Kalimantan Tengah, terdakwa telah melakukanpencoblosan lebih dari satu kali pada saat pemungutan suara diPemilihnan Umum (Pemilu) tahun 2019 ; Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapatkanlaporan temuan dari Sdr.

PanitiaPengawas Pemilu Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur;Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.Sus/2019/PNTml Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersamasamadengan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) KabupatenBarito Timur lainnya melakukan pembahasan pertama di SentraGakkumdu dengan melakukan penyusunan kajian terhadap laporantemuan tersebut lalu hasil penyusunan kajian tersebut dibahas dalampembahasan kedua di Sentra Gakkumdu kemudian disimpulkan bahwalaporan temuan

tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyelidikanselanjutnya saksi melaporkan laporan temuan tersebut ke Polres BaritoTimur ; Bahwa hasil penyusunan kajian tersebut diantaranya diperoleh dari fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2019 di TPS 003 atasnama SAFRODINOR K dan TPS 004 atas nama SAFRUDINOR, fotocopy Surat Pemberitahuan Memilih (C6) atas nama SAFRUDINOR diTPS 004 serta foto copy Daftar Hadir Pemilih (C7) di TPS 003 atas namaSAFRODINOR K dan TPS 004 atas nama SAFRUDINOR ; Bahwa

Barito Timurlainnya melakukan pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu denganmelakukan penyusunan kajian terhadap laporan temuan tersebut laluhasil penyusunan kajian tersebut dibahas dalam pembahasan kedua diSentra Gakkumdu kemudian disimpulkan bahwa laporan temuantersebut dapat ditingkatkan ke proses penyelidikan selanjutnya saksiDWI DARMA PUTRA melaporkan laporan temuan tersebut ke PolresBarito Timur ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum

Barito Timurlainnya melakukan pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu denganmelakukan penyusunan kajian terhadap laporan temuan tersebut lalu hasilpenyusunan kajian tersebut dibahas dalam pembahasan kedua di SentraGakkumdu kemudian disimpulkan bahwa laporan temuan tersebut dapatditingkatkan ke proses penyelidikan selanjutnya saksi DWI DARMA PUTRAmelaporkan laporan temuan tersebut ke Polres Barito Timur ;Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.Sus/2019/PNTmlMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

mendalilkan, bahwa tentang materi sengketa pada saat pemeriksaan sampaidengan keputusan keberatan sesuai yang tertuang pada produk hukum Surat Keputusan Nomor:KEP1746/WPJ.07/2012 tanggal 24 September 2012 terdapat perubahan koreksi yang menjadi sengketabaru atau keputusan keberatan mengandung sengketa pajak yang baru yang mengandung perbedaanargumentasi yuridis;bahwa menurut Pemohon Banding, dalam pemeriksaan Terbanding telah melakukan pengujian kewajaranmark up sesuai yang tertuang dalam daftar temuan

sesuai Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan,kemudian sebelum penerbitan Surat Ketetapan Pajak terdapat pembahasan atas temuan tersebut yangkemudian tertuang dalam Risalah Pembahasan dengan kesimpulan bahwa Terbanding menyetujui sesuaikutipan dalam Surat Risalah Pembahasan tanggal 30 Agustus 2010, Perhitungan Mark Up untukWeatherford Canada Partnership (PES Ltd.) dan Smart Stabilizer persentasenya lebih tinggi karenaperbedaan jenis equipment dan tingkat resiko yang ditanggung sehingga tanggapan

Atasdasar koreksi pembuktian tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan, dengan demikianseharusnya Terbanding menguji temuan dan alasan koreksi Terbanding pada saat pemeriksaan dengandidasarkan pada permohonan keberatan Pemohon Banding.

Namun dalam hal ini, Terbanding justrumerubah koreksi dan menimbulkan koreksi yang menjadi sengketa baru yaitu dengan menguji kembalidengan datadata pembanding dan cara baru yang tidak pernah ada pada saat pemeriksaan;bahwa dengan alasan koreksi baru tersebut Pemohon Banding diperlakukan tidak adil karena PemohonBanding telah kehilangan haknya untuk menyanggah temuan/koreksi proses Pemeriksaan dan proseskeberatan yang telah diatur dalam UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,kemudian

menurut Programdan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sahmenurut hukum dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan DPA yaitu DPPA1.07.1.07.01.17.013.5.2 yaitu) RincianDokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Programdan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sahmenurut hukum dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan Berita Acara Nomor BA.AP/DISHUBKOMIMFO/2015/556tanggal 30 Desember 2015 adalah sah menurut hukum dengan segalaakibat hukumnya;Menyatakan temuan

kelebihan pembayaran terhadapPenggugat sebesar Rp786.176.043,00 (tujuh ratus delapan puluh enamjuta seratus tujuh puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah) tidakberkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan analisa kekurangan perhitungan pekerjaan terhadapPenggugat senilai Rp312.292.147,56 (tiga ratus dua belas juta duaratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh tujuh koma lima puluhenam rupiah) tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan analisa Ringkasan Temuan

Menyatakan Hasil Audit tentang ringkasan temuan terhadap Penggugat11,Il terdapat kelebihan volume senilai Rp959.167.859,00 (lima ratus limapuluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus limapuluh sembilan rupiah) adalah tidak berkekuatan hukum dengan segalaakibat hukumnya;Menyatakan hasil Audit Tergugat Ill terhadap Penggugat Il yangmenyatakan adanya kelemahan harga atas pekerjaan Contract ChangeOrder (CCO) sebesar Rp60.084.200,00 (enam puluh juta delapan puluhempat ribu dua ratus

Nomor 3303 K/Pdt/201910.11.12.13.14.Menyatakan temuan perhitungan kelebihnan pembayaran terhadapPenggugat sebesar Rp786.176.043,00 (tujuh ratus delapan puluh enamjuta seratus tujuh puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah) tidakberkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan analisa kekurangan perhitungan pekerjaan terhadapPenggugat senilai Rp312.292.147.56,00 (tiga ratus dua belas juta duaratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh tujuh koma lima puluhenam rupiah) tidak berkekuatan

hukum dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan analisa Ringkasan Temuan Hasil Audit dimanaPenggugat dikenakan denda keterlambatan maksimal sebesarRp544.151.450,00 (lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluhsatu ribu empat ratus lima puluh rupiah) tidak berkekuatan hukumdengan segala akibat hukumnya;Menyatakan Hasil Audit tentang ringkasan temuan terhadapPenggugat II terdapat kelebihan volume senilai Rp959.167.859,00 (limaratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu delapanratus

Medan Maimun Kota Medan yangpada saat saksi SAKBAN NAZRI ditangkap ditemukan 9 (Sembilan) butir pilEkstasi warna merah merk Pinguin, berdasarkan temuan barang bukti tersebutpetugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan mengintrogasi saksiSAKBAN NAZRI sehingga saksi SAKBAN NAZRI mengaku bahwa barang buktiyang ditemukan tersebut adalah bener milik saksi SAKBAN NAZRI yang baru sajadi dibeli dari terdakwa SOFYAN FAUZAN dengan harga Rp. 170.000, (seratustujuh puluh ribu rupiah) perbutir, atas pengakuan

ketanah namun dilihat oleh petugasKepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan sehingga petugas Kepolisian SatRes Narkoba Polrestabes Medan langsung melakukan penangkapan terhadapterdakwa dan menyita 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang didalamnyaterdakwa 5 (lima) butir pil Ekstasi warna merah merk Pinguin kemudian petugasKepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan pengeledahanterhadap terdakwa yang pada saat itu diketemukan 1 (Satu) unit handphone modellipat merk Samsung , berdasarkan temuan

bukti tersebut petugasKepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan mengintrogasi terdakwa sehinggaterdakwa mengaku bahwa 5 (lima) butir pil Ekstasi warna merah merk Pinguinyang ditemukan tersebut adalah bener milik terdakwa yang sebelumnya terdakwaterima dari seorang bernama KRISTIN (belum tertangkap / DPO) di Jalan STMKota Medan sebanyak 20 (dua puluh) butir pil Ekstasi warna merah merk Pinguinkemudian pil Ekstasi tersebut dijual kepada saksi SAKBAN NAZRI sebanyak 9(sembilan) butir, berdasarkan temuan

Narkoba Polrestabes Medan sehingga petugas Kepolisian SatRes Narkoba Polrestabes Medan langsung melakukan penangkapan terhadapHalaman 5Putusan Nomor 3409/Pid.Sus/2018/PN Mdnterdakwa dan menyita 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang didalamnyaterdakwa 5 (lima) butir pil Ekstasi warna merah merk Pinguin kemudian petugasKepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan pengeledahanterhadap terdakwa yang pada saat itu diketemukan 1 (Satu) unit handphone modellipat merk Samsung , berdasarkan temuan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.48441/PP/M.VII/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Bea Cukai: 2012: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksiselisin kurang antara saldo fisik dengan saldo buku material pada Divisi Display;: bahwa berdasarkan LHA86/KPU.01/BD.10/IP/2012 tanggal 30 April 2012 diketahuiterdapat temuan audit berupa selisih kurang jumlah material pada Divisi Display yangtidak dapat dipertanggungjawabkan

mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajakdalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggalkeputusan, setelah pungutan yang terutang dilunas.bahwa dari hasil pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis menyimpulkan halhalsebagai berikut :Menurut Terbandingbahwa berdasarkan LHA86/KPU.01/BD.10/IP/2012 tanggal 30 April 2012 terdapattemuan audit berupa selisin kurang jumlah material pada Divisi Display yang tidakdapat dipertanggungjawabkan;bahwa uraian dalam Daftar Temuan

Uraian Kegiatan Temuan AuditD Pengujian pada masingmasing Devisi1. Devisi Display (GTZ) Rekapitulasi dan pengujian telah dilakuk.Bahan baku dan/atau bahan penolong selanjutnya disebut dan beberapa selisih lebih.material.a. Rekapitulasi Saldo Awal Materialb. Rekapitulasi Pemasukan Materialc. Rekapitulasi Pengeluaran Materiald. Pengujian kesesuaian antara saldofisik dengan saldo buku material.

), total kekurangannya = 4.896.578EA, dimana kekurangan dari masingmasing item bervariasi dan yang paling banyakkekurangannya adalah part number 6631900049N Harness, Single yaitu sebanyak2.021.538 EA.Menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding menyatakan :Stock awal (stock akhir LHA 2008) berbeda dengan data system.selisih kurang sebanyak 4.896.578 EA dikarenakan adanya perbedaan stock awalyang digunakan oleh Auditor Bea dan Cukai sebagai dasar dilakukannya koreksitersebut.sudah membandingkan temuan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.42949/PP/M.III/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Bea Cukai: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean Terbanding Nomor: SPKTNP2317/WBC.09/2011tanggal 03 November 2011 sebesar Rp.900.000.000,00 yang diterbitkanberdasarkan Laporan Hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 09/TIMBPK/08/2011 dan Nomor: 11/TIMBPK/08/201 1;: bahwa yang menjadi

KPBC Tanjung Emas menanggapi bahwa akan menindaklanjuti temuan tersebutuntuk dilakukan Post Clearence Audit pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengahdan DI Yogyakarta;bahwa berdasarkan Laporan Hasil Temuan BPK RI tersebut di atas, Terbandingmenerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor: SPKTNP2317/WBC.09/2011 tanggal 03 November 2011,dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp.900.000.000,00 dengan tarifRp.550,00/Kg;bahwa atas penerbitan Surat Penetapan

;2) Surat BKPM Nomor: 543/A.8/2012 tanggal 16 Mei 2012 tidak memuat aturanberlaku surut, jadi hanya berlaku terhadap Surat Menteri Keuangan Nomor:226/Pabean/2008 tanggal 23 Juli 2008 yang pelaksanaan impornya sejaktanggal 16 Mei 2012;bahwa dengan demikian Majelis berpendapat, Surat Penetapan Kembali Tarifdan/atau Nilai Pabean Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SPKTNP2317/WBC.09/2011 tanggal 03 November 2011, tentang Penetapan Kembali atasTarif dan/atau Nilai Pabean berdasarkan Laporan Hasil Temuan

Bahwa saksi bersama anggota tidak pernah rapat membahas kinerjaKepala Desa terkait normalisasi Sungai, namun 4 (empat) atau 5 (lima) harisebelum surat dari Camat terkait temuan oleh Inspektorat kami pernahdiundang oleh Bupati untuk rapat membahas hasil temuan itu, saksijugabingung temuan apa yang dimaksud dan melalui rapat tersebut kamidiperintahkan untuk membuat rekomendasi pemberhentian. Bahwa BPD tidak pernah mengadakan rapat membahas pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Bahwa surat tersebut ditujukan kepada Kepala Desa dan ditembuskankepada kami isi Suratnya mengenai temuan normalisasi Sungai yang totalnyaRp. 80 juta sekian.

Putusan Nomor 14/G/2017/PTUN.PI Bahwa yang dibahas itu adalah temuan inspektorat disampaikan oleh PakAfridin. Bahwa laporan hasil temuan inspektorat anggota BPD tidak pernahmengetahuinya. Bahwa pada saat membuat surat usulan rekomendasi pemberhentiansementara saksi hadir. Bahwa saat itu hari selasa Ketua BPD sendiri yang menyampaikan bahwapada hari Rabu kami akan rapat tetapi hari rabu tanggal 24 Mei 2017 itu kamimenunggu dari jam 15.30 sore sampai jam 18.30 malam ketua BPD tidakhadir.

Pada tingkat Desa Laporan pengaduan dari masyarakat dan temuan BadanPermusyawaratan Desa terkait dengan dugaan pelanggaranHal. 59 dari 73 Hal.

Laporan pengaduan dari masyarakat dan temuan BadanPermusyawaratan Desa terkait dengan dugaan pelanggaranyang dilakukan oleh Kepala Desa harus berdasarkan bukti dansaksi;2.Laporan dan temuan ditindaklanjuti Oleh BadanPermusyawaratan Desa dengan melakukan pemeriksaan buktiadministrasi dan pemanggilan para saksi terkait dugaanpelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa;3.

SILALAHI, SIK mengenai siapa pemilik barangberupa Kristalkristal putih diduga narkoba jenis shabushabu dan beberapa pildiduga ecstacy tersebut, dijawab Terdakwa bahwa barang tersebut merupakanbarang bukti temuan sebagai sarana untuk kepentingan under cover buy(pembelian terselubung) yang diperoleh dari pelaku yang belum tertangkap,namun ketika Terdakwa diminta untuk menjelaskan keterkaitan dalam kasusperkara yang sedang ditangani, Terdakwa tidak dapat menjelaskan keterkaitanbarang bukti temuan tersebut

SILALAHI, SIk Bin KR SILALAHI telahmenyimpan dan menguasai barang bukti temuan diduga Narkotika jenisshabu seberat 14,001 gram atau setidaktidaknya sejumlah berat tersebut,dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/20132.

SILALAHI, Slk Bin KR SILALAHI telahmenyimpan dan menguasai barang bukti temuan diduga Narkotika jenisHal. 23 dari 27 hal. Put.

PEGADAIAN Lima Puluh yangmelakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dariatas nama ARI PRATAMA berupa 1 (Satu) buah plastik klip berukuran kecilberisikan Narkotika jenis Shabu dengan hasil temuan berat brutto 0,18 gram,berat netto 0,08 gram;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNomor LAB.: 1473/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat danditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.

PEGADAIAN Lima Puluh yang melakukan pemeriksaan/penimbanganbarang bukti temuan yang disita dari atas nama Ari Pratama berupa 1 (satu)buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan hasiltemuan berat brutto 0,18 gram, berat netto 0,08 gram dan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 1473/NNF/2021 tanggal 15Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.

PEGADAIAN Lima Puluh yang melakukanpemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dari atas nama AriPratama berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotikajenis Shabu dengan hasil temuan berat brutto 0,18 gram, berat netto 0,08 gramdan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.:1473/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani olehDebora M. Hutagaol, S.Si., M.

Pegadaian Lima Puluh yang melakukanpemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dari atas nama AriPratama dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.:1473/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani olehDebora M. Hutagaol, S.Si., M.

Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat BPK Republik Indonesia Nomor :04/S/TimLK/02/2015 tanggal 22 Februari 2015 PerihalPenyampaian temuan pemeriksaan.35. Asli 1 (satu) lembar Surat Kemenag Kota Ternate Nomor :Kd.27.03/1/KU.01.2/207/2015 tanggal 27 Februari 2015 Perihal :Penyampaian Tanggapan Temuan BPK Satker KantorKementerian Agama Kota Ternate Sekretariat Jenderal (01).36.

Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota TernateNomor : Kd.27.03/1/KU.01.2/1264/2015 tanggal 27 Agustus 2015Perihal Konfirmasi ternadap tindaklanjut Hasil Temuan BPK.39. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota TernateNomor : Kd.27.03/1/KU.01.2/1731/2015 tanggal O07 Desember2015 Perihal Konfirmasi ternadap tindaklanjut Hasil Temuan BPK.40.

Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota TernateNomor : Kd.27.03/1/KU.01.2/948/2016 tanggal 13 Juni 2016Perihal Konfirmasi terhadap tindaklanjut Hasil Temuan BPK.41. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota TernateNomor : B.95/Kk.27.8.1/KU.02.1/01/2017 tanggal 19 Januari 2017Perihal Tindaklanjut Hasil Temuan BPK/ltjen.42.

Temuan BPK.Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota TernateNomor : Kd.27.03/1/KU.01.2/948/2016 tanggal 13 Juni 2016 PerihalKonfirmasi terhadap tindaklanjut Hasil Temuan BPK.Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2021/PT TTE41.

Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota TernateNomor : B.95/Kk.27.8.1/KU.02.1/01/2017 tanggal 19 Januari 2017Perihal Tindaklanjut Hasil Temuan BPK/Itjen.42. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota TernateNomor : B.249/Kk.27.8.1/KU.02.1/02/2017 tanggal 23 Februari 2017Perihal Segera melunasi Hasil Temuan BPKtjen.43.

ternyatatelah terjadi pergantian Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Kota Makassar, dan Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Kota Makassar yang baru tidak dapatmenjelaskan alasan ketidak hadiran Penggugat,padahal yang sebenarnya ketidakhadiran Penggugattelah diketahui dan atas izin secara lisan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassaryang lama, atau dengan kata lain ketidakhadiranPenggugat adalah sah dan dapat dibenarkan;Bahwa Tim pemeriksa menjadikan ketidakhadiranPenggugat sebagai temuan

KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar yanglama, dan pada saat itu) Tim Pemeriksa menyatakanakan memperbaiki data temuan hasil pemeriksaan danHalaman 7 dari 53 Halaman Putusan Nomor:169/G/2008/PTUN JKT.10.11.12.memerintahkan Penggugat untuk kembali bertugas diKantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar;Bahwa atas hasil pertemuan dengan Tim Pemeriksatersebut, Penggugat merasa lega dan kemudiansetelah itu) Penggugat kembali melaksanakan tugas diKantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassarsebagaimana

mestinya seorang pegawai negeri sipildengan mengisi data absensi dari bulan Desember2006 sampai dengan bulan Maret 2007;Bahwa ternyata tanpa surat keputusan dari pejabatyang berwenang, gaji Penggugat ditahan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassarterhitung sejak bulan Oktober 2007 dan terhadapkenyataan ini Penggugat tetap bersabar dan tetapmelakssanakan tugas yang diberikan pada Penggugat;Bahwa kemudian ternyata data hasil temuan TimPemeriksa mengenai ketidakhadiran Penggugat selama2

bagi Penggugat adalah bahwa ketidakhadiran Penggugat selama 2 bulan itu adalah untukmembaktikan diri sebagai seorang anak denganmengurus dan merawat Ibu kandung (sebagaimana yangdiajarkan oleh Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW)yang sedang sakit dan ketidakhadiran Penggugattersebut sah dan dapat dibenarkan karena telahmendapat izin secara lisan dari atasan Penggugat.Apalagi Tim Pemeriksa sudah menerima penjelasanPenggugat mengenai' ketidakhadiran Penggugat dansudaha berjanji akan memperbaiki data temuan

Asas Pengharapan Yang Wajar, yaitu TimPemeriksa telah menjanjikan akan memperbaikidataihasil temuan mengenai ketidakhadiranPenggugat selama 2 bulan ketika Penggugatdatang untuk mengklarifikasinya. Akan tetapisebaiknya ternyata janji / harapan tersebuttidak dipenuhi oleh Terugat; c.

SASANA MITRA LESTARI NOMOR : 556.4/15321, NOMOR01/SMILE/2003 tanggal 27 Agustus 2003, sehingga temuan dari TurutTergugat adalah temuan berdasarkan informasi yang keliru;Bahwa adapun Kerugian Immateriil Penggugat yaitu :a.

untuk dikabulkandengan menghukum Turut Tergugat mematuhi putusan ini termasukmencabut temuan turut Tergugat dengan kewajiban Penggugat padaperjanjian kerjasama.

Sasana Mitra Lestari danmenerbitkan laporan atau temuan sebagaimana didalilkan dalam gugatanTerbanding/semula Penggugat.Bahwa dalam persidangan a quo, faktanya Terbanding/semulaPenggugat sama sekali tidak pernah bisa membuktikan bahwa temuanyang dipemasalahkan dalam gugatan adalah temuan BPKP, bahkandalam persidangan Terbanding/semula Penggugat tidak juga mengajukanbukti berupa Laporan Hasil Pemeriksaan sumber dari temuan yangdipermasalahkan tersebut, namun nyatanya Majelis Hakim TingkatPertama dalam

Sasana Mitra Lestari, sehingga temuan yang tercantumdalam gugatan Penggugat bukanlah temuan dari BPKP Sumut.g. Namun dalam persidangan a quo, surat tersebut justru dimaknai olehMajelis Hakim sebagai surat jawaban dari BPK RI Perwakilan SumateraUtara.

SasanaMitra Lestari, sehingga BPKP tidak memiliki temuan apapun terkaitpelaksanaan perjanjian tersebut.Sehingga amar putusan PN Medan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Mdntanggal 13 September 2018 pada angka 7 yang menyatakan:Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara initermasuk mencabut temuan Turut Tergugat dengan kewajiban Penggugatpada perjanjian kerjasama adalah keliru dan harus dibatalkan.b.

Kamis tanggal 05 September 2013sekira jam 09.00 wib di Area Seaport Interdiction Pelabuhan BakauheniLampung Selatan, saksi Roni Romansyah dan saksi Shapepri (anggotaPolisi Polres Lampung Selatan) telah memberhentikan Bus Lorena warnahijau kombinasi Nopol : B 7056 XA, kemudian saksi melakukan pemeriksaankendaraan tersebut dan diketemukan barang paketan berupa paket miesedap yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan jenis shabushabudengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram.Bahwa berdasarkan hasil temuan

narkotika jenis shabushabu tersebut dengan cara Sdr.HENDRI (DPO) menyediakan alat hisap shabu kemudian memasukkanshabu tersebut ke dalam cangklong kaca dan terdakwa membakarnyakemudian menghisap asap yang keluar dari pipa pipet.Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yangberwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu.Bahwa berdasarkan hasil temuan

Kamis tanggal 05 September 2013sekira jam 09.00 wib di Area Seaport Irrterdiction Pelabuhan BakauheniLampung Selatan, saksi Roni Romansyah dan saksi Shapepri (anggotaPolisi Polres Lampung Selatan) telah memberhentikan Bus Lorena warnahijau kombinasi Nopol : B 7056 XA, kemudian saksi melakukan pemeriksaankendaraan tersebut dan diketemukan barang paketan berupa paket miesedap di dalamnya berisikan Narkotika Golongan jenis shabushabudengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram.Bahwa berdasarkan hasil temuan

jam6 of Page 12 Nomor:20/Pid./2014/PT.TK.09.00 wib di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni LampungSelatan, saksi Roni Romansyah dan saksi Shapepri (anggota Polisi PolresLampung Selatan) telah memberhentikan Bus Lorena warna hijau kombinasiNopol : B 7056 XA, kemudian saksi melakukan pemeriksaan kendaraantersebut dan diketemukan barang paketan berupa paket mie sedap yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan jenis shabushabu dengan beratbrutto 30 (tiga puluh) gram.Bahwa berdasarkan hasil temuan

tersebut di lakukan pengembanganoleh satuan narkoba Polres Lampung Selatan menuju full Bus Lorena yangberada di Bogor Jawa Barat, kemudian sesampinya di full Lorena saksiShapepri menyamar sebagai petugas Lorena dan pada saat terdakwamengambil paket yang berisika Narkotika tersebut dilakukan penangkapan.Kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba untukpenyidikan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan hasil temuan dalam pemeriksaan tersebut makauntuk selanjutnya dilakukan pengujian secara

Apakah terhadap perbuatanTergugat berupa membuat kebijaksanaan dengan tidak bisa menerbitkanSurat Keputusan karena ada hasil temuan dari Inspektorat tersebut,termasuk kompetensipengadilan untuk menilainya ataukah tidaktermasuk ?.

Akan tetapi TIDAK BENAR jikaPenggugat mendalihkan sebagai satusatunya peserta yang memperolehnilai tertinggi dan lolos dalam ujian seleksi secaraprosedural dan fair, oleh karena faktanya terdapat hasil temuan dari Inspektorat bahwa SeleksiPerangkat Desa di Desa Barongsawahan terdapat kejanggalan, kegaduhandan ada surat pengaduan dari masyarakat dalam proses pelaksanaannya;.

BAHWA berdasarkan hasil temuan dari Inspektorat tersebut kemudian TurutTergugat (Bupati Jombang) menerbitkan Surat No.X.700/5265/415.37/2015, tanggal : 14122015, dan setelah Tergugatmelakukan konsultasi dengan pihak Kecamatan, yakni kepada : BapakMOCH. HASAN, S.Sos., M.Si., sebagai Camat Bandarkedungmulyo padasaat itu, maka berdasarkan hasil temuan Inspektorat tersebut kemudianTergugat mengambil kebijaksanaan dengan tidak tergesagesa menerbitkanSurat Keputusan Pengangkatan atas nama Penggugat.

BAHWA selanjutnya menanggapi posita gugatan Penggugatangka :7 dan 8,hal. 3, adalah TIDAK BENAR jika Penggugat mendalihkan bahwa Tergugattidak mau menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Penggugat.YANG BENAR Tergugat tidak bisa memenuhi permintaan Penggugatkarena ada temuan hasil pemeriksaan khusus dari Inspektorat Kab.

X.700/5265/415.37/2015;Menimbang, bahwa dengan demikian isi dari surat keputusan tersebutadalah hal yang konkret karena berisi tentang penolakan pengangkatan kepaladusun, dan bersifat individual karena jelas ditujukan kepada LUTFI HIDAYAT ,serta merupakan hal yang bersifat final karena memang Tergugat sebagai KepalaDesa yang berwenang melakukan penolakan pengangkatan kepala dusuntersebut oleh karena ada temuan hasil pemeriksaan khusus dari inspektoratKabupaten Jombang No.