Ditemukan 4983 data
14 — 10
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yanghendak melakukan perceraian telan mendapat izin dari pejabat yangHalaman 9 dari 20 HalamanPutusan Nomor 0069/Pdt.G/2016/PA.Mmk.berwenang sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor445/127/DinkesMimika/IV/2016, tanggal O04 April 2016, dengan demikianPenggugat telah memenuhi syarat adminitratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
HERLEN TRI YUSUP
20 — 11
Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksionalsebagaimana amar di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahannama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil KabupatenBogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkancatatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipilyang
Hj. Asmawati Binti H. Abdul Hamid
29 — 8
yaitu dariketerangan Pemohon, bukti surat dan saksisaksi, Majelis Hakimmenemukan fakta sebagai berikut: Bahwa Pemohon merupakan janda sejak tanggal 18 Mei 2004; Bahwa Pemohon ingin mengangkat serorang anak perempuan yanglahir tanggal 01 Desember 2016 yang diberi nama Rizkia Humaira; Bahwa Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak tanggal 01Februari 2017; Bahwa anak tersebut tidak diketahui orang tuanya, karena diantarorang ke Polsek Jeunieb; Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
1.Jamal DQ Maserre
2.Rosmiati
58 — 18
selambatlambatnyadalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Para Pemohon menerima salinanpenetapan pengadilan negeri tentang perubahan ganti nama tersebut makamewajibkan Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan dari perubahan gantinama dari nama anak Para Pemohon tersebut untuk menyampaikan kepadaKantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk mencatatkantentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut untuk dibuat catatanpinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang
18 — 2
Olehkarenanya secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh Penggugat, atas hal tersebut Tergugat telahmengajukan Surat Keterangan dari Walikota Tarakan Kota Tarakan ( T.), olehkarena itu ketentuan Romawi Il angka 2 Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990tentang Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990hatus dinyatakan telah terpenuhi dan Tergugat telah memenuhi ProsedurAdministrasi Tentang Tatacara Perceraian bagi Pegawai
45 — 13
mohon dikabulkan, Tergugat juga telahmengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan berceraidan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halihwalsebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
11 — 3
Hj.Sriyani, M.H, namun usaha itupun tidak juga berhasil, maka perintah pasal 130HIR telah dilaksanakan dengan maksimal (vide Peraturan MARI Nomor 1 TahunMenimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai pegawai Negeri Sipilyang berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebelummengajukan perceraian di Pengadilan, ternyata Pemohon telah mendapatkanSurat Ijin dimaksud yaitu Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta NikahNOMOP bps sssnssscosacxanncnease
19 — 23
yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah padabulan Agustus 2009 di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau; Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK,umur 2 tahun 2 bulan; Bahwa, sejak September 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidakharmonis dan terjadi pertengkaran; Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah karenaTermohon sering melecehkan pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
157 — 66
Bahwa atas Permohonan Berhenti dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditujukan kepada Tergugat Tergugat tertanggal 29 Januari 2018, Tergugatmenerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 330 tahun 2018 tentangPemberhentian Dengan Hormat pegawai Negeri Sipil dengan Hak PensiunHalaman 8 dari 52 halaman Putusan No: 24/G/2019/PTUN. Kdidilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Atas Nama Ir.
2019Penggugat Menerima gaji Pensiun atau tepatnya selama 11 Bulan penggugatMen eri Pen SIU 22==2e2 se see se sein rise te iene neem22.Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Tergugat menerbitkan Keputusan BupatiNomor : 356 tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan ; 20220 22 2223.Bahwa dalam Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 356 Tahun 2019 padae Kesatu : Memberhentikan tidak dengan hormat Sebagai pengawai Negeri Sipilyang
ALBINUS OKTOVIANUS KASE, S.Sos, M.AB
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
100 — 124
(Vide : Pasal 87 Ayat (4) Huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250 Huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian NegaraRepublik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Ayat (4) Huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250 Huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan dalamKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & ReformasiBirokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan KepegawaianNegara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
70/G/2019/PTUNKPGUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan dalamKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & ReformasiBirokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan KepegawaianNegara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
14 — 10
Termohontidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan Mediasisebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82ayat (1) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg sertaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
46 — 18
Pengadilan Negeri Binjai tanggal 5 Juli 2018 mengemukakan keberatanterhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal6 Juni 2018 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :Adapun alasan Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeritersebut adalah terhadap ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, dimanaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara tersebut tidakmempertimbangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipilyang
ROSLINA SH.
Terdakwa:
Sarma Simanjuntak Bin Daulat Simanjuntak
93 — 13
Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1472LT310120190044tanggal 01 Februari 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang ditandatangani oleh Kadis Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilSuardy,S.Sy (Nip. 19620820 198301 1 00 1), saksi korban masih berusia 12(duabelas) Tahun saat perkara ini dilaporkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya
23 — 19
Rh9 ayat 4 Tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapatdiputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkakawinan dan Perceraian bagi Pengawai Negeri Sipilyang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraianharus memperoleh izin dari atasan pegawai yang bersangkutan
87 — 36
telah sesuai dengan prinsip hukum Islam danperaturan perundang undangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan pada posita kedua tersebut dapat dikabulkan sebagaimanaamar penetapan perkara ini ;Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 16/ Pdt.P/ 2020/ PA DpsMenimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menganggap perlumenetapkan lebih lanjut tentang perintahn kepada para Pemohon untukmencatatkan perihal pengangkatan anak ini kepada pejabat pencatatan sipilyang
58 — 22
Oleh karena itu Majelisberpendapat terpenuhilah ketentuan administratif bagi Pedawai Negeri sipilyang akan melakukan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo.
ADHIYATMA KAHAR
32 — 22
PRemohon) adalah warga Negara Indonesia maka terhadappermohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaituKUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai adminitrasikependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimanatelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturanPelaksanannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan Bupati Toba Samosir Nomor 033 Tahun 2014tanggal 21 Februari 2014 karena Penggugat tidak melakukanpernikahan yang dicatatkan pada catatan sipil sebab Penggugatditinggal isteri selama 2 (dua) tahun dan sudah melahirkan seoranganak lakilaki atas hubungan gelap dengan lakilaki lain;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha
41 — 10
Debora Shierly Anggreni);Bahwa benar, Saksi tahu Pemohon (Debora Shierly Anggreni) saat ini telahmenikah dengan Yongky Widodo Sugiarto;Bahwa, Saksi tahu sebelum menikah dengan Yongki Widodo Sugiarto,Pemohon (Debora Shierly Anggreni) pernah hamil dan kemudian anaknyalahir diberi nama Jason Nicodemus ApreyoBahwa benar, setelah melahirkankan anaknya tersebut diberi namaJason Nicodemus Apreyo dan dirawat oleh saksi Maria Vera Novia (ibukandung Pemohon) dan kemudian dibuatkan Akte Kelahiran di Catatan Sipilyang
20 — 20
Putusan No. 010/Pdt.G/ 2018/PA.LKBahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat,maka Penggugat telah melampirkan Asli Surat Rekomendasi Untuk MelakukanPerceraian Nomor: 1347/BKPSDMLK/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, yangdibuat dan ditanda tangani oleh Plt.