Ditemukan 9589 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kejapanan
Penelusuran terkait : Merusak kesopanan Kejahatan terhadap kesopanan Dimuka umum Merusak kesopanan dimuka umum Secara bersama-sama merusak kesopanan di muka umum Sidang tertutup untuk umum Delik kesopanan Muatan kekerasan seksual Dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 24-09-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 4 Februari 2020 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MOH. FAIZAL HADY
146 — 66
  • arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yangbertentangan dengan ketentuan Perundangundangan yang berlaku sedangkandalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebihluas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulisjuga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yangmana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilanatau perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 04-09-2017 — Putus : 29-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 29 September 2017 — SETYA NOVANTO, beralamat di Jalan Wijaya XIII No. 19, RT.003/RW.003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AGUS TRIANTO, S.H., M.H., IDA JAKA MULYANA, S.H., M.H., dan AMRUL KHAIR RUSIN, S.H., M.H.,ParaAdvokat yang tergabung dalam TIM ADVOKASI SETYA NOVANTO, yang berdomisili di Jalan Wijaya XIII No. 19, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ PEMOHON;
2936 — 7587
  • Pada umumnya suatutindakan dapat hilang sifat melawan hukum perbuatan tidak hanyaberdasar undangundang tetapi juga perbuatan itu bertentangandengan kesopanan, kepatutan, kewajaran atau asasasas umumyang tidak tertulis seperti karena tidak dirugikan, pelayanan publikterlayani dan terdakwa tidak menikmati keuntungan, menurut Ahlidengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor25/PUU/XIV/2016 melawan hukum berubah dari melawan hukumformil menjadi melawan hukum materiil.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 19-03-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
HENDRY MAHFUD, S.E.
63 — 44
  • dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yangbertentangan dengan ketentuan Perundangundangan yang berlaku sedangkanPengertian Melawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luasdimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulisjuga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yangmana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilanatau perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — dr. SAHRONI, SH.MH.Kes Bin (Alm) H. Muhammad
91 — 93
  • tanggal 29 Desember 1983; ataumelampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan MahkamahAgung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atausebagai tanpa hak atau tidak berhak ataubertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin yang berwajib (PutusanMahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo PutusanMahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376);ataubertentangandengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yang bersifat umummenurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 21 September 2015 — AGNES IRMANATALYA, SE. Br HUTABARAT
50 — 12
  • tanggal 29 Desember 1983; ataumelampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan MahkamahAgung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak ataubertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin yang berwajib (PutusanMahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo PutusanMahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376); atau bertentangandengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yang bersifat umummenurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Pembagian Harta
Register : 05-12-2016 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 28-02-2018
Putusan PA CIKARANG Nomor 2218/Pdt.G/2016/PA.Ckr
Tanggal 7 Desember 2017 — PENGGUGAT TERGUGAT
221 — 88
  • , Majelis Hakim Yang Muliapemeriksa perkara sejogyanya dapat menyimpulkan dan menilai akankwalitas dan kesopanan Tergugat dalam menuangkan isi surat..!
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — JAJANG, SKM. Msi
70 — 30
  • tanggal 29 Desember 1983;atau melampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (PutusanMahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atau sebagai tanpa hak atau tidakberhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin yang berwajib(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 joPutusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376); ataubertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama
Register : 18-10-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0682/Pdt.G/2016/PA.Mtp
Tanggal 6 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 2
  • Putusan Nomor 0682/Padt.G/2016/PA.MtpPIAL AN AAG AT AAD Dest RA nA NCOONINAL OINNACIDA AAtnsuami dan imam keluarga.jawaban no 5 tadi hanyalah contoh kecil yangdi ungkapkan di kasus ini.8.Point B kata kata kasar yang di ucapkan termohon sudah melampaulambang batas norma dan kesopanan bahkan termohon tak seganmengatakan itu kepada anak buaah pemohon bahkanironisnyatermohon pernah memarahi dan memamaki ibu pemohon atau orang tuapemohon itu yang membuat pemohon tidak memaafkan kelakuantermohon karena
    Point C Jawaban termohon dalam dapat menjadi bahanpertimbangan hakim akan tata bahasa dan kesopanan termohon.Untuk Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 0682/Padt.G/2016/PA.MtpHal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 0682/Padt.G/2016/PA.MtpHal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 0682/Padt.G/2016/PA.MtpHal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 0682/Padt.G/2016/PA.MtpHal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 0682/Padt.G/2016/PA.MtpHal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 0682/Padt.G/2016/PA.MtpHal. 46 dari 47 hal.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 110 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg
Tanggal 23 Maret 2015 — dr.Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. MULYADI.
101 — 15
  • atau melampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (PutusanMahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969), atau sebagai tanpa hak atau tidakberhak atau tanpa izin yang berwajib atau bertentangan dengan hak orang lainyang dijamin oleh hukum (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985tanggal 31 Oktober 1986 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376), atau bertentangan dengan azasazas hukum tidaktertulis, maupun azasazas yang bersifat umum menurut kepatutan dalammasyarakat, kesopanan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE.
198 — 79
  • atau melampaui bataskewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88K/Pid/Kr/1969), atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yangberwajiod atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 joPutusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376), ataubertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 17-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
Drs. H. MIHDAR
156 — 85
  • Kdidengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggaptercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangandengan normanorma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisanpergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya,maupun haknya;Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No: 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab disebutkan agardapat menjangkau
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
202 — 115
  • atau melampaui bataskewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88K/Pid/Kr/1969), atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yangberwajib atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum (PutusanMahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo PutusanMahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376), atau bertentangandengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yang bersifat umummenurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Oktober 2015 — SUSI ASTUTI, S. KM;
113 — 41
  • tanggal 29 Desember 1983;atau melampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (PutusanMahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atau sebagai tanpa hak atau tidakberhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin yang berwajib(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 joPutusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376); ataubertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 19-03-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus -Tpk/2017/PN.Bdg
Tanggal 27 September 2017 — WIWIN NURWINA, SKM., MM Binti SAFEI SUDRAJAT.
202 — 56
  • Melawan hukum formil lebihdititikberatkan pada pelanggaran peraturan perundangundangan, sedangkansuatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara materiil,apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yanglazim atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat.Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi218bahwa
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
237 — 120
  • SerikatPekerja/Serikat Buruh yaitu : Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi serikatpekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secaratertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidangketenagakerjaan setempat untuk dicatat; Bahwa pencatatan tersebut menjadi dasar bagi Serikat Pekerja/SerikatBuruh merupakan badan hukum yang didirikan bukan oleh pemerintahtetapi oleh orangorang partikelir dengan tujuan tertentu yang tidakbertentangan dengan undangundang dan kesopanan
Pengadilan PN PEKANBARU
Putus : 10-10-2013 — Upload : 30-01-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 10 Oktober 2013 —
49 — 79
  • undangundang yang ada pada diri pelakunya (Putusan Mahkamah AgungNomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 dengan terdakwa Sonson Natalegawa) ; atauc. sebagai tanoa hak atau tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lainatau. tanpa izin yang berwajib (Putusan Mahkamah Agung Nomor1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 dengan terdakwa Tony Gozal alias GoTiong Kien) ; atau d. bertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
232 — 424
  • atau melampaui bataskewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88K/Pid/Kr/1969), atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yangberwajib atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum (PutusanMahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo PutusanMahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376), atau bertentangandengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yang bersifat umummenurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-12-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 3 April 2014 — MAHIRAMSYAH, SE Bin M. SALEH JS
80 — 22
  • tanpakewenangan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969, halaman68107); atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau bertentangan dengan hakorang lain atau tanpa izin yang berwajib (Putusan Mahkamah Agung Nomor :1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 dengan terdakwa Tony Gozal alias GoTiong Kien jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman376); atau bertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazasyang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-03-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 30 Juli 2021 — Penuntut Umum:
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
HERI JAMARI
168 — 35
  • atau melampaui bataskewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88K/Pid/Kr/1969), atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yangberwajib atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 joPutusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376), ataubertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 17 Maret 2016 — EUIS RODIAH Binti H. SYARIFUDIN
87 — 38
  • arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangandengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sedangkan dalam PengertianMelawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimanaperbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapatdiartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatantersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan