Selain itu pejabat yang berwenang dapatmendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandangnya perlu ataudapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Berdasarkan hasil pemeriksaantersebut wajib dikualifikasi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai NegeriSipil yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa Bukti T1 berupa Berita Acara Pemeriksaan oleh TailaniMoehsad.S.H (Plh.

Dengan demikian Penggugat secara sah dan meyakinkantelah melakukan pelanggaran atau tidak melakukan kewajiban Pegawain Negeri Sipilyang ditentukan dalam Pasal 3 angka 5 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu tidak melaksanakan tugaskedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab dan tidak bekerja dengan tertib dan cermat untuk kepentingan negara ;Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan objek sengketa yaituKeputusan

Rekonvensimenyatakan kesediannya untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensisesuai dengan keadaan dan rasa keadilan, maka untuk menentukan besaranatas nafkah iddah tersebut Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkanmengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan yang harus diterimaoleh Penggugat Rekonvensi sehingga dari kKeduanya tercermin rasa keadilan;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukanfakta dimana Tergugat Rekonvensi merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Bahkan selama masa ikatan perkawinan tersebutantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga belum dikaruniaiketurunan;Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 30Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dikaitkandengan status Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat/golongan II/d di Rumah Sakit Umum Daerah KabupatenLombok Timur dengan gaji pokok sebesar Rp 2.431.200,00 (dua juta empatratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah), maka

mohon putusan yang seadiladilnyaBahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patutyang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Penggugat bertempat tinggal dalamwilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuanPasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadiKompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Ternate ;non Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan

Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bandung untukmencatat tentang perkawinan Pemohon tersebut dalam buku register catatan sipilyang berlaku bagi warga Negara Indonesia;5.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.106 ( seratus enamribu rupiah);Demikianlah ditetapbkan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh YullSinthesa Tristania, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas A Khusus,yang ditunjuk untuk memeriksa perkara Permohonan ini, berdasarkan Penetapan

verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)R.Bg;Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon merupakan PegawaiNegeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan, telahmendapatkan izin cerai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan,sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil yang menyatakan secara tegas bahwa Pegawai Negeri Sipilyang

sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangrelaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

2016tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilihmediator Abdul Hizam Monoarfa, S.H. dan telah dilakukan mediasisecara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi,ternyata mediasi gagal;Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidangpertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidakberhasil, majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalamsetiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang

Keputusan tersebut juga telahmencabut hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah diaktifkan kembali melalui Keputusan Bupati Tegal Nomor 604 Tahun 2016 tentang pengaktifan kembali jabatan negeri A.n. MUHAMMAD HAFID, SE tertanggal 30September 2016, dalam hal ini menurut Prof.Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya Beberapa Catatan Hukum TataPemerintahan, 84 asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak seseorang yang telah diperolehberdasarkan suatu keputusan pemerintah.

P6 Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor:182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153//KEP/2018,tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kesejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopiS@SUAI ASIl); === nnn oon

Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesual asl); won Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa TengahNomor 800/09366, tanggal 6 November 2018 (fotokopisesuail aslinya); ~ Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153//KEP/2018,tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan

dikarenakan melakukan perbuatan yang melanggarketentuan Pasal 3 angka 5 dan angka 9, Pasal 4 angka 6 PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil (vide bukti P4 identik dengan T15);w bahwa meskipun pada saat putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi atas nama Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetapbelum terbit Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur mengenaiPemberhentian tidak dengan hormat terhadap pegawai negeri sipilyang

., maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpahadirnya Termohon (verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan danketerangan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antarakedua belah pihak berperkara adalah gugatan perceraian;Menimbang bahwa Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai Sekretaris XXXXXXXXXXX Raja Ampat, dan telahmendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukanperceraian dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyerahkankepada Hakim

tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS yang menyatakan bahwaPegavai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izinterlebih dahulu dari pejabat, yang harus diajukan secara tertulis denganmencantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin perceraiantersebut,Ketentuan harus memperoleh izin atasan dari Pegawai Negeri Sipilyang

No.45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP.Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil (PNS) Pasal 3 ayat (2) menyatakan Bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yangberkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secaratertulis.Menimbang, bahwa setelah dibaca, surat Pemberian Izin PerceraianHalaman 7 dari 15 halaman Putusan

Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya datang menghadap dipersidangan;Menimbang bahwa Penggugat adalah berstatus Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai kewajiban untuk mendapatkan Izin dari atasannya apabilahendak melakukan perceraian, dalam hal ini Penggugat telah mendapatkanSurat Izin dari atasannya dengan Nomor : Kd.01.12/PW.01/2357/2014 tanggal 14Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian

Bahwa oleh karena ketidak mengertian dan kealpaan/kekhilafanPemohon dan istri mengakibatkan kelahiran anak tersebut belumdidaftar dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang berwenang selama dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal32 ayat (2) UndangUndang No.23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, sehingga sampai sekarang anak tersebut belumnetipunyed Akie Ke lai taiy 2S SSS SS SS Se SS ee Se ee Bahwa untuk kepentingan pendidikan dan / atau untuk kepentinganlain dari anak

UmumSebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenangmenghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan pelanggaran disiplin ;Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PegawaiNegeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak melakukanpelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktorfaktor yangmendorong atau menyebabkan Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan melakukan pelanggaran disiplin itu ;Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif,

Pasal 5 ayat (1) Keputusan Nomor: 01/BAPEK/1998);Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) KeputusanNomor: 01/BAPEK/1998 menyebutkan:(2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara tertulismelalui saluran hirarki dengan memuat alasanalasan dari keberatan itusecara lengkap;(3) Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam tenggang waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan menerima keputusan hukuman

hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan Mediasisebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82ayat (1) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg sertaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun April 2020 tentang prosedurMediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

,MH,. namun upaya mediasi juga telah gagal untukmendamaikan Penggugat dan Tergugat.Bahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang ingin melakukan perceraian sangat terikat dengan peraturan disiplinPegawai Negeri yang terlebih dahulu harus memperoleh izin dari atasanlangsungnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 joPeraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, hal tersebut ternyata telahdiperoleh oleh Penggugat surat izin atasan dimaksud dengan suratnya Nomor;777

Penetapan dan Pengesahan,dan seterimanya Salinan resmi Penetapan ini kepada Pegawai KantorCatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mendaftarkan perkawinanantara Pemohon TIURMAIDA PASARIBU dengan seorang Laki lakibernama RIAN SEMBIRING berdasarkan Surat Pemberkatanperkawinan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Gereja Batak KaroProtestan (GBKP) AjiBuhara Berastagi dihadapan Pendeta selakurohaniawan PDT AMOS R GINTING.ST pada tanggal 13 Juli 2019agar dicatatkan kedalam buku register Akte Pernikahan Catatan Sipilyang

bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;a= Menimbang bahwa telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayahKabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006, terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraaquo; Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang

., Hakim Pengadilan AgamaCurup sebagai Mediator, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, olehkarenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Didalam Peraturan Pemerintah tersebut pada Pasal 1 tegas disebutkan, pegawaiBUMD juga dipersamakan dengan PNS.