Bahwa atas Permohonan Berhenti dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditujukan kepada Tergugat Tergugat tertanggal 29 Januari 2018, Tergugatmenerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 330 tahun 2018 tentangPemberhentian Dengan Hormat pegawai Negeri Sipil dengan Hak PensiunHalaman 8 dari 52 halaman Putusan No: 24/G/2019/PTUN. Kdidilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Atas Nama Ir.

2019Penggugat Menerima gaji Pensiun atau tepatnya selama 11 Bulan penggugatMen eri Pen SIU 22==2e2 se see se sein rise te iene neem22.Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Tergugat menerbitkan Keputusan BupatiNomor : 356 tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan ; 20220 22 2223.Bahwa dalam Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 356 Tahun 2019 padae Kesatu : Memberhentikan tidak dengan hormat Sebagai pengawai Negeri Sipilyang

., M.H, namun ternyata tidakberhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Maret 2020Bahwa selanjutnya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 telahmenyerahkan Surat Izin untuk melakukan perceraian Nomor862/948/BKPSDMD/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020, sehinggaperkara ini dapat diperiksa lebih lanjut.Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatanpenggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan olehPenggugat;Halaman 3

HakamMuslim, S.H., M.H 26 Maret 2020.Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim telah berusahamenasehati Penggugat dengan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidakberhasil, Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhirdengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan peraturan Pemerintah

Keputusan KenaikanHalaman 6 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUNSMDPangkat, Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yangBerpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas, tanggal24 Desember 2014, dimana dalam ketentuan Badan Kepegawaian Negaratelah dengan jelas di nyatakan dalam poin 1 (satu) huruf (a) bahwa ;Kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pemberian pensiun PegawaiNegeri Sipil golongan ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat,pemberhentian, dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipilyang

KurunganKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannyadengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak denganHormat Sebagai PNS:;Foto copy sesuai Foto copy Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi DanHalaman 20 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUNSMDT.6T.7T.8TaT. 10Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15TAHUN 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018tentang PENEGAKAN HUKUMM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPILYANG

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakHalaman 20 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNJKT.Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak lagidibebani untuk mengembalikan gaji dan hak lain yang diterima;Menimbang, bahwa jika suatu Surat Keputusan berlaku surut juga akanmembawa implikasi terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan olehPenggugat khususnya dalam penandatangan surat2, penggunaan anggaran,akan menimbukan masalah baru terkait keabsahan dari perbuatan hukum danHalaman 40 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNJKT.tindakan administrasi yang terlanjur dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipilyang

(Vide : Pasal 87 Ayat (4) Huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250 Huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian NegaraRepublik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Ayat (4) Huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250 Huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan dalamKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & ReformasiBirokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan KepegawaianNegara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

70/G/2019/PTUNKPGUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan dalamKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & ReformasiBirokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan KepegawaianNegara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

keputusan yangdikeluarkan oleh Tergugat sehingga tidak merugikan ParaPenggugat a quo;Asas Fair Play;Seharusnya sebelum mengeluarkan Surat Keputusan a quo,Tergugat bersikap untuk tidak akan = menghalanghalangikesempatan seseorang/Pegawai Negeri Sipil lainnya yangberkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan yang akanmenguntungkan baginya untuk itu seharusnya Tergugat secara jujurdan adil dalam mengeluarkan keputusan in casu, sehingga haksubyektifnya Para Penggugat yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Karena terdapat Pegawai Negeri Sipilyang lain yang memiliki kepangkatan dan golongan lebih tinggi danberupaya dengan bersusah payah baik secara formil maupunmateriil untuk mendapatkan jabatan in casu, akan tetapi di sisi lainterdapat Pegawai Negeri Sipil yang kepangkatan dan golongannyalebih rendah mendapatkan Jabatan yang tidak seharusnya sehinggamengakibatkan adanya fakta yang tidak menjamin kepastian hukumformal;3.

Bahwa Tedakwa mengkonsumsi narkotika bersama masyarakat sipilyang seharusnya dilaporkan dan ditangkap bukan sebaliknyaTerdakwa bergabung untuk samasama mengkonsumsi, inimenunjukan Terdakwa sama sekali tidak mengindahkan anjuranPimpinan TNI untuk membantu. Pemerintah memberantaspenyalahgunaan narkotika karena dapat merusak generasi bangsa.4.

Syaukany, M.HI sesuai dengan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi manadinyatakan tidak berhasil, berdasarkan laporan mediator tertanggal 08Februari 2017 ;Menimbang bahwa Bahwa Termohon' selaku Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif guna memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10Hal. 10 dari 23 Hal. Put.

sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itudisebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwaTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehinggaperkara ini tetap dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat ;Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang disempurnakandengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan Barang bukti berupa :1. 1(satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus pembayaran gaji fiktifpada Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan Tahun 2010.2. l(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor :823.2/SK/2840/2010 Tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yangtelah dilegalisir.3. l(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Nomor821.2/SK/4587/2007 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah dilegalisir.4. l(satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan

Menetapkan barang bukti berupa :1.1(satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus pembayaran gaji fiktifpada Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan Tahun 2010 ;l(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor :823.2/SK/2840/2010 Tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yangtelah dilegalisir ;l(satu) Jembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Nomor821.2/SK/4587/2007 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah dilegalisir ;.l(satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Wali

No. 0453/PdtG/2014/PA.KAGadministratif kKependudukan terbukti antara Termohon I, Termohon II danTermohon Ill merupakan anak dari Pemohon dan Mat Adam bin Husin;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 merupakan bukti otentik yangdisertai dengan aslinya berupa pemberian tunjangan pensiun Pegawai NegeriSipil atas nama Mat Adam bin Husin oleh karenanya Majelis Hakim menilaibahwa terbukti Mat Adam bin Husin adalah pensiunan Pegawai Nagdh Sipilyang memperoleh tunjangan pensiun dari pemerintah Republik ndeteee

Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2016/PA/Psp;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib lebih dahulu memperoleh surat izinuntuk melakukan perceraian dari atasan, dipersidangan Penggugatmenyatakan sudah memperoleh surat izin perceraian dimaksud sesuai denganSurat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang LawasUtara Nomor Kd.02.27/BA.00/76/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021PN AmbRibu Dua Puluh Oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang bernama Marcella Haurissa, SE., M.Si. NIP 19650806 199403 2OO3PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;3. Menetapkan HAK ASUH ANAK yang bernama:1).

UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

kesimpulan secara lisanyang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai denganTergugat serta mohon perkaranya segera diputuskan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukupditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secarakeseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

YUNUS serta MASLUKHAH dan keterangan pemohonsendiri pemohon tersebut memang belum pernah memiliki akta kelahiran karenakekurangtahuan orang tua pemohon dan pemohon sendiri dan pemohon memerlukanakta kelahiran untuk kKepentingan adminstrasi sehingga ketentuan pasal tersebut dapatditerapkan ; w Menimbang, bahwa tujuan dari Undangundang no 23 tahun 2006 adalah agaradanya tertib adminstrasi bagi setiap warga negara agar memiliki akta pencatatan sipilyang menunjukkan identitas dirinya dan permohonan pemohon

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, beralasan Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon palinglambat 30 (tiga puluh) hari setelah di terimanya salinan penetapan ini untukmelaporkan perubahan nama orang Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuatcatatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang

Pengadilan Agama Masamba berwenang menerima,memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon.Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secararesmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan halangan yang sah.Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patutakan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir danpermohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Wijayaningsih, Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa, Ahli sejak tahun 1997 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Puskesmas Sukorambi sampai dengan tahun 2005 ;Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2019/PN Jmr Bahwa, Ahli sejak tahun 2005 dinas di Dinas kesehatan KabupatenJember di Staf Seksi Pelayanan Farmakmin (Farmasi makanan danminuman) sampai dengan tahun 2008 kemudian sejak tahun 2009 dinas distaf Seksi Pembiayaan Kesehatan sesudai dengan

sakinah, mawaddah danranmah sesuai tujuan perkawinan menurut hukum Islam, akan tetapi usahatersebut tidak berhasil, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 154 RB.g joPasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 2009 jo PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasidipandang telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang