selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepatmengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, perludipertimbangkan variabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidanadengan menengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaantidak kering dan jauh dari nilainilai kemanusiaan dan keadilan, mengingathukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum,pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpamakna hakiki;Menimbang, bahwa merupakan otoritas

Putusan Nomor 1741/B/PK/PJK/2017bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap form DGT1,diketahui form DGT1 telah mencantumkan nama pejabat danjabatan otoritas perpajakan yang kompeten di Jepang tertanggal16 Februari 2011 dan telah mendapat pengesahan dari pejabatyang bersangkutan;bahwa meskipun form DGT1 tidak diisi dengan lengkap, Majelisberpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwalawan transaksi berdomisili di Jepang sehingga tarif yangberlaku adalah sebagaimana tarif yang ditentukan dalamPerjanjian

Putusan Nomor1737/B/PK/PJK/2017Bahwa Majelis dalam persidangan telah meminta PemohonBanding untuk menyampaikan buktibukti yang mendukungpernyataannya;Bahwa Pemohon Banding hanya menyampaikan form DGT1;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap form DGT1,diketahui form DGT1 telah mencantumkan nama pejabat danjabatan otoritas perpajakan yang kompeten di Jepang tertanggal16 Februari 2011 dan telah mendapat pengesahan dari pejabatyang bersangkutan;Bahwa meskipun form DGT1 tidak diisi dengan lengkap

tersebut ;e Terdakwa bersikap sopan di persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepatmengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakimmenganggap perlu untuk mempertimbangkan variabelvariabel yang melingkupipenjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusanpemidanaan tidak kering dan jauh dari nilainilai kemanusiaan dan keadilan. makadipandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :e Bahwa merupakan otoritas

melepaskanterdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenardan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskanTerdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan,bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkankepada Terdakwa;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danoleh karenanya harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas

BPD Sulawesi Tenggara Cabang Utama yang ditujukan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh HAYATI HASAN selaku Direktur Pemasaran;

11.

1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Pertemuan Otoritas Jasa Keuangan dengan PT.

BPD Sulawesi Tenggara pada tangaal 23 Desember 2021, Agenda Pembahasan Progres Tindak Lanjut Penyelesaian Fraud yang ditandatangani oleh ARJAYA DWI RAYA selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara;

12.

1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hutang Piutang antara Pihak Pertama Ahmad Guahir Kamaruddin dengan Pihak Kedua Yudi Fernandy;

13.

5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir Risalah Pertemuan Otoritas Jasa Keuangan dengan PT. BPD Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021

53.

4 (empat) lembar fotocopy yang dilegalisir Memorandum Nomor : 057/135.000/11/2021/Crs tanggal 2 Nopember 2021 perihal Tindaklanjut Risalah Rapat yang ditandatangani oleh WA ODE NURHUMA selaku Kepala Divisi pada PT.

3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan (SK) Nomor: 018/Kpts/Dir.BPD/2017 tanggal 13 Pebruari 2017, Wewenang Transaksi dan Otoritas Tarnsaksi Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atas pemberian Batas Wewenang Taransaksi oleh Teller dan Batas Otoritasasi oleh Supervisor yang ditndatangani oleh KHAERUL K. RADEN selaku Direktur Utama Pt. Bank Pembangunan Daerah Sultra.

57.

Dengandemikian, secara argumentum a contrario*, beban pembuktian atassurat ketetapan pajak yang diterbitkan tidak secara jabatan beradadipihak otoritas pajak;2 Argumentum a contrario merupakan cara menemukan hukumatau menjelaskan makna undangundang dengan pertimbanganbahwa apabila undangundang menetapkan halhal tertentuuntuk peristiwa tertentu, maka peraturan tersebut terbatas padaperistiwa tertentu itu dan untuk peristiwa diluarnya berlakukebalikannya.

Dengan demikian, secara argumentuma contrario, beban pembuktian atas Surat Ketetapan Pajak yangditerbitkan tidak secara jabatan berada dipihak otoritas pajak;Bahwa mengacu pada ketentuan serta Putusan Pengadilan Pajaksebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon Banding mohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat untuk dapatmempertimbangkan buktibukti yang Pemohon Banding sampaikanbaik saat penyampaian Surat Permohonan Banding maupun saatpersidangan nanti.

Putusan Nomor 417/B/PK/PJK/2015beban pembuktian atas surat ketetapan pajak yang diterbitkantidak secara jabatan berada dipihak otoritas pajak;Untuk lebih memahami penjelasan di atas, dapat digambarkansebagai berikut:Bagan 5llustrasi Pembagian Beban Pembuktian di Indonesia Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP: Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat . p=Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara jabatan Wail Pajakdalam hal: SPT tidak disampaikan pada waktunya(Pasal 13 ayat (1 ) huruf b)* Kewajiban Pasal

Dalam hal ini Pemohon menanggapi danmenolak putusan dimaksud khususnya yang menyangkut Pemohon dengan alasanbahwa Pemohon dalam Asuransi Wisatawan di Terminal Internasional Ferry BatamCentre ini hanya merupakan pelaku usaha yang menyediakan jasa asuransi kerugianatau dengan kata lain sematamata hanya merupakan penyedia jasa asuransi kerugianyang dibutuhkan oleh konsumen dalam hal ini Pemohon, dan juga Pemohon bukanlahmerupakan suatu Badan yang mempunyai otoritas/kewenangan untuk menentukan danmemutuskan

Pemohon juga perlu menjelaskan bahwaPemohon sebelum menjadi Penanggung atas asuransi wisatawan/penumpang Ferry dari dan keTerminal Ferry Internasional Batam Centre terlebih dahulu mengajukan proposal/permohonankepada Otoritas Batam (TERLAPOR !) dan PT.

SYNERGY THARADA (TERLAPOR VI) selanjutnyaoleh TERLAPOR VI selaku pengelola Terminal Internasional Ferry Batam Centre setelah melaluiseleksi maka Pemohon ditunjuk sebagai Penanggung atas Asuransi Wisatawan/Penumpang Ferrydari dan ke Terminal Ferry Internasional Batam Centre oleh TERLAPOR VI, dengan demikian telahjelas bahwa yang mempunyai otoritas untuk menentukan dan memutuskan atas apakah pelakuusaha dapat atau tidak dapat menjadi penyedia jasa asuransi kerugian di Terminal InternasionalFerry Batam

Bahwa Pemohon Keberatan selaku pengelola Terminal Ferry Internasional TelukSenimba senantiasa melaksanakan setiap peraturan dan ketentuan yang dikeluarkanoleh Pemerintah di tingkat pusat ataupun instruksi dan kebijakan yang dikeluarkan olehBP Batam (selaku Terlapor dalam Putusan KPPU) selaku otoritas yang berwenang diwilayah Batam.

Ahli Ervan Nofrian Hidayat yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Halaman 87 dari 151 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN SmrBahwa saat ini bekerja di Otoritas Jasa Keuangan, dengan Jabatan Staf,Sub Bagian Pengawasan Bank.

Adapun tugas serta tanggung jawabdibidang Perbankan antara lain Pengawasan terhadap Bank yangberkantor pusat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.Adapun mengenai pengawasan terhadap Bank Umum yang berkantorpusat di Jakarta merupakan kompetensi Otoritas Jasa Keuangan Pusat.Bahwa ahli ditugaskan menjadi ahli berdasarkan surat penunjukan atasnama Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dari Direktur Litigasidan Bantuan Hukum kepada Kepala Kepolisian Daerah KalimantanTimur Up: Dirreskrimsus

Bahwa berdasarkan hasil daritim audit internal BRI bersama saksi Otoritas Jasa keuangan (OJK) prosespengajuan kredit telah memenuhi prosedur akan tetapi proses pencairan uangkredit sebanyak kurang lebin Rp14.964.875.882,00 dari para nasabah digunakanoleh terdakwa bersamasama dengan Osvia Rozaisky, Yoga Perwira, AdityaHalaman 132 dari 151 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN SmrGitama, untuk membayar angsuran atau menutupi tunggakan kredit sebelumnyayang telah dinyatakan Non Performance Loan (NPL) atau

memiliki alamat yang sama terlebih perusahaanyang berbentuk badan hukum (perseroan terbatas) yang secarahukum adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjekhukum;e Bahwa seterusnya bilamana Terlapor selaku panitia dalam halpelelangan umum ini memenagkan selaku Pemenang Paket 1,Paket 4, dan 5 tersebut sangatlah lazim dalam praktek pelelanganumum berarti tidak telah bersekongkol untuk menetapkan siapayang menjadi pemenang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku adalah merupakan otoritas

jawabannya secara hukum atau setidaktidaknyapanitia tender dapat berdiri sendiri terpisah dari penyediabarang/jasa peserta lelang di dalam pemeriksaan keberatan a quo;Bahwa seterusnya bilamana Terlapor selaku panitia dalam halpelelangan umum ini memenagkan selaku Pemenang Paket 1,Paket 4, dan 5 tersebut sangatlah lazim dalam praktek pelelanganumum berarti tidak telah bersekongkol untuk menetapkan siapayang menjadi pemenang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku adalah merupakan otoritas

Bukti Surat No 36 : Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 22 Juli 2013 atas penghasilan tahun 2012 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura; 37. Bukti Surat No 37 : Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 30 Juni 2014 atas penghasilan tahun 2013 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura; 38.

Bukti Surat No 38 : Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 20 Juli 2015 atas penghasilan tahun 2014 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;39.

Anak terdakwa bekerja di Singapore dari tahun2010 terakhir di ANZ Bank 2016;Bukti Surat No 36 : Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 22 Juli 2013atas penghasilan tahun 2012 karena bekerja atas nama Evelyn Susenoyang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;Bukti Surat No 37 : Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 30 Juni 2014atas penghasilan tahun 2013 karena bekerja atas nama Evelyn Susenoyang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;Bukti Surat No 38 : Pemberitahuan

Pengenaan Pajak pada 20 Juli 2015atas penghasilan tahun 2014 karena bekerja atas nama Evelyn Susenoyang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;Bukti Surat No 39 : Bukti transfer dari ATM BCA kepada Ramawatysebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28Agustus 2013. untuk pembayaran pertama/uang muka pembelian 1(satu)Halaman 159 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.40.41.42.43.44,45.unit Apartement (2 kamar tidur) dengan luas 94 m2 di Residence 8,Tower

Pengenaan Pajak pada 20 Juli 2015atas penghasilan tahun 2014 karena bekerja atas nama Evelyn Susenoyang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;Bukti Surat No 39 : Bukti transfer dari ATM BCA kepada Ramawatysebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28Agustus 2013. untuk pembayaran pertama/uang muka pembelian 1(satu)Halaman 255 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.40.41.42.43.44,45.unit Apartement (2 kamar tidur) dengan luas 94 m2 di Residence 8,Tower

mengurangiharta kekayaan konsumen yangmenjadi objek jual beli jasa;g Menyatakan tunduknyakonsumen kepada peraturanyang berupa aturan baku,tambahan, lanjutan, dan/ ataupengubahan lanjutan yangdibuat sepihak oleh PelakuUsaha dalam masa konsumenmemanfaatkan jasa yangdibelinya;h Menyatakan bahwa konsumenmemberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan haktanggungan, hak gadai ataujaminan terhadap barang yangdibeli oleh konsumen secaraangsuran;Dan begitu juga yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas

Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat(1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, sedangkan pada

ijelasketidakcermatannya di mana menguraikan tentang kewenangan yangmelekat pada diri Terdakwa, perlu Pemohon Kasasi / Terdakwa uraikanbahwa Terdakwa sama sekali bukan sebagai penentu kebijakan dalamproses pembelian lahan tersebut, kewenangan apa yang dilanggar olehTerdakwa dan sebesar apa tanggung jawab yang diemban oleh Terdakwa.Sementara segala sesuatu yang menyangkut masalah kewenangan terkaitdengan pembelian lahan Balai Besar KSDA Propinsi Sulawesi Selatanadalah tanggung jawab KPA selaku pemegang otoritas

selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepatmengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perludipertimbangkan variabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana denganmenengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak keringdan jauh dari nilainilai Kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalahuntuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingateksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;Menimbang, bahwa merupakan otoritas

Variabelvariabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lainsebagai berikut: Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit darihukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan Terdakwa.

kepunyaan orang lain adalah bagian dari hartabenda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlukeseluruhannya melainkan sebagaian saja kepunyaan orang lain sudahmemenuhi unsur ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksudmemiliki Secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atautujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakanakan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudianTerdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas

Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat(1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, sedangkan

Dalam hal perselisihan tersebuttidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka penyelesaianperselisihan dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif PenyelesaianSengketa (LAPS) disektor jasa keuangan yang telah terdaftar danditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau melalui Pengadilan Negeri danuntuk itu para pihak setuju dan sepakat untuk memilih KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta atau di tempat pernanjianditandatangani atau di pengadilanpengadilan manapun juga di wilayahRepublik

obatyang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongansebagaimana terlampir dalam Undang undang ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatuperbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenanganatau jjin dari pihak yang mempunyai otoritas