Ditemukan 8450 data
Dr. MANUMPAK SIANTURI,SH.,MH.,MM
Tergugat:
1.Drs. DEDEN WISNU HERNADI
2.Ny.RABASINAH CHARAS
3.BINDU SIRAIT
Turut Tergugat:
NOTARIS NELLY HUTAURUK,SH,
41 — 27
422/AJB/1985 seluasAkta jual beli 14 Desember 1985 No. 594.4/423/AJB/1985 seluas 2.940 M2Akta jual beli tanggal 14 Desember 1985 No.4.170 M2Akta jual beli tanggal 14 Desember 1985 No.4000 M2Akta jual beli tanggal 14 Desember 1985 No.4.200 M2Akta jual beli tanggal 26 Desember 1985 No.5.315 M2Akta jual beli tanggal 26 Desember 1985 No.6.000 M2Akta jual beli tanggal 26 Desember 1985 No.5.281 M2594.4/697/AJB/1985 seluas594.4/698/AJB/1985 seluas594.4/699/AJB/1985 seluas594.4/700/AJB/1985 seluas594.4/701
Bukti P13b Akta Jual Beli 5561906, Nomor. 594.4/701/AJB/1985,mengenai Jual Beli Tanah Hak Milik Adat Nomor C. 541 ,26121985;71. Bukti P13c Surat Pernyataan Deden Wisnu Hernadi selaku pemohonpengukuran dan pemilik tanah seluas + 89.708 M2;72. Bukti P13d Surat pernyataan Deden Wisnu Hernadi untuk PendaftaranHak Atas Tanah Sertifikat Hak Milik, asal Girlk C.541 luas6000M2;73. Bukti P13e Permohonan Pendaftaran Hak dari Deden Wisnu Hernadikepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok74.
153 — 87
Eka Mariah (Tergugat Rekonvensi VII) yaitu berupa Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM Sertipikat Hak Milik No.2514, tanggal penerbitan 5 November 2007, surat ukur nomor: 701/Padamulya/2007, luas 57 M2 yang terdaftar atas nama Toton Yusuf Firdaus Fathoni, objek tersebut dibeli pada tanggal 30 November 1998;
- Menetapkan
nama PEWARIS;Halaman 70 dari 298Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor5.2.6 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunanyang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 319, asal Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 3909, BlokCibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, KabupatenBandung, Luas 425 M2, tercatat atas nama PEWARIS;5.2.7 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunanyang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 481, asal Persil No. 132/D.II, Kohir No. 701
, BlokRancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya,Kabupaten Bandung, Luas 219 M2, tercatat atas namaTERGUGAT VII;5.2.8 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunanyang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No.62, Persil No. 132/D.II, Kohir No. 701, Blok Rancajigang,Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung,Luas 150 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VII;5.2.9 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunanyang digunakan untuk Pabrik denganSertifikat Hak Milik(SHM) No
Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 330 M2,tercatat atas nama PEWARIS;3.2.6 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunanyang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 319, asal Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 3909, BlokCibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, KabupatenBandung, Luas 425 M2, tercatat atas nama PEWARIS;3.2.7 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunanyang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 481, asal Persil No. 132/D.II, Kohir No. 701
Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya,terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, KecamatanMajalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.0O1 RW.10,sebagaimana dibuktikan dengan SHM Sertipikat Hak MilikNo.2514, tanggal penerbitan 5 November 2007, surat ukur nomor:701/Padamulya/2007, luas 57 M* yang terdaftar atas namaTERGUGAT V (Tergugat V), objek tersebut dibeli pada tanggal 30November 1998;15.
Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak diProvinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, DesaPadamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikandengan SHM Sertipikat Hak Milik No.2514, tanggal penerbitan 5November 2007, surat ukur nomor: 701/Padamulya/2007, luas 57 M?yang terdaftar atas nama TERGUGAT V (PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi V), objek tersebut dibeli pada tanggal30 November 1998;10.
48 — 2
, bahwa terhadap bukti P1 tersebut meskipun didalam jawabnnya tergugat Idan tergugat II mengakui keberadaan bukti P1 tersebut namun didalam jawabannya pulahTergugat I dan tergugat II menolak secara mutlak akan sisi dari P1 tersebut dan P1 yang tanpaasli tersebut tidak pula didukung dengan bukrti surat lainnya sehingga Majelis Hakim menilaiterhadap bukti surat P1 yang diajukan dipersidangan tanpa asli tersebut merupakan alat buktiyang tidak sah didalam persidangan (vide Putusan Mahkamah Agung No.701
Penggugat rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam hal iniyaitu Sertifikat No 97 atas nama Awad Alamri meskipun dalam gugatan KonvensiPara Penggugat Konvensi/Para Tergugat rekonvensi telah mengajukan foto copysertifikat No 97 atas nama awad alamri yang diberi tanda P1, namun sebagaimanatelah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi tersebut diatas jika terhadap buktisurat tersebut yang diajukan dipersidangan tanpa asli merupakan alat bukti yangtidak sah didalam persidangan (vide Putusan Mahkamah Agung No.701
101 — 51
Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipanhanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai denganaslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan demikian pulaYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701.K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976dan No. 3609.K/Pdt/1988 menyatakan foto copy surat tidak dapat diteri sebagaialat bukti yang sah dalam persidangan;Nenimbang,bahwa gugatan Penggugat didasarkan adanya bukti P 3,dan demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga berpedoman kepadaYurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 701.K/Sip/1974 tanggal14 April 1976 yang memfatwakan:Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya atas suratsurat buktiyang terdiri dari fotofoto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuaidengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang pentingpenting yangsecara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, JudexFacti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan buktibuktiyang tidak sah;Maka beralasan terhadap
50 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
copy dan diparaf pihak Pengusaha/ TermohonKasasi, namun asli bukti T10 tersebut ada pada pihak pengusaha.Seharusnya Judex Facti mempertimbangkan secara sempurna bahwa buktiT10 tersebut tidak berdiri sendiri namun sudah terakomodir di dalam buktiasli T15 tentang Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial tertanggal 1 Februari 2010;Dengan demikian pertimbangan Judex Facti tersebut telah keliru danbertentangan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 14April 1976 Nomor : 701
65 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
, yang batasbatasnya:Utara berbatasan dengan berbatasan dengan Persil Nomor 701 PI;Selatan berbatasan dengan tanah milik Sudiono;Timur berbatasan dengan Jalan Pedukuhan Karanganyar;Barat berbatasan dengan parit;Adalah sah hak milik Suharyadi alias Hohok alias Agustinus Suharyadi;Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 3406 K/Pdt/20167. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp2.005.000,00 (dua juta imaribu rupiah);8.
33 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
13)(15)(10) TaRTQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 312.00 544.00 Tm/F12 1 TE(67) 2(23) 1(7) 2(17) 2(10) 609(12) 2(4) 2(10) 609(622) 2(65) 1(4) 1(10) 609(62) 2(314) 1(4) 1((((((((((((2275) 14) 157) 214) 110) 609254751363436)))))))60)(10) 609(14) 1(2) 2(314) 1(7) 2(ALS) 2(15) 2(15) 2(7) 2(16) 1(10) TaRTQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 312.00 522.00 Tm/F12 1 TE(40) 24534) 24535) 240) 210) 701574242336010142) 2314) 17) 2L3)12)7) 2((((10)(57)(42)(42)(33)(60)(10)(14)(((((((10) 701
52 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976bukti P.11 tersebut bukan yang sah, dan harus tidak dipercayakebenaran hukumnya serta tidak dapat diterima sebagai alat bukti,namun demikian dalam pertimbangan hukum Hakimmempertimbangkan bukti P.11 tersebut cukup bernilai pembuktiandan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum bahwa objeksengketa merupakan milik Penggugat, dengan demikian Hakim telahkhilaf/keliru dalam mempertimbangkan hasil pembuktian, maka untukitu mohon tersebut dibatalkan ;e.
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1418 K/Pid/2012bahwa judex facti tidak menerapkan hukum sebagai mana mestinya denganmenerima bukti foto copy sebagai alat bukti sah menurut hukum.Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 701 K/Sip/1974,bahwa surat bukti berupa foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinyakepada persidangan tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Semarang tidak memberikanpertimbangan yang cukup terhadap kekeliruan dalam pertimbangan hukumtentang penerapan
145 — 43
belah pihak adalahdalam bentuk foto copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya serta bermeteraicukup kecuali bukti tertanda P.3, P.4, lampiran dari bukti surat tertanda T.24 berupalampiran tertanda T.24.L8, T.24.L11, T.24.L27, T.24.L28.1, T.24.L28.2, T.24.L29 yang tidak dapat diajukan aslinya di depan persidangan;Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut dipertimbangkan bahwa olehkarena bukti tersebut tidak dapat diajukan aslinya, maka sesuai YurisprudensiMahkamah Agung tanggal 14 April 1976 No. 701
21 — 11
Lab :701, an. ALANG Bin MAMPO (Alm), tanggal 7 april 2016yang ditandatangani oleh Rulis Wulandari, Amd. AK selaku pemeriksa, barangbukti yang diterima berupa Urine milik ALANG Bin MAMPO (Alm), Alamat Jl.Kandea Kab. Pinrang Sulawesi Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris disimpulkan bahwa barang bukti urine diatas adalah benar positifmengandung Amphetamine dan Methampetamine terdaftar dalam narkotikaGolongan I No.
48 — 13
Madiun Nomor : 602.1/701/402.104/2010 tanggal 15 Maret 2010.e Nota Dinas Tim Pemeriksaan Pekerjaan Kontruksi tanggal 6 April 2010nomor : 045/439/402.021/2010 perihal Laoran Hasil Pemeriksaan PekerjaanPenyerahan Tahap II Tahun 2009.e Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab. Madiun Nomor :362/2482/402.104/2010 tanggal 20 September 2010 tentang LaporanBencana Alam Banjir. Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab.
Madiun Nomor : 602.1/701/402.104/2010 tanggal 15 Maret 2010.12. Nota Dinas Tim Pemeriksaan Pekerjaan Kontruksi tanggal 6 April 2010nomor : 045/439/402.021/2010 perihal Laoran Hasil Pemeriksaan PekerjaanPenyerahan Tahap II Tahun 2009.13. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab. Madiun Nomor :362/2482/402.104/2010 tanggal 20 September 2010 tentang LaporanBencana Alam Banjir.14. Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab.
1.AFAN BENI ARSENO, SH
2.USMAN. SH
Terdakwa:
AGNES NATASSYA PANAITAN Alias AGNES
71 — 18
SEMARAK CABANG JAILOLO
- 35 (tiga puluh lima) rincian Nota dengan Nomor: 1) 664, 2) 656, 3) 667, 4) 608, 5) 739, 6) 636, 7) 670, 8) 666, 9) 701, 10) 741, 11) 782, 12) 736, 13) 756, 14) 675, 15) 771, 16) 750, 17) 754, 18) 706, 19) 732, 20) 742, 21) 696, 22) 702, 23) 735, 24) 764, 25) 817, 26) 821, 27) 829, 28) 830, 29) 834, 30) 760, 31) 597, 32) 429, 33) 845, 34) 847, 35) 838, 1 (satu) lembar FC Surat Referensi Kerja
- 1 (satu) lembar FC Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan
47 — 7
selanjutnya Majelis akanmenilai alat bukti bertanda P6, P7, P8 dan P9 dengan dihubungkan alat bukti lain yakni keterangansaksi mengenai obyek sengketa dimaksud;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk bukti bertanda P10, P11, P12, P13 berupa foto copysertifikat hak milik, oleh karena di dalam persidangan tidak dapat ditujukkan aslinya, maka secarayuridis foto copy sertifikat hak milik tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701
Tahun 2008, kaidah hukum antara lain Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960nomor 34/K/Sip/1960, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 JoPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Maret 2001 Nomor 2191 K/Pdt/2000,Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Oktober 1994 Nomor 3199 K/Pdt/1992,Putusan MARI No.938.K/Sip/1972 tanggal 30 September 1972 serta ketentuanketentuan lain yangberkaitan dengan ini :MENGADILI:DALAM KONPENSI :e Menolak gugatan
1.LOH WINO RANDY CHANDRA
2.SAMMY THOMAS THO
Termohon:
KAPOLRI CQ. UNIT II SUBDIT III TAHBANG DIT. RESKRIMUM POLDA SULSEL
156 — 106
Bahwa kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik / 700 / VI / RES.1.9 /2019 / Ditreskrimum, Tanggal 17 Juni2019 sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 701 / VI / RES.1.9 /2019 / Ditreskrimum, Tanggal 17 Juni 2019 serta di terbitkan pula SuratPerintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik / 700.a / XI / RES.1.9 /2019 / Ditreskrimum, Tanggal 13 November 2019;5.
Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 701 / VI / RES.1.9 / 2019 /Ditreskrimum, Tanggal 17 Juni 2019, di beri tanda (T7) bukti tersebut sesuaidengan aslinya;8. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik / 700.a / XI /RES.1.9 /2020 / Ditreskrimum, Tanggal 13 November 2020, di beri tanda (T8)bukti tersebut Sesuai dengan aslinya;9.
97 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan yang termuat dalam Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdatatelah secara konsisten diikuti oleh Mahkamah Agung RI, yang termuatdalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 701/K/SIP/1974 tanggal 1 April1976 yang pada intinya adalah Karena mendasarkan putusannya meluluatas surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sahdinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat diantaranya yangpenting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belahpihak, Judex Facti sebenarnya telah memutus
Ketentuan yang termuat dalam Pasal 1888ayat (1) KUHPerdata telah secara konsisten diikuti olehMahkamah Agung RI, yang termuat dalam Putusan MahkamahAgung RI No. 701/K/SIP/1974 tanggal 1 April 1976 yang padaintinya adalah Karena mendasarkan putusannya melulu atassurat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sahdinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat diantaranya yang penting yang secara substansial masihdipertengkarkan oleh kedua belah pihak, Judex Factisebenarnya telah memutus
Andik SUsanto
Terdakwa:
HERU SUSANTO
122 — 35
Umintrah,SPD tanggal 30 juni 2016 warmeking nomor 701/W/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 oleh Notaris Teguh Waskito
- 1 (satu) bendel Surat perjanjian ikatan jual beli tanah dengan pembayaran lunas antara Sdr. Heru Susanto selaku pihak pertama / penjual dan Sdr. Wiji Astutik tanggal 04 Maret 2017 warmeking nomor 1075/W/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 oleh Notaris Teguh Waskito
- 1 (satu) bendel Surat perjanjian ikatan jual beli tanah dengan pembayaran lunas antara Sdr.
Umintrah,SPD tanggal 30 juni 2016 warmekingnomor 701/W/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 oleh Notaris TeguhWaskito 1 (satu) bendel Surat perjanjian ikatan jual beli tanah denganpembayaran lunas antara Sdr. Heru Susanto selaku pihak pertama /penjual dan Sdr. Wiji Astutik tanggal 04 Maret 2017 warmeking nomor1075/W/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 oleh Notaris Teguh Waskito 1 (Satu) bendel Surat perjanjian ikatan jual beli tanah denganpembayaran lunas antara Sdr.
218 — 483 — Berkekuatan Hukum Tetap
:a) Persetujuan dari Direktorat Jenderal Transportasi Laut untuk kapalberbendera asing untuk melakukan operasi di perairan Indonesia (yaituPersetujuan Kelonggaran Syarat Bendera (Dispensasi) penggunaan KapalAsing Angkutan Laut Dalam Negeri);b) Klasifikasi Lapangan Usaha ("KLU") (sesuai yang telah diterbitkan olehkantor pajak yang terkait) mengindikasikan bahwa perusahaan asing tersebutdi atas merupakan perusahaan yang memberikan jasa transportasi laut;c) Surat Nomor S701/WPJ.11/KP.1106/2008 ("S 701
S 701 menyebutkan bahwapenghasilan yang diterima oleh Kidecrane merupakan penghasilan pelayaranyang dikenakan PPh Final Pasal 15 sebesar 2,64%; dand) Faktur komersial dari Kidecrane menunjukkan bahwa Pemohon Bandingdiwajibkan untuk melakukan pemotongan PPh Final Pasal 15 sebesar 2,64%;Bahwa berdasarkan hal di atas, Samika, Kidecrane, dan Twinstar berkeyakinanbahwa penghasilan yang diperoleh dari Pemohon Banding merupakanpenghasilan yang dikenakan PPh Final Pasal 15 sebesar 2,64% sesuai denganKMK
75 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tetapi dalam kenyataan sudah tidak terhitung betapa banyak sertifikatdibatalkan oleh Mahkamah Agung lihat saja: Putusan Mahkamah AgungNomor 701 K/Pdt/1977, tanggal 24 Maret 1999" Sertifikat hak atas tanahyang dibuat atas dasar jualbeli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatanHukum. Lain pula halnya dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 23PK/TUN/2001, tanggal 29 Mei 2002.
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Pdt/1997, tanggal24 Maret 1999 menyatakan "'sertifikat hak atas tanah yang dibuat atasdasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kKekuatan hukum;2.