Amir Yusuf naik ke dalam perahumemeriksa isinya dan kemudian mengambil sebuah tas ransel warna hitam,karena terasa berat lalu tas tersebut dibuka dan ternyata isinya adalah 1 (Satu)pucuk senjata laras panjang model lipat.Bahwa karena mendapatkan temuan yang membahayakan kemudian tastersebut dibawa lari oleh saksi untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib,namun salah seorang pelaku yang turun dari atas perahu mengejar dan mintaagar tas tersebut dikembalikan, namun permintaan tersebut ditolak.

Amir Yusuf naik ke dalam perahumemeriksa isinya dan kemudian mengambil sebuah tas ransel warna hitam,karena terasa berat lalu tas tersebut dibuka dan ternyata isinya adalah 1 (satu)pucuk senjata laras panjang model lipat.Bahwa karena mendapatkan temuan yang membahayakan kemudian tastersebut dibawa lari oleh saksi untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib,namun salah seorang pelaku yang turun dari atas perahu mengejar dan mintaagar tas tersebut dikembalikan, namun permintaan tersebut ditolak.

Karena mendapatkan temuan yangmembahayakan kemudian tas tersebut dibawa lari oleh saksi untuk dilaporkankepada pihak yang berwajib, namun salah seorang lakilaki / pelaku yang turundari atas kapal mengejar dan minta agar tas tersebut dikembalikan, namunpermintaan tersebut ditolak. Ketika sudah berhasil lepas dari kejaran, kemudiansaksi M. Amir Yusuf menelpon anggota Polsek Seunuddon untuk mengabarkantentang penemuan senjata api tersebut.

Bahwa atas kerugian keuangan negaratersebut, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas audit rutinyang dilakukan, telah dipulinkan sebagian dengan menyetorkan ke rekeningatas nama Kas Daerah Kota Makassar sebesar Rp. 49.840.540, (empat puluhsembilan juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah)dengan tiga kali penyetoran sebagai berikut :1. Tanggal 04 Mei 2017 sebesar Rp. 8.290.540,2. Tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp. 11.000.000,3.

Bahwa atas kerugiankeuangan negara tersebut, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa KeuanganRI atas audit rutin yang dilakukan, telah dipulinkan sebagian denganmenyetorkan ke rekening atas nama Kas Daerah Kota Makassar sebesar Rp.49.840.540, (empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu limaratus empat puluh rupiah) dengan tiga kali penyetoran sebagai berikut :1. Tanggal 04 Mei 2017 sebesar Rp. 8.290.540,2. Tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp. 11.000.000,3.

AnugraAburaera Putra pimpinan CV SULTAN.Bahwa anggaran dalam DPA APBD Kota Makassar dalam PengadaanBarang Persediaan Sanggar Kerajinan LorongLorong Kota Makassarpada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2016 tidakseluruhnya terealisasi ada kelebihan sekitar Rp 50.618.000 dan otomatiskembali ke kas daerah;Bahwa Pengadaan Barang Persediaan Sanggar Kerajinan LorongLorongKota Makassar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2016pernah diaudit BPK Adapun hasil temuan BPK R11 adalah :1.

dari BPK, yaitu pendistribusian tidak sesuai kontrakdan ada pemecahan kegiatan;Bahwa hasil temuan BPK telah dikembalikan sebanyak Rp. 49.840.540,(empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratusempat puluh rupiah) dengan 3 (tiga) kali pembayaran;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya.YAKOB, SE, Umur 53 Tahun, Lahir Makassar, 22 Nopember 1964, Jeniskelamin Lakilaki, Agama Kristen, Suku Toraja, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS

Adanya kekuragan volume sebesar Rp. 30.550.000;dan kekuragan tersebut telah terdakwa kembalikan ke Kas Daerahsebesar Rp 49.850.540. dan dapat terdakwa tambahkan mengapa terjadiadanya kekurangan volume dan perbedaan spesifikasi barang yangberujung pada temuan BPK karena adanya potongan yang diminta olehBPKAD melalui saudari Engelina selaku Kasubag Keuangan DinasKoperasi dan UKM Kota Makassar dan nilai pemotongan tersebut sebesarRp 50.000.000 yang saya serahkan sendiri kepada saudari Engelinaselaku

Sesuai laporan, biasanya kepalasekolah biasanya mendatangi bendahara baik pada saat sedangmengajar di kelas ataupun di rumah mereka, atau lewat sms dan telponmeninta pinjaman uang yang dipegang oleh merekae Bahwa pinjaman tersebut belum dikembalikan sampai dengan saat inie Bahwa Pernah diaudit oleh inspektorat dan ada temuan sebagaiberikut :1. Kelebihan transfer dana BOS tahun 2013 sebesar Rp. 7.455.000,2. Pengadaan buku yang belum didukung bukti yang sah sebesar Rp.26.600.000,3.

Dana Pengadaan Buku BOS Rp.26.600.000,Pengeluaran lain yang belum dapat dipertanggungjawabkan berupa uangkenang kenangan kelas IX Rp.20.687.000,Bahwa terhadap temuan dari Inspektorat, DinaPendidikan Kab.

Brebes telah melakukantindakantindakan tertentu untuk menindaklanjuti temuan tersebutatas Penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala SekolahSMP Negeri 4 Wanasari Brebes tersebut telah dilakukanteguran kepada Kepala sekolah SMPN Negeri 04wanasari baik secara lisan maupun tertulis antara lainsebagai berikut :e Teguran tanggal 05 Juni 2014e Teguran II tanggal 14 Juli 2014e Teguran Ill tanggal 25 Agustus 2014e Bahwa apabila ada penyimpangan dalam pengelolaan DAK, BOS maupunBSM yang terjadi sepengetahuan

Nagekeo pada tanggal 7 Juni 2013jam 8.30 wita;Bahwa melihat kinerja KPU Kabupaten Nagekeo beritikad buruk tersebut kamitelah melakukan keberatan tertulis melalui surat tanggal 6 Juni 2013 yang ditujukankepada Ketua KPU Kabupaten Nagekeo berdasarkan hasil temuan dan hasilklarifikasi kami dengan para pimpinan Partai Pendukung baik tingkat Propinsi(DPD) maupun tingkat DPP; demikian juga melaporkan kinerja KPU KabupatenNagekeo kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakartatanggal 5 Juni

Berita Acara tersebut tidak ditemukan pertimbangan derigan suratpenegasan dari Pimpinan Partai Politik Pendukung Paket LUKASANGELyang ditujukan kepada KPU Kabopaten Nagekeo yang dimasukan pada tanggal 7Juni 2013;KPU Kabupaten Nagekeo benarbenar telah dengan sewenangwenang karenakedudukan dan jabatannya mengabaikan prosedur yang diamanatkan oleh PeraturanKPU No. 9 Tahun 2012 dan tidak mencerminkan sebagai penyelenggara pemiluyang jujur adil dan transparan serta demokratis;9 Bahwa berdasarkan hasil temuan

bersama lampirannya tentang"Pemeriksaan Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Dari Jalur Partai PolitikPada Saat Bakal Pasangan Calon Mendaftarkan Diri;Dari lampiran surat Tergugat tersebut terbaca denganjelas bahwa Tanggal 10 Mei2013 adalah Penyampaian Hasil Pemeriksaan Berkas yang dimasukan pada saatpendaftaran tanggal 5 Mei 20/3, bukan merupakan hasil verifikasilklarifikasikepada pimpinan Parpol;Bahwa dari lampiran surat Tergugat/Terbanding tersebut dibaca dengan jelas,dimana pada kolom "TEMUAN

Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2016hasil penelitian volume realisasi lapangan oleh Politeknik NegeriUjung Pandang tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, karenasesuai ketentuan Pasal 32 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugiankeuangan Negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitungjumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang (BPK,BPKP) atau akuntan publik yang ditunjuk;Berdasarkan pertimbangan dan alatalat bukti yang sah

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dan Judex Juris tidak dapatdibenarkan menurut hukum, karena pertimbangan hukum tersebut telahmenunjukan pertimbangan yang tidak sempurna (onvoeldoendegemotiveerd) yang merupakan kekhilafan Hakim dan kekeliruan yangnyata dalam menerapkan hukumnya, dengan menyatakan bahwaterdapat adanya kekurangan volume dari temuan Ahli Politeknik NegeriUjung Pandang berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Volume RealisasiLapangan, tanpa mengikutsertakan pihakpihak yang ditentukan

sebesar Rp1.005.692.894,57 (satumiliar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratussembilan puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen) sesuai laporanhasil penelitian volume realisasi lapangan oleh Politeknik NegeriUjung Pandang tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, karenasesuai ketentuan Pasal 32 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugiankeuangan Negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitungjumlahnya berdasarkan hasil temuan

Asri Cipta Tenaga Karya dalambentuk tulisan dan lisan;e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan audit knusus pada PT.Asri Cipta Tenaga Karya pada tanggal 2 Desember 2013 s/d 25januari 2014 didapat temuan sebagai berikut :Laporan kas opname perusahaan PT.

berniat untuk mengembalikan denganmenyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000, kepada RaymonBintoro, akan tetapi ditolak olen Raymond Bintoro;Bahwa terdakwa merasa tertekan oleh penyidik sehinggadalam berita acara penyidikan no.18 terdakwa telah membuatpernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa yangdidalamnya berisi terdakwa sanggup mengembalikan uangperusahaan sebesar Rp. 700.000.000, namun sebenarnyauang yang dipakai terdakwa hanya sekitar Rp. 45.000.000,;Bahwa terdakwa tidak tahu menahu tentang temuan

pengeluaranyang cukup besar, lalu saksi Raymond Bintoro melakukan pengecekan sendiridari nota yang dibuat terdakwa dan menghitung pemasukan serta pengeluaranperusahaan dimana seharusnya bulan April 2013 ada kelebihnan dana kasperusahaan sebesar Rp. 52. 310.450, , namun faktanya uang yang terdapatpada terdakwa hanya Rp. 4.768.000, setelah saksi Raymond Bintoromenanyakan selisih tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjawab tidak tahu;Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan laporan keuangan,ternyata ada temuan

ada uangangsuran dari sejumlah KSM dengan nominal angsuran Rp.71.673.200, yang tidak dibuku dan diduga uang tersebut diambil /digunakan oleh terdakwa Sri Rahayu dan Norma Eka Setyaningrum,setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap buku angsuran setiapKSM dengan transaksi yang ada dibuku kas, terdapat beberapaangsuran yang tidak dicatat dalam buku kas sebagaimana daftarangsuran per buku tahapan yang saksi serahkan kepada pemeriksa,sehingga ditemukan selisih sebesar Rp. 71.673.200.Bahwa adanya temuan

WIYONO.Atas laporan tersebut, pihak Pengurus melakukan kKlarifikasikepada pihakpihak terkait melalui rapatrapat pengurus.e Bahkan khusus untuk menangani temuan ini pihak pengurusmembentuk panitia kecil untuk penyelesaian atas kasus ini yangdiketuai Sdr. Drs.

NORMA EKA, dimana menurut penjelasanaduitor ternyata ada selisih keuangan yang ada di Buku Harianbuku Angsuran sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh jutarupiah) dan setelah itu pengurus dalam hal ini adalah ManajerUPK yaitu Pak WIYONO dan Auditor melacak pembukuantersebut dan pada saat itu NORMA mengakui bahwa uangtersebut dipergunakan sendiri.Dengan berjalannya waktu ternyata jumlah temuan itu bertambah besaryaitu sekitar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), selanjutnyadilakukan rapat pengurus

Selanjutnya saksi tidakmembayar uang BKM tersebut karena BKM memintapengembalian semuanya.e Bahwa dari penghitungan dari akuntan Publiksebesar Rp 110.856.698, setelah setelah adanyapenolakan dari Surat pernyataan yang saksi buattanggal 17 Februari 2014, saksi menyanggupi hanyamembayar uang sebesar Rp 47.000.000,00, namunsampai saat ini saksi belum membayar.e Bahwa berdasarkan hasil temuan dari AkuntanPublik kemudian saksi mencocokkan antara bukukas tahun 2012 dan buku tahapan tahun 2012ternyata ada

selisin sebesar Rp 90.000.000,00kemudian saksi dan Sri Rahayu sepakat untukmengganti uang tersebut.e Bahwa saksi pernah dipanggil pak Wagiran denganadanya temuan hasil dari Akuntan Publik tersebutuntuk menyelesaikan selisih uang tersebut.e Bahwa Buku Angsuran Tahap sampai denganTahap VIIl saksi bukukan berdasarkan slip setoranmasuk (Bukti kas masuk) kemudian saksi masukkanke dalam jurnal harian yang berasal dari slip setoranmasuk, kemudian dari jurnal harian saksi masukkanke dalam neraca bulanan

Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester I Juni 2015, Nomor: DIR/1383, tanggal 31 Juni 2015,173. 1 (satu) Bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II Desember 2014,174. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku Malut Posisi Desember 2015, tanggal 21 Januari 2016,175. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku Malut Posisi Juni 2015 Nomor: DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015,176. 1 (satu) Jilid fotocopy Temuan

Seharusnya pembeli yang meminta, sedangkan temuan dari AuditorIndependen Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil Bank Maluku selakupembeli tidak gunakan jasa appraisal independen. Selain itu Hasil konfirmasiOJK ke KJPP FAST, KJPP FAST tidak pernah menerbitkan hasil penilaiantanggal 28 Oktober 2014 dgn nilai Rp.54,8 Milyar mereka baru diminta olehsaksi LUTFI AFANDI selaku Notaris alamat kantor Jalan H.M.

dari hasil pemeriksaan KAP.Bahwa hasil temuan KAP telah diberikan kepada PT Bank Maluku.Bahwa PT Bank Maluku telah membahas hasil temuan KAP.

Dari 10 temuan yang telah dibahas adalah 5 temuan.Bahwa ada temuan KAP mengenai pembelian lahan dan gedung di jalanDarmo No. 51.Bahwa Hasil temuan KAP, mengenai pembelian lahan dan gedung di jalanDarmo No. 51 menyatakan tidak ada kerugian pada PT Bank Maluku.Tetapi hanya ada prosedur yang belum dipenuhi sesuai dengan SOPbank.Bahwa Hasil audit belum disikapi oleh divisi terkait yakni divisi umum danhukum.Bahwa Hasil temuan dari KAP disampaikan kepada PT Bank Maluku padabulan April tahun 2015.Bahwa

Hasil temuan dari KAP tidak pernah semua disampaikan di annualreport.Bahwa Ada perikatan jual beli pada pembelian tanah dan gedung di JalanDarmo No. 51.Bahwa Pajak pembeli yang sudah dibayar oleh PT Bank Maluku sebagaipihak pembeli kepada Notaris sebesar Rp. 2.994.760.000,00 (dua milyarsembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh riburupiah).Bahwa Ada kelebihan pembayaran pajak.Bahwa Kelebihan pembayaran pajak berjumlah Rp. 262.600.000,00.

saksi Johanes Pardede yang mengetahuihal tersebut langsung memanggil programmer yang membuat sistemaplikasi keuangan pada pabrik gula takalar saudara Budi Raharjo untukmelakukan pemeriksaan sistem aplikasi keuangan pada pabrik gula takalaryang hasilnya tertuang dalam berita acara peninjauan/pemeriksaan sistemaplikasi nomor XXBA/III/2017/006 tanggal 23 Maret 2017 yangmenyatakan bahwa sistem berjalan dengan normal dan benar,permasalahan berada antara jumlah fisik kas terhadap pembukuan kasir.Atas temuan

AndiZaelani selaku Asisten Manager Keuangan atau ResponcibilityCenter Keuangan (RC Keuangan)tidak dapatmempertanggungjawabkan temuan selisih kas sebesarRp. 1.548.603.000, (satu milyar lima rartus empat puluh delapanjuta enam ratus tiga ribu rupiah) ;Hal tersebut tidak sesuai dengan :1.

Atas temuan tersebut, saksi JohanesHal 43 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.

Audit/Pemeriksaan yang tidak dilakukan Auditor yang independensaat melakukan audit/pemeriksaan;2) Auditor tidak melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada Auditi terkaitkelengkapan maupun kebenaran bukti/dokumen yang diterima dariPenyidik, dengan kata lain Auditor percaya saja dengan bukti/dokumenyang diterima Auditor dari Penyidik, padahal bukti/dokumen yang diterimaAuditor tersebut belum tentu cukup kompeten dan relevan;3) Auditor tidak memberi kesempatan kepada Auditi untuk menyanggah/menjawab temuan

audit secara komperehensif, hal ini disebabkan Auditorterkesan otoriter sehingga menganggap temuan Auditnya sudah benarpadahal tidak benar; Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan prinsip keadilan dankemanfaatan, dan hanya mempertimbangakan kepastian hukumnya saja.

kerugian keuangan negara berdasarkan alatalat bukti sah yang diajukan dipersidangan; Bahwa dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara, instansi atau penegakhukum dapat juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUX/2012 tangal 23 Oktober 2012, yang merumuskan: Menurut Mahkamah, KPKbukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangkapembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasidengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan

Bahwa dalam pertimbangan putusan praperadilan pada halaman 70 sampaidengan halaman 71, hakim praperadilan sudah secara expresis verbismenyebutkan bahwa :Walaupun temuan indikasi Kerugian Negara sebesar Rp. 495.407.872.00 padabulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2014 adalah yangdimaksud kerugian Negara, maka pertanggung jawaban pidana hanyadibebankan kepada subjek hukum in casu PPTK yang menjabat pada periodebulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2014 tersebut, sehinggaPemohon

hukum, demikepatuhan hukum, demi objektifitas hukum, Jaksa Penuntut Umummemohon kepada pihak Pengadilan untuk menarik kembali berkas perkara incasu disertai surat dakwaannya, karena itu berkenaan dalam putusan61eksepsi menyatakan surat pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaantidak dapat diterima karena cacat dan tidak berdasar atas hukum.Bahwa dalam pertimbangan putusan praperadilan pada halaman 70 sampaidengan halaman 71, hakim praperadilan sudah secara expresis verbismenyebutkan bahwa:Walaupun temuan

membebaskanterdakwa dari perbuatan pidana yang kami dakwakan, akan tetapi hanya kepadaformil dari penanganan perkara, sedangkan terkait dengan kebenaran alat buktibukanlah domain sidang Praperadilan, melainkan kKewenangan dari Majelis Hakimyang mulia yang memimpin jalannya persidangan pokok perkara terdakwa.Demikian juga terhadap keberatan Penasehat Hukum terkait dengan hasil LHPBPK RI Perwakilan Sulut Hal. 75 alinea IV dan V tidaklah membatasi Penyidikuntuk melakukan penyidikan sebagaimana hasil temuan

NITA CIPTA USAHA No.Nama Personil Posisi Kerja Temuan TergugatPengalaman Referensi Kerja (Tahun) Yang Mengeluarkan Paket Pekerjaan Posisi Waktu Beni Gunawan Aritonang Project Manager 4Pembangunan Prasarana Pengendalian BanjirCV. Nita Cipta Usaha Sungai Batang Bungo Paket Tahun Project Manager 2011Anggaran 2011 Pembangunan Pelindung Tebing Desa PondokPT. Nusantara Membangun Delapan Kec.

Berikut Tabel temuan data yang cacat tersebut kami uraikan sebagaiberikut:Nama PersonilJauhari Silalahi, STSofiyan Hadi, STLanggeng PramonoOpri SurnalSupriadiAgus TamiPaket Pekerjaan Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Rawa D.R Pematang Lumut Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung BaratPengalamanKerja(Tahun)PosisiProject ManagerSite ManagerTenaga TeknikTenaga TeknikSurveryorPetugas K3Yang Mengeluarkan. Hiban Bersaudara. Roka JayaPT. Nita Cipta UsahaPT. Nita Cipta Usaha. Usaha Baru MandiriPT.

Tanjung Jabung Temuan TergugatPosisi02 Februari 2015 s/dGeneral Superitendent 30 Desember 2015General Superitendent 2014Site ManagerTenaga TeknikJuru UkurTenaga TeknikTenaga TeknikJuru UkurTenaga TeknikJuru UkurJuru UkurJuru UkurPetugas K3 Konstruksi 06 Januan 2015 sid14.

Bahwa Rekomedasi BPK (badan Pemeriksa Keuangan) wajibdilaksanakan/ditindaklanjuti paling lambat 60 hari setelah ada Temuan,hal berdasarkan Perintah Pasal 20 UNDANGUNDANG NOMOR 15TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DANTANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA , menyatakan Bahwa :(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasilpemeriksaan.(2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPKtentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan = hasilpemeriksaan.(3) Jawaban atau

B/LHP/XVIII.JMB/5/2019 Tertanggal 27 Mei 2019, atas KeuanganPemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2018 padatanggal 28 mei 2019, Artinya Periode tanggal 28 mei 2019 tanggal 28juli 2019 (60 hari) maka Tergugat (Bupati sarolangun) wajibmenjelaskan/menindaklajuti Temuan dari Turut Tergugat , akan tetapisampai ini gugatan diajukan oleh Penggugat ( februari 2020/sekitar 8(delapan) Bulan lebih Tergugat tidak melaksanakan rekomendasi ,dan Tergugat tidak menjelaskan kepada Publik/MasyarakatKabupaten

B/LHP/XVIIILJMB/5/2019 Tertanggal 27 Mei2019, atas Keuangan Pemerintah Kabupaten SarolangunTahun Anggaran 2018 pada tanggal 28 Mei 2019, ArtinyaPeriode tanggal 28 Mei 2019tanggal 28 Juli 2019 (60 hari)maka Tergugat (Bupati Sarolangun) wajibmenjelaskan/menindaklajuti Temuan dari Turut Tergugat ,akan tetapi sampai ini gugatan diajukan oleh Penggugat(Februari 2020/sekitar 8 (delapan) Bulan) lebih Tergugat tidak melaksanakan rekomendasi, dan Tergugat tidakmenjelaskan kepada Publik/Masyarakat KabupatenSarolangun

. dan jaringannya di PuskesmasPemuar, beserta kelengkapannya (asili);23. 1 (Satu)rangkap SP2D Nomor : 900/0473/SP2DLS/2014 tanggal25 April 2014 sebesar Rp. 93.650.000 (Sembilan puluh tiga jutaenam ratus lima puluh ribu rupiah) keperluan sosialisasi danpembekalan JKN atau BPJS ditingkat puskesmas/polindes/pustudan jaringannya, beserta kelengkapannya(asli);24.1 (satu) Lembar Surat Tanda Setoran Nomor900/147/KEU/2016 tanggal 7 April 2016 sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah), untuk pengembalian Temuan

pemeriksaan khusus tahap kegiatansosilisasi VU ASN tahun 2014.o Pada tanggal 25 januari 2017 sebesar Rp 333.767.545, TahapIl hasil temuan inspektorat kab.

Melawi sebesar Rp 338.767.545 dengantujuan transaksi adalah setoran pengembalian temuan inspektoratKabupaten Melawi atas kegiatan sosilisasi UU ASN Tahun 2014melalui Bank Kalbar Cabang Nanga Pinoh No rekening giro BUDKabupaten.

(lima juta rupiah), untukpengembalian Temuan Pemeriksaan Khusus Tahap atas Keg.Sosialisasi UndangUndang ASN di Tingkat Puskesmas pada DinasKesehatan Kab. Melawi T.A. 2014 sesuai LHP Khusus No.700/05/LHPITKAB/KHUSUS/2014 tanggal 15 Desember 2014,(asli);25. 1 (Satu) Lembar Setoran BANK KALBAR tanggal 7 April 2016 dariDinas Kesehatan Kab. Melawi kepada rekening BUD Kab. MelawiNo.

Ptk26.27.28.29.30.31.32.33.1 (satu) Lembar Surat Tanda Setoran Nomor : 900/78/KEU/2016tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 333.746.545, (tiga ratus tigapuluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus empatpuluh lima rupiah), untuk pengembalian Temuan PemeriksaanKhusus Tahap II atas Keg. Sosialisasi UndangUndang ASN diTingkat Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab.

BPK untuk pekerjaan PembangunanWater Front City Kota Namlea Tahap Tahun Anggaran 2015 padaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.Bahwa saksi tahu ada temuan BPK untuk pekerjaan PembangunanWater Front City Kota Namlea Tahap Tahun Anggaran 2015 padaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru karena pada saat BPK turunmelakukan pemeriksaan pekerjaan saksi juga dipanggil oleh BPK diKantor Bupati dan BPK menyampaikan kepada saksi bahwa adakekurangan timbunan.Bahwa hasil temuan BPK untuk pekerjaan Pembangunan Water

Aego Media Pratama telahmengerjakan kekurangan Volume timbunan untuk pekerjaanPembangunan W ater Front City Kota Namlea Tahap Tahun Anggaran2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru tersebut sesuaidengan hasil temuan BPK tersebut atau belum karena pada saat BPKmemanggil saksi dan menyampaikan bahwa ada kekurangan volumetimbunan saat itu saksi langsung menyampaikan kepada saudaraSahran Umasugi.

Nurdin Lamatokan :10.Bahwa Saksi selaku Ketua Panitia Penerima hasil PekerjaanPembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap Tahun Anggaran2015, pernah mendengar di kantor Dinas PU Kabupaten Buru terkaitdengan adanya temuan BPK terhadap Pekerjaan Pembangunan WaterFront City Kota Namlea Tahap Tahun Anggaran 2015 namun Saksitidak mengetahui apakah temuan tersebut mengenai administrasi atauterkait kekurangan volume pekerjaan ;Bahwa CV.

No.05.C/HP/XIPAMB/06/2016 tanggal 8 Juni 2016, olehkarena masih dalam masa tenggang waktu pemeliharaan disarankankepada pelaksana untuk segera melaksanakan hasil temuan BPK RIPerwakilanProvinsi Maluku dimaksud.Bahwa benar yang membuat konsep surat pemberitahuan untukmelaksanakan temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku adalah PPKibu Sri Jauranty kemudian saksi tandatangan surat pemberitahuanuntuk menindaklanjuti temuan BPK RI Perwakilan Provinsi dan yangmeneruskan surat pemberitahuan tersebut kepada

pelaksanapekerjaan dan saksi tidak tahu disampaikan kepada siapa dan saksitidak menanyakan disampaikan kepada siapa.Bahwa benar atas temuan dimaksud PPK memerintahkan pelaksanapekerjaan untuk menindaklanjuti temuan BPK Perwakilan Malukudimaksud dan setahu saksi sudah ditindak lanjuti temuan BPKPerwakilan dimaksud.Bahwa benar pada saat pelaksana menindaklanjuti pekerjaan kurangyang ditemukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku saksibersama Bupati Buru, sebagian SKPD Kabupaten Buru datang kelokasi

Nganjuk Tahun 2009 ;1 (Satu) bendel dokumen auditior utama keuangan Negara IV 21 Juli2010 sampai dengan 14082010,didapat temuan pemeriksaaan kinerja(terperinci) atas program stimulus belanja infratruktur dibidangPekerjaan umum tahun 2009 pada Dinas pekerjaan umum Bina Margadan Dinas Pekerjaaan Umum Pengairan Daerah Kab.

Nganjuk Tahun 2009 ; 1 (Satu) bendel dokumen auditior utama keuangan Negara IV 21 Juli2010 sampai dengan 14082010,didapat temuan pemeriksaaan kinerja(terperinci) atas program stimulus belanja infratruktur dibidang Pekerjaanumum tahun 2009 pada Dinas pekerjaan umum Bina Marga dan DinasPekerjaaan Umum Pengairan Daerah Kab.

Nganjuk Tahun 200916. 1 (Satu) bendel dokumen auditior utama keuangan Negara IV 21 Juli2010 sampai dengan 14082010, didapat temuan pemeriksaaan kinerja(terperinci) atas program stimulus belanja infratepk Hci flibidangPekerjaan umum tahun 2009 pada Dinas pekerjaan umum Bina Margadan Dinas Pekerjaaan Umum Pengairan Daerah Kab.

atauHal 14 dari 86Putusan No 78/PDTG/2016/PN.BGRmateri Wewenang yang diberikan dan bertentangan dengan tujuan Wewenangyang diberikannya, terkecuali Penggugat telan melakukan Perouatan MelawanHukum yang dampaknya merugikan asset BUMD/PDAM Tirta Pakuan KotaBogor darnatau Masyarakat pengguna air minum, maka sudah sepatutnyadilakukan kajian dan investaigasi lebih lanjut, namun hasil inspektorat danPengawasanpenilaian dari Dewan Pengawas PDAM Tirta Pakuan Kota Bogorbahwasannya Penggugat tidak adanya temuan

hasil verifikasi menunjukkan bahwa data yang sesuai sebanyak278, yang meragukan 96, sehingga terdapat selisih sebanyak 21 orangnyang tidak menandatangani surat pernyataanHal 31 dari 86Putusan No 78/PDTG/2016/PN.BGRBahwa atas beberapa simpulan dari Inspektorat Pemerintah Kota Bogor danberdasarkan audit kinera Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Provinsi Jawa Barat dinyatakan BAIK, sera Tugas dan wewenangDireksi berikut laporan per Triwulan dan Tahunan dinyatakan Sehat dan tidakadanya temuan

merugikan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, maka dengan iniberarti tidak adanya temuan dugaan tindakan melakukan perbuatan yangmerugikan PDAM sebagaimana yang direkomendasikan oleh Dewan PengawasPDAM Tira Pakuan Kota Bogorberdasarkan Pasal 27 ayat (1) PeraturanWalikota Bogor Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organ dan KepegawaianPerusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor, begitu pula perihalhasil verifikasi penandatanganan Surat Pemyataan beberapa diragukan (indikasirekayasa) dan indikasi ditunggangi

Raya Singaparna KecamatanSingaparna, Kabupaten Tasikmalaya sekitar tahun 2007 2008dan kejadiannya bulan Juni Juli 2007 ; Bahwa benar atas laporan dari Tim SKAI BTPN tersebutditeruskan ke Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankanselanjutnya tim dari Bank Indonesia turun dan menindaklanjutihasil temuan tim SKAI sekitar tahun 2008 dan hasil temuan timdari Bank Indonesia adalah memang terjadi penyalahgunaanproses pemberian kredit yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaituRUSTAM MULYANA, MOH.

tidak melaksanakanlangkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatanbank terhadap ketentuan dalam undangundang ini danketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berlakubagi bank ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi ini dapat dibenarkan, dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut : Bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan putusan bebas JudexFacti merupakan putusan bebas tidak murni atas dasar pertimbanganadanya temuan

Laporan, data, dan informasi mengenai pengurangan ataupengembalian sebagian yang berisikan semua temuan teknis dangeologis yang diperoleh dari wilayah yang akan dikurangi, berikutalasanalasan pengurangan atau pengembalian serta data lapanganyang dihasilkan dari kegiatankegiatan;20.2. Peta dari wilayah yang dikurangi atau dikembalikan beserta koordinatkoordinatnya;20.3. Bukti pembayaran untuk kewajibankewajiban keuangan;20.4.

Hal tersebut diantaranyaadalah kewajiban bagi pemegang IUP untuk memberikan permohonanresmi untuk penciutan dari wilayah izin usaha pertambangan, disertaidokumendokumen berikut:28.1.Laporan, data, dan informasi mengenai pengurangan ataupengembalian sebagian yang berisikan semua temuan teknis dangeologis yang diperoleh dari wilayah yang akan dikurangi, berikutalasanalasan pengurangan atau pengembalian serta data lapanganyang dihasilkan dari kegiatankegiatan;28.2.Peta dari wilayah yang dikurangi atau

Berita Acara Temuan BahanBahan Pembuat NarkotikaJenis SabuSabu di Ruang Kerja Penggugat. Penyerahan / tanda terima uang sebagai jasa peminjamanruang kerja Penggugat.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusansebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

BERITA ACARA TEMUAN BAHANBAHAN PEMBUATNARKOTIKA JENIS SABUSABU di Ruang KerjaPENGGUGAT; Halaman 40 dari 42 halaman.