Ditemukan 17965 data
203 — 62
kepadaanakanaknya (ahli waris) sebagaimana Surat Wakaf Sebagian TanahWarisan/Pekarangan tertanggal 22 Juni 1979 dan Seritifikat Tanah WakafNo. 140/Wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kota Jakarta Timur tertanggal 6 November 1992;Bahwa, proses perwakafan yang terjadi pada tanggal 22 Juni 1979 tersebutsenyatanya cacat hukum dan cenderung dipaksakan dikarenakan Tergugatpada saat itu belum dewasa dan masih berusia 12 Tahun serta belumcakap hukum untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana
diatur didalam Pasal 330 KUHPerdata yang berbunyi Belum dewasa adalahmereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak3lebih dahulu telah kawin dan terlebih lagi tanda tangan Penggugat II danTergugat yang diduga kuat telah dipalsukan hal mana secara jelas terlihatdari surat pernyataan wakaf tertanggal 22 Juni 1979;Bahwa, berdasarkan hukum yang berlaku in casu Pasal 25 Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi Harta bendawakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling
HAMID yang telah mewasiatkan untuk mewakafkansebahagian besar harta peninggalan kepada Para Ahli Waris sebagaimanaAkta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/E/06/89/Tahun 1990 tanggal 13 Juni 1990dan Surat Pengesahan Nadzir Nomor : 195/SK/BWIDKI/X/2017tertanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia(BWI) DKI Jakarta telah membuat Para Ahli Waris tidak dapat menikmatiharta peninggalan sehingga dan oleh karenanya tersebut nyatanyatamenyalahi ketentuan undangundang yang berlaku dan karenanya
Bahwa, atas gugatan pembatalan wakaf yang Para Penggugat ajukan inikarenanya Para Penggugat bersedia membayar segala biaya perkarayang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Para Penggugat baikmenurut Hukum Islam maupun menurut perundangundangan yang berlakuuntuk mengajukan GUGATAN PEMBATALAN WAKAF terhadap Tergugat, danoleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Jakarta Timur untuk menetapkan
Nilmayetti., sebagai mediator untukmelakukan mediasi antara pihak pihak berperkara agar bisa damaimempertahankan wakaf yang sudah terjadi dan hasil laporan mediator padatanggal 26 Desember 2017 Mediasi dinyatakan gagal.
52 — 35
274 — 221
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/001/III/Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek wakaf kepada Penggugat dalam
256 — 177
Demikian sesuai denganSalinan Akta pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.3/60/KP .03/Tahun1991.Bahwa dengan kekuatan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf,Nomor: W.3/60/KP .03/Tahun 1991, obyek wakaf yang ditegaskan untukMasjid tersebut telah diajukan permohonan sertifikat Hak Milik padaKantor Pertanahan Kabupaten Malang, dan selanjutnya terbitlahS ertifikatHak Milik No,39 Tegalgondo, Kec.Karangploso, Kab.Malang, Gambarsituasi Nomor 6449, tanggal25 Nopember 1992, Luas 908 M2.
RAUDLATUL JANNAH Tegalgondo, sehinggaKepengurusan dan Pengelolaan tanah Waqaf yang peruntukannya untukMasjid dari Nadzir, selanjutnya diserahkan kepada Takmir Masjid.Dengan demikian PENGGUGAT saat iniadalah selaku Ketua dan WakilKetua Takmir Masjid yang bertanggungjawab atas segala aktifitas jugadalam hal bertindak dihadapan hukum.Bahwa PENGGUGAT selaku pengurus, yaitu Ketua dan Wakil KetuaTakmir Masjid yang hendak mengembangkan pembangunan Masjid JamiRAUDLATUL JANNAH Tegalgondo di atas Tanah obyek Wakaf
407 — 214
Muslimin binAnang Matarif kepada para nadzir / para penerima wakaf sebagaimanaHalaman 13 dari 49 Halaman Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2020/PTA.Smd12.13.14.15.16.AT18.akta ikrar wakaf No.
Bahwa apa yang di dalilkan oleh para Penggugat pada petitum 4bertentangan dengan Pasal 3 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf menyebutkan;yang berbunyi: Wakaf yang telah diikrarkantidak dapat dibatalkan.
Menyatakan syah akta ikrar wakaf nomor : W.2/017/K1986 pada tanggal11 Juni 1986;3.
diberikan izinoleh penerima wakaf sejak tahun 1986, para Tergugat bukan menguasaitanah wakaf seperti yang dituduhkan oleh Para Penggugat.Bahwa Para Tergugat tidak melawan hukum seperti yang dituduhkanoleh Para Penggugat atas tanah wakaf milik H.M.A.
pada waktu hari rayaidul fitri tahun 2019 berkunjung kerumah Tergugat Bapak KH.Hamri Hasyang mengatakan sudah tidak mengurus tanah wakaf milik H.Hursani danmenyerahkannya sepenuhnya kepada ahli waris;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 UndangUndang Nomor 41Tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan bahwa Wakaf yang telah diikrarkantidak dapat dibatalkan.
164 — 111
1.KH. M. Aniq Bin Muhammadun
2.H. Ali Munfaat Bin Marzuki
Tergugat:
1.Ketua Yayasan Wahid Hasyim
2.Kepala MTs Islam Pati
3.Ketua Yayasan Pendidikan Islam Pati
4.Ketua STAI Pati
5.Abdul Muis Sholihin
6.H. Soffan
7.Masyhud, B.A
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pati
240 — 68
285 — 39
Terbanding/Tergugat I : SUTINO alias SUTINO YUSUF
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PURWOKERTO BARAT SELAKU PPAIW
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA SEKOLAH MIM PASIRMUNCANG
72 — 56
27 — 16
454 — 287
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/55/02/1991 tanggal 16 Maret 1991 atas nama Badrun tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 304 atas nama Bitah seluas 258 m2 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I beserta keluarganya menguasai tanah wakaf H, Mukti seluas 342 m2 yang masih tertulis sebagai hak milik Mobin sesuai leter c dengan
kohir 234 persil 2 kelas Desa d II sebagai hak milik pribadi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk membongkar semua bangunan dan memotong semua tanaman di atas tanah wakaf seluas sekitar 342 m2 yang masih tertulis masih menjadi hak milik Mobin sesuai leter C dengan kohir 234 persil 2 kelas Desa d II yang berada di Dusun Ngembak Kulon, Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sehingga keadaan menjadi kosong dan baik, dengan batas-batas sebagai berikut :
AHMAD ZAINAL ABIDIN selaku anak kandung Moebin, sebagai Tanah Wakaf sesuai amanat H. MUKTI;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kadr.Bahwa adapun katanya tanah wakaf telah bersertifikat atas nama Bitah,Syamsul Hari memalsukan tanda tangan saksi untuk membuat sertifikattanah wakaf tersebut;Bahwa selama ini masyarakat tahunya tanah tersebut tanah wakaf;SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman diKota Kediri;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi tahu Tanah wakaf tersebut dahulunya tanah milik H.
Mukti);Bahwa Bitah dahulunya adalah sebagai pengelola tanah wakaf;Bahwa tanah wakaf tersebut diwakafkan untuk dibangun musholla;Bahwa saksi tahu kalau tanah wakaf tersebut diperuntukkan untuk musholla daripak Zaid (Tergugat II);Bahwa Tanah wakaf tersebut sekarang ditempati Imam Ghozali, namun saksitidak tahu sejak kapan Imam Ghozali menempati di tanah wakaf tersebut;Bahwa saksi tahu, sengketa tanah wakaf ini pernah diupayakan damai, namungagal;Bahwa saksi tahu, saksi pernah melihat suratsurat proses
Mukti, Tergugat menempatitanah wakaf H.
Adapun tanah wakaf yang bersertifikat atasnama BITAH bisa terbit, Karena Syamsul Hari memalsukan tanda tangan saksiuntuk membuat sertifikat tanah wakaf tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Il Para Penggugat,terbukti bahwa tanah wakaf tersebut dahulunya adalah tanah milik H. Mukti yangmempunyai empat orang anak, bahwa tanah wakaf yang diperuntukkan untukmusholla berasal dari wakaf dari mbah Bitah (anak H. Mukti).
HM Wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ditegaskan bahwa Wakaf yang telahdiikrarkan tidak dapat dibatalkan.
138 — 96
316 — 255
Bahwa sejak dilakukan Ikrar Wakaf sebagaimana tersebut pada huruf a diatas sampai dengan tahun 2015, sertifikat wakaf Tanah Mushalla/MasjidAlMujahidin tersebut belum terbit, sehingga Sdr. Ali Usmanmendaftarkan Tanah Wakaf yang telah diikrarkan oleh Sdr. Usman Umartersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamamatan SumbawaBerdasarkan pendaftaran tersebut, maka Kepala KUA Kec. Sumbawa /Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf saat itu menerbitkan Akta PenggantiAkta Ikrar Wakaf No.
Faisal,S.Ag selaku Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf wilayahKecamatan Sumbawa.. Bahwa berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 35 peraturan pemerintah nomor42 tahun 2006 tentang pelaksanaanUndangUndang nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf, Sdr. H.
Faisal, S.Ag selaku kepala KUA/ PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sumbawa menerbitkan AktaPengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut pada huruf b diatas karena saat ituAkta Ikrar Wakaf tidak ditemukan sedangkan pewakif atas nama sdr.Usman Umar telah meninggal dunia.. Bahwa berdasarkan laporan dari sdr Ali Usman, H.
Eksepsi pada point No. : 1.ABahwa Penggugat sebagai salah satu keluarga, Salah satu PengurusMushalla Al Mujahiddin, RT. 04, Kelurahan Seketeng, serta sebagai masyarakat,berdasarkan UU RI Nomor : 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Jo PP RI No. 42Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sertaperaturan Perundangan lainnnya, adalah mempunyai kapasitas, berhak dankepentingan dalam pengajuan Gugatan persoalan Wakaf ini yaitu PembuatanAkta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/1552/01
wakaf, Jo PPRI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentangWakaf, serta peraturan Perundangan lainnnya, bahwa siapapakah yangberhak / boleh mengajukan gugatan terhadap persoalan Wakaf, siapa yangdigugat.
125 — 119
52 — 33
474 — 291
- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan sebidang tanah seluas 6.578 M2 (enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi) setempat dikenal terletak di jalan Abdul Rahim Lubis Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dengan Sertipikat Hak Milik No. 351/WAKAF Kelurahan Tebing Tinggi tercatat diantaranya atas nama para Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
Rahim Lubis;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara;
Adalah tanah wakaf almarhum Syech. H. M. Hasyim yang diperuntukan hanya untuk perkuburan keluarga;
- Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah wakaf almarhum Syech. H. M. Hasyim;
Dalam Rekonvensi.
166 — 44
252 — 81
MENGADILI
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
Dalam pokok perkara:
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- Memerintahkan kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Tangerang untuk mengganti dan membentuk kepengurusan nazhir baru atas wakaf dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya
Wakif tidak diperbolehkan menjadi nazhir;Bahwa sepengetahuan saksi, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukanoleh nazhir, yaitu: menjual tanah wakaf, tanah wakaf menjadi milik keluarga,tanah wakaf untuk dijaminkan dan disita;Bahwa sepengetahuan saksi, nazhir diperbolehkan untuk memberhentikanyayasan di atas tanah wakaf;Bahwa sepengetahuan saksi, Kepala KUA adalah pejabat yang berwenangmembuat Akta Ikrar Wakaf;Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya pengawasan terhadap tanahwakaf di kampung Galeong
Abdul Hamid Sebelah Selatan : Tanah darat wakaf Sebelah Barat: Tanah darat wakaf Sebelah Timur : Jalan desa2. Tanah wakaf tersebut berupa tanah kosong yang peruntukkannya untuk wakafumum/madrasah;3. Di atas tanah wakaf tersebut sebagian difungsikan untuk pemakaman umummasyarakat Galeong dan berdiri yayasan/madrasah Darul Amal yang dikelolaoleh H. Bahrudin (salah satu nazhir tanah wakaf);4.
No.1979/Pdt.G/2018/PA Tng.pihak pengelola harta benda wakaf (nazhir) terkait dengan pengelolaan danpengembangan harta benda wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) KotaTangerang setelah lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;6.
No.1979/Pdt.G/2018/PA Tng.penggantian nazhir sebagai pengelolaan wakaf a quo saat ini patut dikabulkan.Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 UU Nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas danwewenang: a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola danmengembangkan harta benda wakaf, b. melakukan pengelolaan danpengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, c.memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan statusharta
di Kecamatan tempat benda wakaf berada;Him. 41 dari 44 Put.
179 — 69
152 — 0
Menyatakan hukum perbuatan wakaf atas obyek tanah sengketa sebagaimana poin angka 3 di atas adalah tidak sah dan batal demi hukum ;5. Menyatakan hukum Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 08/W.3/4/Tahun 1985 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;6.