Ditemukan 9589 data
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MOH. FAIZAL HADY
146 — 66
arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yangbertentangan dengan ketentuan Perundangundangan yang berlaku sedangkandalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebihluas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulisjuga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yangmana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilanatau perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan
2936 — 7587
Pada umumnya suatutindakan dapat hilang sifat melawan hukum perbuatan tidak hanyaberdasar undangundang tetapi juga perbuatan itu bertentangandengan kesopanan, kepatutan, kewajaran atau asasasas umumyang tidak tertulis seperti karena tidak dirugikan, pelayanan publikterlayani dan terdakwa tidak menikmati keuntungan, menurut Ahlidengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor25/PUU/XIV/2016 melawan hukum berubah dari melawan hukumformil menjadi melawan hukum materiil.
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
HENDRY MAHFUD, S.E.
63 — 44
dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yangbertentangan dengan ketentuan Perundangundangan yang berlaku sedangkanPengertian Melawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luasdimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulisjuga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yangmana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilanatau perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan
91 — 93
tanggal 29 Desember 1983; ataumelampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan MahkamahAgung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atausebagai tanpa hak atau tidak berhak ataubertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin yang berwajib (PutusanMahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo PutusanMahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376);ataubertentangandengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yang bersifat umummenurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
50 — 12
tanggal 29 Desember 1983; ataumelampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan MahkamahAgung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak ataubertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin yang berwajib (PutusanMahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo PutusanMahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376); atau bertentangandengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yang bersifat umummenurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
221 — 88
, Majelis Hakim Yang Muliapemeriksa perkara sejogyanya dapat menyimpulkan dan menilai akankwalitas dan kesopanan Tergugat dalam menuangkan isi surat..!
70 — 30
tanggal 29 Desember 1983;atau melampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (PutusanMahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atau sebagai tanpa hak atau tidakberhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin yang berwajib(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 joPutusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376); ataubertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
19 — 2
Putusan Nomor 0682/Padt.G/2016/PA.MtpPIAL AN AAG AT AAD Dest RA nA NCOONINAL OINNACIDA AAtnsuami dan imam keluarga.jawaban no 5 tadi hanyalah contoh kecil yangdi ungkapkan di kasus ini.8.Point B kata kata kasar yang di ucapkan termohon sudah melampaulambang batas norma dan kesopanan bahkan termohon tak seganmengatakan itu kepada anak buaah pemohon bahkanironisnyatermohon pernah memarahi dan memamaki ibu pemohon atau orang tuapemohon itu yang membuat pemohon tidak memaafkan kelakuantermohon karena
Point C Jawaban termohon dalam dapat menjadi bahanpertimbangan hakim akan tata bahasa dan kesopanan termohon.Untuk Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 0682/Padt.G/2016/PA.MtpHal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 0682/Padt.G/2016/PA.MtpHal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 0682/Padt.G/2016/PA.MtpHal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 0682/Padt.G/2016/PA.MtpHal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 0682/Padt.G/2016/PA.MtpHal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 0682/Padt.G/2016/PA.MtpHal. 46 dari 47 hal.
101 — 15
atau melampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (PutusanMahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969), atau sebagai tanpa hak atau tidakberhak atau tanpa izin yang berwajib atau bertentangan dengan hak orang lainyang dijamin oleh hukum (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985tanggal 31 Oktober 1986 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376), atau bertentangan dengan azasazas hukum tidaktertulis, maupun azasazas yang bersifat umum menurut kepatutan dalammasyarakat, kesopanan
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE.
198 — 79
atau melampaui bataskewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88K/Pid/Kr/1969), atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yangberwajiod atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 joPutusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376), ataubertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
Drs. H. MIHDAR
156 — 85
Kdidengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggaptercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangandengan normanorma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisanpergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya,maupun haknya;Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No: 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab disebutkan agardapat menjangkau
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
202 — 115
atau melampaui bataskewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88K/Pid/Kr/1969), atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yangberwajib atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum (PutusanMahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo PutusanMahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376), atau bertentangandengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yang bersifat umummenurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
113 — 41
tanggal 29 Desember 1983;atau melampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (PutusanMahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atau sebagai tanpa hak atau tidakberhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin yang berwajib(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 joPutusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376); ataubertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
202 — 56
Melawan hukum formil lebihdititikberatkan pada pelanggaran peraturan perundangundangan, sedangkansuatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara materiil,apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yanglazim atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat.Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi218bahwa
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
237 — 120
SerikatPekerja/Serikat Buruh yaitu : Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi serikatpekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secaratertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidangketenagakerjaan setempat untuk dicatat; Bahwa pencatatan tersebut menjadi dasar bagi Serikat Pekerja/SerikatBuruh merupakan badan hukum yang didirikan bukan oleh pemerintahtetapi oleh orangorang partikelir dengan tujuan tertentu yang tidakbertentangan dengan undangundang dan kesopanan
49 — 79
undangundang yang ada pada diri pelakunya (Putusan Mahkamah AgungNomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 dengan terdakwa Sonson Natalegawa) ; atauc. sebagai tanoa hak atau tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lainatau. tanpa izin yang berwajib (Putusan Mahkamah Agung Nomor1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 dengan terdakwa Tony Gozal alias GoTiong Kien) ; atau d. bertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
232 — 424
atau melampaui bataskewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88K/Pid/Kr/1969), atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yangberwajib atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum (PutusanMahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo PutusanMahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376), atau bertentangandengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yang bersifat umummenurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
80 — 22
tanpakewenangan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969, halaman68107); atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau bertentangan dengan hakorang lain atau tanpa izin yang berwajib (Putusan Mahkamah Agung Nomor :1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 dengan terdakwa Tony Gozal alias GoTiong Kien jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman376); atau bertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazasyang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
HERI JAMARI
168 — 35
atau melampaui bataskewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88K/Pid/Kr/1969), atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yangberwajib atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 joPutusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376), ataubertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
87 — 38
arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangandengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sedangkan dalam PengertianMelawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimanaperbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapatdiartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatantersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan