menurut Programdan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sahmenurut hukum dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan DPA yaitu DPPA1.07.1.07.01.17.013.5.2 yaitu) RincianDokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Programdan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sahmenurut hukum dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan Berita Acara Nomor BA.AP/DISHUBKOMIMFO/2015/556tanggal 30 Desember 2015 adalah sah menurut hukum dengan segalaakibat hukumnya;Menyatakan temuan

kelebihan pembayaran terhadapPenggugat sebesar Rp786.176.043,00 (tujuh ratus delapan puluh enamjuta seratus tujuh puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah) tidakberkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan analisa kekurangan perhitungan pekerjaan terhadapPenggugat senilai Rp312.292.147,56 (tiga ratus dua belas juta duaratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh tujuh koma lima puluhenam rupiah) tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan analisa Ringkasan Temuan

Menyatakan Hasil Audit tentang ringkasan temuan terhadap Penggugat11,Il terdapat kelebihan volume senilai Rp959.167.859,00 (lima ratus limapuluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus limapuluh sembilan rupiah) adalah tidak berkekuatan hukum dengan segalaakibat hukumnya;Menyatakan hasil Audit Tergugat Ill terhadap Penggugat Il yangmenyatakan adanya kelemahan harga atas pekerjaan Contract ChangeOrder (CCO) sebesar Rp60.084.200,00 (enam puluh juta delapan puluhempat ribu dua ratus

Nomor 3303 K/Pdt/201910.11.12.13.14.Menyatakan temuan perhitungan kelebihnan pembayaran terhadapPenggugat sebesar Rp786.176.043,00 (tujuh ratus delapan puluh enamjuta seratus tujuh puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah) tidakberkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan analisa kekurangan perhitungan pekerjaan terhadapPenggugat senilai Rp312.292.147.56,00 (tiga ratus dua belas juta duaratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh tujuh koma lima puluhenam rupiah) tidak berkekuatan

hukum dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan analisa Ringkasan Temuan Hasil Audit dimanaPenggugat dikenakan denda keterlambatan maksimal sebesarRp544.151.450,00 (lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluhsatu ribu empat ratus lima puluh rupiah) tidak berkekuatan hukumdengan segala akibat hukumnya;Menyatakan Hasil Audit tentang ringkasan temuan terhadapPenggugat II terdapat kelebihan volume senilai Rp959.167.859,00 (limaratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu delapanratus

Batang,Aterdakwa bersama saksi MUHAMMAD ASIKIN Bin MADRIN (alm), saksiMUHAMMAD SLAMET Bin ANTONO,~ saksi SODIKIN Bin ANTONOmenyampaikan menyampaikan bahwa data hasil temuan sudah dikirm ke AdminTim Investigasi Provinsi Jawa Tengah dan meminta saksi MASJKURI Bin H.ASNAW/I selaku Kepala Desa Kalibeluk Kec. Warungasem Kab.

ASNAWI dengan mengajaksaksi SULKHAN selaku Panitia Pendaftaran Tanah Sistem Langsung (PTSL)berkaitan dengan temuan adanya pungutan Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)terhadap warga dalam program PTSL. Kemudian sekira jam 21.38 wib, terdakwamengirim WA ke saksi MASJKURI Bin H.

(enam juta rupiah) namunkemudian datang lagi terkait temuan program PTSL dan minta uangkembali Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) telah diberikan seharisebelumnya Rp. 1.000.000.

Batang,terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ASIKIN Bin MADRIN (alm), saksiMUHAMMAD SLAMET Bin ANTONO, saksi SODIKIN Bin ANTONOmenyampaikan bahwa data hasil temuan sudah dikirm ke Admin TimInvestigasi Provinsi Jawa Tengah dan meminta saksi MASJKURI Bin H.ASNAWI selaku Kepala Desa Kalibeluk Kec. Warungasem Kab.

ASNAWI denganmengajak saksi SULKHAN selaku Panitia Pendaftaran Tanah Sistem Langsung(PTSL) berkaitan dengan temuan adanya pungutan Rp. 500.000. (lima ratus riburupiah) terhadap warga dalam program PTSL. Kemudian sekira jam 21.38 wib,terdakwa mengirim WA ke saksi MASJKURI Bin H.

., sesuai temuan BidangPengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan DaerahProvinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 6.114.056,00 (enamjuta seratus empat belas ribu lima puluh enam rupiah) ;Angsuran keempat : SURAT TANDA SETORAN (STS)tanggal 31 Mei 2013 dari ABD. GAFUR LIKU, pada BankSulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening GubernurSulawesi Tengah Cq.

., sesuai temuan BidangPengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan DaerahProvinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 11.457.098,00(sebelas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilanpuluh delapan rupiah) ;Angsuran keempat : SURAT TANDA SETORAN (STS)tanggal 27 Agustus 2013 dari FARHAM RAHMAN, padaBank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening GubernurSulawesi Tengah Cq.

AJLAN, S.Si., sesuai temuan BidangPengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan DaerahProvinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 4.400.000,00 (enamjuta empat ratus ribu rupiah) ;Dilampirkan dalam berkas perkara ;10.Membebankan biaya perkara kepada mereka Terdakwa I. ABDUL GAFURLIKU dan Terdakwa Il.

AJLAN,S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan DanHal. 48 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi SulawesiTengah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;Angsuran kedua : SURAT TANDA SETORAN (STS)tanggal 11 April 2013 dari ABD. GAFUR LIKU pada BankSulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening GubernurSulawesi Tengah Cq.

ABDUL GAFUR LIKU, sesuai temuan BidangPengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan DaerahProvinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 6.114.056,00 (enamjuta seratus empat belas ribu lima puluh enam rupiah) ;. Angsuran keempat : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal31 Mei 2013 dari ABDUL GAFUR LIKU, pada Bank SulawesiTengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi TengahCq.

PUTUSANNomor 817/Pdt.G/2019/PA.LLG.asDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;:XX, tempat dan tanggal lahir Melaris, 13 Desember 1988, agama Islam,Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,bertempat tinggal di Dusun II, Desa Temuan Sari,Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas,sebagai Penggugat;melawanXX

, tempat dan tanggal lahir Melaris, 08 Februari 1981, agama Islam,Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggaldi Dusun Il, Desa Temuan Sari, Kecamatan MuaraKelingi, Kabupaten Musi Rawas, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa alatalat bukti di persidangan;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2019,terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan

Bahwa, setelan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal di Desa Temuan Sari di rumah orang tua Penggugatsampai berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1orang anak bernama : XX, perempuan umur 10 tahun, sekarang anaktersebut berada dalam asuhan Tergugat;3.

XX, tempat dan tanggal lahir Palembang, tanggal 12 April 1975, agamaIslam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Il,Desa Temuan Sari, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, diHalaman 4 dari 11 hal. Put.

No.817/Pdt.G/2019/PA.LLGbawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat; Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat namanya Andi Ardiansyah sebagaisuami Penggugat; Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, sewaktumenikah status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka; Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Temuan

Olehkarenanya dalildalil tersebut haruslah DITOLAK.Bahwa dalam Petitumnya hal. 13 angka 3.4, PENGGUGATmenguraikan adanya temuan BPK RI (TERGUGAT V) sebagaimanadalam Surat No : B/1194/IV/2015 tanggal 15 April 2015 Jo.

Bahwa PENGGUGAT dalam Petitiumnya hal. 138 angka 3.4 hanyamenguraikan adanya temuan BPK RI (TERGUGAT V) sebagaimanadalam Surat No : B/1194/INV/2015 tanggal 15 April 2015 Jo. SuratNomor : B/1545/V/2015 tanggal 21 Mei 2015, padahal yangmelatarbelakangi substansi Surat No : B/1194/IV/2015 tanggal 15 April2015 Jo. Surat Nomor : B/1545/V/2015 tanggal 21 Mei 2015sebagaimana dalil PENGGUGAT diatas adalah adanya temuan BPK RI(TERGUGAT V) dan Itien Kemhan TNI tersebut.c.

Bahwa selanjutnya atas Kerjasama Pemanfaatan Rumah Dukaantara TERGUGAT dengan PENGGUGAT di atas lahanTERGUGAT Il, berdasarkan hasil temuan TERGUGAT V (BPK RI)Nomor 36/S/XIV.1/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 diberitahukanbahwa TERGUGAT IV menemukan kekeliruan atau kesalahanprosedur dalam pemanfaatan tanah tersebut.Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil temuan Tim WasrikTERGUGAT V (BPK RI) atas Laporan Keuangan (LK) Kemhan RIHalaman 36 Putusan No. 319/PDT/2017/PT.DKITA. 2014 dan Hasil temuan Tim Wasrik

Bahwa isi dari temuan atas perjanjian kerjasama Nomor SPK/087/XIV/2006 tanggal 1 Desember 2006, adalah :1) Menghentikan pemanfaatan asset BMN yang dilaksanakan olehKoperasi RSPAD Gatot Subroto dengan PT.

tersebut di atas adalah bukan kehendak dariPenggugat Rekonpensi, namun karena adanya temuan dari instansiyang berwenang perihal adanya kesalahan prosedural.

Atas temuan barang bukti tersebut, terdakwa danbarang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.Terhadap temuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisiKristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantongcelana depan sebelah kanan terdakwa tersebut, terdakwa akui kepemilikannya sebagaimilik JAMAL (Masuk Daftar Pencarian Orang) yang dititipkan kepada terdakwa.Narkotika jenis shabu tersebut dititipkan oleh JAMAL (DPO) kepada

Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaianterdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putihyang merupakan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana depansebelah kanan terdakwa.Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN Gns Bahwa benar atas temuan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawake Mapolres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa benar Terhadap temuan barang bukti berupa (satu) bungkus plastikbening berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu yangditemukan dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa tersebut, terdakwa akuikepemilikannya sebagai milik JAMAL (Masuk Daftar Pencarian Orang) yangdititipkan kepada terdakwa.

Atas temuan barangbukti tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Tengah gunapenyelidikan lebih lanjut. Terhadap temuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastikbening berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu yangditemukan dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa tersebut, terdakwa akuikepemilikannya sebagai milik JAMAL (Masuk Daftar Pencarian Orang) yang dititipkankepada terdakwa.

Bahwa pembayaran penyetoran PNBP tahun 2014 timbul sebesar Rp.175.692.000, setelah adanya temuan dari TERGUGAT V dan tagihanTERGUGAT ILc.

Surat Nomor : B/1545/V/2015 tanggal 21 Mei 2015sebagaimana dalil PENGGUGAT diatas adalah adanya temuan BPKRI (TERGUGAT V) dan Itjen Kemhan TNI tersebut.c.

Bahwa temuan TERGUGAT V dan Kemhan RI yang menyatakan NotaKesepahaman tersebut telah menyalahi aturan dan ketentuan yangPuts.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugatll adalah bentuk nyatadalam rangka menindaklanjuti temuan dari instansi yang berwenang.b. Bahwa isi dari temuan atas perjanjian kerjasama NomorSPK/087/XIl 2006 tanggal 1 Desember 2006, adalah : Menghentikan pemanfaatan aset BMN yang dilaksanakan olehKoperasi RSPAD Gatot Subroto dengan PT.

Bahwa terhadap perjanjian kerjasama antara Primkopad RSPAD GatotSubroto dengan PT Sukhawati Loka Funeral Nomor SPK/087/XIV 2006tanggal 1 Desember 2006 ada kesalahan prosedural tentang tata cara pelaksanaankeriasamapemanfaatan Rumah Duka, sebagaimana temuan dari:1) Hasil temuan BPK RI yaitu :Puts.

tersebut kegiatan simpan pinjamdihentikan sambil menunggu hasil pemeriksaan para Terdakwa ;Bahwa modus atas temuan tersebut antara lain setoran tidak dibukukan.

lunas akan tetapi masih sajatercatat sebagai penunggak, adanya kelompok yang fiktif, adanya kelompok yangmmenerima tidak sesuai dengan proposal dan ada pinjaman yang lama keluarnyasedangkan dari rekening sudah dikeluarkan;Bahwa jumlah temuan yang disinyalirr adalah Rp 583.979.900, dan sudahdikembalikan oleh pengurus sebesar Rp 294.200.000,Bahwa pengurus UPKnya sudah dipanggil hasil temuan TP2 tersebut dan Terdakwa 1tidak ada bantahan sedangkan Terdakwa II tidak menjawab;Bahwa Terdakwa I membayar

kelompok ada yang dibuku akan tetapi kelompok tidakmenerima dan ada pinjamnan yang sudah lunas juga tidak ada dibukukan;Bahwa semasa menjabat sebagai ketua UPK , ada Terdakwa gunakan sebesar Rp46.000.000 yang pinjam atas nama kelompok;Bahwa adaa temuan baru dari TP2 sebesar Rp 270.000.000, Bahwa temuan tim validasi adalah sejumlah Rp 583.979.125 dan ada yang sudahdibayar;Bahwa Terdakwa ada memijamkan uang Rp 72.000.000, atas nama kelompok danterdakwa harus menggantinya dengan mencicil sebanyak 3

Sitiung melakukan validasi berdasarkanbuku kas SPP th. 2003 s.d 2011 dan konfirmasi kelompok didapatkan buktibukti sepertidari kartu kredit, slip setoran, kwitansikwitansi dan surat pernyataan,dari hasil validasitersebut didapat temuan = yaitu sejumlah 270.452.525, (dua ratus tujuh puluh jutaempat ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) Bahwa dengan ada temuan tersebut Tim TP2 dan MAN (Musyawarah Antar Nagari),PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) Fasilitator Kecamatan

tim validasi tersebut , tim TP2kemudian menemukan kerugian negara Rp 270.452.525, ( Dua ratus tujuh puluh juta empatratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah ) yang divalidasikan berdasarkanbuku kas SPP mulai tahun 2003 sampai tahun 2011, dikomfirmasikan kepada kelompok danpemeriksaan terhadap kartu kredit, slip setoran, kwitansi dan surat pernyataan;Menimbang, bahwa temuan tim TP2 adalah lanjutan dari temuan tim validasi, makaMajelis berpendapat bahwa menurut keterangan Hasan Basri

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten KepulauanMentawai Nomor 600/314/DPUPR, tanggal 25 Juni 2020, PerihalPenyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada angka (2)khususnya mengenai pengembalian kelebihan pembayaran akibatkekurangan mutu pekerjaan Perkerasan Beton Semen sebesarRp1.728.918.991 ,54;4.

Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KabupatenKepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR, tanggal 25 Juni 2020,Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI bukan objektata usaha negara;2.

Menyatakan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR, tanggal 25Juni 2010, Perihnal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RIbukan objek tata usaha negara;3. Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;4. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ditolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima;5.

Menyatakan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR tanggal 25 Juni2010, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK R sah danberlaku secara sah serta tidak bertentangan dengan hukum;3.

Laporanhasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, danrekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuatkesimpulan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor15 Tahun 2004, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalamlaporan hasil pemeriksaan. Penggunaan kata "wajib" bersifat imperatif.Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhisanksi.

Putusan Nomor 2938/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT094689.16/2013/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 08 November 2018yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding meminta kepada Majelis Pengadilan Pajak untukmembatalkan temuan Terbanding atas koreksi Penyerahan Ekspor sebesarRp6.860.326.214,00;Bahwa Pemohon Banding meminta kepada Majelis Pengadilan Pajak untukmembatalkan

temuan Terbanding atas koreksi positif Penyerahan yangPPNnya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp39.912.309.969,00;Bahwa Pemohon Banding meminta kepada Majelis Pengadilan Pajak untukmembatalkan temuan Terbanding atas koreksi negatif Penyerahan yangTidak Terutang PPN sebesar Rp19.096.370.250,00;Bahwa Pemohon Banding meminta kepada Majelis Pengadilan Pajak untukmembatalkan temuan Terbanding atas koreksi positif Pajak Masukan yangDapat Diperhitungkan sebesar Rp54.536.442,00:Bahwa berdasarkan keteranganketerangan

Rangkap Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 dan 2013 Nomor: 04/LHP/XIX.BJM/01/2014 Tanggal 15 Januari 2014;12. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Konsep Penilaian Potensi Kekurangan Volume Pekerjaan dan Potensi Denda Keterlambatan atas Pembangunan Pasar Desa Manunggal; 13. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 057/049/TU-DP/II/2014 Tanggal 17 Februari 2014 Perihal Panggilan Pertama untuk Penyelesaian Temuan

Salamiah Kode Sertifikat 17.01.04.08.3.00880;15. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanggapan Surat Kantor Pengelolaan Pasar atas hasil temuan LHP BPK RI Tanggal 13 Desember 2013;16. 1 (lembar) Fotocopy Surat PT Meratus Jaya Utama Nomor: 06/SK-Umum/MJU/III/2016 Tanggal 21 Maret 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelunasan LHP BPK;17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Peringatan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 012/MP.TGR/TB/V/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Kepada Direktur Utama PT.Meratus Jaya

bahwa adaNomorpekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume sebagaimana tertuang dalamSurat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan rincian temuan sebagai berikut ;1.

Volume pekerjaan kurang (Temuan BPK) 80.792.370.392. Kerusakaan pekerjaan (Temuan ahli dari PU) 90.950.260,503. Kekurangan pembayaran Rolling Door yang ditanggulangi oleh 121.840.000.00Pemda Tanah Bumbu4. Denda keterlambatan 80.182.948,00Jumlah 373.765.578,894.

bahwa adapekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume sebagaimana tertuang dalamSurat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan rincian temuan sebagai berikut ;1.

Volume pekerjaan kurang (Temuan BPK) 80.792.370.392. Kerusakaan pekerjaan (Temuan ahli dari PU) 90.950.260,503. Kekurangan pembayaran Rolling Door yang ditanggulangi oleh 121.840.000.00Pemda Tanah Bumbu4. Denda keterlambatan 80.182.948,00Jumlah 373.765.578,894. Pengembalian/Peny etoran ke Kas Daerah dari temuan 7.500.000.

Sebelum kejadian tersebut kamisudah melakukan penyerahan kepada Desa.Bahwa saat saksi menjabat ternyata ada pemeriksaan dari BPK terkait dengan fisikproyek dan benar kemudian saksi mengetahui ada temuan adanya keterlambatanpekerjaan dan juga ada kekurangan fisik pekerjaan ;Bahwa terkait dengan temuan tersebut awalnya saksi tidak mengetahui tetapi kemudiansaksi tahu dan langkah yang saksi lakukan adalah bersurat ke Direktur PT MeratusJaya Utama untuk menyelesaikkan temuan tersebut tetapi sampai dengan

Anugrah Jasa Caterindo22) Surat Internal PT.Inalum yang ditandatangani oleh HERMAN SIKUMBANGselaku Manager SAW PT.INALUM perihal temuan ketidaksesuaian makantertanggal 06 April 2018;23)Surat Internal PT.Inalum yang ditandatangani oleh HERMAN SIKUMBANGselaku Manager SAW PT.INALUM perihal temuan ketidaksesuaianpelayanan makan tertanggal 11 April 2018;24)Surat Internal PT.Inalum yang ditandatangani oleh HERMAN SIKUMBANGselaku Manager SAW PT.INALUM perihal temuan ketidaksesuaianpelayanan makan tertanggal

perihal temuan ketidaksesuaianpelayanan makan tertanggal 23 April 2018;28)Surat Internal PT.Inalum yang ditandatangani oleh HERMAN SIKUMBANGselaku Manager SAW PT.INALUM perihal temuan ketidaksesuaianpelayanan makan tertanggal 24 April 2018;29)Surat Internal PT.Inalum yang ditandatangani oleh HERMAN SIKUMBANGselaku Manager SAW PT.INALUM perihal temuan ketidaksesuaianpelayanan makan tertanggal 30 April 2018;30) Surat Internal PT.Inalum yang ditandatangani oleh HERMAN SIKUMBANGselaku Manager SAW PT.INALUM

perihal temuan ketidaksesuaianpelayanan makan tertanggal 08 Mei 2018;31)Surat Internal PT.Inalum yang ditandatangani oleh HERMAN SIKUMBANGselaku Manager SAW PT.INALUM perihal temuan ketidaksesuaianpelayanan makan tertanggal 17 Mei 2018;32) Surat Internal PT.Inalum yang ditandatangani oleh HERMAN SIKUMBANGselaku Manager SAW PT.INALUM perihal temuan ketidaksesuaianpelayanan makan tertanggal 23 Mei 2018;33)Surat Internal PT.Inalum yang ditandatangani oleh HERMAN SIKUMBANGselaku Manager SAW PT.INALUM

perihal temuan ketidaksesuaianpelayanan makan tertanggal 4 Juni 2018;34) Surat Internal PT.Inalum yang ditandatangani oleh HERMAN SIKUMBANGselaku Manager SAW PT.INALUM perihal temuan ketidaksesuaianpelayanan makan tertanggal 07 Juni 2018;35)Surat Internal PT.Inalum yang ditandatangani oleh HERMAN SIKUMBANGselaku Manager SAW PT.INALUM perihal temuan ketidaksesuaianpelayanan makan tertanggal 04 September 2018;36)Surat Keterangan dari PT.

perihal temuan ketidaksesuaianpelayanan makan tertanggal 4 Juni 2018;76)Surat Internal PT.Inalum yang ditandatangani oleh HERMAN SIKUMBANGselaku Manager SAW PT.INALUM perihal temuan ketidaksesuaianpelayanan makan tertanggal 07 Juni 2018;77)Surat Internal PT.Inalum yang ditandatangani oleh HERMAN SIKUMBANGselaku Manager SAW PT.INALUM perihal temuan ketidaksesuaianpelayanan makan tertanggal 04 September 2018;78)Surat Keterangan dari PT.

Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/325/1/2013/ SAT INTELKAM, tertanggal 29 Januari 2013,dengan tanda bukti P6;10.11.12.13.14.15.16.17.Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 654/T/2013 tertanggal 18 April2013 nama RAMADHANI ARINY PUTRI, dengan tanda bukri P7;Foto copy Surat penyerahan bayi temuan warga dari Kepala Desa SumberejoNomor : 20/Sdj/VUI/2012 tertanggal Sumberejo, 24 Agustus 2012, dengantanda bukti P8;Foto copy surat Penitipan Bayi hasil penemuan warga Nomor

GunungkidulNomor : 445/311/VIII/2012, tertanggal 16 Agustus 2012, dengan tanda buktiP12;Foto copy surat penyerahan bayi hasil temuan warga, Nomor : B/224/IX/2012, tanggal 26 September 2012, dari Kepala Kepolisian Sektor Semin,dengan tanda bukti P13;Foto copy Surat penitipan dan perawatan temuan bayi, Nomor463/1339/2012, tanggal 18 Oktober 2012, dari Dinas Sosial Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul, dengan tanda bukti P14;Foto copy Surat penemuan seorang bayi di pinggir jalan raya Semin

,Nomor : tanggal surat 19102012, dari Dinas Sosial Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Gunungkidul, dengan tanda bukti P15;Foto copy surat Penyerahan bayi hasil temuan warga, Nomor : B/224/IX/2012, tanggal 26 September 2012, dari Dinas Sosial Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Gunungkidul, dengan tanda bukti P16;Foto copy surat penitipan bayi ke UPT Puskesmas Semin II yang untuksementara perawatannya dilakukan oleh dr.

para pemohon baik, tidak sakitsakitan baik jasmani danrochaninya juga baik;Saksi PAINOBahwa saksi mengetahui sewaktu bayi tersebut ditemukan karena padawaktu itu tepatnya bulan Romadhon saksi sedang jalanjalan sehabis subuh,dipinggir jalan Semin Klaten tepatnya di Dusun Bendo, Sumberejo,Semin, ditemukan sebuah kardus Sarimi dari situ terdengar suara sepertikucing, terus saksi dekati ternyata bayi yang ada dikardus itu;Bahwa kemudian saksi angkat kardus tersebut lalu dibawa ke rumahRahmini karena temuan

Rahmini, selanjutnya bayi tersebut dibersihkan dandirawat bersama temanteman tetangga, diberi minum susu karena kelihatanhaus sekali dan sekira jam 05.30 Wib saksi Paino memanggil bidankemudian oleh bidan dicek kesehatannya bayi tersebut dalam keadaan sehat,kemudian bayi tersebut dibawa ke Puskesmas Semin II tempat dimana dr.Martini bekerja;Bahwa setelah itu para pemohon bermaksud mengadopsi bayi tersebut ataspengetahuan kepala Desa Sumberejo, warga masyarakat setempat dan telahpula melaporkan temuan

Rakhmadiansyah Bagan tersebut harusberdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.319/KPTS11/1997 tanggal 20 ~~ Juni 1997 tentang PetunjukPelaksanaan Keputusan Menter i Keuangan, MenteriKehutanan, Jaksa Agung RI dan Kapolri tentang LelangKayu Temuan, Sitaan dan Rampasan Atas Jenis Kayu SelainRimba Campuran;Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan 8(delapan) dokumen SKSHH atas nama H.

No. 61PK/Pid.Sus/201010.11.tanggal 20 Juni 1997 tentang Lelang Kayu Temuan, Sitaandan Rampasan Atas jenis Kayu Selain Rimba Campuran,melainkan justru) Terdakwa dengan sengaja menerbitkandokumen SKSHH atas nama M.

Rakhmadiansyah Bagan tersebut harusberdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. : 3191KPTS11/1997 tanggal 20 = Juni 1997 tentang PetunjukPelaksanaan Keputusan Menter i Keuangan, MenteriKehutanan, Jaksa Agung RI dan Kapolri tentang LelangKayu Temuan, Sitaan dan Rampasan Atas Jenis Kayu SelainRimba Campuran;Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan 8(delapan) dokumen SKHH atas nama H.

M.Rakhmadiansyah yang dimillirkan pada tanggal 117 Mei 2009 tidaklah dapat diklasifikasikansebagai kayu temuan sebagaimana dimaksud dalamSurat Keputusan Menteri Kehutanan No. 319/KPTS11/1997, tanggal 20 Juni 1997 yang mengaturmengenai petunjuk pelaksanaan Keputusan BersamaMenteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Jaksa AgungHal. 39 dari 40 hal. Put.

M.Rakhmadiansyah tidak pernah secara tegasditetapkan apakah merupakan kayu temuan, ' = kayusitaan atau kayu rampasan hal ini disebabkan olehkarena kondisi/ keadaan pada saat itu) yang tidakmemungkinkan untuk menetapkan apakah kayu kayutersebut merupakan kayu temuan, kayu sitaan ataukayu) rampasan karena pada. saat itu banyakHal. 40 dari 40 hal. Put.

Pembahasan kedua ini dilakukan untukmenentukan laporan / temuan apakah telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pemiluataukah tidak.

Pada pembahasan kedua ini dipimpin oleh Ketua Koordinator SentraGakkumdu.Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pso, Hal 15 dari 53Jika laporan / temuan telah memenuhi unsur Tindak PidanaPemilinan,kesimpulan rapat wajib memutuskan untuk melanjutkan laporan / temuanke tahap penyidikkan, dan apabila laporan / temuan tidak memenuhi unsur TIndakpemilu, maka kesimpulan pembahasan memutuskan untuk menghentikanpenanganan laporan / temuan.

Bahwa berdasar ketentuan pasal 455 ayat 2 kemudian diterbitkanPeraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan danLaporan Pelanggaran Pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut Temuan dugaan pelanggaran terdiridari Temuan yang diatur dalam pasal 4 dan Temuan yang diatur dalampasal 14 ayat 4. Perbedaan Temuan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 14 ayat 4adalah sebagai berikut :Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pso, Hal 22 dari 531.

Sedangkan temuan yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 4adalah Temuan yang bermula dari Informasi Awal sebagaimanadimaksud pasal 13 yakni :Ayat 1Dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada pengawas pemiludalam bentuk informasi lisan, dan/atau informasi tertulis merupakaninformasi awal.3.

Bahwa pada ayat 4 dinyatakan hasil Pengawasan yangmengandung dugaan pelanggaran dapat dijadikan Temuan dugaanPelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu.7.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Broto Ujianto,S.Pd, bahwa terdakwa telah mengirim surat laporan temuan terdakwa terhadappenyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut kepada Kejaksaan NegeriBanyuwangi. Atas perkataan terdakwa tersebut, karena saksi korban BrotoUjianto, S.Pd tidak merasa bersalah, maka saksi korban bersikeras tidak merasabersalah.

Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Broto Ujianto,S.Pd bahwa jika saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebagaisebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan 1 (satu) set computer, maka suratlaporan temuan tentang penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudahdikirim ke Kejaksaan tersebut akan dicabut kembali, sedangkan jika saksi korbantidak memberikan kompensasi seperti permintaan terdakwa, maka laporandugaan penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus akan dilanjutkan dan diproses

Bahwa saks itidak kenal dengan saksi Broto Ujianto, tetapi saksi pernahditeloon oleh orang yang mengaku bernama Broto Ujianto dan membahasmengenai laporan yang disampaikan ke kejaksaan dan minta laporannyajangan diteruskan dan dia berjanji akan memperbaiki temuan LP3KB mengenaipembangunan gedung sekolah SDN 2 Kebunrejo terkait dengan kayu yangdipakai. Bahwa benar LSM LP3KB membuat laporan yang ditujukan ke KejaksaanNegeri Banyuwangi masalah pembangunan gedung SDN 2 Kebunrejo.

Penarikan dana dari rekening nomor 001.2967.815 atas namaSekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEl) pada BankNegara Indonesia cabang Rawamangun yang tidak jelaspenggunaanya antara lain :e Tanggal 7 Januari2008 sebesarRp.74.750.000,e Tanggal 16 Januari2008 sebesarRp.42.600.000.e Tanggal 12 Februari2008 sebesarRp.45.000.000.e Tanggal 2 Juni 2008sebesarRp.121.687.500.Dengan adanya temuan temuan hasil audit dan beberapa temuan lain adanyapenarikan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannyayang

Penarikan dana dari rekening nomor 001.2967.815 atas nama SekolahTinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) pada Bank Negara Indonesiacabang Rawamangun yang tidak jelas penggunaanya antara lain :e Tanggal 7 Januari2008 sebesarRp.74.750.000,e Tanggal 16 Januari2008 sebesarRp.42.600.000.e Tanggal 12 Februari2008 sebesarRp.45.000.000.e Tanggal 2 Juni 2008sebesarRp.121.687.500.Dengan adanya temuan temuan hasil audit dan beberapa temuan lainadanya penarikan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan danperuntukannya

Rangkap Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 dan 2013 Nomor: 04/LHP/XIX.BJM/01/2014 Tanggal 15 Januari 2014;12. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Konsep Penilaian Potensi Kekurangan Volume Pekerjaan dan Potensi Denda Keterlambatan atas Pembangunan Pasar Desa Manunggal; 13. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 057/049/TU-DP/II/2014 Tanggal 17 Februari 2014 Perihal Panggilan Pertama untuk Penyelesaian Temuan

Salamiah Kode Sertifikat 17.01.04.08.3.00880;15. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanggapan Surat Kantor Pengelolaan Pasar atas hasil temuan LHP BPK RI Tanggal 13 Desember 2013;16. 1 (lembar) Fotocopy Surat PT Meratus Jaya Utama Nomor: 06/SK-Umum/MJU/III/2016 Tanggal 21 Maret 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelunasan LHP BPK;17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Peringatan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 012/MP.TGR/TB/V/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Kepada Direktur Utama PT.Meratus Jaya

bahwa adaNomorpekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume sebagaimana tertuang dalamSurat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan rincian temuan sebagai berikut ;1.

Volume pekerjaan kurang (Temuan BPK) 80.792.370.392. Kerusakaan pekerjaan (Temuan ahli dari PU) 90.950.260,503. Kekurangan pembayaran Rolling Door yang ditanggulangi oleh 121.840.000.00Pemda Tanah Bumbu4. Denda keterlambatan 80.182.948,00Jumlah 373.765.578,894.

bahwa adapekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume sebagaimana tertuang dalamSurat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan rincian temuan sebagai berikut ;1.

Volume pekerjaan kurang (Temuan BPK) 80.792.370.392. Kerusakaan pekerjaan (Temuan ahli dari PU) 90.950.260,503. Kekurangan pembayaran Rolling Door yang ditanggulangi oleh 121.840.000.00Pemda Tanah Bumbu4, Denda keterlambatan 80.182.948,00Jumlah 373.765.578,894.

Sebelum kejadian tersebut kamisudah melakukan penyerahan kepada Desa.Bahwa saat saksi menjabat ternyata ada pemeriksaan dari BPK terkait dengan fisikproyek dan benar kemudian saksi mengetahui ada temuan adanya keterlambatanpekerjaan dan juga ada kekurangan fisik pekerjaan ;Bahwa terkait dengan temuan tersebut awalnya saksi tidak mengetahui tetapi kemudiansaksi tahu dan langkah yang saksi lakukan adalah bersurat ke Direktur PT MeratusJaya Utama untuk menyelesaikan temuan tersebut tetapi sampai dengan

Bahwa akibat Tergugat tidak membayar sisa pinjaman kepadaPenggugat, Penggugat tidak dapat membayar temuan dariInspektorat Kabupaten Buol, yang mengakibatkan sertifikatPenggugat di minta Inspektorat kabupaten Buol sebagai jaminandengan POUT err crs srs cress russ emnancomanaemanaemansemane apm a Rp.102.000.000,00d. Bunga bank selama 30 bulan30 x 2% X Rp. 94.745.630,18. 2... eee Rp. 76.872.965,009.1.

Buol atas perintah dariAmran Batalipu selaku Bupati Kabupaten Buol dan diketahui oleh Ir.Supangat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol;Bahwa Penggugat atas perjanjian secara lisan dengan Tergugat telahmenyerahkan uang sebesar Rp.194.745.630,18 (seratus sembilan puluhempat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiahdelapan belas sen) yang digunakan Tergugat untuk menutupi temuan BPKRI atas pekerjaan Pemeliharaan Jalan KaliKantong Produksi TahunAnggaran 2011 oleh

Daftar temuan BPK, yang selanjutnya pada foto copy bukti surattersebut diberi tanda (P 5);6. Akta Notaris Hans Kansil, S.H. Nomor 36 tanggal 24 Mei 2003 tentangpenetapan Ani T. Wangi sebagai direktris CV. Fanndy, yangselanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P 6); dan7. Akta Notaris Irwan Delcano, S.H.

Agus Harimax untukmenyelesaikan masalah tersebut dengan segera mengembalikan uangtemuan tersebut ke kas daerah Kabupaten Buol;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitualat bukti surat P1 tentang surat tanda setoran (STS) Pemerintah Kabupaten Buoldan bukti surat P5 tentang hasil temuan dari Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, serta keterangan saksiIr.

Supangat dan saksi lrawan Bakulu, S.T. yang pada pokoknya menerangkanbahwa uang sejumlah Rp. 194.745.630,18 (seratus sembilan puluh empat jutatujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen)Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Bulsesuai dengan hasil temuan BPK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buoltelah disetorkan pada tanggal 25 Mei 2012 oleh Usman Tarakuku selakuBendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh Ir.

Putusan Nomor 52/B/PK/PJK/2013jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada Wajib Pajak untukhadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;Pasal 14 ayat (1): Hasil Pemeriksaan Lapangan untuk kepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan secara tertuliskepada Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan yang dilampiri dengan Daftar Temuan Pemeriksaan;Jadi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan merupakan satu kesatuandengan daftar temuan pemeriksaan.

Dalam lampiran PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor PER19/Pj/2008 telah ditentukanbentuk, jenis dan kode kartu, formulir, surat dan daftar yang digunakandalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan;Lampiran dengan Nomor urut 25 (Daftar Temuan Hasil PemeriksaanLapangan) dengan jelas dinyatakan bahwa Temuan Hasil Pemeriksaanharus dinyatakan per masa dan tahun pajak. Masa pajak untuk PajakPertambahan Nilai (PPN) adalah 1 (satu) bulan kalender (Pasal 2 danpenjelasan Pasal 3 KUP).

Jika diteliti lebih dalam,ternyata bentuk formulir Daftar Temuan Pemeriksaan yang dikirimkanoleh Tim Pemeriksa KPP BUMN, sebagai lampiran SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP70/WPJ. 19/KP.0305/2010, tidak sesuai dengan bentuk formulir yang ditentukandalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER19/PJ/2008.Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan yang dikirimkan tidakmencantumkan masa dan tahun pajak dan juga tidak mencantumkannomor kode formulir;4 TENTANG PENDAPAT MAJELIS:Sebagaimana disebutkan

Dalam Daftar Temuan Pemeriksaan yang merupakan lampirandari Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut, pada nomor urut7 tertulis antara lain sebagai berikut:PPN Dalam Negeri Masa Jan 2008 s.d Desember 2008, yang dihitungberdasarkan penjualan:a Ekspor;b Tidak dipungut/dibebaskan/tunda/DPT;c Dibebaskan;Halaman 13 dari 23 halaman.

Daftar Temuan Pemeriksaan (Kode FormulirF.3.0.......... 85) jelas tertulis bahwa Daftar Temuan HasilPemeriksaan harus dibuat per Masa dan Tahun Pajak (Diisidengan masa pajak dan tahun pajak yang diperiksa).