tanah a quo melaksanakan pengukuran secara sahdan resmi sesuai perintah undangundang, oleh karenanya Surat Ukurtanggal 3 Februari 2012, Nomor 03/2012 dimaksud adalah nyatanyatapatut diduga sebagai hasil kejahatan yang dilakukan oleh Para mafia tanah,Para Penggugat yang bekerja sama dengan oknum tertentu di BadanPertanahan Nasional Kota Manado;Terdapat fakta pula, pada tanggal 24 Oktober 1917 (sebagaimanaterjemahan "Surat Keterangan" dan "Surat Ukur"

dan seingat SaksiHal. 66 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLGada kejadian Oknum Pengurus SIGMA yang menjual gedung yangdibangun SIGMA kepada Bapak Zainal orang IAIN;Bahwa, didalam SK Nomor: 626/SK/I/1987 Tentang PengaturanPeruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp.159 Talang Jawa KM. 3 2 Palembangseluas + 6.170 M? yang sebagian dari tanah tersebut atau seluas 2.000 M?

mereka ijinkan kepada Yayasan SIGMA dengan perjanjian ditahun 1990,Yayasan SIGMA tidak menjualnya akan tetapi ada oknum Pengurus SIGMAyang bernama Fachrurrozi yang menjual kepada Zainal Abidin orang IAINdan Saksi tidak mengetahui apakah jual beli itu dilakukan melalui AktaNotaris sah ataukah dibawah tangan;Bahwa, dalam Perjanjian antara pihak YANITAS dengan SIGMA mengenaiiin diberikan tanah seluas 2.000 M?

Dikemudian hari timbul permasalahanantara Lisa Fandauza dengan suaminya Indra yang sebetulnya hal itubukan permasalahan dengan para pengurus yayasan;Bahwa, menurut pendapat Saksi objek sengketa yang dikuasai oleh Indraitu adalah tanah yang dibelinya dari Zainal Abidin yang sebenarnya jugatidak dengan sah membeli tanah dari oknum Pengurus SIGMA yangbernama Fachrurrozi yang telah menjual sebagian tanah yang diijinkankepada yayasan SIGMA untuk membangun gedung;Bahwa, pada masa sekarang, mereka para

Maksum Ahmad selaku PimpinanSidang Muktamar ke X melaporkan ke Polda NTB, bahwa Muktamar ke X diPraya Lombok Tengah telah gagal dilaksanakan; Put.No.223/PDT/2017/PT.MTR18.19.20.21.Bahwa setelah persidangan ditutup oleh Pimpinan sidang yang diketuai H.Maksum Ahmad, secara tibatiba ada oknum yang mengklaim diri (Hj.

Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Praya Nomor13/Pdt.P/2007/PN.Pra tanggal 23 Januari 2008 yang kemudian dijadikan dasarlegalitas untuk membenarkan perbuatan melawan hukum yang mengklaim dirisebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NW tersebut; Bahwa selain perbuatan mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri PrayaNomor 13/Pdt.P/2007/PN.Pra yang dijadikan dasar legalitas untukmembenarkan perbuatan melawan hukum yang mengklaim diri sebagai KetuaUmum Pengurus Besar (PB) NW tersebut, oknum

Siti Raihanun telahmelakukan tindakan lainnya dengan cara berpurapura terjadi sengketa diPengadilan Negeri Mataram dalam perkara Nomor 119/Pdt.G/2014/PN.Mtr dimana oknum Hj. Siti Raihanun memposisikan dirinya sebagai Pihak Tergugatdan Lalu Fauzi Haryadi sebagai Pihak Penggugat, dengan amar putusan yangmengabulkan gugatan rekonvensi dari pihak Tergugat (Hj.

Yahya Harahap,SH. dalam bukunyaSegiSegi Hukum Perjanjian, penerbit Alumni Bandung 1986 halaman186187 menyatakan larangan jual beli terhadap beberapa oknum,kiranya dapat diartikan, bahwa oknumoknum tersebut tidak kuasa/tidakcakap melakukan persetujuan jual beli. Larangan jual beli ini antara lainberlaku terhadap Para Hakim.

Nomor 41/ PDT/2017/PT DPSHakim, Jaksa,Panitera, Advokat,Pengacara,Juru Sita dan Notaris tidakboleh atas dasar penyerahan menjadi pemilik hak dan tuntutan yangmenjadi pokok perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeriyang dalam wilayahnya mereka melakukan pekerjaan atas ancamankebatalan serta penggantian biaya, kerugian dan bunga, begitu pulaM Yahya Harahap,SH. dalam bukunya SegiSegi Hukum Perjanjian,penerbit Alumni Bandung 1986 halaman 186187 menyatakanlarangan jual beli terhadap beberapa oknum

Yahya Harahap, SH, dalam bukunya segisegi Perjanjian, AlumniBandung 1986 halaman 186187 menyatakan: Larangan jual beliterhadap beberapa oknum dapat diartikan bahwa oknumoknum tersebuttidak kuasa/tidak cakap melakukan persetujuana jual beli.

klarifikasi dilapangan ditemukan permasalahanpermasalahan :adanya uang setoran dari kelompok tidak dicatat dan tidak disetorkan ke rekening UEPdan SPP oleh pengurus UPK.Jumlah tunggakan di laporan UPK tidak sesuai dengan jumlah tunggakan yang beradadi kelompok pada saat dilakukan konfirmasi yang dilakukan oleh UPK, PJOK,FK,BKAD dan KPMD kepada kelompok.Pada saat dilakukan klarifikasi kepada kelompok, kelompok tidak menjelaskan secarajujur tentang berapa besar pinjaman yang telah diterima, dkarenakan ada oknum

dariUPK yang mendatangi kelompokkelompok peminjam untuk mempengaruhi agarkelompok mengakui besar pinjaman yang dicatat oleh oknum UPK tersebut, namunkenyataannya besar pinjaman yang dijelaskan kepada kelompok oleh oknum pengurusUPK tidak sebesar kenyataannya.Setiap kelompok yang melakukan penyetoran kepada pengurus UPK ada yang tidakdiberi tanda bukti penyetoran dari UPK.e Bahwa Hasil Klarifikasi sementara tunggakan UEP (Usaha Ekonomi Produktif)dan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang digunakan /dipakai

Kegiatan UEP dan SPPterdapat permasalahan yaitu :Adanya uang setoran dari kelompok tidak dicatat dan tidak disetorkan ke rekeningUEP dan SPP oleh bendahara UPK.Jumlah tunggakan di laporan UPK tudak sesuai dengan jumlah tunggakan yang beradadi kelompok pada saat dilakukan konfirmasi yang dilakukan oleh UPK, PJOK,FK,BKAD dan KPMD kepada kelompok.Pada saat dilakukan klarifikasi kepada kelompok, kelompok tidak menjelaskan secarajujur tentang berapa besar pinjaman yang telah diterima, dkarenakan ada oknum

dariUPK yang mendatangi kelompokkelompok peminjam untuk mempengaruhi agarkelompok mengakui besar pinjaman yang dicatat oleh oknum UPK tersebut, namunkenyataannya besar pinjaman yang dijelaskan kepada kelompok oleh oknum pengurusUPK tidak sebesar kenyataannya.Setiap kelompok akukan penyetoran kepada bendahara UPK ada yang tidak diberitanda bukti penyetoran dari UPKe Bahwa dengan adanya permasalah tersebut tindakan yang dilakukansaksi yaitu. melakukan klarifikasi kepada kelompok untukmengkroscek kebenaran

yang jelas pada leherkorban memar memar dan tidak mengeluarkan darah;bahwa diwajah, kepala dan leher korban memar memar yangsaksi dengar korban akibat dipukuli , oleh karena padawaktu) itu) saksi merasa syok sekali, saksi tidak ingintahu siapa yang membunuh anak saksi tersebut(korban); bahwa setelah saksi merasa tenang, saksi ketempattemannya korban yang bernama Robert (Saksi ke 10) danmenanyakan perihal kejadian tersebut, Robert (Saksi ke10) menceriterakan bahwa anak saksi (korban) dipukuli59oleh Oknum

, siapa nama Oknum tersebut , saksi tidak mautahu dan tidak menanyakan siapa nama Oknum tersebut,saksi sudahpasrah; bahwa yang menjadi penyebab sampai korban dipukuli,saksi tahunya membaca dari Koran Radar Mas Banyumas,korban bersama 2 orang temannya habis main di Ceers CafHotel Dynasti Purwokerto ada yang mabuk kemudian terjadiperkelahian; bahwa yang saksi tahu korban biasanya hanya minum birdan pada waktu kejadian, saksi tidak mendengar korbanmabuk, pada waktu itu korban sedang membantu) = memapahRobert

Bahwa Penggugat memintadipekerjakan kembali dan dibersinkan namanya dari isu dipecat yangdisebarkan oknum perusahaan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap inginmem PHK dengan kompensasi hanya 2 kali upah.Bahwa sampai pada Perundingan Mediasi kedua 2 yang dilaksanakanpada tanggal 21 Februari 2020 yang difasilitasi disnaker kab Sleman,pihak Tergugat tetap tidak mau berunding mencapai mufakat.

BahwaTergugat telah menginformasikan lewat oknum perusahaannya kepadakaryawannya dan publik bahwa Penggugat telah dipecat yang kemudiandiralat menjadi Penggugat diinfokan telah mengundurkan diri karenamangkir kerja setelah Tergugat menerbitkan surat PHK sepihak tertanggal4 Februari 2020.

Tergugat sampaikan dengan tegas, bahwa dalildalil Penggugatpada butir ini secara jelas dan nyata hanyalah sebuah karangan yangmengadaada serta tidak berdasarkan fakta hukum yang tujuan untukmenarik simpati dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.Bahwa lebih lanjut, dalil Penggugat pada butir 10 (sepuluh) halaman 4Gugatan ini, yang pada intinya menyatakan : bahwa pada tanggal 20Januari 2020 telah beredar isu di Kantor dan area publik bahwa Penggugattelah dipecat oleh Tergugat yang disinyalir oknum

keuntungan apapun dalampelaksanaan tugas penyaluran dana pemulangan pengungsi tersebut;Seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atassebenarnya telah cukup membuktikan bahwa Terdakwa tidakmempunyai niat untuk menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atausuatu. korporasi karena Terdakwa hanya melaksanakan tugasberdasarkan perintah dan arahan teknis dari Kepala Dinas SosialKabupaten Maluku Tenggara;Bahwa adanya penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluhlima juta rupiah) kepada oknum

Kepala Dinas Sosial KabupatenMaluku Tenggara dan uang sebesar Rp. 41.250.000, (empat puluhsatu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi JOHANTUTUHATUNEWA adalah untuk diteruskan kepada para pengungsiatas perintah dan arahan dari Kepala Dinas Sosial dan bukan atasinisiatif dari Terdakwa untuk memperkaya oknum Kepala Dinas Sosialdan Sdr.

Karatem akhirnya dibagikan kepada 20 KKmasyarakat pengungsi di hadapan Terdakwa sebagaimana telahdiuraikan di atas;Bahwa fakta ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai niatuntuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan oknum KepalaDinas (Almarhum Idris Baranyanan), Johan Tutuhatunewa dan Z.Karatem;Begitu pula dari sisi akibat yang ditimbulkan, maka ternyata perbuatanTerdakwa sama sekali tidak menguntungkan dirinya sendiri, orang lainatau suatu korporasi tertentu.

Rp. 907.500.000, (sembilan ratus tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) kepada para pengungsi di Dobo KepulauanAru (bukan dana sebesar + Rp. 9.302.750.000, sebagaimana yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum);Bahwa setelah dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa, KepalaDinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara memerintahkan agarTerdakwa menyerahkan kembali dana sebesar Rp. 25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah) kepadanya untuk disalurkan sendiri kepadapara pengungsi yang merupakan kerabat dekat dari oknum

Anto bahwapelaku yang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadapSaksi dan Saksi Zaini Rahman (anak Saksi) adalah oknum TNI AU laluSaksi melihat dari rekaman CCTV di Bintang Kirana Cafe yang polisiambil, selanjutnya Saksi menyakini dan membenarkan bahwa pelakuyang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap Saksi,Saksi Zaini Rahman dan Saksi Agus Riyanto adalah pelaku yang samayaitu oknum TNI AU.4.

Muhammad Romi, Majelishakim seolaholah tutup mata dan ikut terjebak dalam rekayasaPenggugat, seolah olah tanah penggugatlah yang sebagianHalaman 41 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.masuk dalam tanah para Tergugat, padahal sudah jelas danterang benderang kalau tanah para Tergugat telah direkayasaoleh Penggugat bekerja sama dengan oknum juru ukur dari BPNKabupaten Ogan llir ketika melakukan pengukuran, dengansengaja memasukkan objek perkara tanah milik Para Tergugatkedalam tanah milik penggugat

sertifikat hasil pemecahan.10.Bahwa pertimbangan Majelis hakim dalam perkara a quo, yangmenyebutkan Para Tergugat / Pembanding telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum, dengan alasan karena ParaTergugat telah memagari objek tanah perkara dengan pagarbeton dan menguasai tanah pekara, kalau saja Majelis HakimJeli dan tidak memihak kepada Pengugat, yang paling tepatdisebut telah melakukan perbuatan melawan hukum bukan paraTergugat melainkan pihak Penggugat, karena Penggugat telahdengan sengaja bersama dengan oknum

4 dan Akta PJB No. 6 salah satu untuk proses pemulihanSertifikat Pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang danPengurusan di Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung, akantetapi pihak pertama yang melaksanakannya sendiri tanpa adanyabantuan dari Penggugat;Bahwa didalam kerjasama tersebut juga Penggugat sudah beretikattidak baik terhadap Tergugat dimana diantaranya Penggugatmelakukan perekaman pembicaraan Penggugat dengan Tergugat tanpa seijin dari Tergugat , Penggugat memerintahkan oknum

Bahwa Penggugat hanya berpatok kepada pasal 1 Huruf d, e, f dangdan akta PJB No. 4 dan pasal 1 huruf c Akta Jual Beli No 6 akan tetapiada juga pasal yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat yaitu padapasal 1 Huruf 1 C yang terdapat pada Akta PJB No. 4 dan pasal 1 hurufb Akta Jual Beli No. 6;Bahwa selain itu juga Penggugat sudah beretikat tidak baik terhadapTergugat dimana diantaranya Penggugat melakukan perekamanpembicaraan Penggugat dengan Tergugat tanpa seijin dari Tergugat ,Penggugat memerintahkan oknum

DALAM EKSEPSIBahwa sebagaimana telah di akui kebenarannya oleh Penggugat di luarpersidangan pada saat Konfrontir Mediasi antara Penggugat dan Tergugat,semuanya telah diakui oleh Penggugat bahwa Harta yang ia gugat adalah benarharta kepunyaan orang tua Tergugat, Penggugat jauh sebelum perceraian sudahmerencanakan dengan oknum Pokrol yang menjanjikan mampu mengurus tentangHarta Bersama sehingga Penggugat berani mencuri dokumen dari lemari orangtua Tergugat, dan salah satunya mengambil AJB asli untuk

Penggugat sudah berulang kali menawarkan tanahsawah tersebut untuk di jual pada orang lain karena dia pikir itu nama Istrinya,tetapi istrinya tidak berani menjual saat itu Karena dia tahu memang tanah sawahyang dia punya adalah kepunyaan orangtuanya, dan Tergugat hanya diberi namasaja oleh orangtuanya, bukan berarti aset yang Tergugat punya adalah milik suamiIstri, dan itu sudah diketahui pula dan paham oleh Penggugat, Penggugat ahirnyabuntu dan punya Ide jahat di janjikan oleh oknum Pokrolnya untuk

rujukan yang cacathukum atau tidak berdasarkan hukum yang sah, yakni dalam hal inimengatasnamakan pengaduan masyarakat, yakni Paguyuban PedagangPasar Caringin dengan alasan bahwa Toko Mario belum memiliki izinmendirikan bangunan (IMB), padahal izin tersebut sedang dalam proses,akan tetapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kabupaten Bogor tidak mau menanda tangani izin tersebutHalaman 3 dari 48 Putusan Nomor 539/PDT/2021/PT BDGoleh karena ada dugaan diintervensi oleh oknum

yangHalaman 20 dari 48 Putusan Nomor 539/PDT/2021/PT BDG23.24.mengaku mewakili Pemilik Toko Mario yang hadir tanpa menunjukansurat kKuasanya yang sah dan di hadiri oleh Pemerintahan DesaCaringin Kabupaten Bogor, dimana dihasilkan keputusan tidakmembuahkan hasil yang mana menurut orang yang mengakumewakili Pemilik Toko Mario yang hadir tanpa menunjukan suratkuasanya, menunggu hasil keputusan dari Pemilik Toko Mario Group(Penggugat);Bahwa, dalil Penggugat dalam Poin 3, yang mengatakan adanyaadanya Oknum

Budi Santoso (Saksi12) dan disimpulkanbersama keluarga besar, karena dipandang tidak patutdilakukan oleh oknum TNIAD tiada lain Terdakwa, makaSaksi1 melaporkan kepada Polisi Militer di SubdenopomIX/12 Waingapu Sumba Timur pada tanggal 29 Januari2014 agar perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepadaIsteri Saksi1 yaitu.

Budi Santoso (Saksi12) dan disimpulkanbersama keluarga besar, karena dipandang tidak patutdilakukan oleh oknum TNIAD tiada lain Terdakwa, makaSaksi1 melaporkan kepada Polisi Militer di SubdenpomIX/12 Waingapu Sumba Timur pada tanggal 29 Januari2014 agar perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepadaisteri Saksi1 yaitu Saksi2 tersebut diproses sesuai hukumyang berlaku.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal :Pertama : Pasal 289 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.atauKedua : Pasal 281 ke1 KUHP.Tuntutan (

Eksekusi Putusan tersebut tidak dapat dilanjutkan sampai tunas karenaperbuatan 2 ( dua) orang oknum Advokat / Pengacara yang melakukanupaya hukum yang tidak sesuai dengan Hukum dengan memperdaya Ny.Masnin binti Samit alias Amit Kibi/ sekarang Tergugat ;a. Ketika Penggugat mengajukan Permohonan Sita Eksekusi Riel atastanah objek sengketa seluas 2.910 m2 dan eksekusi sejumlah uangdengan pemblokiran dana/uang PT.

No. 08/PDT.G/2005/PN.JKT PST Tertanggal 29 Januari 2013, sekaligus mengakui objekperkara yang dikuasai Tergugat II saat ini memang milik Tergugat Il.5.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Poin B angka 5,Hal. 5 yang menyebutkan, "Eksekusi putusan tersebut tidak dapat dilanjutkansampai tuntas karena perbuatan 2 (dua) orang oknum advokat/pengacara yangmelakukan upaya hukum yang tidak sesuai dengan hukum dengan memperdayaNy Masnin Binti Samit alias Amit Kibi/Sekarang Tergugat I..

Pengadilan Negeri Jeneponto yakni BapakRIZAL TAUPANI, SH.MH. tidak apa apa kemudian~ dikasusperkara perdata ini masih dia yang pegang atau menanganiperkaranya lagi yakni menjadi Ketua Majelis Hakim dalamperkara perdata Nomor : 5/PDT.G/2021/PN.JNP kemudian kamimelihat ada permainan lagi hampir sama permainannyadiperkara tindak pidana Tipirin sebelumnya yakni adanyapermainan yang dilakukan oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Jeneponto dengan adanya perantara PengawaiPengadilan Negeri Jeneponto yakni oknum