terdakwa MODREN KACARIBU PADA harl Minggu tanggal 06Desember 2015 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Desember 2015 pada posisi 0259'558" Lintang Utara dan00949'571" Bujur Timur atau 0,5 mil utara Pelabuhan Teluk Nibung tepatnya diperairan Sei Asahan Kabupaten Asahan atau setidaktidaknya pada satutempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum PengadilanPerikanan Medan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya,memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkut

setidaktidaknya padawaktu lain dalam bulan Desember 2015 pada posisi 0259'558" Lintang Utaradan 00949'571" Bujur Timur atau 0,5 mil utara Pelabuhan Teluk Nibungtepatnya di perairan Sei Asahan Kabupaten Asahan atau setidaktidaknya padasatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum PengadilanPerikanan Medan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya,sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yangturut serta melakukian perbuatan memiliki dan atau mengoprerasikankapal pengangkut

Menyatakan Terdakwa MODREN KACARIBU, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki dan ataumengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia, yang melakukan pengangkutan ikan ataukegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 94 UU No 45 Tahun 2009 Tentang PerubahanAtas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 28 ayat (1) UU RIUU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas

Orient Star hanya digunakanmengangkut ikan, tidak mengangkut barang lain. ( terlampir )Artinya jika kapal Tidak Mengangkut Ikan secara Khusus, tidak wajibmemiliki Sikpi ( Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan ).Demikian pula Surat Direktorat Jendral Perikanan Tangkap yangtertanggal 30 Oktober 2015, ditujukan pada PT.

Cahaya LautanNiaga pada point 3 menyatakan Sikpi ( Surat Izin KapalPengangkutlkan ) diberikan kepada kapal yang memiliki palkah dan/ atau secara khusus mengangkut ikan, sementara Kapal Kargoyang tidak sesuai dengan ketentuan point 2 diatas tidakmemerlukan Sikpi ( Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan ) dan cukupmemiliki izin dari Perhubungan Laut berdasarkan SIUPAL ( SuratIzin Usaha Perusahaan Angkutan Laut ). ( terlampir )Sementara kapal yang tidak knusus melakukan Pengangkutan Ikan tidakdiperlukan Sikpi

PANES terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikanyang tidak memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) danmelakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yangtidak memiliki SIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 jo. pasal26 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana yang telah

Ahli HUSNA ERSANT DIRGANTARA, APi, ~~~~~~~~~~~~~yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 27September 2012 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia di Perairan LautSulawesi pada posisi 02 53.00 LU / 120 43.00 BT, Terdakwatelah dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan danpemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Ijin UsahaPerikanan) dan mengoperasikan kapal pengangkut

ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukanpengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memilikiSIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan), yang bermula pada hariSelasa tanggal 25 September 2012 Terdakwa selaku nahkoda kapal FBBig Brother 02 dengan GT. 148 milik perusahaan Divine TrinityFishing Industry yang beralamat di Prk Sta Cruz Brgy CalumpangGensan City Philipina yang dinahkodai Terdakwa memasuki wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia di Perairan

ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukanpengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memilikiSIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan), pada hari Kamistanggal 27 September 2012 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di PerairanLaut Sulawesi pada posisi 02 53.00 LU / 120 43.00 BT, yangbermula pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 Terdakwaselaku nahkoda kapal FB Big Brother 02 dengan GT. 148 milikperusahaan

Unsur men rasikan k 1 ngangk ikan ie will bhpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidakmemiliki SIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan) ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsurkedua tersebut di atas ternyata Terdakwa juga tidak dapatmenunjukkan SIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan) sehinggakapal Big Brother 02 bersama sama dengan isinya dikawalmenuju Pangkalan Laut Tarakan untuk pemeriksaan selanjutnya,

Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM.

Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM.

serta barang diatasnya ; Bahwa sarana pengangkut / kapal, muatan, dan awak kapal tersebutdiserahkan kepada PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untukdilakukan penyelidikan / penelitian lebih lanjut.

Bahwaberdasarkan Pasal 7A UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995Tentang Kepabeanan :(1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:a. luardaerah pabean; atau ;b. dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor,barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yangdiangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luardaerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangansarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelumkedatangan sarana

, sesuaipenjelasan Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeananyaitu pengangkut yang sarana pengangkutannya akan datang dari luardaerah pabean mengangkut barang impor wajib memberitahukan rencanakedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelumkedatangan sarana pengangkut, Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006yaitu pengangkut yang sarana pengangkutannya memasuki daerah pabeanwajib mencantumkan barang yang diangkut dalam manifest dan muatanKM.

Menetapkan barang bukti berupa :1.1 (satu) unitsarana pengangkut KM.

patroli Sat Polairud Polres Karimun Saksi TONIHENDRI WIBOWO dan Saksi TANDA IDRIS dengan menggunakan KapalPatroll XXXI302001 berdasarkan Surat Perintah nomorSprin/1052/VIII/PAM.5.1.2/2020 tanggal 29 Agustus 2020 yang dikeluarkanoleh Wakapolres Karimun sedang melaksanakan patroli di Perairan Kab.Karimun, melihat 1 (Satu) unit Speedboat Pancung warna Pernis Kayubermesin tempel merk Yamaha 40 PK yang berlayar di Perairan Durai Kab.Karimun lalu memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadapsarana pengangkut

Kepulauan Riau, Indonesia pada koordinat 10337 611 E 0 32 152 N yang mana sarana pengangkut tersebut sedangmelakukan pelayaran dari bibir pantai Tanjung Bundap Kota Batam MenujuSungai Guntung Kab. Indragiri Hilir.

Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang kenacukai ke dalam daerah pabean berdasarkan Pasal 7A UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan:(1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datangdari:a. luar daerah pabean; ataub. dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor,barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yangdiangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luardaerah pabean,wajib memberitahukan rencana kedatangan

sarana pengangkut kekantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut,kecuali Sarana pengangkut darat.(2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasukidaerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya.

1 (satu) unit sarana pengangkut KLM.

BENNI, KAMARUDDIN dan MUKHAYIN; 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor ST- 1200/KPU.02/BD.06.03/2019; 1 (satu) lembar Nota Dinas Permohonan Angkut Lanjut nomor ND- 1123/KPU.02/BD.0203/2019; Berita Acara Penyegelan nomor : 249/KPU.02/BD.06/2019 tanggal 01 November 2019; Berita Acara Pembukaan Segel nomor : BA- 287/KPU.02/BD.06/2019 tanggal 01 November 2019; Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut / Barang tertanggal 01 November 2019; Berita Acara Pengawasan

BATAM PUTRA TEMPATAN; Crewlist yang diterbitkan oleh KEIMIGRASIAN tanggal 01 November 2019 dengan pelabuhan tujuan Songkhla (Thailand); Laporan Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut tertanggal 01 November 2019; Lembar Checklist Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut KLM. KARYA SAMPURNA tanggal 01 November 2019; Berita Acara Pemeriksaan nomor : BA-2984/KPU.02/BD.06.2019 tanggal 01 November 2019;Tetap terlampir dalam berkas perkara.

KARYA SAMPURNA berupa : Rokok (SPM) Tanpa Pita Cukai merkU2 Full Flavour sebanyak 390 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang;2. 1 (satu) buah HP merk NOKIA berwarna hitam;3. 1 (satu) buah teropong;4. 1 (satu) unitradio dengan merk Lowrance;5. 1 (satu) unit GPS dengan merk Samyung model N430 dengan nomor seri5A05797;6. 1 (satu) buah kompas liquid;Adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis7.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.1 (satu) unitsarana pengangkut KLM.

BENNI, KAMARUDDIN dan MUKHAYIN;1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor ST 1200/KPU.02/BD.06.03/2019;1 (satu) lembar Nota Dinas Permohonan Angkut Lanjut nomor ND1123/KPU.02/BD.0203/2019;Berita Acara Penyegelan nomor : 249/KPU.02/BD.06/2019 tanggal 01 November2019;Berita Acara Pembukaan Segel nomor : BA 287/KPU.02/BD.06/2019 tanggal 01November 2019;Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut / Barang tertanggal 01 November2019;Berita Acara Pengawasan Pemuatan tertanggal 01 November 2019;Laporan Pelaksanaan

BATAM PUTRA TEMPATAN;Crewlist yang diterbitkan oleh KEIMIGRASIAN tanggal 01 November 2019 denganpelabuhan tujuan Songkhla (Thailand);Laporan Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut tertanggal 01 November 2019;Lembar Checklist Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut KLM. KARYASAMPURNA tanggal 01 November 2019;Berita Acara Pemeriksaan nomor : BA2984/KPU.02/BD.06.2019 tanggal 01November 2019;Tetap terlampir dalam berkas perkara.1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan a.n.

BENNI, KAMARUDDIN dan MUKHAYIN;1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor ST 1200/KPU.02/BD.06.03/2019;1 (satu) lembar Nota Dinas Permohonan Angkut Lanjut nomor ND1123/KPU.02/BD.0203/2019;Berita Acara Penyegelan nomor : 249/KPU.02/BD.06/2019 tanggal 01 November2019;Berita Acara Pembukaan Segel nomor : BA 287/KPU.02/BD.06/2019 tanggal 01November 2019;Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut / Barang tertanggal 01November 2019;Berita Acara Pengawasan Pemuatan tertanggal 01 November 2019;Laporan Pelaksanaan

BATAM PUTRATEMPATAN;e Crewlist yang diterbitkan oleh KEIMIGRASIAN tanggal 01 November 2019dengan pelabuhan tujuan Songkhla (Thailand);e Laporan Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkuttertanggal 01 November 2019;e Lembar Checklist Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut KLM.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. LINDA JAYA GT.5 dengan 1 (satu) unitmesin merk Yanmar 4D 45 PK; 222 2222 ee eee Muatan KM. LINDA JAYA berupa kayu teki sebanyak 1.400 batang;Dirampas untuk Negara; 1 (satu) lembar pas~ kecil KM. LINDA JAYA No.552/PHBKVKKM/KM/IX/2016/523, Tanggal 31 Agustus 2016; 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KM.

orang dalam rangka melaksanakankewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapbkan dalam Undangundang Kepabeanan Sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : P41/BC/2008tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor, pemberitahuan pabean yangdimaksud adalah Pemberitahuan Ekspor Barang dengan Kode BC 3.0;Sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : P21/BC/2009tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang, pemberitahuanpabean yang dimaksud adalah Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut

(Outward Manifest) dengan Kode BC 1.1;dan barang dikategorikan sebagai barang ekspor pada Pasal 2 ayat (2) yaitubarang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan daripabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean,namun mengingat segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkinmenempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang garis perbatasan, makasecara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang

tersebut telahdimuat disarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabeandan terhadap sarana pengangkut yakni KM.

Sus/2015/PN Tbkpengarahan/penjelasan teknis patroli kepada Anggota Satuan TugasPatroli sesuai petunjuk dari pejabat yang menerbitkan surat perintah;e Pada saat di tengah laut:menentukan sasaran patroli sesuai dengan perintah Kepala SeksiPenindakan;menghentikan sarana pengangkut;memerintahkan anggota satuan patroli untuk melakukan pemeriksaansarana pengangkut dan mengambil tindakan jika ditemukanpelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai;pengamanan patroli laut;Bahwa saksi menyatakan KM.

ABDUL HAMID;= Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor: BA01/WBC.04/BD.03/BC9004/2015 tanggal 13 Juli 2015;= Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor: BA01/WBC.04/BD.03/BC9004/2015;Bahwa saksi menyatakan saat KM. AKBAR ditegah dilengkapidengan GPS (Global Positioning System), Kompas dan RadioTelekomunikasi dan alatalat tersebut berfungsi baik;Bahwa saksi menyatakan saat ditegah KM.

ABDUL HAMID;Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut / Barang Nomor: BA01/WBC.04/BD.03/BC9004/2015 tanggal 13 Juli 2015;Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut / Barang Nomor: BA01/WBC.04/BD.03/BC9004/2015;e Bahwa saksi menyatakan saat ditegah KM. AKBAR dilengkapidengan GPS (Global Positioning System), Kompas dan RadioTelekomunikasi dan alatalat tersebut berfungsi baik;e Bahwa saksi menyatakan saat ditegah KM.

Jadi pengangkut yang mengangkut barang dari luardaerah pabean yang memasuki daearah pabean wajib membawadokumen manifes atas barang yang diangkutnya;Bahwa ahli menyatakan sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UUNomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalahdaftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;Bahwa ahli menyatakan terhadap pengangkut yang tidakmencantumkan muatannya dalam manifest dikenakan sanksipidana di bidang

Dan dalam Penjelasan Pasal 7A ayat (2)tersebut, yang dimaksud MANIFEST yaitu daftar barang niaga yang dimuatdalam sarana pengangkut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan baik dari keterangan Saksisaksi, keterangan Terdakwa, alat buktiSurat dan didukung oleh barang bukti dalam perkara ini, saling bersesuaianmenerangkan berawal terdakwa ABDUL HAMID Bin MULKAN menahkodaikapal KM.

PAIMAN, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan mengangkut barang impor yang tidaktercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)yaitu pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wayibmencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammanifestnya, sebagaimana dalam dakwaan kami;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN Bin (Alm.)

, jadwal kedatangan saranapengangkut dan manifes, penyelesaian manifes kedatangan dankeberangkatan sarana pengangkut, dan melakukan penghitungan dendaadministrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen saranapengangkut; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 158/ PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan RencanaKedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkutdan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, prosedur kepabeananPutusan Nomor 210/Pid.B/2019

/PN.Ksp halaman 6 dari 30 halamanyang harus ditempuh atas Kapal niaga yang membawa barang niaga dariluar negeri, sebagai berikut : Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang melalui laut dariluar daerah pabean, wajidb memberitahukan RKSP ke KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tujuan paling lambat 24 (duapuluh empat) jam sebelum kedatangan Kapal; Untuk waktu tempuh pelayaran yang kurang dari 24 (dua puluh empat)jam, maka RKSP wajib diserahkan paling lambat sebelum kedatangansarana pengangkut

yang disampaikan oleh pengangkut kesuatu KantorPabean (Kantor Bea dan Cukai);Bahwa yang dimaksud dengan Manifest Kedatangan Sarana Pengangkutyang selanjutnya disebut Inward Manifest adalah daftar muatan barangniaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut (Kapal) pada saat memasukiKawasan Pabean;Bahwa Kapal KM.

Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifestsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) dimana Pengangkut yangsarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkanbarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya;Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

Dalam hal sarana pengangkut tidak dapat sandar langsung didermaga,Pembongkaran barang impor dari sarana pengangkut dapat dilakukandiluar pelabuhan (reede) ke sarana pengangkut laut lainnya, dan wajibdibawa ke kawasan pabean melalui jalur yang ditetapkan atau ke tempatlain setelah mendapat izin kepala ke kantor yang mengawasi tempattersebut;3. Pembongkaran barang impor ditempat lain sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b diberikan dalam hal: a.

pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor:30/KMK.05/1997, jika hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanyapelanggaran di bidang kepabeanan Sarana Pengangkut berikut barangdiatasnya dapat melanjutkan perjalanannya menuju pelabuhan tujuannya;Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN TjbBahwa proses lebih lanjut yang akan dilakukan Dirjen Bea dan Cukaiterhadap sarana pengangkut/kapal, muatan dan awak kapak yang telahditegah tersebut setelah sampai di

yang mengangkut barang dari luar daerahpabean Indonesia tujuan ke dalam daerah pabean Indonesia adalah :Berdasarkan Pasal 7 A Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2006 diatur bahwapengangkut yang sarana pengangkutannya akan datang dari luar daerahpabean mengangkut barang Impor wajib memberitahukan RencanaHalaman 13 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN TjbKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke Kantor pabean tujuansebelum kedatangan sarana pengangkut;Pada Pasal 7A Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2006 pengangkut

Dalam hal sarana pengangkut tidak dapat sandar langsung didermaga,Pembongkaran barang impor dari sarana pengangkut dapat dilakukandiluar pelabuhan (reede) ke sarana pengangkut laut lainnya, dan wajibdibawa ke kawasan pabean melalui jalur yang ditetapkan atau ke tempatHalaman 15 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Tjblain setelah mendapat izin kepala ke kantor yang mengawasi tempattersebut;.

Pembongkaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan setelah pengangkut menyerahkan pemberitahuan pabean atasbarang yang diangkutnya dan telah mendapatkan nomor dan tanggalpendaftaran;.

kekuatan hukum tetap maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Pembayaran penerimaan negara atas impor barang yang dilakukanoleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas;danb. Pembayaran PNBP atas:1. Jasa pelayananimpor untuk barang impor yang tidakHalaman 8 dari 26 halaman. Putusan Nomor 707/B/PK/PJK/201 7dikenakan pungutan impor;2. Jasa pelayanan impor Tempat Penimbunan Berikat; dan3.

Jasa pelayanan manifes kedatangan sarana pengangkut(inward manifest);Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, Pemohon Banding telahmelakukan pembayaran PPN impor dan Pajak Penghasilan Pasal 22melalui Kantor Bea dan Cukai, dimana pembayaran tersebut dilakukandengan menggunakan jasa dari PT.

6:(1) Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak SaranaPengangkut yang tiba sebelum dan/atau. setelah kedatanganPenumpang atau Awak Sarana Pengangkut, dapat diselesaikan olehPenumpang atau Awak Sarana Pengangkut, atau kuasanya denganmenggunakan:a.

Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), untuk Barang PribadiPenumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yangterdaftar didalam manifes;b.

CD yang digunakan pada saat kedatangan Penumpang atau AwakSarana Pengangkut bersangkutan, untuk Barang PribadiPenumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yangterdaftar sebagal barang "Lost and Founa";(2) Barang Dagangan yang dibawa oleh Penumpang, Awak SaranaPengangkut, atau Pelintas Batas, diselesaikan oleh Penumpang, AwakSarana Pengangkut, Pelintas Batas, pemilik Barang Dagangan(importir), atau kuasanya, dengan menggunakan Pemberitahuan ImporBarang Khusus (PIBkK);Pasal 14:(1) Apabila dari

kayu akasia tersebut, selanjutnya Fredi dan Bule kemballike mobil dan kemudian mendatangi mobil truck fuso pengangkut kayu tersebutlalu langsung memotong rantai ban serap mobil truck fuso pengangkut kayutersebut dengan menggunakan gunting besi, lalu setelah rantai tersebutterpotong terdakwa dan Bule mendorong dan membawa ban tersebut ke mobilyang terdakwa kendarai tanpa seijin pemiliknya yaitu PT.

Herman berangkat dari Pekanbaru menuju ke Pangkalan Kerincidengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam,kemudian ketika melewati daerah Seikijang tepatnya di sebuah warungterdakwa melihat ada 5 (lima) unit mobil sedang terparkir yakni 4 (empat)unit mobil tangki dan 1 (Satu) unit mobil truck Fuso pengangkut kayu akasia;Bahwa benar sdr. Fredi Manulang dan sdr.

Herman berangkat dari Pekanbaru menuju kePangkalan Kerinci dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk ToyotaAvanza warna hitam, kemudian ketika melewati daerah Seikijang tepatnya disebuah warung terdakwa melihat ada 5 (lima) unit mobil sedang terparkir yakni4 (empat) unit mobil tangki dan 1 (Satu) unit mobil truck Fuso pengangkut kayuakasia, kemudian sdr. Fredi Manulang dan sdr. Bule Sitinjak turun dan melihatada ban serap pada mobil truck Fuso tersebut, kemudian sdr. Fredi Manulangdan sdr.

Bule Sitinjak turun dan melihat ada ban serap pada mobiltruck fuso pengangkut kayu akasia tersebut, selanjutnya sdr. Fredi dan sdr. Bulemendatangi mobil truck fuso pengangkut kayu tersebut lalu langsung memotongrantai ban serap mobil truck fuso pengangkut kayu tersebut denganmenggunakan gunting besi, lalu setelah rantai tersebut terpotong terdakwa dansdr.

Bule Sitinjakturun dan melihat ada ban serap pada mobil truck fuso pengangkut kayu akasiatersebut, selanjutnya sdr. Fredi dan sdr. Bule mendatangi mobil truck fusopengangkut kayu tersebut lalu langsung memotong rantai ban serap mobil truckfuso pengangkut kayu tersebut dengan menggunakan gunting besi, lalu setelahrantai tersebut terpotong terdakwa dan sdr.

Ketika berada di depan rumah saksiGuntur, terdakwa melihat mobil pengangkut tabung Gas LPG sedangterparkir dipinggir jalan, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalumemanjat mobil pengangkut tabung Gas tersebut dan mengambil 2 (dua)buah tabung Gas LPG tanpa sepengetahuan saksi Guntur. Selanjutnya saksiHaswandi membonceng terdakwadengan menjinjing 2 (dua) buah tabungGas LPG menuju Jalan Agussalim untuk dijual.

Saksi Muhammad Fadli Alias Aldi Bin Hasta, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;Bahwa benar keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan PenyidikKepolisian;Bahwa tanda tangan yang terdapat di Berita Acara Pemeriksaan PenyidikKepolisian adalah benar tanda tangan saksi;Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita danhari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita diatas mobil trukkhusus pengangkut

Ketika berada di depan rumah saksi Guntur, Terdakwamelihat mobil pengangkut tabung Gas LPG sedang terparkir dipinggir jalan,kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu memanjat mobil pengangkuttabung Gas tersebut dan mengambil 2 (dua) buah tabung Gas LPG; selanjutnyaHaswandi Akias Tan Ang membonceng Terdakwa dengan menjinjing 2 (dua)buah tabung Gas LPG menuju Jalan Agussalim untuk menjual saksi Rawang;Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitarpukul 01.00 Wita, Terdakwa

Setelah tiba di depanrumah saksi Guntur, Haswandi Alias Tan Ang turun dari sepeda motor kemudianmemanjat mobil pengangkut tabung Gas LPG lalu mengambil 1 (satu) buahtabung Gas LPG, kemudian Terdakwa membonceng Haswandi Alias Ta Angmenuju samping SMP 9 Parepare untuk menjual tabung Gas LPG tersebut dandijual kembali kepada saksi Rawang;Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Haswandi mengambiltabung Gas LPG milik saksi Guntur, tidak pernah meminta izin terlebin dahulukepada saksi Guntur;Bahwa benar

Setelah tiba di depanrumah saksi Guntur, Haswandi Alias Tan Ang turun dari sepeda motor kemudianmemanjat mobil pengangkut tabung Gas LPG lalu mengambil 1 (satu) buahtabung Gas LPG, kemudian Terdakwa membonceng Haswandi Alias Ta Angmenuju samping SMP 9 Parepare untuk menjual tabung Gas LPG tersebut dandijual kembali kepada saksi Rawang;Menimbang, bahwa berdarkan dari pertimbangan fakta hukum diatasmaka dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa bersamasama denganHaswandi Alias Ta Ang telah mengambil

- 1 (satu) unit kendaraan Becak Motor pengangkut sampah Nopol BA-2907-NDikembalikan kepada yang berhak saksi Herman pgl Killer.6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mangguang.1 (satu) unit kendaraan Becak Motor pengangkut sampah Nopol BA2907NDikembalikan kepada yang berhak saksi Herman pg Killer..

Perbuatan mana dilakukan dengancara sebagai berikut:Berawal pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekitar Pukul 17.30 Wibsaksi (korban) Kevin Sadega pgl Kevin pergi mengambil atau meminjam 1 (satu)unit Kendaraan Becak Motor pengangkut sampah Nopol BA2907N plat merahwarna hijau milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang yang berada diTempat Pengolahan Sampah di Sungai Andok Kel.

Terjadi kerusakan pada 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300warna hitam Nopol BA8336E milik saksi Effendi Sutan Tumangguangyaitu: Rusak pada cabin/bodi mobil sebelah kanan dan bak bagianbelakang sebelah kiri serta rusak bergesernya sumbu/as pada ban kananbelakang.Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Pap.Kerusakan pada 1 (satu) unit kendaraan Becak Motor pengangkut sampahNopol BA2907N plat merah warna hijau milik Dinas Lingkungan Hidup KotaPadang Panjang yaitu rusak pada

Kerusakan pada 1 (satu) unit kendaraanBecak Motor pengangkut sampah Nopol BA2907N plat merah warnahijau milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang yaitu rusakpada bak sisi kanan depan becak motor dan rusak/baling pada stangdan skop depan.3. Korban Adam Wijaya mulanya mengalami luka berat namun setelahdirujuk dari RSI lbnu Sina Padang Panjang ke RSUP M. DjamilPadang korban Adam Wijaya akhirnya meninggal dunia, sesuaidengan:4.

Mangguang. 1 (satu) unit kendaraan Becak Motor pengangkut sampah Nopol BA2907NDikembalikan kepada yang berhak saksi Herman pg Killer.6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017oleh SUPARDI S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ALVIN R. N.

Menyatakan barang bukti berupa:Uang hasil lelang 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. SARTIKAdengan 1 unit mesin merk Mitsubishi 6D sebesar Rp. 29.890.000 (duapuluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)sebagaimana Risalah lelang 205/2017 tanggal 20 April 2017 ; Uang hasil lelang Muatan eks. KM.

SARTIKAberupa bawang merah dirampas untuk negara, sedangkan menurutPasal 109 ayat 2 dan ayat 2a Undangundang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan maka sarana pengangkut KM.

Uang hasillelang 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. SARTIKA dengan1 unit mesin merk Mitsubishi 6D sebesar Rp. 29.890.000 (dua puluhsembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;2. Muatan KM. SARTIKA berupa bawang merah sebanyak 1.525 karung @+ 9 Kg Uang hasil lelang Muatan eks. KM.

, sesuai penjelasan Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun2006 Tentang Kepabeanan yaitu. pengangkut yang saranaHalaman 15 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Tbkpengangkutannya akan datang dari luar daerah pabean mengangkut barangimpor wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut kekantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, Pasal 7Aayat (2) UU No.17 Tahun 2006 yaitu pengangkut yang saranapengangkutannya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barangyang diangkut dalam

Dalam ayat ini memberikan penegasan imporsecara nyata ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun2006 ditegaskan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akanberangkat menuju: ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean yangmengangkutbarang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabeanyang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerahpabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yangdiangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut

SRI AYU GT 27;

SRI AYU GT 27;Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Kpg2.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. 40/UPPI/28/11/2018 dari Kisar menuju Kupang;3. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) SebagaiNahkoda Nomor: PK.68/185/V/Ad.Kpg06;4. 1 (Satu) lembar Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Nomor:523.38/23/DPMPTSP/2018;5. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan Nomor: 523.2/10/DPMPTSP/2018;6. 1 (Satu) lembar Pas Besar Sementara 07.2018;7.1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan

Sri Ayu sebagai ABK,ukuran kapal GT 27; Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018 sekitar pukul16.00 Wita di perairan teluk Kupang, kota Kupang, KMN Sri Ayudiperiksa petugas patroli Polisi Perairan Polda Nusa Tenggara Timur; Bahwa pada saat diperiksa dokumen yang dapat ditunjukkanoleh Nakhoda pada saat KMN Sri Ayu dilakukan pemeriksaan olehpetugas patroli Polisi Perairan Polda Nusa Tenggara Timur adalahSKK (Surat Keterangan Kecakapan) 60 Mil, Pas Besar Sementara,dan SIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut

SRI AYU GT 27;2) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. 40/UPPII/28/111/2018 dari Kisar menuju Kupang;3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) SebagaiNahkoda Nomor: PK.68/185/V/Ad.Kpg06;4) 1 (satu) lembar Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)Nomor: 523.38/23/DPMPTSP/2018;5) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan Nomor: 523.2/10/DPMPTSP/2018;Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.

SRI AYU GT 27;2) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. 40/UPPII/28/111/2018 dari Kisar menuju Kupang;3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) SebagaiNahkoda Nomor: PK.68/185/V/Ad.Kpg06;4) 1 (satu) Iembar Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)Nomor: 523.38/23/DPMPTSP/2018;5) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan Nomor: 523.2/10/DPMPTSP/2018;6) 1 (Satu) lembar Pas Besar Sementara 07.2018;7) 1 (satu) lemba Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan KapalPenangkap Ikan No.

SRI AYU GT 27;2) 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. 40/UPPI/28/11/2018 dari Kisar menuju Kupang;3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) SebagaiNahkoda Nomor: PK.68/185/V/Ad.Kpg06;4) 1 (satu) lembar Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)Nomor: 523.38/23/DPMPTSP/2018;5) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan Nomor: 523.2/10/DPMPTSP/2018;6) 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara 07.2018;7) 1 (Satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan KapalPenangkap Ikan No.

BT 115.250.00.LS, Petugas Patroli Dit Pol Air Polda Bali menggunakan Kapal Patroli KPXI 2005 yakni saksi Made Sumawan dan Made Purwanto melakukanpengejaran dan penghentian melakukan pemeriksaan terhadap Nakhodadan kapal Motor Nelayan (KMN) Cahaya Usdikari 03, ditemukan barangbukti berupa:1. 1 (Satu) Unit KMN Cahaya Usdikari 03;2.1 (Satu) lembar Pas Kecil KMN Cahaya Usdikari 03, No52/143/HUBKOMINFO/2016 tanggal 21 Mei 2016;3. 1 (Satu) lembar SIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan) KMN CahayaUsdikari

Mei 2016 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Perhubungan, Komonikasi Dan Informatika Kabupaten LombokTimur, pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 sekitar pukul 17.30 Wita atausetidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam bulan November tahun 2016,bertempat di Perairan Selat Badung Kabupaten Badung pada Posisi 8.744.00.BT 115.250.00 LS, atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, setiap orang yangmemiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut

(Satu) Unit KMN Cahaya Usdikari 03;.1 (Satu) lembar Pas Kecil KMN Cahaya Usdikari 03, No52/143/HUBKOMINFO/2016 tanggal 21 Mei 2016;3. 1 (Satu) lembar SIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan) KMNCahaya Usdikari 03 atas nama DAENG JANUAR Nomor : 523.3/742/2013 tanggal 30 Oktober 2013 ( masa berlakunya habis tanggal30 Oktober 2016);4. 1 (Satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan KMN Cahaya Usdikari 03Nomor : PK 650/204/HUBKOMINFO/2016, tanggal 21 Nopember2016;5.1 (Satu) lembar SKK ( Surat Keterangan Kecakapan

Ikan), dan didalamPeraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:15/PERMENKP/2016 tertanggal 7 April 2016 Tentang KapalPengangkut Ikan Hidup, dalam Pasal 4 ayat (1) menegaskan setiaporang yang melakukan Usaha pengangkutan Ikan Hidup di wilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memilikiSIKPI, dan pada Pasal 5 ayat (2) menegaskan pengecualian kewajibanmemiliki SIKPI bagi pembudidaya ikan kecil dan nelayan kecil digantidengan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan

Januardidakwa melakukan tindak pidana yaitu Setiap orang yang memiliki dan/ ataumengoperasikan kapal pengangkut ikan diwilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang melakukan penangkapan ikan atau kegiatan yangterkait yang tidak memiliki SIKPI ( Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan ) yangdiancam dalam pasal 94 Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 dan tidak diJuncto kan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahunt2009, yang mana dalam Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa Subaer

Tahun Kapal Penangkap Ikan KM Harapan Bersama tempatpendaftaran sibolga dengan Tanda Pendaftaran 2009 SSd No 2546/N Yangdikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Sibolga pada Tanggal 8 Desember2012.Sertifikat kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No PK.005/19/I/AD.Sbg12 yang dikeluarkan di Sibolga Pada tanggal 8 Desember 2012.Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No 523.3a/0974E/IUP/2012 yangdikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Utara padaTanggal 3 Desember 2012.Surat Izin Kapal Pengangkut

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan(SIKPI) yang di keluarkan olehDinas Kelautan dan PerikananSumatera Utara ;6. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)an.

Ikan (SIKPI) Surat Laik Opersi (SLO), Pas Tahunan Kapal, Surat KeteranganKecakapan dan Surat Layak Tangkap.Bahwa untuk setiap Kapal Perikanan dibedakan antara Kapal PengangkutIkan dan Kapal Penangkap Ikan dan terhadap kapal pengangkut ikan tidakmemiliki jaring;Bahwa Kapal KM Harapan Bersama yang dioperasikan / di nahkodai olehterdakwa merupakan kapal penangkap Ikan.Bahwa untuk setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan PenangkapanIkan wajib memiliki dokumen yaitu Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI

ARNOFI dibawah sumpah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi menjabat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di DinasKelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang PNS diDinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat;Bahwa keahlian saksi adalah dibidang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ;Bahwa pada tahun 1995 Saksi mengikuti pelatihan alat tangkap dan BalaiKeterampilan Penangkapan Ikan (BKPI) Belawan Medan

Ikan;Menimbang bahwa SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan Surat IzinKapal Pengangkut Ikan (SIKPI) tersebut dapat diketahui bahwa kapal KMHarapan Bersama milik Jnon Shalter Royal S.

LUTHFI dari KantorWilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, Pangkat: Penata (lll.c) NIP. 19791107 200112 1 001, bahwa berdasarkan pasal 7Aayat (2) UU Nomor : 17 Tahun 2006 yang menyatakan pengangkut yangsarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkanbarang yang diangkutnya dalam manifes.

Dalam Penjelasan pasal 7A ayat(2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftarbarang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.

SARTIKAberupa bawang merah dirampas untuk negara, sedangkan menurutPasal 109 ayat 2 dan ayat 2a Undangundang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan maka sarana pengangkut KM.

,sesuai penjelasan Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 TentangKepabeanan yaitu pengangkut yang sarana pengangkutannya akan datangHalaman 20 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Tbkdari luar daerah pabean mengangkut barang impor wajib memberitahukanrencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelumkedatangan sarana pengangkut, Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006yaitu pengangkut yang sarana pengangkutannya memasuki daerah pabeanwajib mencantumkan barang yang diangkut dalam

Dalam ayat ini memberikan penegasan imporsecara nyata ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun2006 ditegaskan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akanberangkat menuju: ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean yangmengangkutbarang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabeanyang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerahpabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yangdiangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut

1 (satu) unit sarana pengangkut KM.

pengangkut darat.

Ketentuan ini mengaturtentang kewajiban bagi pengangkut untuk memberitahukan rencanakedatangan sarana pengangkut sebelum tiba di kawasan pabean;> Pada Pasal 7A ayat (2) Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 TentangKepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasukiHalaman 35 dari 118 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbkdaerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkut dalammanifesnya.

tidak dapat sandar di dermagaatau alat bongkar tidak tersedia.Bahwa terkait atas barang impor yang diangkut oleh sebuah saranapengangkut dapat dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut, Ahlimenjelaskan halhal sebagai berikut:> Barang impor yang diangkut oleh sebuah sarana pengangkut dapatdibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut (ship to ship / STS),dimana barang tersebut wajib di bawa ke kantor pabean melalui jaluryang di tetapkan;> Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 10A ayat (2)

Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tbkke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajibmemberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantorpabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali saranapengangkut darat.

FIRMAN.Dikembalikan kepada Terdakwa VII Firman bin Saidin.> 1 (satu) unitsarana pengangkut KM.