Ditemukan 8992 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rasional regina
Penelusuran terkait : Prm devisi regional riau perum bulog Prm. devisi regional riau perum bulog; Upah; sengketa upah minimum; upah minimum regional; umr; Anthoni luthfi vs kepala kantor regional xii badan kepegawaian negara;; Direktur jenderal pajak vs pt. telkom divisi regional ii jakarta;
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 12-05-2023 — Putus : 05-07-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 18/PID.TPK/2023/PT BDG
Tanggal 5 Juli 2023 — Pembanding/Penuntut Umum I : MOHAMAD HARI MAHAR P. SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : UCU HENDRAYANI, S.Ag.
140 — 36
  • Keputusan Manajer Umum Nomor: 01/Kpts/ MU-PLUS/I/2010 Tentang Pengangkatan Manajemen dan Staf Bumdes Pelita Usaha tanggal 11 Maret 2010;
129. 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
130. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar Nomor: 147.231/Kpts.13-Ds/ 2014 tanggal 27 Februari 2014;
131. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Kantor Regional
III Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000028/KEP/DV/23279/18 Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara tanggal 06 Juni 2018;
132.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 23-04-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 37/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 6 Nopember 2013 — PT. BELUNKUT diwakili oleh IGNATIUS TRINURA INDARTO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
167 — 110
  • Bahwa ternyata Kelompok TaniPatama dengan LBH RI Regional Asahan, Labuhanbatu hadir, sedangkan pihakPT.Belungkut tidak hadir.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3157 — 1641
  • Tentang : Cipta Kerja
  • ruangtunggu, sarana untuk orang cacat, wanitamenyusui, anakanak, dan lanjut usia;melaksanakan sistem rujukan;menolak keinginan pasien yang bertentangandengan standar profesi dan etika serta ketentuanperaturan perundangundangan;memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujurmengenai hak dan kewajiban pasien;menghormati dan melindungi hak pasien;melaksanakan etika Rumah Sakit;memiliki sistem pencegahan kecelakaan danpenanggulangan bencana;melaksanakan program pemerintah di bidangkesehatan, baik secara regional
    hiburan danrekreasi lainnya yang bertujuan untukpariwisata.Hurufh...SK No 052515A PRESIDENREPUBLIK INDONESIA244 Huruf hYang dimaksud dengan usaha penyelenggaraanpertemuan, perjalanan insentif, konferensi, danpameran adalah usaha yang memberikan jasabagi suatu) pertemuan sekelompok orang,menyelenggarakan perjalanan bagi karyawandan mitra usaha sebagai imbalan atasprestasinya, serta menyelenggarakan pamerandalam rangka menyebarluaskan informasi danpromosi suatu barang dan jasa yang berskalanasional, regional
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 29-04-2024 — Putus : 11-09-2024 — Upload : 23-09-2024
Putusan PN JAMBI Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb
Tanggal 11 September 2024 — Penuntut Umum:
Samuel Joshida
Terdakwa:
WILLIAM MAHASASTRA Bin SUBRATA AGHANI
32 — 31
  • Muhammad Ridwan;
  • 1 (satu) lembar fotokopi Surat Mutasi Pekerja Regional Office Palembang Nomor : R.740.e-RO-PLG/RHC/PP/07/2023 tanggal 07 Juli 2023 a.n. Azdy Fransedo;
  • 1 (satu) rangkap Rekening Koran a.n. Yudi Prihandoyo;
  • 1 (satu) rangkap Rekening Koran a.n. Sarifudin;
  • 1 (satu) rangkap Rekening Koran a.n. Suhib;
  • 1 (satu) rangkap Rekening Koran a.n. Anang Supriatna;
  • 1 (satu) rangkap Rekening Koran a.n.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-08-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — PROF. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H., M.H
434 — 332 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI.Tahun 2000) terkait dengan Permohonan Praperadilan;Aktif sebagai Pembicara Regional ALA;Anggota Delegasi Republik Indonesia di WINA PBB tahun2003 dalam pembahasan UNCAC (United Nation ConventionAgainst Corruption);4. Saya tidak pernah mengambil uang Negara;Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, maka sayamohon agar demi keadilan jangan dilakukan diskriminasi terhadap dirisaya.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 9 Februari 2017 — - HAMDAN SUHARTO BINTANG, MM (TERDAKWA)
123 — 30
  • Manager Regional : lbu Agnes Angde." Manager Suku Cadang : Bok. Luqman Hikmattulloh.7 Sales Eksekutif : Samuel Ronald H.Simatupang.Bahwa PT..Berca Niaga Medika didirikan padadtanggal 24 Juli 1999 dengan dasar pendiriannya berupa akte Nomor : 97dari Kantor Notaris Hilda Sari Gunawan, SH.Bahwa PTI. Berca Niaga Medika memberikanpenawaran harga untuk 3 Unit Column yaitu : 1. DB 1701, 2.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-12-2015 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 9 Mei 2016 — 1.Drg. AGUNG MARTYARTO, M.Kes Bin MUHDI JUNEIDI (Alm) ( Terdakwa )
141 — 42
  • pencairan ke KPPN;Halaman 107 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2015/PN Tpg Setelah diverifikasi oleh KPPN maka SP2D dapat diterbitkan ke nomorrekening rekanan penyedia barang tersebut;Bahwa sesuai dengan RKAKL Rincian Belanja Satuan Kerja, adapun kegiatanyang ada di dalam RKAKL tersebut adalah : Administrasi Kegiatan Rp 21.090.000,00Honor Operasional SatuanKerjaBelanja Bahan Pemenuhan Peralatan Rp 8.245.610.000,00Kesehatan Penunjang SebagaiRumah Sakit Rujukan Regionaldan Rumah Sakit RujukanJejaring Regional
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 13-01-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 41/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 13 Januari 2017 — TAHIRMAN Bin WAHIR
103 — 39
  • Dan selaku Faskab Keuangan setiap bulannya adamembuat Laporan Bulanan yang ditujukan Regional ManajemenConsultant (RMC) dan ditembuskan ke BPMD Kab. Bengkulu Selatan. Bahwapada saat TPK mengajukan pencairan dana ke UPK, dokumenyang harus dilengkapi pada setiap pencairan dana tersebut yaitu :Halaman 156 dari360 HalamanPutusan. Nomor: 41/Pid.Sus. TPK/2016/PN.BGL Untuk pencairan dana pertama, dokumen yang harus dilengkapi olehTPK adalah hanya berupa Rencana Penggunaan Dana (RPD).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-10-2014 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 28 Oktober 2014 — RUDI WIBISONO, S.E., DIPL., INTL.,BANKING
113 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rudi Wibisono pada saat masih berlakunyaketentuan PPK Tahun 1999, berstatus sebagai Regional Manager BankMandiri Kantor Wilayah 7 Semarang.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-05-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - EFFENDY HUTAGALUNG
135 — 25
  • Bagian Pemasaran dan Operasi yang dipimpinAndi Ridwan.Tugas Pokok dan fungsi saksi sebagai Koordinator ITdan Pengolahan Data pada Proyek Pendataan danPemetaan Pendidikan untuk Kegiatan PenguatanKelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian danPengembangan Pendidikan Tahun 2010 adalah sebagaiberikut :Bersama coordinator Regional, Tenaga Ahli dan Narasumber memberikanpelatihan materi pendataan dan pemetaan satuan pendidikan kepadacoordinator Daerah Provinsi dan coordinator Daerah Kabupaten / Kota diPusat.Melakukan
    SI.Berhubungan dengan pihakpihak luar berkaitan denganberbagai masalah sistem mutu.Bersama koordinator regional, tenaga ahli dannarasumber memberikan pelatinan materi pendataan danpemetaan satuan pendidikan kepada Koordinator DaerahPropinsi dan Koordinator Daerah Kabupaten/kota dipusat.Melakukan koordinasi dengan masingmasingKoordinator Daerah Propinsi.Berhubungan dengan pihakpihak yang berwenang diwilayah pendataan/ survey berkaitan denganpelaksanaan pendataan dan pemetaan satuanpendidikan.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 57/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 Januari 2012 — HAMID SE Bin SEGEIR (TERDAKWA)
119 — 30
  • Bank Mandiri Persero Tbk Kanwil VII Semarang,dimana saksi menjabat sebagai Regional Internal Control (RIC) di KantorWilayah Bank Mandiri Semarang. Bahwa saksi sebagai RIC Officer sesuai SK Kakanwil Bank Mandiri Semarangantara lain :a. Menyakini terlaksananya pengendalian intern yang efektif dan efisien sertapenerapan prinsip Good Corporate Govermance melalui pemeriksaan secaralangsung maupun tidak langsung.b.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2014 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - Ir. ROBERTUS VINCENSIUS NAILIU alias ROBY
89 — 39
  • Bahwa penentuan jumlah harga ditentukan melalui analisa hargasatuan pekerjaan berdasarkan SNI (standar nasional Indonesia),sedangkan yang tidak ditentukan dalam SNI maka penentuanharga dibuat berdasarkan perkiraan atau analisa sendiri;Bahwa dasar saksi membuat analisa harga satuan pekerjaanyang akhirnya bermuara pada penentuan harga satuan masingmasing item pekerjaan yang ada dalam RAB yaitu dalam halpenentuan harga satuan upah kerja penentuannya berdasarkanpenetapan pemerintah tentang Upah Minimum Regional
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 28-10-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI
ABDUL KHOIR
230 — 129
  • CP = 18.665 ton . 1270.550 kg135 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik warna biru berisi: 14 (empat belas) lembar dokumen rapat evaluasi pelaksanaan TA 2015 dan pelelangan dini TA 2016 tertanggal Jakarta 30 November 2015.136 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik warna kuning berisi:136.1 1 (satu) lembar rencana anggaran (baseline) 2016 provinsi Maluku dan Maluku Utara.136.2 3 (tiga) lembar format stok program (F-SP) TA.2016 Konsultasi regional kementrian PU 2015 provinsi Maluku, program
    penyelenggaraan jalan.136.3 17 (tujuh belas) lembar format stok program (F-SP) TA.2016 Konsultasi regional kementrian PU 2015 provinsi Maluku Utara, program penyelenggaraan jalan.137 2 (dua) lembar scan warna surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Wilayah I Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani oleh QURAIS LUTFI, ST, MT kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara Nomor: PW.04.01.02/BL.IX/498678/MU/2015/VIII/35 tertanggal Ternate 18 Agustus 2015 perihal Usulan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 12-11-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 28 Januari 2020 — Penuntut Umum:
TRIMULYONO HENDRADI
Terdakwa:
BUN SI FAT Alias ALUT
136 — 52
  • 1 (satu) bundle berupa lembar checklist pra konsultasi regional DAK Bidang Irigasi TA 2020 Kegiatan Rehabilitasi.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - MIRMA FADJARWATI MALIK
200 — 49
  • Bersama coordinator Regional, Tenaga Ahli dan Narasumbermemberikan pelatihan materi pendataan dan pemetaan satuanpendidikan kepada coordinator Daerah Provinsi dan coordinatorDaerah Kabupaten / Kota di Pusat.2. Melakukan koordinasi dengan masingmasing Suervisor IT,Quality Control, GIS dan foto agar dapat berjalan secara baik danbenar serta tepat waktu.3.
    Sl.Berhubungan dengan pihakpihak luar berkaitan denganberbagai masalah sistem mutu.Bersama koordinator regional, tenaga ahli dan narasumbermemberikan pelatinan materi pendataan dan pemetaansatuan pendidikan kepada Koordinator Daerah Propinsi danKoordinator Daerah Kabupaten/kota di pusat.Melakukan koordinasi dengan masingmasing KoordinatorDaerah Propinsi.Berhubungan dengan pihakpihak yang berwenang diwilayah pendataan/ survey berkaitan dengan pelaksanaanpendataan dan pemetaan satuan pendidikan.Mengatur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 599 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — AFRIYANTI BELINDA, S.H. pgl YANTI
83 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SH untuk Dinas dalamrangka menghadiri sidang undangan sidang regional dewanketahanan pangan tahun 2011 di Surabaya Prop. Jawa Timur tanggal18 Agustus s/d 21 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RahmatRealson. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel SetwanDPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanandinas oleh an. Drs. Mochtar Libuy. MM bertanda tangan serta bercapstempel Badan Ketahanan Pangan Prop.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 17-09-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 6 Desember 2018 — ZALI, S.THi Bin JAMADIN
150 — 38
  • tugaspokok dan fungsi relevan pada Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bengkalis sebagaisekretaris serta unsur Sekretariat Daerah, Bappeda, Unsurunsur Dinas terkait lainnyadan Camatdilokasi kegiatan PPKMPsebagai anggota dimana tugas dan fungsi tim pelaksanaanadalah:1) Melakukan koordinasi pembinaan dan pengendalianpelaksanaan program peningkatan keberdayaan masyarakatperdesaan usaha ekonomi desa/ kelurahan simpan pinjam(UED/KSP) dan sinkronisasi dengan programprogramsektoral, regional
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-05-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 597 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — RAHMAT REALSON, S.H., M.M.
85 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • S.H. untuk Dinasdalam rangka menghadiri sidang undangan sidang regional dewanketahanan pangan tahun 2011 di Surabaya Provinsi Jawa Timurtanggal 18 Agustus s/d 21 Agustus 2011 yang diketahui oleh atasnama RAHMAT REALSON. S.H..M.M bertanda tangan serta bercapStempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui daritempat perjalanan dinas oleh atas nama Drs. MOCHTAR LIBUY.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 20-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 20 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.YOPHI MISDAYANA,SH
2.FEBRIANSYAH Y, SH
Terdakwa:
EMEN HARDIYANTO,SE Bin H. HAROENO
230 — 65
  • 1 (satu) bundel Fotocopy Faktur PT Libra Mas No Faktur : JSV 18085980 PT
  • 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Regional VII BKN Palembang Nomor : 00006/KEP/HU216712016 di Palembang pada tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh BAYU WIDYO HASTORO, S.Sos.
  • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000136/KEP/HV/21671/18 Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani atas nama Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun.
  • 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor : 00003/KEP/HU/21671/2016 yang ditandatangani di Palembang pada tanggal 19 Desember 2016 atas nama Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Bayu Widyo Hastoro, S.Sos.
  • 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 979/KPTS/BKD.III/2016 yang ditandatangani di Palembang pada tanggal 25 April 2016 oleh Sekretaris Daerah H. Mukti Sulaiman, SH., M.Hum.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 23-05-2022 — Putus : 10-08-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 10 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
MOH. HELMI SYARIF
Terdakwa:
TIGOR PRAKASA
296 — 55
  • legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung, tertanggal 24 Agustus 2014, berisi 50 (lima puluh) lembar
    204. 1 (satu) bundel rekapitulasi Pokir DPRD Per Komisi Tahun 2016-2018
    205. 1 (satu) bundel copy petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/2109/212/2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Ir Toni Indrayanto, MT sebagai Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Pengembangan Regional
    Budi Juniarto, MMT sebagai Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Pengembangan Regional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur serta lampirannya
    208. 1 (satu) bundel copy petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/2109/212/2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Ir.