Kabupaten Gresik (Kutipan Akta Nikah Nomor117/1 3/ VII/200 9 tanggal 15 Juli2009) 3 rere re re er re ee re ee eee eee eee eee2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat denganTergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtuaPenggugat ;3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat denganTergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suamiistri (badadukhul), namun belum dikaruniai anak; 4.

dengan membacakan suratgugatan tersebut yang isinya dipertahankan olehPenggugat ; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya itudisebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkaraini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugatdinilai tidak hendak mempertahankan hak haknya dalampersidangan;Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, telah mengajukan alat alat bukti sebagaiberikut ; Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor117

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiistri sah yang menikahpada hari Ahad, tanggal 20 Maret 2011 di Kecamatan Dua Boccoe,Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor117/10/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tanggal 04 April2011.Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Wtp2.

Penggugat memutuskanuntuk bercerai.Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan tanpa alasan yang sah, Penggugat harus membuktikan dalildalilgugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkaraperceraian.Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.WtpMenimbang bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya,Penggugat mengajukan bukti Surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSIKE1 DAN SAKSI KE2.Menimbang bahwa bukti Surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor117

sengketa dalam perkara perdata No.117/Pdt.G/2011/PNJPR dan telah di putus dengan perdamaiansebagaimana dalam akta perdamaian Nomor 117/Pdt.G/2010/PN.JPRtanggal 06 Desember 2011 (posita poin 3).Bahwa benar tanah objek sengketa dalam perkara Nomor.206/Pdt.G/2018/PN.Jap dengan tanah objek sengketa dalam perkaraNomor. 177 / Pdt.G / 2011 / PNJPR adalah sama yakni tanah dengansertifikat hak milik Nomor 1057 dan tanah sertifikat Hak Milik Nomor. 1058sebagaimana diuraikan pada poin 2 dan 3 akta Perdamaian Nomor117

Dengan demikianmaka gugatan Penggugat telah Nebis In Idem dan konsekwensi yuridisnyagugatan Penggugatharus dinyatakan tidak dapat diterima.Terhadap dalil gugatan poin 4 dan 5 Tergugat tolak dengan tegas denganalasan sebagai berikut :Bahwa Penggugat juga telah tidak melaksanakan akta perdamaian nomor117/Pdt.G/2011/PN.JPR tanggal 6 Desember 2011, karenatelah melakukanpembangunan gedung bertingkat diatas tanah objek perdamaian.Bahwa kemudian dalam posita gugatan poin 5, Penggugat mendalilkanbangunan

Nomor 206/Padt.G/2018/PN JapMenimbang, bahwa selanjutkan eksepsi Tergugat akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, yaitu Gugatan Nabis InIdem, yang pada pokoknya Tergugat menguraikan bahwa dalam dalil gugatanPenggugat poin 1,2,3,4, mendalilkan bahwa objek sengketa dalam perkara No.206 / Pdt.G / 2018 / PN.Jap, ini sama dengan tanah objek sengketa dalamperkara perdata No. 117/Pdt.G/2011/PNJPR dan telah di putus denganperdamaian sebagaimana dalam Akta Perdamaian Nomor117

Desember 2011 (posita poin 3);Menimbang, bahwa membaca Gugatan Penggugat ada mendalilkansebagai berikut: pada posita angka 3 yang pada pokoknya menyatakan :Bahwa tanah hak milik PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas,sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 26.10.02.05.01057 seluas 500M2(lima ratus meter persegi) dan sertifikat Hak Milik No.26.10.02.05.1.01058 seluas 500M2 ((lima ratus meter persegi), olehTERGUGAT pernah mengajukan Gugatan terhadap PENGGUGAT kePengadilan Negeri Klas 1A Jayapura dalam Perkara Nomor117

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah padatanggal 23022008 sesuai dengan kutipan AKTA Nikah Nomor117/10/I1/2008 tanggal 23022008 yang dikeluarkan oleh Kantor Putusan Nomor 1537/Pat.G/2020/PA.Bpp 1 dari 10OoUrusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota BalikpapanProvinsi Kalimantan Timur.Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohonbertempat tinggal di Rumah Orang Tua masingmasing.

sebagaiwakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil Secara resmi dan patut;Bahwa Majelis Hakim telan berusaha menasihati Pemohon agarsabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan tersebut yang isinya tetap Pemohon;Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telahmengajukan bukti tertulis berapa: Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan asllnyadi depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor117

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penggugatpada tanggal 4 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugatdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25April 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2017,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor117/Kas/G/2017/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera PengadilanHubungan

kasasi tanggal 3 Januari 2018 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat padatanggal 4 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2017,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor117

Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaiharikelas IB Tahun Anggaran 2020;Subsider;Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat telah datangmenghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dantidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya,meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor117/Pdt.G/2019/PA.Plh yang dibacakan di muka persidangan

berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughro;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 UndangundangNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangundang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang No. 50 tahun 2009, seharusnya segala biaya yang timbul dalamperkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB Nomor117

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor117/Pmk.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk DalamRangka AseanChina Free Trade Area (ACFTA);Apendix 1 Attachment A Revised Operational CertificationProcedure (OCP) For The Rules of Origin of the AseanChina FreeTrade Area;Bahwa adapun alasan Pemohon Banding tidak setuju denganpengguguran Form D sebagaimana disebutkan dalam LHA267adalah sebagai berikut:1)Nomor referensi SKA Form E dan kode fasilitas dalam rangkaATIGA sudah Pemohon Banding cantumkan

Direktur Audit untuk menandatanganiSurat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean NomorSPKTNP481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014, Majelismendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang PengangkatanPelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di LingkunganDepartemen Keuangan;Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor 276/B/PK/PJK/2017Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang PengangkatanPelaksana Tugas

DirekturAudit tidak berwenang untuk menandatangani Surat PenetapanKembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP481/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 jo.

Bahwa sekalipun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 a quo, Pegawai/pejabatyang ditunjukan sebagai Plt, tidak perlu dilantik dan diambilsumpah, namun dengan pertimbangan pada angka 6 di atas,pelantikan Pelaksana Tugas tidaklah mengurangikewenangannya untuk membuat dan menandatanganiKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas keberatan dibidang Kepabeanan dan Cukai, sebagaimana dimaksud dalamKeputusan Direktur Jenderal Be dan Cukai Nomor SPKTNP481/BC/2014 a

memberikan penetapan dalamperkara antara:ALFIAN PUTRA SETIA : Tempat Tanggal Lahir Dompu, 13 Agustus 1988,umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, AlamatLingkungan Kandai Dua Barat, RT 01 RW 01, Kelurahan Kandai Dua,Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,dalam hal ini memberikan KuasaKhusus kepada ABDULLAH SH,MH yang dibuat dan ditanda tanganitertanggal 30 Oktober 2018 dan didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Negeri Dompu tanggal 1 November 2018, Nomor117

Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamatKantor di Jalan Tamin/Budiman 3 NO.23Lampung, berdasarkan Surat KuasaBandarKhusustertanggal 01 Agustus 2011 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKelas IA Tanjungkarang dengan Register Nomor117/KUASA/2011/PA.Tnk tanggal 03 Agustus 2011,selanjutnya disebutTergugat; Pengadilan Agamatersebut; Setelah mempelajari berkasperkara; Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak sertamemeriksa bukti bukti dipersidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa

MH, sebagaiPemohon;melawanTERMOHON, umur 41 tahun/tempat dan tanggal lahir, agama Islam,pendidikan SLTA , pekerjaan Ibu rumah tangga,bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi , sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon di muka sidang;Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon padatanggal 18 Mei 1995 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor117/Kua.15.30.13/Pw.01/IX/2017 tanggal 12 September

Membebankan semua biaya dalam perkara ini, Sesuai ketentuan hukumyang berlaku;Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya;Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugattelah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untukdatang menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilanyang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor117/

standing untuk mengajukan perkara cerai gugatini;Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugattelah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untukdatang menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilanyang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor117/Pdt.G/2018/PA.TR, pada tanggal 14 Maret 2018, dan tanggal 18 April 2018Tergugat telah dipanggil dengan resmi

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusannya Nomor117/PID/2015/PT.KPG tanggal 15 September 2015 tidakmempertimbangkan alat bukti yang terungkap di persidangan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yangmenyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah :fe). Keterangan saksi;b. Keterangan ahli;c. Surat;d. Petunjuk;e. Keterangan Terdakwa;Hal. 12 dari 19 hal. Put.

No. 1493 K/PID/2015Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor117/PID/2015/PT.KPG tanggal 15 September 2015 tidakmempertimbangkan alat bukti yang terungkap di persidangan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, melainkanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang hanya mempertimbangkanketerangan dari para Terdakwa saja yang pada pokoknya tidak mengakuiperbuatannya, sebagaimana terdapat dalam salinan putusan Nomor117/PID/2015/PT.KPG tanggal 15 September 2015 halaman 21 sampaidengan

Keterangan Terdakwa;Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi KupangNomor 117/PID/2015/PT.KPG tanggal 15 September 2015 tidakmempertimbangkan alat bukti yang terungkap di persidangan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, melainkanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang hanya mempertimbangkanketerangan dari para Terdakwa saja yang pada pokoknya tidak mengakuiperbuatannya, sebagaimana terdapat dalam salinan putusan Nomor117/PID/2015/PT.KPG tanggal 15 September 2015 halaman 21 sampaidengan

Uang tunai sebesar Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus riburupiah) Digunakan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor117/Pid.B/2019/PN Pal (perdagangan) atas nama Terdakwa Hajrah.4.

Menetapkan barang bukti berupa: 8 (delapan) botol Mercury/HG yang bertuliskan Merk Mercury/HGSpecial For Gold 99,999 % Weight 1 KG Net.Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PT PAL Uang tunai sebesar Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus riburupiah) Digunakan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor117/Pid.B/2019/PN Pal (perdagangan) atas nama Terdakwa Hajrah.4.

PUTUSANNOMOR 233/B/2016/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikufSdalamperkara antara : THE DJURIANTOKEPALA BADANIRAWAN, kewarganegaraan nisia, pekerjaanpegawai swasta, tempat tinggat Vil Melati Mas, BlokP6/1, RT.046 RW. 008

, selanjutnya permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2019;Membaca, berita acara untuk mempelajari berkas perkara (/nzage)masingmasing tanggal 11 Februari 2019, berisi pada pokoknya bahwaPenuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan menggunakan haknyauntuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor117

;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat Peradilan ;Mengingat, Pasal 480 ke1 KUHP, PasalPasal dari UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasalpasal dariUndangUndang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 75/Pid/2019/PT SMGMENGADILI:Menerima permintaan banding dari Terdakwa.Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor117

lahir Nanga Dedai, 11 Februari 1999,agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, PendidikanSekolah Dasar, tempat kediaman di KabupatenSintang; sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 05 Oktober2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan Nomor117

Pasal 143 ayat (2) KompilasiHukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Ngp, tanggal 7 Oktober 2020 dan Relaas Nomor117/Pdt.G/2020/PA.Ngp tanggal 14 Oktober 2020 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidakternyata

dilakukan secara sewenangwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c danPasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukandengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapatdibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap.Dan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117

Kepala Kanwil DJBCJakarta tidak berwenang untuk menandatangani SuratPenetapan Pabean (SPP) Nomor SPP Nomor SPP001288/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 jo.

Putusan Nomor 456/B/PK/PJK/2017Pengadilan Pajak Nomor: Put69776/PP/M.VIIB/19/2016tanggal 31 Maret 2016.Keberatan KelimaBahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegaspertimbangan hukum Majelis Hakim karena keliru dalammemahami maksud peraturan perundangundangan denganalasan sebagai berikut:e Bahwa dalam Pertimbangan Hukum, Majelis Hakim mengutipsatu Pasal Peraturan Menteri Keuangan sebagai berikut:bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang

, sesuai genusnya, keseluruhan substansi normadalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 dibatasi makna secara khusus dalamkelompoknya yaitu dibidang kepegawaian.

KepalaKanwil DJBC Jakarta tidak berwenang untuk menandatanganiSurat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP001288/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 jo.

NITImeninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2913 Karena Sakit, sesuai dengansurat kematian dari Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen KabupatenMalang, Nomor : 116/35.07.09.2001/2018 tanggal 06 September 2018sedangkan ibu KANTI RAHAYU binti SUPARDI meninggal dunia padatanggal 05 Nopember 2017 Karena Sakit sesuai dengan surat kematian dariDesa Tawangrejeni Kecamatan Turen Kabupaten Malang, Nomor117/35.07.09.2001/2018 Tanggal 06 September 20186.

Asli Surat Keterangan Kematian atas nama ibu Pemohon Nomor117/35.07.09.2001/2018 tanggal 06092018 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Kepala Desa Tawangrejeni Kecamatan TurenKabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.8);Bahwa, para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surattersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secaralisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;Bahwa,

Pendidikanterakhir SLTA, Pekerjaan Urusan Rumah tangga,bertempat tinggal di Dusun , DesaKecamatan , Kabupatenselanjutnya disebut Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajani; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa alat buktitertulis Pemohon;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasar surat permohonannyayang tertanggal 26 April 2011, yang didaftar di KepaniteraanPengadilan Masamba di bawah Register Perkara Nomor117/Pdt.G/2011/PA.Msb, mengemukakan dalildalil

sidang tanggal 1 Juni 2011, secara resmi dan patut, danketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu hdlanganyang sah;Bahwa, Madajelis Hakim telah berusaha dengan maksimalmendamaikan pemohon dan termohon dengan cara menasihatipemohon agar rukun lagi membina rumah tangga, namun usahatersebut tidak berhasil karena pemohon tetap bertahan padapendiriannya untuk bercerai dengan termohon;Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkaradengan membacakan surat permohondan pemohon Nomor117

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensiuntuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.606.000, 00 (satu jutaenam ratus enam ribu rupiah);Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor117/PDT/2016/PT.MTR., tanggal 20 Oktober 2016, yang amarnya sebagaiberikut: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula ParaPenggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi; Menguatkan putusan Pengadilan

Nomor117/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 20 Oktober 2016, Jo. Nomor 558K/Pdt/2017, tanggal 18 April 2017.MENGADILI SENDIRIHalaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 77 PK/Pdt/20201. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya..