Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan. (Fotokopi sesuai fotokopi);: Surat an.

madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan4, JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemulaMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 3ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 292 huruf b Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terkandungmakna bahwa yang berwenang untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipilyang

Deknialias Jul, Saksi 1, Saksi 2 dan dua orang masyarakat sipilyang tidak Terdakwa kenal berangkat menuju jembatan di Jl.Gampong Bukit Pidie Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara Sadr.Dekni alias Jul mengendaral sepeda motor sedangkanTerdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Saksi 1, Saksi 2 dan duaOrang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal berangkatnaik kendaraan Truk dan yang mengemudikan Truk adalah Saksi1.f. Bahwa pada pukul 02.00 Wib Terdakwa, Sdr.

diterimanya salinan penetapan pengadilannegeri oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yangmenyebutkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil serta Pasal93 ayat (3) huruf b Peraturan Presidan Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Bahwa, Klien kami/Penggugat adalah Abdi Negara/Pegawai Negeri Sipilyang di angkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah dengan No: 821.1/84/1985.(buktiP1). Bahwa, Klien kami/Penggugat adalah seorang Guru SD.3. Bahwa, bersamaan dengan masa tugas menjadi Guru/Pegawai NegeriSipil, klien kami/Penggugat dimutasikan ke Kabupeten SlemanYogyakarta berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor:07/Kep.KDH/BKD/D.4/2007 A/n Ibnu Subiyanto tertanggal 192007.(bukti P2).

., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan dicerai oleh suami (Sebagai Termohon) harus terlebin dahulumemperoleh surat keterangan dari pejabat atasannya, selamalamanya 6(enam) bulan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1984tanggal 17 April 1984, akan tetapi sampai 6 (enam) bulan berlalu SuratKeterangan dari pejabat atasan Termohon tidak juga turun, maka oleh MajelisHakim proses persidangan dilanjutkan;Menimbang

Seperti apa yang dinyatakan dalam Pasal 14PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilmengapa hingga melakukan kumulatif selama 4 tahun (penjelasanPasal 14 No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dimaksud dengan dihitung secara kumulatif sampai denganakhir tahun berjalan adalah bahwa pelanggaran yang dilakukandihitung mulai Januari sampai dengan bulan Desember tahun yangbersangkutan), logikanya adalah jika benar Penggugat tidak bekerja/ tidak masuk kerja lalu mengapa

RI Nomor 45 Tahun1990 romawi VIII angka 2 dinyatakan PNS wanita yang menjadi isterikedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidakhormat sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30Tahun 1980. 2202222 2nn nn nn nnn anne nn nne nananBahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima Tunjangan suamisecara tidak sah dan kemudian digunakan untuk kepentinganpribadinyatelah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (6) PeraturanPemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang

Batas usia pensiun sebagaimanadimaksud dalam ayat 3 dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipilyang memangku jabatan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 4 (2)b. 7.

Berdasarkan peraturan perundanganundangan yang berlaku.Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo(Bukti P1 identik Bukti T1) di dasarkan pada Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;e.

karenadipidana penjara; vide Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil dan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf bMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 PeraturanPemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipilyang

RuangPembina Tingkat (IV.b), tersebut dianggap oleh Penggugat tidak adilkarena Keputusan Tergugat tersebut dasar hukum pertimbangannya adalahSurat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BadaHalaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 8/G/2019/PTUN.BDGkepegawaian Negara Nomor : 182/6597/Si, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor :153/Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan

Ruang PembinaTingkat (IV.b), tersebut dianggap oleh Penggugat tidak adil karenaKeputusan Tergugat tersebut dasar hukum pertimbangannya adalahKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 182 / 6597 / SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153 /Kep / 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan

) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. ...Halaman 16 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUNJKT.b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;C. ...d. ...Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

yangmenyebutkan:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Halaman 22 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUNJKT.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

berdasarkan ketentuan di atas karena perkara iniadalah perkara cerai talak, maka Majelis Hakim dapat menghukum pemohonuntuk menyerahkan kepada termohon berupa mutah dan nafkah iddah.Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah mutah dan nafkahiddah selama masa iddah yaitu kurang lebih 3 (tiga) bulan, Majelismempertimbangkan berdasarkan kebutuhan termohon dan kesanggupanpemohon serta lamanya antara pemohon dan termohon hidup sebagai suamiisteri.Menimbang, bahwa pemohon bekerja sebagai pegawai negeri sipilyang

, yang terletakdi antara kavling isteri Termohon Kasasi dan kavling TermohonKasasi Il masih tetap milik Pemohon Kasasi, hal ini menimbulkantanda tanya, terutama karena Pemohon Kasasi adalah orang sipilyang tidak paham hukum, sementara Termohon Kasasi danTermohon Kasasi Il merupakan orang pemerintahan yang sudahjelas paham hukum serta dibela oleh orangorang pemerintahan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat

menanyakan tentang mobiltersebut dimana Terdakwa mengakui bahwa telah mengadaikan mobiltersebut pada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan korban ;Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja pada Dinas Catatan Sipil KotaGorontalo ;Bahwa saksi dengan korban sudah tidak mengecek ke Dinas Tatakota KotaGorontalo untuk memastikan ada pemakaian mobil atau tidak di karenakansaksi sangat percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakankeluarga saksi sendiri dan juga Terdakwa merupakan Pengawai Negeri sipilyang

minimalpembuktian.Menimbang bahwa dari 2 ( dua ) orang saksi yangtelah memberikan keterangan di persidangan, MajelisHakim, telah mempertimbangkan pula bahwa keteranganketerangan tersebut, saling bersesuaian dan mendukungdalil dalil pokok permasalahan yang pada pokoknyasaksi saksi dari Tergugat menyatakan antara Penggugatdan Tergugat sudah berpisah lama, dan tidak hidupbersama dalam satu rumah tangga.Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkantentang alasan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaputusan Judex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yangtelah terbukti melakukan Tindak Pidana Pemerasan dan Perbuatan Cabul,oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkantelah sesuai dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf h PeraturanPemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipilyang

Mks.maka terakhir seleksi wawancara, setelah selesai seleksi wawancaraselajutnya Para Calon menunggu pengumuman kelulusan ; Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakandata identitas calon sebenarnya atas nama Musriadi yang foto, KartuTanda Penduduk dan Kartu Peserta Ujian Calon Pegawai Negeri Sipilyang telah diganti fotonya dengan foto diri terdakwa dalam mengikutiproses ujian Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementrian Hukum dan Hamdimana perbuatan terdakwa ini tidak dibenarkan dan tidak

permintaan terdakwa lalusaksi Wahyudi menyuruh terdakwa untuk ikut bimbingan guna moelihatkemampuan terdakwa dalam menjawab soal soal yang kemungkinan keluardan menyampaikan kepada saksi Wahyudi untuk daftar saja dulu, nantisetelah lulus berkas akan dicarikan cara oleh saksi Wahyudi agar dapat lulusseleksi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kemenkum dan Ham Sulsel ; Bahwa terdakwa pernah 2 (dua) kali mengikuti pertemuan bimbingan teskepada saksi Wahyudi guna menjawab soal soal Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Luter Zanambani karenaSaksi tidak melihat secara langsung saat para Terdakwamelakukan pemukulan, namun Saksi mendapat informasidari anggota Satgas Yonif PR 433/JS yang sedang jagaDalduk hal tersebut terjadi karena salah satu warga sipilyang berperawakan kecil hendak merampas senjata milikanggota Yonif PR 433/JS;Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat pemukulan yangdilakukan para Terdakwa terhadap Sdr. Alpinus Zanambanidan Sdr.

No. 82K/PM III16/AD/IX/2021Bahwa sekira pukul 11.00 WIT, tim 8 (delapan) yangdipimpin oleh Saksi V melaporkan melalui radio HTbahwa telah mengamankan 2 (dua) orang warga sipilyang dicurigai adalah anggota atau simpatisan OPM danakan dibawa ke Koramil 170511/Sugapa, mendengarlaporan tersebut Terdakwa meneruskan laporan kepadaLettu Inf Dhimas Brian H, S.T.Han yang saat itumemerintahkan untuk diamankan saja dulu oleh orangintel dan Terdakwa~ diminta untuk membantumengamankan;Bahwa sekira pukul 11.15

WIT, tim 8 (delapan) datangdengan berjalan kaki membawa kedua orang warga sipilyang dimaksud dan diterima oleh personel intel atasnama Praka Mufajirin Adi Yatma (Terdakwa IV) dandidudukkan di kursi ruang lobby, dan sesuai perintahLettu.

Alpinus Zanambani dan Sadr.Luter Zanambani lalu keluar lagi, lalu Ba Intel Kodim1705/PN (Sertu Firman Tugas Pradana/Saksi VII) masukke ruang lobby untuk melihat dan memastikan warga sipilyang diamankan tersebut kemudian keluar lagi, tidaklama kemudian datang Pasi Intel atas nama Lettu Inf FebiPuji Hantara, ST.Han (Terdakwa 1!)

perkara,terlebin dahulu mempertimbangkan formalitas dari padaGugatan tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan iniadalah sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yangsedang menjabat sebagai Kepala Dinas di Gunung Sitoli;Menimbang bahwa sebagai seorang PNS (Pegawai NegeriSipil) untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkanketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentangPeraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil menurut Pasal 6 ayat 3 Seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Putusan Nomor 235/Pdt.G/201 7/PA.BIlkBahwa tentang keinginan Penggugat utuk memberikan pendidikankepada anakanak, sampai saat ini Tergugat masih mampu memberikanpendidikan kepada anakanak Penggugat dan Tergugat.Bahwa terkait pemberlakuan pemotongan gaji Penggugat, hal ini adalahsudah berdasarkan ketentuan dari peraturan tentang pegawai negeri sipilyang berdasarkan surat keputusan Bupati Bulukumba.Bahwa tentang keinginan Penggugat untuk memelihara anak keduaPenggugat dan Tergugat yang bernama Muh.