Ditemukan 14447 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan Dewan komisioner otoritas jasa keuangan vs yualita widyadhari S.h; M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering; Pt. pelabuhan samudra palaran diwakili oleh buyung pramitra dan stefani wahyuningtyas vs pt. pelabuhan indonesia diwakili oleh hambra dan i. kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas ii samarinda. Ii. koperasi tenaga kerja bongkar muat samudera sejahtera (tkbm komura);;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 14-06-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — SUTOMO VS PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, DSP UNIT AEK NABARA
161 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usahauntuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1)Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, sedangkan
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-03-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN.Pbm
Tanggal 15 April 2015 — SUPRAYOGI bin SUPRATONO
24 — 11
  • ditemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapatmelepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanyaperbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danoleh karenanya harus dijatuhi pidana atau pun tindakan;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-03-2015 — Putus : 26-03-2015 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 13/Pid.B/2015/PN.Lbs
Tanggal 26 Maret 2015 — - Taufik Hidayat panggilan Taufik
31 — 3
  • Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan terhadapdiri Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaankeadaan sebagaiberikut :Keadaan yang memberatkan : e Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintahdalam hal pemberantasan Narkotika dan upaya untuk mempersempit ruanggerak pelaku tindak pidana Narkotika;Keadaan yang meringankan :e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginyalagi;e Terdakwa masih berusia muda;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-09-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 September 2017 — RAMLI MALAU VS PT OTO MULTIARTHA
156 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • manfaatjasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadiobjek jual beli jasa;g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yangberupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahanlanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masaKonsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan Hak Tanggungan, hak gadai atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secaraangsuran";Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Pencurian
Register : 14-12-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 636/Pid.B/2015/PN.Bls
Tanggal 10 Februari 2016 — HARDIANTO Alias HERI Bin SUTIONO
28 — 4
  • bersalah atas tindak pidana yang didakwakanterhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan terhadapdiri terdakwa, terlebin dahulu mempertimbangkan keadaankeadaan sebagaiberikut :Keadaan yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan : e Terdakwa bersikap sopan di persidangan;e Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, sehinggamemperlancar jalannya sidang;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN Wangi Wangi Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Wangi Wangi Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Wgw
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
PUTRA HARWANTO, S.H
Terdakwa:
ANDRIO DESEMBRASYA Alias RIO Bin LA YANI
79 — 42
  • Kuatnya kehendakdapat diukur dari kekuatan fisik atau otoritas yang dimilikinya terhadap sipemaksa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan untukpenerapan pasal ini adalah memasukan kemaluan pria ke kemaluan wanitasedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan.Jika kemaluan si pria hanya menempel di atas kKemaluan wanita, tidak dapatdipandang sebagai persetubuhan, melainkan pencabulan dalam arti sempit,yang dimaksud dengan wanita disini, bukan hanya sesudah dewasa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 19-10-2017 — Upload : 27-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 969 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — 1. KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA, DK VS RAYMOND BONGGARD PARDEDE, S.H., LUKMAN SEMBADA, S.E., S.H, M.H., AAIK dan GINDO HUTAHAEAN, S.H, Tim Kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit), , DK
1127 — 366 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan TurutTergugat II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonangugatan lainlain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:I.1.Pendahuluan;Bahwa PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) telah dinyatakanpailit dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan permohonan yangdiajukan oleh Otoritas
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus Senjata Api
Register : 08-11-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Cbn
Tanggal 6 Nopember 2019 — ANDI MULYA bin HASANUDIN Lawan Jaksa SURYAMAN TOHIR,SH
87 — 15
  • Menyerahkan,Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau MempunyaiDalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan,Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu SenjataPemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata PenusukMenimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah tidak memiliki alas/dasarhak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpaadanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atautidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1825/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. WINCOR NIXDORF INDONESIA
79 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • laporan pemeriksaan pajak;4) Bahwa pada Tahun Pajak 2009, TP Documentation yang dipakaioleh Termohon Peninjauan Kembali adalah TP DocumentationTahun 2006 (berdasarkan penjelasan tertulis dan bermeterai dariTermohon Peninjauan Kembali pada scat pemeriksaan), TPDocumentation Tahun 2006 masih dipakai oleh TermohonPeninjauan Kembali karena masih relevan dengan Tahun Pajak2009, selain itu Termohon Peninjauan Kembali beralasan bahwauntuk Tahun Pajak 2009 belum ada kewajiban pembuatan TPdocumentation oleh otoritas
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-12-2017 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Pbm
Tanggal 30 Januari 2018 — Penuntut Umum:
DEDY PRANATA, SH.
Terdakwa:
DEDEK DWI SAPUTRA Bin AMIR HASRI
62 — 17
  • persidangan,tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, danoleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-01-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 19-02-2018
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pbm
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
RIZKI NUZLY AINUN, SH.
Terdakwa:
PANJI JAYA Bin MACIK
30 — 9
  • persidangan,tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, danoleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-04-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Bgl
Tanggal 20 Juni 2017 — SUPRIANTO Als JIB Als JIBRIL Bin NISUN (Alm)
85 — 35
  • Narkotika)Ad.2 UnsurTanpa hak atau melawan hukum: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawanhukum dalam pengertian hukum baik secara formil maupun materiiladalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku maupun hak subjektif dari orang lain ;> Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalamUU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini mengandung pengertianbahwa pelaku tidak memiliki hak berupa izin dari pemerintah ataulembaga yang memiliki otoritas
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 20-04-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 307/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 25 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : JOHAN Diwakili Oleh : Tejo Hariono SPd SH
Terbanding/Tergugat : PIMPINAN ADIRA FINANCE
72 — 38
  • tidak maumelaksanakan secara penuh apa yang telah dinyatakandalam Surat Pernyataannya sendiri.5) Penggugat (Lessee) secara melawan hukum telahmenjual Barang Modal milik Tergugat (Lessor) kepada pihaklain.6) Penundaan pembayaran angsuran sewa guna usahadalam masa pandemi Covid 19 hanya bisa dilakukan kepadaPenggugat bilamana sebelum pandemi Covid 19pembayaran angsuran sewa guna usaha tidak mengalamitunggakan/macet sehingga tidak dapat ditetapkan sebagaikredit lancar. vide pasal 5 ayat 1 Peraturan Otoritas
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Putus : 03-08-2016 — Upload : 07-10-2016
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 69/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Lbp
Tanggal 3 Agustus 2016 — PT. BPR PERBAUNGAN HOMBAR MAKMUR, beralamat di Jl. Serdang N0. 173 A Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai EDWIN M MANURUNG,SP (Direktur PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur), sebagai Penggugat/Pemohon Keberatan (semula teradu/pelaku usaha), dalam hal ini diwakili oleh: BOYLE FERDINANDUS SIRAIT,SH IRFAN A TARIGAN,SH Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Hukum Boyle F Sirait & Partners, yang beralamat di komplek perumahan Rorinata, tahap IX, Blok B, No 20, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tertanggal, 23 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai: Pemohon Keberatan; LAWAN Drs, JANNES TAMBUNAN, Tempat/Tgl Lahir: Medan, 14 Januari 1966: Jl. Siantar, Linkungan VI,Kel. Cemara, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. Propinsi Sumatera Utara Pekerjaan : Wirausaha, No KTP :0201021401401660001, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) ;
68 — 55
  • Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturanbaru , tambahan, lanjutan dan / atau lanjutan yang dibuat sepihak olehPelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yangdibelinya;h) Menyatakan bahwa Konsumen member kuasa kepada Pelaku Usahauntuk Pembebanan hak Tanggungan , hak gadai , atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran .Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-10-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 913/Pid.Sus/2016/PN Blb
Tanggal 27 Desember 2016 — ASEP SENDI AMARULLOH bin ADE TARYAT ANDI
28 — 8
  • Menimbang bahwa perbuatan pidana atau delik dalam unsur ke duaPasal 112 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalahbersifat alternatif , sehingga terpenuhinya delik ini tidak harus seluruh jenisperbuatan , namun dapat salah satu saja jenis perbuatan sebagaimana disebutdalam pasal ini.Menimbang bahwa pengertian hukum , tanpa hak adalah suatu keadaandi mana pada diri Terdakwa tidak terdapat ijin dari pihak yang berwenang atautidak ada ijin dari pihak yang secara hukum sah memiliki otoritas
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 13-11-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 420/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 13 Nopember 2017 — ABDI SURYANTO LATIMIN melawan Pemerintah Republik Indonesia C/q Kementrian Keuangan Republik Indonesia C/q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara C/q Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta C/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto dkk
62 — 39
  • Berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit yang diterbitkan olehTergugat Il yang dikirimk kepada dan telah disetujui oleh Penggugat,tindasannya dikirimkan kepada kami PPAT/Notaris maka setelah akadkredit dilaksanakan dan dokumen perikatan/perjanjian kredit selesaidoproses/terbit maka kewajiban kami PPAT/Notaris myerahkannya kepadaBank (dhi Tergugat Il) selaku Pemegang Otoritas dalam penyelesaianpekerjaan yang diberikan kepada kami, PPAT/Notaris selaku PejabatPublik..
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 03-09-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 477/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Penggugat : MASRUKIN Diwakili Oleh : AFIF FAHRONI, S,Sy.
Terbanding/Tergugat I : PT.BFI Finance,Tbk Cabang Kudus
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
51 — 27
  • Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas daiilPENGGUGAT pada Gugatannya yang mengkaitkan TERGUGAT dengan peraturan terkait dengan perbankan yang dikeluarkan olehBank Indonesia, mengingat faktanya TERGUGAT 1 tidakHalaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 477/PDT/2019/PT SMGmenjalankan kegiatan usaha perbankan, akan tetapi merupakanPerusahaan Pembiayaan yang menjalankan kegiatan usahanyasebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,dengan demikian dalildalil PENGGUGAT tersebut di atas sangattidak
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum Penganiayaan
Register : 17-02-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 22/Pid.B/2015/PN.Pbm
Tanggal 14 April 2015 — 1. YULIANA BINTI HENGKI 2. JENEIE HENGKI BINTI HENGKI
42 — 9
  • Variabelvariabelpertimbangan itu antara lain sebagai berikut :e Bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengandipidana dengan pidana penjara selamalamanya satu tahun;e Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap paraterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itusendiri;e Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding denganbobot kesalahan
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-06-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 214/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat NURUL ANDIYAH alias NURUL ANDIYAN Tergugat Dra. Hj. Siti Marwiyatun
142 — 57
  • Satpol PP yang mempunyai otoritas penegakan ketertiban diwilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, haruslah membongkar pagartembok tersebut atau dengan memperhatikan tuntutan subsider, maka setidaktidaknya pembongkaran tembok tersebut dilaksanakan sesuai hukum acara yangberlaku (HIR);PADA REKONPENSIMenimbang, mengenai gugatan rekonvensi, oleh karena apa yang digugatdalam tuntutan pokok perkara dalam rekonvensi merupakan juga pokok perkara dikonvensi dan telah dipertimbangkan di pokok perkara konvensi
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Khusus
Register : 27-07-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Idm
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
TISNA P. WIJAYA, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN Bin RAHMAT
64 — 6
  • , bahwa sebagaimana didalam UndangUndang RI UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan sebagaimana perubahanUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dimaksuddengan Pengelolaan Ikan adalah semua upaya, termasuk proses yangterintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi,pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi sertapenegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan,yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas