Pemohon di akta kelahiran yaitu SUSAN adalah salah dantidak benar; Bahwa SUSAN adalah nama panggilan harian dari Pemohon; Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SUSANTI; Bahwa tanggal lahir Pemohon yang salah adalah 5 Agustus 2001; Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 25 November2000; Bahwa kesalahan identitas tersebut disebabkan adanya kesalahanorang tua Pemohon pada saat melaporkan pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas; Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penggantian

Bahwa tujuaan Pemohon mengajukan penggantian nama dan tanggallahir adalah untuk kesamaan identitas dalam pengurusan buku nikah;3.

menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah istri dariSaksi; Bahwa Saksi mengetahui adanya ketidaksesuaian identitas Pemohon; Bahwa nama Pemohon di akta kelahiran yaitu SUSAN adalah salah dantidak benar; Bahwa SUSAN adalah nama panggilan harian dari Pemohon; Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SUSANTI; Bahwa tanggal lahir Pemohon yang salah adalah 5 Agustus 2001; Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 25 November2000; Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penggantian

Menimbang, bahwa pemberian nama seseorang merupakan hak asasiyang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diridan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseoranglahir ke dunia sebagai karunia Tuhan, jika terjadi perubahan nama yang semulatercatat dalam akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, harusdiberikan keputusan hukum oleh Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa Undangundang Tentang AdministrasiKependudukan tidak memberi penjelasan penggantian

Namun, penggantian dalam Bahasa Indonesia harusdiartikan perubahan atau perbaikan;Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan namayang dimaksud dalam pasal 52 UndangUndang Tentang AdministrasiKependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalamakta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahanmaupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki,asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidaktermasuk perubahan

Saksi Lilis Widiawati, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah kakakkandung dari Pemohon ; Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonanint adalah untuk penggantian nama yang semula Nyono Windartodiganti / ditambah menjadi Nyono Windarto Jovani ; Bahwa setahu saksi, alasan Pemohon mengajukan permohonanpenggantian nama karena sejak sekolah mengalami sakitsakitan; Bahwa sesuai dokumendokumen milik Pemohon berupa, KartuTanda

Saksi Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah kakak ipardari Pemohon dan sekaligus suami dari saksi Lilis Widiawati ; Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonanini adalah untuk penggantian nama yang semula Nyono Windartodiganti / ditambah menjadi Nyono Windarto Jovani ; Bahwa setahu saksi, alasan Pemohon mengajukan permohonanpenggantian nama karena sejak sekolah mengalami sakitsakitan; Bahwa sesuai dokumendokumen

Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalahsah harus dalam bentuk gugatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, makapermohonan perubahan/penggantian nama tidaklah termasuk jenis perkarayang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa selain itu untuk menilai apakah permohonanPemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim juga mendasarkankepada ketentuan tentang penggantian nama yang terdapat dalam Pasal 52ayat (1), (2) dan (3) Undangundang Nomor 23 Tahun

Lebih lanjut dalam Penjelasan atasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013,disebutkan bahwa maksud dibuatnya UndangUndang tersebut adalah untukmenciptakan pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karenaadanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila danUndangUndang Dasar 1945;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidanganterhadap penggantian nama Pemohon tersebut

Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003)Penggantian biaya perumahan & pengobatanRp. 49.501.716 x15% =Rp. 7.425.257,(sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003)Jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. .926.973.

Menyatakan Penggugat berhak atas uang dan penggantian hak akibatpemutusan hubungan kerja, yaitu sebesar : Uang pesangon (9 x Rp. 2.250.078,) x 2 =Rp. 40.501.404,(Sesuai pasal 156 ayat (2) jo. Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003)Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp. 2.250.078,, =Rp. 9.000.312,(Sesuai pasal 156 ayat (3) jo.

Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003)Penggantian biaya perumahan & pengobatanRp.49.501.716, x15% =Rp. 7.425.257,(Sesuai dengan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003)Jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 56.926.973. (lima puluh enamjuta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga.

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar uang pesangon,penghargaan masa kerja dan penggantian hak pada angka 3 tersebut di ataskepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 64.924.778,(enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh16puluh delapan rupiah) secara tunai dan seketika tanpa syaratAPAPUN j2 nanan enna enna nnn nnn c ccc.

Permintaan Pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan MasaKerja, dan Uang Penggantian Hak serta Upah Selama Prosese Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya pada halaman 4 sampaidengan halaman 5 poin 11 dan poin 12, menyatakan bahwa :11.

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Musyawarah Penetapan GantiKerugian di tentukan bahwa untuk penggantian tanah milik Pemohonkeberatan adalah sebesar Rp. 22.760, (dua puluh dua ribu tujuh ratusrupiah) permeter persegi.

FILE : 014/SIH PN/X1/2015tanggal 16 Desember 2015, besaran Nilai Penggantian Wajar pemohon adalah sebesar Rp. 17.707.280, (Tujuh belas juta tujuhratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang merupakanhalaman 5 dari 32, Putusan Nomor 2/Padt.G/2016/PN KgnTotal Nilai Pasar Tanah. 8.

Pasal 2huruf b UU 2/2012 sudah menentukan demikian, yang menurutpenjelasan pasalnya, yang dimaksud dengan asas keadilanadalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihakyang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehinggamendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupanyang lebih baik.

Pada wakiu itu sebagian sudah ada yang menerimapenggantian lahan karena sesuai harga waktu, dahulu harga lahandihargai tinggi sehingga banyak yang setuju, namun yang belummenerima penggantian masih ditetapkan harga lahan dahulu. Belumada penggantian di atas lahan saksi karena saksi juga tidak bersedia kalau dihargai murah.Bahwa dalam tahun 2016 ada tiga kali pertemuan yang terakhir kirakira sebulan yang lalu.

Di mana seluas 1075 meter persegidari tanah Pemohon tersebut terkena proyek pengadaan tanah untukkeperluan irigasi dengan nilai penggantian sebesar Rp22.760,00 (dua puluhdua ribu tujuh ratus rupiah) permeter persegi.

Hak kepada Penggugatuntuk masa kerja selama 10 (Sepuluh) tahun sebesar Rp 32.036.335,yang meliputi:1. mengingat penggantian uang cuti untuk 1 (satu) tahun adalah sebesar 1(satu) bulan upah/gaji maka cuti tahunan yang belum diambil dan belumgugur untuk masa kerja selama 10 (Ssepuluh) tahun adalah: 10 x Rp1.374.950, = Rp 13.749.500.;2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/ouruh dan keluarganya ke tempatdimana pekerja/oburuh diterima bekerja untuk masa kerja selama 10(sepuluh) tahun adalah: 10 x

Uang Penggantian Hak untuk masa kerja selama 10 (Ssepuluh) tahunadalah sebesar Rp 32.036.335,; yang meliputi:1. mengingat penggantian uang cuti untuk 1 (satu) tahun adalah sebesar1 (satu) bulan upah/gaji maka cuti tahunan yang belum diambil danbelum gugur untuk masa kerja selama 10 (sepuluh) tahun adalah: 10x Rp 1.374.950, = Rp 13.749.500,;2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja untuk masa kerjaselama 10 (sepuluh) tahun adalah

: 10 x Rp 1.374.950, = Rp13.749.500,;3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja), yaitu: 15%X (24.749.100,+ Rp 5.499.800,) adalah: Rp 4.537.335,;e.

Uang Penggantian Hak untuk masa kerja selama 10 (Sepuluh) tahunadalah sebesar Rp 32.036.335,; yang meliputi:1. mengingat penggantian uang cuti untuk 1 (satu) tahun adalah sebesar1 (satu) bulan upah/gaji maka cuti tahunan yang belum diambil danbelum gugur untuk masa kerja selama 10 (sepuluh) tahun adalah: 10x Rp 1.374.950, = Rp 13.749.500,;2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja untuk masa kerjaselama 10 (sepuluh) tahun adalah:

10 x Rp 1.374.950, = Rp13.749.500,;3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja), yaitu: 15%X (24.749.100,+ Rp 5.499.800,) adalah: Rp 4.537.335,;Upah untuk bulan Juli tahun 2012 adalah sebesar Rp 1.374.950,;4.

No. 455/Pdt/2021/PT SMG.menyebutkan Opini besarnya Nilai Pengganti Wajar sebagai bahanpertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan Putusan, karena hanyaProfesi Penilai ( Kantor Jasa Penilai Publik ) saja yang paham bagaimanaTata Cara, Metodelogi, Pendekatan dan Faktor Faktor lain yang dipakaisehingga terbentuknya Nilai Penggantian Wajar (Bukti T.II..2).

Dalam hal sisa tanah tidak lagi dapatdifungsikan sesuai dengan peruntukannya, maka dapatdiperhitungkan penggantian atas keseluruhan bidang tanahdiperhitungkan, apabila didasarkan pada kesepakatan tertulis denganPemberi Tugas dan merujuk kepada peraturan perundangundanganyang berlaku.5.

Penggantian terhadap kerugian pelepasan hak dari pemilik tanahyang akan diberikan premium serta diukur dalam bentuk uangberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Penggantian ini dapat meliputi halhal yang berkaitan dengan:Hal. 57 dr 155 hal. Ptsn. No. 455/Pdt/2021/PT SMG.a.

Standar Penilaian Indonesia (SPI) mendefinisikan Nilai PenggantianWajar sebagai berikut : Nilai Penggantian Wajar adalah nilai untukkepentingan pemilik yang dengan memperhatikan unsur luar biasa berupakerugian non fisik yang diakibatkan adanya pengambilalihnan hak atasProperti yang dimaksud. Jadi Kerugian Lainya sudah kami perhitungkan.

(SPI Edisi VI 2015,SPI 306. 3.10)Nilai Penggantian Wajar adalah nilai untuk kepentingan pemilik yang denganmemperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian non fisik yang diakibatkanadanya pengambilalihan hak atas Properti yang dimaksud. Jadi KerugianLainya berupa Premium Tanah/Dampak Sosial juga kami perhitungkan.Penilaian untuk keperluan ganti kerugian meliputi 2 Unsur yaitu :A.

Kaltim Prima Coal Sangattamembayarkan uang penggantian hak dan penghargaan masakerja kepada Sdr. Ichuk Darsono sbb; Penggantian hak sisa cuti 23 hari =Rp. 7.696.000 x 23 hari =Rp. 7.080.320Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 25/Padt.SusPHI/2020/PN Smr25 Uang Penghargaan masa kerja6 x Rp. 8.646.000, =Rp. 51.876.000.., Penggantian hak15% x Rp. 51.876.000., =Rp. 7.781.400.,=Rp. 66.737.720.

Kaltim Prima Coal Sangattamembayarkan uang penggantian hak dan penghargaan masakerja kepada Sdr. Ichuk Darsono sbb; Penggantian hak sisa cuti 23 hari =Rp. 7.696.000 x 23 hari = Rp. 7.080.32025 Uang Penghargaan masa kerja6 x Rp. 8.646.000, =Rp. 51.876.000.., Penggantian hak15% x Rp. 51.876.000.. =Rp. 7.781.400..=Rp. 66.737.720..

PKB Periode 20192021 Pasal 69Karyawan yang di PHK karena pelanggaran berat berhakmendapatkan Uang Penggantian Hak ayat 77.3 dan UangPisah sesuai ayat 77.4 serta hak lain sesuai PutusanPengadilan atau) Lembaga Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial (apabila ada)Maka PENGGUGAT REKONPENSI melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) atas pelanggaran yang dilakukan olehTERGUGAT REKONPENSI sesuai dengan PKB PT.

KPC Edisi 2019 2021 yang telah disepakati oleh Perusahaan dan Serikat Pekerja /Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 25/Padt.SusPHI/2020/PN SmrSerikat Buruh, dimana salah satu Serikat Pekerja / Serikat Buruhtersebut adalah kuasa hukum TERGUGAT REKONPENSI.Atas PHK tersebut, maka TERGUGAT REKONPENSI berhakmemperoleh Penggantian Hak dan Uang Pisah yang efektif berlakutanggal 1 Desember 2019 dengan perhitungan sebagai berikut:Masa Kerja : >17 TahunUpah Pokok Terakhir :Rp. 7.696.000a.

Penggantian HakSisa cuti 23 (dua puluh tiga) hari(Upah Pokok) x 2325(7.696.000) x 23 >Rp. 7.080.32025b. Uang Pisah(Upah Pokok x 3) : Rp. 23.088.000Dengan demikian total hak PHK TERGUGAT REKONPENSI adalahRp. 30.168.320 atau terbilang tiga puluh juta seratus enam puluhdelapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah.Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Muliauntuk dapat menerima dan memutus perkara ini dengan amar sebagaiberikut:1.

Limpah Sejahtera yang berada di wilayah hukumKota Pontianak.Berdasarkan alasan tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Pengadilanperselisthan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak berkenanmemberikan putusan dengan amar sebagai berikut:122Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat dan tergugat;Menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh tergugat tanpa alasan yangmendasar;Menyatakan penggugat berhak atas uang penggantian

Uang pengganti Perumahan & pengobatan Rp. 12.600.000,15% x Rp. 84.000.000,dUang Bonus tahun 2013 Rp. 15.000.000,e Upah bulan Mei 2014 s/d Agustus 2014 Rp. 33.600.000,Rp. 8.400.000, x 4 bulanf Uang BBM April 2014 s/d Agustus 2014 Rp. 1.950.000,Rp. 390.000, x 5 bulangUang Sisa Cuti yang belum diambil R 1.372 +Jumlah Rp. 148.522.000,(seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)Secara tunai dan sekaligus diserahkan kepada penggugat;5 Memerintahkan tergugat untuk membayar uang penggantian

Penyampaian ini sesuai dengan Pasal 61 Ayat(1) huruf b Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.d Bahwa terhadap berakhirnya Perjanjian Kerja antara Tergugat denganPenggugat, Tergugat tidak wajib memberikan ganti rugi maupun uang pesangon,uang perhargaan masa kerja maupun uang penggantian hak kepada Penggugat.Penyampaian ini sesuai dengan Pasal 62 Undang Undang No. 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan.Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat bahwa pihak Penggugat menyatakanmenolak pemberlakuan

hukum yangmelandasinya, maka sudah terbukti bahwa hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat berakhir karena Perjanjian Kerja Berakhir akibat berakhirnya jangkawaktu Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Ayat (1) huruf b UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.26 Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang Undang No. 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan pihak Tergugat tidak wajib memberikan ganti rugi maupunuang pesangon, uang perhargaan masa kerja maupun uang penggantian

(Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)Menimbang, bahwa oleh karenanya ,besarnya Kompenssi PHK yang harusdibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan masa kerja 3 ( tiga ) tahun 2 ( dua )bulan dengan Upah sebesar Rp.8.400.000 ( delapan juta empat ratus ribu rupiah )perbulan adalah sebagai berikut :1 Pesangon (2 x 4) x Rp.8.400.000, = Rp. 67.200.000,2 Pemghargaan Masa Kerja : 2 bulan x Rp.8.400.000 = Rp. 16.800.000.Jumlah = Rp. 84.000.000,3 Penggantian Hak 15% x Rp.84.000.000, = Rp. 12.600.000.

.= Rp. 26.460.000, Uang Penggantian Hak 15% x Rp.26.460.000. = Rp. 3.969.000,Jumlah = Rp. 30.429.000,o Hakhak Penggugatll : Uang Pesangon 2x 2 x Rp. 987.000, =Rp. 3.948.000, Uang Penggantian Hak 15% xRp.3.948.000, = Rp. 592.200.Jumlah =Rp. 4.540.200,Hal. 6 dari 23 hal. Put.

Untuk Penggugat Ahmad Cibro :(masa kerja 8 tahun 9 bulan dengan upah Rp.1.260.000,/perbulan) Pesangon :2 x9 x Rp.1.260.000. = Rp.22.680.000.> Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp.1.260.000, = Rp. 3.780.000.Jumlah = Rp.26.460.000.,> Penggantian Haklainnya : 15% x Rp.26.460.000,= Rp. 3.969.000,Jumlah = Rp.30.429.000.,> Upah yang belumdibayar bulan Desember 20061 x Rp.1.260.000, = Rp.1.260.000.Jumlah = Rp.31.689.000,2.

.> Penggantian Haklainnya : 15% x Rp.3.948.000, =Rp. 592.200.Jumlah = Rp. 4.540.200, Upah yang belumdibayar bulan Desember 20061 x Rp.987.000, = Rp. 987.000.Jumlah = Rp. 5.527.200,Hal. 15 dari 23 hal. Put.

AHMAD CIBROUang Pesangon 1 x 9 x Rp. 1.260.000. = Rp. 11.340.000,Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp.1.260.000, =Rp. 3.780.000.= Rp. 15.120.000,Uang Penggantian Hak 15% x Rp.15.120.000. =Rp. 2.268.000,Upah yang belum dibayar bulan Desember 2006 =Rp 1.260.000.Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 080 K/Pdt.Sus/2010Total = Rp. 18.648.000, 2.

FADLI PULUNGANUang Pesangon 1 x 2 x Rp. 987.000, =Rp. 1.974.000,Uang Penggantian Hak 15% xRp.1.974.000, = Rp. 296.100.Total =Rp. 3.257.100, DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMembebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepadaNegara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar,SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, H.

Uang penggantian hak meliputi :Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur 12 hari x Rp2.172.578.00 : 26 hari kerja =Rp 1.002.728.00d. Penggantian hak 15% dari uang pesangon dan Penghargaan masa kerja =Rp 7.169.507.00Jumlah Total a+b+c+d =Rp55.968.951.00(lima puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh delapan Sembilan ratus lima puluh satu rupiah);6.

TindakanPHK sepihak Tergugat berakibat Tergugat diwajibkan membayar UpahPesangon 2 kali, Upah Penghargaan Masa Kerja dan 15% Penggantian Hakdengan perhitungan sebagai berikut;a.b.c.Uang pesangon 2 x 9 bulan x 2.172.578., =Rp. 39.106.404,Uang Penghargaan Masa Kerja 3 bulan x 2.172.578, =Rp. 6.517.734,Uang penggantian hak yang seharusnya diterima yaitucuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;12/25 x Rp. 2.172.578, = Rp. 1.042.837,Penggantian Perumahan, pengobatan dan perawatan15%, dari uang

Menghukum Tergugat untuk membayar 2 kali Upah Pesangon 9 bulan,Upah Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak denganperhitungan sebagai berikut;a. Uang pesangon 2 x 9 bulan x 2.172.578., = Rp. 39.106.404,b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 bulan x 2.172.578, =Rp. 6.517.734,c. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima yaitucuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur ;12/25 x Rp. 2.172.578, = Rp. 1.042.837,d.

Penggantian Perumahan, pengobatan dan perawatan15%, dari uang pesangon Rp. 39.106.404, +Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 6.517.734, x 15%=Rp. 6.843.620.,e. Jumlah Rp. 53.510.595. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah dari Novembertahun 2015 sampai dengan bulan Oktober tahun 2017 dengan perhitungansebagai berikut;a.

Uang penggantian hak meliputi : Cutitahunan yang belum diambil dan belum gugur12 hari x Rp2.172.578.00 : 26 hari kerja =Rp 1.002.728.00d.

Uang penggantian hak meliputi :Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur12 hari x Rp2.172.578.00 : 26 hari kerja =Rp 1.002.728.00d. Penggantian hak 15% dari uang pesangon danPenghargaan masa kerja =Rp 7.169.507.00Jumlah Total a+b+c+d =Rp55.968.951.00(lima puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh delapan Sembilan ratuslima puluh satu rupiah);6.

dis harmonis di perusahaan Tergugat ;c Penggugat tetap ingin bekerja di perusahaan Tergugat ;d Bahwa jika perusahaan Tergugat tidak menginginkan Penggugat bekerja lagi,maka perusahaan Tergugat harus bersedia membayar semua kompensasi sepertiyang dituntut oleh Penggugat ;7 Adapun kompensasi yang harus dibayarkan oleh pihak Tergugat kepadapenggugat jika perusahaan Tergugat ingin melakukan perkara pemutusanhubungan kerja terhadap Penggugat adalah sebagai berikut :1 2 (dua) kali PMTK beserta seluruh penggantian

Seluruh butir 2 dan seluruhbutir 3 dalam surat gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwakompensasi yang diinginkan oleh Penggugat adalah butir 2 ( dua ) kali PMTKbeserta seluruh penggantian hak pekerja sebagaimana diatur dalam UU TenagaKerja nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditambah dengan 3 (tiga)bulan gaji . pelunasan atas sisa pinjaman COP (Car Ownership Program) danpemberian bonus Penggugat tahun 2010.

Menurut standar penilaian yangberlaku sepanjang proses tahun 2010 Adapun yang menjadi sanggahan Tergugatatas dalil Penggugat sebagai berikut :A Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat perihal kompensasi yang harusdibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa 2 (dua) kali PMTKbeserta seluruh penggantian hak pekerja sebagaimana diatur dalam UUTenaga Kerja Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditambahdengan 3 (tiga) bulan gaji, dapat diterima sebagian oleh Tergugat.

Rp. 0,c Uang Penggantian Hak:e Sisa cuti : 7/21 x Rp. 17.686.000, ............ Rp. 5.956.000,e Penggantian Perumahan danPengobatan serta Perawatan15 % x (Rp. 71.472.000,) ..... 0. cece ccc e cece e eee Rp. 10.720.800,d Upah Februari, Maret, April 2011 ............... Rp. 53.604.000,Jumlah .... 0. c ccc ccce cece eeeeeeeeeseeeeunueunes Rp. 141.752.800,Hal. 17 dari 22 hal. Put.

Dengan uang penggantian hak (UPH) sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, sbb :a Uang pesangon 2X2XRp.17.868.000, = Rp.71.472.000,b Uang penghargaan masa kerja (UPMK) = 0,c UPH 15% X Rp.71.472.000, = Rp.10.720.800,d Sisa cuti 7/21 X Rp. 17.686.000, = Rp.5.956.000,e Upah proses Februari, Maret, April 2011 =R 4 Total Rp. 141.752.000,Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 oleh H.

Bahwa pasal 164 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi :Ayat 1 :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja / buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun, atau keadaanmemaksa (force majeurr) dengan ketentuan pekerja / buruh berhak atasuang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 danuang penggantian hak sesuai ketentuan pasal

tahun terakhir yang telah di audit olehakuntan publikAyat 3 : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja / buruh karena perusaan tutup bukan karena mengalami kerugiansecara terus menerus selama 2 tahun berturut turut, atau bukan karenakeadaan maksa (force majeur), tetapi perusaan melakukan efesiensidengan ketentuan pekerja / buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2kali ketentuan pasal 156 ayat 2 uang penghargaan masa kerja sebesar 1kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian

halamansejak tanggal 1 Januari 2013 namun SK ditahan sama PUK FSPMI PTKM TOWA INDONESIA .12.Bahwa sesuai ketentuan pasal 57 Undang Undang No. 13 tahun 2003maka masa kerja terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2012.13.Bahwa dengan demiikian masa kerja saya adalah 1 tahun lebih tetapikurang dari 2 tahun14.Bahwa dengan demikian berdasarkan hal hal diatas dalam pengakhiranhubungan kerja ini pengusaha (tergugat) harus membayar kepada saya(penggugat) berupa uang sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 danuang penggantian

Memerintahkan Tergugat untuk membayar pesangon sebesar 2 kaliketentuan pasal 156 ayat 2 dan uang penggantian hak sesuai ketentuanpasal 156 ayat 4 Unadangundang Nomor 13 tahun 2003 dan hakhaklain.4. Menghukum Tergugat karena telah melanggar hukum ketenagakerjaanyang berlaku5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPenggugat sdr.

pemutusan kerja yang dibolehkan karena efisiensi dandiamanatkan oleh undangundang ketenagakerjaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan dalil jawaban Tergugat atasdalil gugatan Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugatdapat melakukan efisiensi terhadap Penggugat tetapi harus memenuhipersyaratan yang ditentukan dalam Pasal 164 ayat 3 yaitu memberikan uangpesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 x ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian

suaradari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.Bahwa Tergugat menolak dan keberatan terhadap dalil Penggugat pada poin5 karena dalil Penggugat tersebut adalah permasalahan internal antaraPenggugat dengan partai Demokrat selaku partai yang mengusung Penggugatdalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 dan lagi pula tidak ada keharusan bagiTergugat untuk melakukan pengkajian ataupun mentelaah apakah usulanPAW sudah tidak ada masalah dalam internal partai atau tidak, dalam halmeresmikan Penggantian

Pedoman Penggantian Antar Waktu yang menyatakan anggota DPRDkabupaten/ kota pengganti antar waku diresmikan secara administrasi dengankeputusan Gubernur atas nama presiden sebagai kepala negara.

Dari ketentuan diatas terbaca bahwa jika sebelumnya denganmendasarkan pada rezim UndangUndang Nomor 22 Tahun 2003 maka penetapangubernur tentang penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota adalahatas nama Presiden sebagai Kepala Negara, atau dalam kata Presiden bukan sebagaikepala pemerintahan/eksekutif/administrasi negara.

AntarWaktu anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NomorHal 47 dari 17 hal Putusan No : 25/G/2012/PTUNTPI: 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam BAB XIIPemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu Dan Pemberhentian Sementara,Bagian kesatu Pemberhentian antarwaktu: Pasal 102 : 2222 enn non nn nn nnn nn nnn rn ne ne enn nnn nen ene ene ne(1).

antarwaktu kepadagubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya ; (6) Palng lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulanpenggantian antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksudpada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian danpengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota ; (7) Dalam hal bupati/walikota tidak mengusulkan penggantian antarwaktukepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernurmeresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kotaberdasarkan pemberitahuan

memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uangpenggantian hak dan hakhak lainnya sebagaimana ketentuan UndangundangNomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;Bahwa tindakan Tergugat, yang melakukan pemutusan hubungan kerja secarasepihak, tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu, tanpa adanyaperundingan secara bipartite, tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan tanpa memberikan uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian

dan hakhaklainnya kepada Penggugat adalah bertentangan dengan Undangundang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta berakibat sangat merugikan bagiPenggugat;Bahwa Penggugat dapat menerima tindakan Tergugat dalam melakukanpemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat tersebut dengansyarat pemutusan hubungan kerja tersebut terhitung sejak 31 April 2013 danTergugat bersedia membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian

Uang penggantian hak Rp33.060.000,00 x 15 % = Rp 4.959.000,00Total = Rp38.019.000,005 Bahwa tindakan dari Tergugat yang telah menghentikan pembayaran upahPenggugat terhitung sejak bulan Maret 2012 adalah bertentangan denganUndangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta berakibatmerugikan Penggugat, karenanya Tergugat wajib membayar upah Penggugatterhitung sejak bulan Maret 2012 sampai dengan April 2013, secara tunai dansekaligus, dengan perincian sebagai berikut:Upah Maret 2012 Desember

Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejaktanggal 24 Juli 2013 atau sejak dibacakannya putusan ini;4 Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepadaPenggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (3), Undangundang Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Uang Pesangon sebesar (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian

Hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut:Masa kerja 7 ( tujuh ) tahun, 4 ( empat ) bulan;e Uang Pesangon, x 8 x Rp1.740.000,00 = Rp13.920.000,00e Uang Penghargaan Masa Kerja:1 x 3 x Rp1.740.000,00Uang Penggantian Hak, 15% x Rp19.140.000,00Rp 5.220.000,00Rp 2.871.000,00Jumlah total = Rp22.011.000,00Hal. 5 dari 16 hal.Put.Nomor 646 K/Pdt.SusPHI/2013(dua puluh dua juta sebelas ribu rupiah);5.

BBE Pasal 26 ayat 2berupa:e Penghargaan masa kerja 6 x Rp3.035.000,00 =Rp18. 210.000,00e Penggantian kerugian 30% x Rp18. 210.000,00 = Ro 5.463.000.00Jumlah = Rp23.673.000,00Terbilang: (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);10.

Penggantian Perumahan dan Pengobatansebesar Rp54.630.000,00 + Rp18.210.000,00= Rp72.840.000,00 x 30% =Rp 21.852.000,00d. Gaji dari bulan Februari 2014 s/d Juli 2014sebesar Rp3.035.000,00 x 6 =Rp 18.210.000,00e. Uang makan dari bulan Februari 2014 s/dJuli 2014 sebesar Rp1.150.000,00 x 6 =Rp 6.900.000,00f. Uang Perumahan dari bulan Februari 2014 s/dJuli 2014 sebesar Rp225.000,00 x 6 =Rp 1.350.000,00Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 56 K/Pdt.SusPHI/201513.14.15.g.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan = Rp21.852.000,00d. Gaji dari bulan Februari 2014 s/d Juli 2014 = Rp18.210.000,00e. Uang makan dari bulan Februari 2014 s/dJuli 2014 =Rp 6.900.000,00f. Uang Perumahan dari bulan Februari 2014 s/dJuli 2014 = Rp 1.350.000,00g. Uang transfortasi dari bulan Februari 2014 s/dJuli 2014 =R LJumlah semua tuntutan sebesar = Rp109.663.200,00(sertaus Sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratusrupiah);6.

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat dalamPemutusan Hubungan Kerja dengan rincian sebagai berikut:Uang pesangon dengan masa kerja 15 (limabelas) tahun 2 (dua) bulandengan gaji sebesar Rp3.035.000,00 per bulan, terdiri atas 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) yang perinciannya sebagai berikut:e Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp3.035.000,00 = Rp27.315.000,00

(dua puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)e Uang Penghargaan Masa Kerja:1 x 6 Rp3.035.000,00 = Rp18.210.000,00(delapan belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)e Penggantian Hak 15 % x Rp45.525.000,00 = Rp6.828.750,00e (enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus limapuluh rupiah);e Jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak adalah sama dengan Rp52.353.750,00 (lima puluhdua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah

Haksesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagaiberikut sebagai berikut :2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2 :9 (sembilan) bulan x Rp2.710.000,00 x 2 = Rp 48.780.000,00Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuanPasal 156 ayat 3:10 (sepuluh) bulan x Rp2.710.000,00 = Rp 27.100.000,00Uang Penggantian Hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat 4:15% x Rp75.880.000,00 =Rp 11.382.000,00 +Hal. 4 dari

ketentuanPasal 156 ayat 3:10 (sepuluh) bulan x Rp2.710.000,00 = Rp 27.100.000,00Uang Penggantian Hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat 4:15% x Rp. 75.880.000,00 = Rp 11.382.000,00 +Jumlah = = Rp 87.262.000,00Jadi jumlah Uang Pesangon yang harus dibayarkan Tergugat kepadaPenggugat sebesar Rp87.2612.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratusenam puluh dua ribu rupiah) ;4.

Sandratex Nomor 01/SK/Dir/UP/2012 ;Hak Pekerja (Penggugat) sebagai berirkut : Uang penggantian haka. Sisa upah yang belum dibayar Rp. 0,00b.

SandratexNomor 01/SK.Dir/UP/2012 ;Hak Pekerja (Penggugat) sebagai berirkut : Uang penggantian haka. Sisa upah yang belum dibayar Rp 0,b.

Sandratex, maka TergugatRekonvensi dan Tergugat berhak menerima uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah sebagai berikut :Hak Tergugat Rekonvensi Uang penggantian hak Sisa upah yang belum dibayar Rp. 0, Cuti Tahunan yang belum diambil Rp. 0, Upah pisah (masa kerja 35 tahun) :Kategori PHK Lalai/ Ceroboh/ Mendesak Rp100.000,00TOTAL Rp100.000,00Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka sudah sepatutnyaPenggugat Rekonvensi diperintahkan untuk membayar

Uang Penghargaan Masa Kerja1 x pasal 156 ayat 3 atau 5 x Rp 1.065.500,00 Rp 5.325.000,00c Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan1xpasal 156 ayat4 15% x 2x Rp 24.495.000,00 Rp 3.674.250,00d. Upah selama tidak dipekerjakan yaitu sejak bulanJanuari 2009 sampai dengan April 20094 x Rp 1.065.000,00 Rp 5.325.000,00Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 380 K/Pdt. Sus/2010e.

Sus/2010dimaksud pada ayat 1 pekerja buruh berhak mendapat uang pesangon 2 kaliketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuanpasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat 3 Jo pasal 169 ayat 2 UUNo. 13 tahun 2003 maka Tergugat berkewajiban untuk membayar hakhakPenggugat dengan perincian sebagai berikut :a. Pesangon 2 x pasal 156 ayat 2 atau9 x 2 x Rp 1.065.500,00 Rp 19.170.000,00b.

Uang Penghargaan Masa Kerja1 x pasal 156 ayat 3 atau 5 x Rp 1.065.500,00 Rp 5.325.000,00c Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan1 x pasal 156 ayat (4) 15% x 2 x Rp 24.495.000,00 Rp 3.674.250,00d. Upah selama proses : 12 x Rp 1.065.500,00 Rp 12.786.000,003.

Uang Penggantian Hak 15% x Rp 23.441.000,00 Rp 3.516.150,00Jumlah Rp 26.957.150,00(dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus limapuluh rupiah) ; Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepadaPenggugat hak atas upahnya selama bulan Pebruari sampai dengan JuliHal. 14 dari 22 hal. Put. No. 380 K/Pdt.

Uang Penggantian Hak15% x (Rp 9.589.500,00 + Rp 4.262.000,00) Rp 2.077.725,00Jumlah Rp 15.929.225,00 (lima belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus duapuluh lima rupiah) ; Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;DALAM REKONVENSI :Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 380 K/Pdt.

No. 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi.e Selatan : Bapak Buange Barat : Ibu Santi/ Bapak Seloyakni lahan muzaraah tersebut untuk kKemudian dijual secara lelang gunamembayar penggantian kerugian kepada penggugat sebesarRp. 384.000.000. (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).3. Menyatakan sah akad muzaraah antara Penggugat selaku penggarapdengan Tergugat selaku pemilik lahan tentang kerjasama budi dayatanaman buah naga diatas lahan tanah seluas 6000 M? yang terletakdiKabupaten Banyuwangi.4.

Menghukum Tergugat tersebut untuk membayar penggantian kerugiankepada Penggugat sebesar Rp. 384.000.000, (tiga ratus delapan puluhempat juta rupiah) secara tunai.6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya keterlambatanpembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen)perbulan terhitung sejak putusan perkara a quo dinyatakan inkracht(berkekuatan hukum tetap).7.

gugatan Penggugat untuk sebagian ;

• Uang penggantian

  hak sertaupah proses berjalan dengan rincian sebagai berikut :Uang pesangon : Rp 3.029.685,x5x 2 = Rp. 30.296.850,Uang Penghargaan: Rp. 3.029.685, x 2 =Rp. 6.059.370,= Rp. 36.356.220,Penggantian uang perumahan dan cuti : 15% =Rp. 5.453.433,Upah yang belum dibayar (Februari, Maret 2018) =Rp. 6.059.370,Upah proses berjalan selama 6 bulan x Rp. 3.029.685, = Rp. 18.178.110,Total = Rp. 66.047.133,(enam puluh enam juta empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);Menyatakan sah dan berharga

  nilai uang penggantian hakPenggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim harus menetapkan masa kerja dan besaranupah Penggugat, sebagai berikut :1.

  Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan pasal157 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan No.31/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jmbmenyatakan : Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, terdiridari : a. Upah Pokok; b.

  Hak kepada Penggugat,sebagai berikut :Atas nama Penggugat Amiria Waruwu, Upah Rp. 3.029.685, per bulan;Masa kerja 17 Juli 2013 sampai 21 Maret 2018 (4 tahun 8 bulan);Uang penggantian hak = 15 % X (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)Uang pesangon 5 bulan X Rp. 3.029.685, = Rp. 15.148.425,Uang Penghargaan masa kerja 2 bulan X Rp. 3.029.685, =Rp. 6.059.370,Uang penggantian hak = 15 % X (Rp. 15.148.425, + Rp. 6.059.370,)Uang penggantian hak = 15 % X Rp. 21.207.795, = Rp. 3.181.169, Terbilang

  Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat sebagaimana yangdiatur dalam pasal 168 ayat (3) Undangundang No. 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut : Uang penggantian hak 15 % X Rp. 21.207.795, Rp. 3.181.169, Upah bulan Februari 2018 Rp. 3.029.685, Upah bulan Maret 2018, selama 21 hari Rp. 2.120.779,. +Total keseluruhannya Rp. 8.331.633,Terbilang : delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tigapuluh tiga rupiah4.

Penggantian uang makan Operator alatalat berat diMV. First Kasih mulai 16.07.2012 sd. 02.08.2012, diPelabuhan Sibolga : Rp 3.600.000,00i Penggantian Uang Makan O/s Bapak Bambangterhitung tanggal 08.09.2012sd. 20.09.2012 : Rp 450.000,00j. Laporan perincian pekerja kontraktor diatas kapalMV. First Kasih periode 01 sd. 31 Okt. 2012sebanyak 119 orang Rp 2.975.000,00k. Penggantian Uang Makan O/s Bapak Bambanguntuk 26 hari selama bulan November 2012 : Rp 650.000,001. Penggantian uang makan O/s WJL.

Penggantian uang makan, Operator alatalatberat di MV. First Kasih mulai 16072012s.d. 02082012 di Sibolga : Rp 3.600.000,00i. Penggantian uang makan o.s Bapak Bambangterhitung tanggal 08092012 s.d 20092012 : Rp 450.000,00Laporan perincian pekerja kontaktor data kapalHal. 25 dari 28 hal.PutNomor 191 K/Pdt.SusPHI/2015MV. First Kasih : Rp 2.975.000,00k Pengggantian Uang Makan o/s Bapak bambanguntuk 26 hari selama bulan November 2012 : Rp 650.000,00 Penggantian uang makan o/s WJL.

Penggantian uang makan, Operator alatalatberat di MV. First Kasih mulai 16072012s.d. 02082012 di Sibolga : Rp 3.600.000,00i. Penggantian uang makan o.s Bapak Bambangterhitung tanggal 08092012 s.d 20092012 : Rp 450.000,00j.Laporan perincian pekerja kontaktor data kapalMV. First Kasih : Rp 2.975.000,00k Pengggantian Uang Makan o/s Bapak bambanguntuk 26 hari selama bulan November 2012 : Rp 650.000,001 Penggantian uang makan o/s WJL. BapakBambang untuk 28 hari selama bulanDesember 2012 .