Ditemukan 8455 data
Terbanding/Penggugat : NETTY TANDIRERUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : LINDA SAMBO
Turut Terbanding/Tergugat II : LISA SAMBO
Turut Terbanding/Tergugat III : KARCE SAMBO
Turut Terbanding/Tergugat V : MARKUS KARANGAN
122 — 32
foto copy dari foto copy semata namun oleh judex Facti masih tetapmenjadikan dasar untuk memutuskan perkara ini bahwa benar obyek sengketatelah digadaikan dan benar obyek sengketa adalah milik Penggugat pada halseharusnya bukti P.1 dan P.2 tersebut sudah seharusnya dikesampingkankarena tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah apa lagi tanpa didukung olehalat bukti Terbanding/Penggugat lainnya;Bahwa hal mana sesuai dengan kaedah hukum yang dimaksudkan olehYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701
66 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
,tanggal 14 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan dokumenfoto copy dapat diterima sebagai alat bukti apabila dokumen fotocopy itu disertai dengan dokumen aslinya;Bahwa tanpa mengurangi dailildalil Pemohon Kasasi/dahuluPembanding di atas, pertimbanganpertimbangan Judex Facti bahkantelah pula mengabaikan ketentuanketentuan hukum serta yurisprudensidi bidang hukum acara perdata yaitu Pasal 1888 KUHPerdata danYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974., tanggal 1April 1974.
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701K/Sip/1974 tanggal 1 April 1974 sebagai berikut:Pasal 1888 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya.Apabila akta yang asli itu ada, maka salinansalinan serta ikhtisarikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinansalinan sertaikhtisarikhtisar itu Sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasadapat diperintahkan mempertunjukkannya;Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 701
Pembanding/Tergugat III : PATRICIA MARIANI LUKMANSJAH
Terbanding/Penggugat : JENIK PATRIA PENI PRIHANTI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
Terbanding/Turut Tergugat II : LILIK INAWATI
Terbanding/Turut Tergugat III : BAMBANG BISMOKO
Terbanding/Turut Tergugat IV : HAQI HASDIYANTO
Terbanding/Turut Tergugat V : RICHIE PURNAMA WAHYU APRIYANTO
Terbanding/Turut Tergugat VI : AGUS PRIHANDOKO
Turut Terbanding/Tergugat I : DENY PRIYO ARIBOWO
58 — 40
Klojen Kota Malang, dalam hal inidiwakill Kuasanya HENY SUSILOWATI, SE, MHum, LINAPRAMAWATI, SH, TRIADY KARYANTO, SE, semuanya adalahPegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malangberdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Khusus tanggal 02November 2020 yang telah didaftarakan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kepanjen pada tanggal 25 November 2020 di bawah RegisterNomor 701/PH/XI/2020, selanjutnya disebut sebagai TurutTerbanding II semula Turut Tergugat I;LILIK INAWATI, lahir di Sampang
10 — 1
Pdt.G/2017/PA.Ngj Halaman 1 dari 25Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk padatanggal 15 Mei 2017 di bawah Register Perkara Nomor 0946/Pdt.G/2017/PA.Ngj,telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 28 Mei 1995 Pemohon dengan Termohon telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dalam Kutipan AktaNikah Nomor 701
116 — 104
PERDANA SetiaAbadi Jaya sebesar Rp.5.221.913. ( lima juta dua ratus dua puluh satu ribusembilan ratus tiga belas rupiah ), diberi tanda P 5b;Foto copy Surat Dinas tenaga Kerja Kota Bekasi Nomor 701/2918Disnaker.5 tanggal 12 Agustus 2016 Perihal Informasi Hasil Pengawasan,diberi tanda P 6;10.Foto copy Daftar hadir perundingan Perjanjian Kerja Bersama PT.PerdanaSetia Abadi Jaya periode 1 tahun 20152017 dan ketentuan Skorsin yangdisepakati tanggal 10 Oktober 2014 , diberi tanda P 7;1411.Foto copy Daftar
143 — 30
Jendral SudirmanNo.701 Rt.12 Rw. 04 kelurahan SeiPangeran Kecamatan Ilir Timur IIPalembang;Agama : Katholik;Pekerjaan : Swasta;Terdakwa tidak dilakukan penahanan;Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumyaitu. : 1.MIL BENNY, SH.MH 2. TUBAGUS SULAIMAN, SHkeduanya Advocad / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum( Low Offiece ) :Mil Benny ,SH.MH Associates; Beralamatdi Jin.
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbangan judex facti tersebut di atas jelas salah menerapkan/melanggar hukum karena bertentangan dengan Pasal 1888 ayat 1KUHPerdata dan Yurisprudensi MARI;Pasal 1888 ayat 1 KUHPerdata menyebutkan: Kekuatan pembuktian suatubukti tulisan adalah pada akta aslinya;Yurisprudensi MARI No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987menyatakan: "Surat bukti yang hanya berupa fotocopy dan tidak pernah adasurat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.678 K/Pdt/2011No.701 K/Sip/1974, yang dibuat didalam Buku Hukum AcaraPerdata Indonesia, Prof. DR.
40 — 48
Salamah, dariKelurahan Batu Nungggal Kota Bandung, No. 40/ KM/ VI/ 08;P40 : Surat Kematian atas nama: Robian dan Fadma, dariKelurahan Kujang sari Kota Bandung, No. 566/ KM/ V/ 2916;P41 : Surat Kematian atas nama: Damur dan Nayum, dariKelurahan Kujang Sari Kota Bandung, No. 70/ KM/ V/ 2016;P42 : Surat Kematian atas nama: Nyimas Engko dan Pradja,dari Kelurahan Kujang Sari Kota Bandung, No. 560/ KM/ V/2016;P43 : Surat Kematian atas nama: Ukek dan Apandi, dariKelurahan Kujang Sari Kota Bandung, No. 701
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
, berdasarkan Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI yakni: Putusan MA tanggal 03021960 No. 34 K/Sip/1960 menyatakan:"Bahwa "Surat Petuk" Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwasawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk PajakBumi tersebut"; Putusan MA tanggal 25061973 No. 84 K/Sip/1973 menyatakan:"Bahwa Catatan dari Buku Desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hakmilik jika tidak disertai dengan buktibukti lain"; Putusan MA tanggal 14041976 No. 701
32 — 17
Ketentuan hukum ini bahkan telah dijadikan Jurisprudensi TetapMahkamah Agung RI sebagaimana ternyata pada Putusan MahkamahAgung RI No. 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999 dengan kaedahhukumnya : Jual Beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui Pihakistri atau Suami; Harta bersama berupa tanah yang dijual Suami tanpa persetujuan Istriadalah tidak sah dan batal demi hukum; Sertipikat tanah yang dibuat atas dasar Jual Beli yang tidak sah tidakmempunyai kekuatan hukum;Sedangkan fakta hukumnya
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sarti, menguasai tanah seluas 231 m2 sebagian dari tanah seluas 3.350 m2,persil No. 88 dan sebagian dari tanah darat seluas 1.000 m2, persil No. 75sesuai dengan buku Leter C No. 701 atas nama Sarti B. Mardiono ;5. Suroso selaku ahli waris dari Sariman menguasai tanah seluas 238 m2sebagian dari tanah seluas 3.350 m2, persil No. 88 dan sebagian dari tanahdarat seluas 1.020 m2, persil No. 75 sesuai dengan buku Leter C No. 720atas nama Sariman P. Sarni ;6.
109 — 14
Asmawi (Alm);Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat II yang berkaitan dengandalil bantahan dari Para Tergugat TIl4 berupa bukti surat fotocopy dari fotocopyyang tidak dapat diperlinat aslinya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai buktisurat aquo bukanlah sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalamPasal 284 Rbg Jo Yurisprudensi MARI Putusan No. 701/K/Sip/1974 tanggal 1 April1976 dan Putusan MARI No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, karenaberupa fotocopy dari fotocopy
Riswandono Hariyadi, S.H.
Terdakwa:
Thomas Lamere
139 — 46
Ternate Selatan Kota TernateTerdakwa tidak ditahan.PENGADILAN MILITER Ill18 AMBON, tersebut di atas.Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor : BP17/A14/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021 dan Surat pelimpahan berkasperkara dari Oditurat Militer IV19 Ambon Nomor :B/701/X1/2021 tanggal 04 November 2021 atas namaTerdakwa Pratu THOMAS LAMERE NRP 31160682830996.Memperhatikan : 1.
128 — 61
joYuriprudensi Nomor 589 K/Sip/1970 tertanggal 13 Maret 1971 yang padapokoknya menyatakan Surat bukti yang tidak dilekati materai dan tidak diajukandi dalam persidangan, adalah bukan alat bukti yang sah dan pasal 1888 KUHPeryang pada pokoknya mengatur Kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletakpada akta aslinya, selama akta aslinya masih ada, maka akta asli tersebut wajibdiperlihatkan dipersidangan dan fotocopy bukti surat tersebut harus sesuai denganakta asli tersebut* jo Yuriprudensi Nomor 701
joYuriprudensi Nomor 589 K/Sip/1970 tertanggal 13 Maret 1971 yang padapokoknya menyatakan Surat bukti yang tidak dilekati materai dan tidak diajukandi dalam persidangan, adalah bukan alat bukti yang sah dan pasal 1888 KUHPeryang pada pokoknya mengatur Kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletakpada akta aslinya, selama akta aslinya masih ada, maka akta asli tersebut wajibdiperlihatkan dipersidangan dan fotocopy bukti surat tersebut harus sesuai denganakta asli tersebut jo Yuriprudensi Nomor 701
36 — 5
XXXX;Menimbang bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa printout data historispembayaran sekolah tersebut, sedangkan T.5 adalah printout Salinan StatementTabungan Share Bank Muamalat Cabang 701;Menimbang bahwa fakta yang termuat dalam buktibukti surat Tergugattersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat,bahwa Tergugat telah memakai uang SPP ke4 anakanak selama 6 bulan (Mei 09 Nop 09) senilai 4jt. x 6 bulan = 24 juta, uang pendidikan anak ke2 senilai 20 jt.
KASPUDIN
Tergugat:
2.SYARIFUDDIN
3.JERI MARIO RENOL SITORUS
73 — 36
Apabila akta yang asli itu ada, makasalinansalinan serta ikhtisarikhtisar hanyalan dapat dipercaya, sekadarsalinansalinan serta ikhtisarikhtisar itu Sesuai dengan aslinya, yang manasenantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya, selain itusebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985ditegaskan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidakpernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, sertadalam Putusan Makamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974
28 — 6
Penggugat tidakpula dapat membuktikan bahwa fotocopi tersebut disertai keterangan sesuai dengan aslinya ;Menimbang, bahwa menurut Majelis kedua bukti tersebut adalah penting karenaberdasarkan bukti tersebutlah awal timbulnya sengketa aquo, dimana lebih lanjut menurutMajelis berdasarkan Pasal 1888 BW berbunyi bahwa suatu akta mempunyai kekuatanpembuktian sepanjang sesuai dengan akta aslinya / kekuatan pembuktian surat atau alat buktitertulis terletak pada aslinya dan Putusan MA tanggal 14 April 1976 No. 701
58 — 73
HENDRA AYU sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian(SKGR) Camat Payung Sekaki Register No.701/P YK/08/2012tanggal 3 Agustus 2012 dan Register Lurah Labuh Baru BaratNo.592.2/376/08/2012 tanggal 02 Agustus 2012.Halaman 12 dari 28 putusan Nomor 94/PDT/2017/PT.PBRHENDRA AYU telah meningkatkan status kepemilikannyamenjadi Sertipikat Hak Milik No.8393,serta telah mengalihkanlagi kepemilikannya kepada Sdr.ALEX CEN;7.
Pembanding/Penggugat I : DJUANDA ALI
Pembanding/Penggugat II : HARUN DARISE
Terbanding/Tergugat XIII : Rahmawati Husain
Terbanding/Tergugat XXVIII : Hajjah Latifa Badjeber, S.T., M.Sc.
Terbanding/Tergugat XI : Mahdar Husain
Terbanding/Tergugat XXVI : Jootje Nento, S.H.
Terbanding/Tergugat IX : Zeus Ompi Tambengi
Terbanding/Tergugat XXIV : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Gorontalo Cq Walikota Gorontalo Cq Camar Kota Selatan Cq Kepala Kelurahan Limba B Cq Kepala Kelurahan Tenda
Terbanding/Tergugat VII : Toni Tambengi
Terbanding/Tergugat XXII : Fatma Husain
Terbanding/Tergugat V : Niko Tambengi
Terbanding/Tergugat XX : Yanti Sako
Terbanding/Tergugat III : Yudith Tambengi
Terbanding/Tergugat XVIII : Other Husain
Terbanding/Tergugat I : LOLA WIRONOTO TAMBENGI
Terbanding/Tergugat XVI : Romi Husain
Terbanding/Tergugat XIV : Agnes Husain
Terbanding/Tergugat XII : Ir. Iriyanto Husain
Terbanding/T
481 — 130
supaya Sertifikat HakMilik No.261/1984 Desa Tenda atas nama Abdurrahman Tambengi danMahmudHusain penerbitannya adalah tidak sah menurut hukum, Majelis Hakim TingkatBanding mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa untuk lebih memperjelas kewenangan PeradilanUmum (Pengadilan Negeri) dalam menyelesaikan sengketa tanah (SsengketaHalaman 21 dari 28 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 22/Pdt/2016/PT GTObenda tetap) dapat dilinat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 24Maret 1999 No.701