/1998 tanggal 27Juli 2001 jo. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 jo. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang memiliki kaidah hukumbahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidaktermasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkanwewenang Peradilan Umum;Dengan uraianuraian diatas, maka jelas telah terbukti berdasarkan hukumbahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadiliperkara aquo, karena harus terlebih dahulu diperiksa dan diputus olehPengadilan

No. 285 K/TUN/2006 tanggal 12 maret2007 Jo. Putusan No. 73/PK/TUN/2007 yang secara tegasmenyatakan bahwa SHM No. 1919 masih terdapat permasalahankeabsahan hak keperdataan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagaidasar/alas untuk membatalkan SHM No. 235 yang telah terlebihdahulu ada dari keberadaan dan terbitnya SHM No. 1919.

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 285 K/TUN/2006 tanggal 12 Maret 2007 jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 73/PK/TUN/2007tanggal 30 April 2008 (Putusan Berkekuatan Hukum Tetap TerkaitKepemilikan TERGUGAT Il Intervensi Atas Tanah Dengan SHM235) ;Bahwa adapun dalam perkara terkait Putusan Berkekuatan HukumTetap Terkait Kepemilikan TERGUGAT Il Intervensi Atas TanahDengan SHM 235, merupakan fakta tetap dan tidak terbantahkan lagibahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memeriksa

(Fotokopi sesuai dengan asli) ;Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 285 K/TUN/2006, tanggal 12 Maret 2007.(Fotokopi sesuai dengan ali) ;Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 73 PK/TUN/2007, tanggal 30 April 2008. (Fotokopisesuai dengan asli) ;Surat Mieke Hijaya, S.H. selaku Kuasa Hukum H. AbdulAziz Marzuki, tertanggal 29 April 2013, perihalPermohonan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak MilikNomor 1919/Grogol Selatan atas Sebidang Tanah seluas2/7.

Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidakberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalamperkara a quo ;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas adalah sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 september1994, No. 93K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, No. 22K/TUN/1998, tanggal27 Juli 2001 dan No. 16K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001, yang padapokoknya

peraturanperundangundangan yang berlaku.Badan atau Pejabat TUN di sini ukurannya ditentukan olehfungsi yang dilaksanakan Badan atau Pejabat TUN padasaat tindakan hukum TUN itu dilakukan.

Nomor 1775 K/Pdt/2016Bahwa suatu Penetapan Tertulis adalah salah satu bentukdari kKeputusan Badan atau Pejabat TUN, dan keputusanyang demikian selalu merupakan suatu tindakan hukumTUN, dan suatu tindakan hukum TUN itu adalah suatukeputusan yang ~menciptakan, atau menentukanmengikatnya atau menghapuskannya suatu hubunganhukum TUN yang telah ada.

perdata.Dalam praktek keputusankeputusan badan/Pejabat TUN yangberpotensi menimbulkan sengketa TUN, sebagaimanadikemukakan oleh H.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005 tanggal 5Februari 2008;b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005 tanggal 21Nopember 2006.c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 574 K/Pdt/2012 tanggal 31Juli 2012..

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005tanggal 5 Februari 2008;b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005tanggal 21 Nopember 2006.c.

TUN menyatakan para Tergugatmenguasai tanah milik Penggugat seluas 2.117.500 M2? Adalah tidakberdasarkan fakta yang sesungguhnya, karena sejak tahun 1977 hinggasaat ini tanah dimaksud tetap dalam penguasaan Penggugat (PT.

Genta Prana / Pemohon Kasasi.2008 Tgl. 20 Pebruari HGU No. 149/Hambalang seluas 4.486.975 m2 dimanadidalamnya ada objek sengketa 2.117.500 m2, telah dibatalkan sesuaiputusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2007 tgl. 2022008 yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetap dan PK yang diajukan PT. Buana Estatetelah ditolak sesuai putusan MA No. 72/PK/TUN/2009 tgl. 1692009 dansudah di eksekusi/ dilaksanakan oleh yang berwenang cq.

W2.TUN.146/HK.06/VII/2009 surat Ketua PTUN Jakartakepada Kepala BPNRI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor perihalPengawasan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Amar putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupaputusan MA No. 482/K/TUN/2007 tgl. 1622008 agar diketahui olehmasyarakat; (Bukti Tambahan T/PK12);c) Tgl. 24 Maret, No. W2/TUN 1.57/HK.06/III/2010, Surat Ketua PTUNJakarta kepada :Presiden RI, (Bukti Tambahan T/PK13);KetuaDPR RI. (Bukti Tambahan T/PK14);Perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap;d.

W2/TUN.157/HK06/III/2010 tgl 243201011.Bukti Tambahan T/PK11 Surat Ketua PTUN Jkt Kepada Ketua DPRRINo. W2/TUN.157/HK06/III/2010, tgl 243201012.Bukti Tambahan T/PK12 Pengumuman Ketua PTUN Jkt (Panitera)Kepada masyarakat luas melalui media massa tg!

TUN menyatakan para Tergugatmenguasai tanah milik Penggugat seluas 2.117.500 M2? Adalah tidakberdasarkan fakta yang sesungguhnya, karena sejak tahun 1977 hinggasaat ini tanah dimaksud tetap dalam penguasaan Penggugat (PT.

Genta Prana / Pemohon Kasasi.2008 Tgl. 20 Pebruari HGU No. 149/Hambalang seluas 4.486.975 m2 dimanadidalamnya ada objek sengketa 2.117.500 m2, telah dibatalkan sesuaiputusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2007 tgl. 2022008 yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetap dan PK yang diajukan PT. Buana Estatetelah ditolak sesuai putusan MA No. 72/PK/TUN/2009 tgl. 1692009 dansudah di eksekusi/ dilaksanakan oleh yang berwenang cq.

W2.TUN.146/HK.06/VII/2009 surat Ketua PTUN Jakartakepada Kepala BPNRI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor perihalPengawasan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Amar putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupaputusan MA No. 482/K/TUN/2007 tgl. 1622008 agar diketahui olehmasyarakat; (Bukti Tambahan T/PK12);c) Tgl. 24 Maret, No. W2/TUN 1.57/HK.06/III/2010, Surat Ketua PTUNJakarta kepada :Presiden RI, (Bukti Tambahan T/PK13);KetuaDPR RI. (Bukti Tambahan T/PK14);Perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap;d.

W2/TUN.157/HK06/III/2010 tgl 243201011.Bukti Tambahan T/PK11 Surat Ketua PTUN Jkt Kepada Ketua DPRRINo. W2/TUN.157/HK06/III/2010, tgl 243201012.Bukti Tambahan T/PK12 Pengumuman Ketua PTUN Jkt (Panitera)Kepada masyarakat luas melalui media massa tg!

TUN baru;Halaman 42 dari 169 halaman.

Putusan Nomor 95/G/2021/PTUN.Bdg118/B/1998/PT.TUN.JKT tertanggal 16 September 1998 Jo.Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No.158K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari 2000 Jo. Putusan PeninjauanKembali Pengadilan Tata Usaha Negara No. 13/PK/TUN/2001,yang di dalam Amar Putusannya menyatakan:1.

Putusan Kasasi PengadilanTata Usaha Negara No. 158 K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari2000 Jo.

Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No. 158K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari 2000 Jo.

(Sesuai dengan salinan resmi);Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PerkaraNomor 158 K/TUN/1999 Tanggal 17 Februari 2000. (Sesuaidengan salinan resmi);Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PerkaraNomor 13 PK/TUN/2001Tanggal 7 Maret 2002.

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 197 K/TUN/1999 tertaggal 2 Juli 1999, Yang telahMenyatakan batal Surat Keterangan Tanah No.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 2 Juli2002 No. 197 K/TUN/1997 (Bukti Surat dengan tanda P9 dalamHal. 19 dari 27 hal. Put. No. 2284 K/Pdt/2009perkara ini) Yo.

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 197 K/TUN/1997, tertanggal 2 Juli 2002 Yo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 35 PK/TUN/2002,tertanggal 17 Juni 2004;Bahwa keberadaan atau eksistensi Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan tertanggal 8 Oktober 1998 No. 16/G/1998/PTUN.MDN.tersebut, telah diajukan Penggugat atau Pemohon Kasasi dalam perkaraini sebagai Bukti Surat dengan tanda P8, dan keberadaan ataueksistensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 197K/TUN/1997, tertanggal

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 197 K/TUN/1997, tertanggal 2 Juli 2002 yangmerupakan Bukti Surat dengan tanda P9 dalam perkara ini Yo.

Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 197 K/TUN/1999, tertanggal 2 Juli 2001, (buktiP9) jo.

TUN. SBY

TUN. SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;1. PT. ESA SUWARDHANA THANI, Badan Hukum Indonesia berkedudukan diEsa Sampoerna Center Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor : 198,Surabaya. Berdasarkan Pasal 12 Akta Berita Acara RapatUmum Luar Biasa Nomor : 17, tanggal 14 Agustus 2008 jo.

Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Terbanding/Penggugat didalam surat gugatan pada angka 4 dan 5 sebagaimana telah dikutif secara utuhdan lengkap tersebut di atas, dinubungkan dengan teori hubungan kausal antaraKeputusan TUN

dalan sengeta Tata Usaha Negara dalam hukum administrasisebagai hubungan langsung dan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat dibuat suaturagaan/gambaran hubungan antara obyek sengketa ( bukti bukti T Il Intervensi 10 = T1) dengan kerugian yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat sebagai berikut; 222222 > nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nen neeKeputusan TUN KerugianKeputusan

TUN. SBY. berkesimpulan dan berpendapatTerbanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atasditerbitkannya objek sengketa (bukti T Il Intervensi 10 = T 1);Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat tidak mempunyaikepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa bukti T IlIntervensi 10 = T 1, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN.

TUN.

Jakartadalam perkara gugatan Nomor : 21/G/2012/ PTUNJKT tanggal 20 Pebruari2012 berbunyi sebagai berikut : MENETAPKAN1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,00 (Seratus lima puluh empat ribu rupiah): 2 Bahwa, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendasarkanpenetapannya atas pertimbanganpertimbangan antara lain sebagai berikut : 1 Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Vide PutusanMA RI No. 62 K/TUN

/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang berbunyi bahwaAkta PPAT adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud Pasal 1 sub 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 sehinggatidak dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara, namun dalamhal ini pejabat tersebut bertindak sebagai pejabat umum dalam bidangperdata; 2 Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/TUN/1999tanggal 8 Pebruari 2000 bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPATbukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena bersifatbilateral

(fotocopy sesuai dengan asli);5 Bukti P5 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 418K/TUN/2002 tanggal 23 Maret 2006 (print dari direktori situs resmi MahkamahAgung Republik Indonesia). (fotocopy sesuai dengan fotocopy); 6 Bukti P6 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 536K/TUN/2003 tanggal 12 Maret 2007 (print dari direktori situs resmi MahkamahAgung Republik Indonesia).

2199/176/Kebon Jeruk/1983 tanggal 30Nopember 1983, tidak diterima; Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Penetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara Jakarta No. 21/G/2012/PTUNJKT, tanggal 20 Februari 2012yaitu karena Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan berita acara hasilpenjualan tanah antara penjual dan pembeli yang bersifat perdata yaitu jual beli, sertatidak ada unsur pernyataan kehendak (Willsvorming) dari PPAT itu sendiri, denganmerujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 62 K/TUN

Unilateral maka bukanlah merupakantindakan hukum Tata Usaha Negara yang selalu memiliki karakter sepihak; Menimbang, bahwa dengan demikian Akta PPAT tidak memenuhi unsurtindakan hukum Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, karenanya Majelis Hakim sependapat denganseluruh pertimbangan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNo. 21/G/2012/PTUNJKT, tanggal 20 Februari 2012; Menimbang, bahwa adapun putusan Mahkamah Agung RI No. 418 K/TUN

., dan ROBISUGARA, S.H. adalah Para Advokat/PenasehatHukum, masingmasing berkewarganegaraanIndonesia, yang berkantor di Jalan Pasifik Indah No.63 RT/RW : 001/002 Kelurahan Tanjung Ria DistrikJayapura Utara Kota Jayapura Papua, berdasarkansurat kuasa khusus Nomor: 02/SK/TUN/IV/2017Tanggal 22 April 2017; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan:berkedudukan dilingkungan Kantor Gubernur JalanSoa Siu Dok Jayapura Papua;Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada: 1. DOREN WAKERKWA, S.H.

Syarat tertulis juga tidak mengharuskan bahwasuatu KTUN harus berbentuk baku, suatu memo juga dapatdikategorikan KTUN jika memo tersebut memenuhi tigaunsure, yaitu: (1) memo tersebut jelas ditujukan untuk siapa,(2) isinya jelas memuat tindakan hukum TUN yang memilikiakibat hukum, dan (8) jelas siapa badan/pejabat TUN yangMGITIOUERT Yer, ~ mmm mn ecmb. Bersifat konkrit, artinya KTUN.

Bersifat individual, artinya tertentu dan tidak ditujukan untukumum, berapapun jumlahnya, keputusan TUN harus membuatbatasan, ditujukan untuk siapa atau apa Saja; Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.d.

Karenaacapkali pejabat TUN mengeluarkan keputusan bukan saja terulistapi juga tidak tertulis, atau tindakan faktual, yang menyebabkanperlindungan masyarakat terabaikan. Syaratnya, perbuatanpejabat TUN tersebut adalah factual; Dijelaskan Prof.

Eko, dalam kesempatan Rapat Kerja Nasionaltanggal 14 Agustus 2008, bahwa perbuatan Faktual adalah semuaperbuatan yang dilakukan oleh pejabat TUN yang tidak tertulis.Sedangkan pejabat TUN adalah badan atau pejabat yangmemperoleh kewenangan baik sifatnya atribusi, delegasi, maupunmandat untuk membuat Keputusan TUN yang sifatnya bisa tertulisdan tidak tertulis.

Selain Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 103 K/TUN/1998, hal tersebut juga sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.318K/TUN/2000, dimana Majelis Hakim mempertimbangkanbahwa Tergugat mengetahui Surat Keputusan MenteriAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yangmembatalkan sertipikat sertipikat hak milik atas namaTergugat dan Tergugat II sedang disengketakan diPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.072/G.TUN/1998/PTUNJKT. Jo.

Jika pembedaan itu diadakanuntuk memecahkan persoalan kompetensi, maka yangharus dilakukan adalah melihat hubungan hukum yangdisengketakan itu) masuk wewenang Hakim Perdata atuHakim TUN?

/PTUNJKT13.14bahwa gugatan Pelawan yang menjadikan obyek gugatanberupa Keputusan Pejabat TUN adalah masuk padakompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara,bukan Peradilan Umum seperti yang dinyatakan olehKetua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta; Bahwa berdasarkan Azas Erga Omnes yaitu PengadilanTata Usaha Negara adala bersifat hukum publik yangartinya berlaku terhadap siapa saja bukan hanya pihakpihak yang terkait, dimana dalam hal ini terkaitdengan adanya yurisprudensi MARI No.103 K/TUN

Djabesmen Ltd., selakupihak yang dikalahkan mengajukan Kasasi keMahkamah Agung RI dan terdaftar dalam rool perkaraNo.149 K/TUN/2008 perkara aquo telah diputus padatanggal 08082009 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:28MENGAD Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasai :PT.

K/TUN/2008 perkara a quo telah diputus' padatanggal 08082009 , yang amar berbunyi sebagai berikute Menerima permohonan Kasasi;Dari Pemohon Kasasi PT.

223 K/TUN/2015

PUTUSANNomor 223 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:HUSNA HERAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanTeratai Indah Blok E No.20 RT.18 Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu,Pekerjaan Swasta;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;1.melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU,berkedudukan di Jalan S.

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah selalu menunaikan kewajiban membayarpajak Bumi dan Bangunan dengan bukti Surat Tanda Bukti Setoran (STTS)tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 atas nama Husna Herawati ;Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa Penggugat adalah pemilik tanahyang sah secara hukum atas tanah tersebut;Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2012 terjadi keributan di lokasitanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan saudara Harmenyang mengaku

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan alasannya telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secaraformal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015April 1995 pasal 2 angka 2 Vide.Spesimen Meteraiyang berlaku tahun 1995 s/d1999.dari Kantor Pos dan Giro Bengkulu.

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015ttd/.Is Sudaryono, SH.,MH.ttd/.ttd/.Dr. H. Supandi, SH..MHumDr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MSBiayabiaya1. Meterai2. Redaksi3. AdministrasiJumlahPanitera Pengganti,ttd/.Joko Agus Sugianto, SH.Rp 6.000,00Rp 5.000,00Rp489.000.00Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.

PUTUSANNomor 152 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN PENDIDIKAN GAJAH WAHANA, tempat kedudukan di JalanBay Pas Ngurah Rai Nomor 108 Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta SelatanKabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh DR. I Wayan Sukla Arnata, S.IP.

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014Badung, merupakan badan hukum sesuai dengan Akte Nomor 04 tanggal 16 Januari2008 yang dibuat oleh Notaris Ni Wayan Sritini, SH,MKn, dan Akte Nomor 07tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Mahayani Widiana Kedel, SH,berkedudukan di Kabupaten Badung;Bahwa Yayasan Pendidikan Gajah Wahana (Penggugat), mengembangkan sekolahSMK yang bergerak dibidang Pendidikan Kepariwisataan bernama SMK Nusa Duaberkedudukan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, dan SMK Nusa Dua Toya Anyar

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat, maka dengan demikian GugatanPenggugat secara hukum dapat diterima;6.

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014mandat atau delegasi dari Bupati Karangasem selaku atasan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk melakukan tindakan hukum berupa penerbitan SuratNomor 005/0230/Disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 dimaksud, sehinggadengan demikian terbitnya obyek sengketa tanpa dilandasi dengan dasar hukum, incasu pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUDdan undangundang formal lainnya, maka sudah seharusnya Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya

Putusan Nomor 152 K/TUN/20141. Meterai ........000. Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto, SH., MH.3. Administrasi ...... Rp489.000,00 + Jumlah ...... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, SH.NIP. : 220000754

Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak berwenang mengadili perkara a quo Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negaraberbunyi Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifat konkrit,individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataubadan hukum perdata; Bahwa berdasarkan

Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986berbunyi Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUNHalaman 7 dari 32 hal.

Nomor 818 K/Pdt/2017antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN,baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusanTata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaiaan berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986berbunyi Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badanatau Pejabat TUN dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1

Nomor Perkara 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001,Kaidah Hukum: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikanadalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;b. Nomor Perkara 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, KaidahHukum: Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitandengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang PeradilanTata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkanwewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yangberkepentingan.c.

Nomor Perkara 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999,Kaidah Hukum: Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari suratkeputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktianhak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahuluke Peradilan Umum karena sengketa perdata.halaman 18 dari 78 halaman Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUNPBR4.

Bahwa mendasarkan pada kaidahkaidah hukum yang terdapat dalamYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung: Nomor Perkara 16 K/TUN/2000tanggal 28 Februari 2001, Nomor Perkara 22 K/TUN/1998 tanggal 27Juli 2001 dan Nomor Perkara 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September1999, Kaidah Hukum dapat disimpulkan meskipun sengketa yang terjadiakibat dari surat kKeputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkutpembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebihdahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata

oleh Tergugat terkait denganYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung: Nomor Perkara 16 K/TUN/2000tanggal 28 Februari 2001, Nomor Perkara 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli2001 dan Nomor Perkara 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999,haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa dengan demikian jika dinubungkan ketentuan Pasal54 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenanguntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata

No.5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993; Reg. No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10halaman 60 dari 78 halaman Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUNPBRNovember 1994; dan Reg.

yaituseseorang harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan TUN yangdigugat itu merugikan dirinya secara langsung .

Ketentuan yang memuat batasan apa yang menjadipenetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final yangdikeluarkan badan atau jabatan TUN, untuk dapat dikatakan menjadiobjek sengketa TUN, masih memiliki syarat lain dan mengenalpengecualian tertentu.

Persoalan pokok yang harus dijawab sekarangadalah apakah keputusan TUN yang menyangkut pengangkatan danpemberhentian Bupati, yang merupakan kelanjutan pemilihan KepalaDaerah, tunduk dan menjadi objek sengketa TUN? Hemat kamidengan definisi dan pengecualian apa yang menjadi keputusan TUNyang menjadi objek sengketa TUN sebagaimana telah diuraikan diatas, jawabannya telah jelas tidak.

Pembatasan inibersifat langsung (tidak ada kemungkinan sama sekali bagi Peradilan TUN untukmengadilinya) tapi hanya belaku sementara dan satu kali (einmalig). Pembatasanlangsung yang bersifat sementara bagi kompetensi absolut Peradilan Tata UsahaNegara ini berlaku bagi sengketa TUN yang sedang diadili oleh Peradilan Umumpada saat terbentuknya Peradilan TUN menurut UU No. 5 Tahun 1986.

Sengketa TUN yang dimaksudmerupakan sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang dan badanhukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupundi daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN termasuk sengketakepegawaian.

karena tidak ada unsur beslissing maupun pernyataan kehendak dari kantorlelang, pelelangan yang dilakukan oleh kantor lelang adalah atas permintaanPengadilan Negeri, sehingga apa yang dilakukan oleh kantor lelang merupakantindak lanjut dari Putusan Pengadilan sehingga termasuk ketentuan pasal 2UndangUndang Peratun (No. 150K/TUN/1994, tanggal 791995) jo No. 47K/TUN/1997, tanggal 26011998 jo No. 245 K/TUN/1999, tanggal 308b) Sengketa Kepemilikan Tanah ;Kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan TUN yang

(No. 22 K/TUN/1998, tanggal 2772001 jo 16 K/TUN/2000,tanggal 2822001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal242 1998) : nananHalaman 35 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUNSRGc) Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan Dalam Rangka UntukMenimbulkan Perjanjian;Kaidah hukumnya adalah bahwa segala Keputusan TUN yang diterbitkandalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalamkaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjukpada suatu ketentuan dalam

(No.252 K/TUN/2000tanggal13112000);d) Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT ;Kaidah hukumnya adalah bahwa PPAT adalah Pejabat TUN, karenamelaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (pasal 1 ayat 2 UndangUndang no.5 Tahun 1986 jopasal 19 PP No. 110 Tahun 1961) akan tetapi akta jual yang dibuat oleh PPATbukan merupakan Keputusan TUN karena bersifat bilateral (kontraktual) tidakbersifat Unilateral yang merupakan sifat Keputusan TUN (No. 302 K/TUN/1999, tanggal

(No.252 K/TUN/2000tanggal13112000);d) Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT ;Kaidah hukumnya adalah bahwa PPAT adalah Pejabat TUN, karenamelaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (pasal 1 ayat 2 UndangUndang No.5 Tahun 1986 jopasal 19 PP no. 110 Tahun 1961) akan tetapi akta jual yang dibuat oleh PPATbukan merupakan Keputusan TUN karena bersifat bilateral (kontraktual) tidakbersifat Unilateral yang merupakan sifat Keputusan TUN (No. 302 K/TUN/1999, tanggal

dapat digugat diPeradilan TUN.

Tergugat menyarankan Penggugat menempuh jalur hukum kejalur pengadilan (sebagaimana surat Tergugat nomorMP.02.01/111.A52.07/III/2020) sebagaimana telah diuraikan di atas.Keputusan tentang penerbitan sertifikat Obyek SengketaBertentangan Dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.Beberapa asas yang dilanggar oleh Tergugat dalammemberikan keputusan obyek sengketa adalah sebagai berikute Asas kepastian hukum yaitu asas yang menghendakiagar Badan atau Pejabat TUN

No. 10/B/TUN/ PT.TUN SBY jo. PutusanMA RINo. 373 K/TUN/2002, dan Putusan MA RI No.99/PK/2010 dimana Majelis Hakim menekankan padapentingnya penghormatan hak seseorang yang telahdiperoleh secara benar menurut UU.Tergugat telah melanggar asas kecermatan dalammenerbitan obyek sengketa. Dalam UU No 30 tahun 2014tentang administasi pemerintahan.

Terhadap asas kecermatanini, Yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikanarahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatanterdapat dalam Putusan MARI No.150K/TUN/1992, PutusanMARI No.213 K/TUN/2007, Putusan MA RINo.101K/TUN/2014, dan Putusan No.02/G/2013/PTUN JKT.Indikator asas kecermatan adalah Badan atau PejabatAdministrasi Negara senantiasa bertindak secara hatihati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktumembuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulumencari gambaran yang jelas mengenai

Pertanahan Nasional Nomor9 tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian danPembatalan Hak Atas tanah Negara dan hak pengelolaansehingga berdasarkan keseluruhan uraian diatassebagaimana dimaksud diatas, maka sangat terang dan jelasbila terbitnya Sertifikat Hak Wakaf No 1 (sertifikat ObjekSengketa) telah bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.e Tergugat juga telah melanggar asas proporsionalitassebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Agung dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No.81K/TUN

Penerapan asas proporsionalitas juga munculdalam Putusan MARI No.81K/TUN/2006 dan Putusan NomorMARI No.31K/TUN/2014.

;Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Perkara No.17/G/2017/PTUN.Kdi14.Bahwa Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan TUN yang menjadiobyek gugatan TUN dalam perkara aquo ternyata telah melanggar UU No.28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DANBEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME pasal 3 asasasas umumpenyelenggaraan pemerintahan = yaitu; Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas DanAkuntabilitas.

Melanggar Asas Kepastian Hukum; dalam perkara aquo walaupunTergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan TUN, namun proseduralyaitu sidang Kode Etik dan Profesi yang telah melanggar peraturanperundangundang yang berlaku mengakibatkan Penggugat telahdilanggar hakhak hukumnya. Hukuman yang dijatuhkan yaitu PTDHtidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat. ;b.

Melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Profesionalitas,Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat yang didasarkan padaputusan Komisi Kode Etik dan Profesi. Putusan Kode Etik dan Profesitelah melanggar peraturan perundangundang yang berlaku.Pertimbangan Komisi Kode Etik dan Profesi tidak didasarkan pada faktapersidangan dan pembuktian di depan persidangan Komisi Kode Etik danProfesi.

Asas Kepastian HUKUM; oo nnn nnn nnn nnerAsas ini dimaknai sebagai asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. ; Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkanSurat Keputusan TUN secara prosedural yang dilandasi atas peraturanperundangundangan yang berlaku.

Oleh karena itu, dalil gugatanPenggugat yang menilai bahwa Tergugat dalam mengeluarkan SuratKeputusan TUN secara tidak prosedural dan melanggar asas kepastianhukum haruslah ditolak; .

Bahwa keputuasan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telahmemenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang undang No51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadisengketa TUN yaitu ;a.

TUN. JKT.

No. 164K/TUN/2008 jo. No. 04 PK/TUN/2010 juga melalui Peradilan Umumdengan Register Perkara No. 372/Pdt/G/2011/PN.Bks jo No.325/Pdt/2013/PT.Bdg jo. 1985 K/Pdt/2014 jo. No. 216 PK/Pdt/2018,serta Gugatan = di Pengadilan Negeri Cikarang No.204/Pdt.G/2019/PN.Ckr yang mana sdr. HENRY PURNATA dalamgugatan in casu bertindak selaku Penggugat dengan demikian hal inicukup membuktikan bahwa gugatan penggugat lewat waktu sesualpasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo.

PerkaraNo.164 K/TUN/2008 jo. Perkara No.04PK/TUN/2010;Hal 49 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (ECourt)b. Pengadilan Negeri Bekasi dengan RegisterPerkara No.372/Pdt/G/2011/PN.Bks jo. PerkaraNo.325/Pdt/2013/PT.Bdg jo. Perkara No.1985K/Pdt/2014 jo. Perkara No.216 PK/Pdt/2018;Dan gugatan antara Penggugat dan Tergugat IlIntervensi pada Pengadilan Negeri Bekasi denganRegister Perkara No.204/Pdt.G/2019/PN.Ckr(fotocopy sesuai dengan aslinya);3.

No. 164 K/TUN/2008 jo. No. 04 PK/TUN/2010 jugamelalui Peradilan Umum dengan Register Perkara No. 372/Pdt/G/2011/PN.Bksjo No. 325/Pdt/2013/PT.Bdg jo. 1985 K/Pdt/2014 jo. No. 216 PK/Pdt/2018, sertaGugatan di Pengadilan Negeri Cikarang No. 204/Pdt.G/2019/PN.Ckr yangmana sdr.

228 K/TUN/2012

PUTUS A NNomor 228 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIJUNJUNG,berkedudukan di Jalan Sudirman No. 3 Muaro Sijunjung, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :Nama : ANDREY SARBADIA, SHJabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik PertanahanKabupaten Sijunjungkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan KabupatenSijunjung

No. 228 K/TUN/2012Adapun yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Fiktif Negatif Kepala KantorPertanahan Kabupaten Sijunjung berupa penolakan terhadap permohonan PendaftaranHak Atas Tanah Penggugat tertanggal 12 Juli 2008;II.

No. 228 K/TUN/2012mulai dari permohonan yang Penggugat ajukan kepada Tergugat yangterdiri dari 2 (dua) berkas masingmasingnya berdiri sendirisendiri yangdidukung dengan lampiran berupa dokumen seperti ;a Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah diketahui WaliNagari Manganti ;b Silsilah Keturunan Menurut Adat Minangkabau (Ranji) yang dibuatoleh Mamak Kepala Waris yakni Penggugat sendiri (waris putus) dandiketahui oleh Penghulu Suku Piliang dan Ketua Kerapatan AdatNagari (KAN) Manganti ;c Surat

No. 228 K/TUN/2012sampai saat ini (10 Mei 2011) tanggapan/penjelasan dari Tergugat tidakkunjung ada yang seyogiyanya tidak ada alasan bagi Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung untuk tidakmenerbitkan kedua sertifikat tersebut, bahkan terkesan antara Tergugatdengan Yahya Peto Rajo Cs melakukan kerja sama di luar aturan hukumyang berlaku ;Dengan demikian, jelaslah bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakanperbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) UndangUndang

No. 228 K/TUN/2012tindak lanjut sertifikat tersebut, namun ketika itu diperlihatkan kepada Penggugat suratsanggahan dari Yahya Peto Rajo Cs tanggal 2 Mei 2010 dengan disposisi surat masukbulan Juli 2010, untuk itu Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat telah berkolusidengan Yahya Peto Rajo Cs ;Hal ini tidak benar, surat sanggahan dari Yahaya Peto Rajo Cs adalah tertanggal 20Mei 2010 dengan disposisi surat masuk tanggal 24 Mei 2010 dan tuduhan Penggugatbahwa Tergugat telah berkolusi dengan Yahya Peto