Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 03-11-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 28/G/2020/PTUN.PLK
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
LAOSMA PURBA
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
252 — 159
  • Penggugat tidaktermasuk dalam ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan selama menjadi PegawaiNegeri Sipil tidak pernah melakukan pelanggaran yang berakibat terkenahukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil; Halaman 72 Putusan Perkara Nomor : 28/G/2020/PTUN.PLKMenimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa, ketentuan Pasal 144 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 02-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
DARMAWAN, S.E.
Tergugat:
BUPATI KAUR
99 — 61
  • TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;Surat Dari Badan Kepegawaian Negara Regional VII Palembang Nomor198/KR.VII/BKN.E/XI/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal KlarifikasiPNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dilingkungan PemerintahKabupaten Kaur;Berita Acara Rapat Tim Binap Kabupaten Kaur Nomor 826/21/BINAP/KK/2018 hari Jumat Tanggal 21 Bulan Desember Tahun 2018;MEMUTUSKAN : KESATU : Memberhentikan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 04-10-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 40/Pid.Pra/2016/PN Mdn
Tanggal 26 Mei 2016 — - OLOAN HERLIN SIMARMATA, S.H (PEMOHON) - Pemerintah RI di Jakarta, Cq Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Cq Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Cq. Ka. Sub. Dit V Reserse Anak dan Wanita Polda Sumatera Utara (TERMOHON I) - Pemerintah RI di Jakarta, Cq Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Cq Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Cq. Kepala Polisi Resort Kota Medan (TERMOHON II)
75 — 26
  • FaktaFakta.1Bahwa Pemohon adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang bertugas terakhir sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manadopada tahun, dan saat ini menjalani usia pensiun dengan berprofesisebagai seorang Advokat di Medan ;Bahwa Pemohon dalam menjalanankan tugas sebagai Hakim telahmenjalaninya dengan baik, begitu juga dengan status Pemohonsebagai kepala keluarga dengan memilki 1 orang isteri dan 5 (lima)orang anak telah berhasil mempersiapkan masa depannya denganbaik;Bahwa sesuai dengan Surat
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 25-10-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN RANAI Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Ran
Tanggal 4 Desember 2019 — Pemohon:
HENDRI YADI
Termohon:
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut, LANAL Tarempa
118 — 103
  • Penyidik lainnya (Perwira TNI AL);G: Pegawai Negeri SipilYang di maksud dengan Penyidik Lainnya tersebut sangat jelas disebutkan dalam dalam BAB Penjelasan Pasal 282 yang berbunyi yang dimaksud dengan penyidik lainnya adalah penyidik sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan antara lain Perwira Tentara Nasional IndonesiaAngkatan Laut, jadi perlu di cermati kalimat antara lain tersebut menunjukkaneksistensi dari Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut selakuPenyidik dalam tindak
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum Penipuan
Putus : 07-11-2016 — Upload : 04-01-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1506/Pid.B/2016/PN Lbp
Tanggal 7 Nopember 2016 — Nama lengkap : MEGAWARTA PARDEDE Als MEGA Tempat lahir : Jawa Meraja Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/19 September 1973 Jenis kelamin : Perempuan Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : - Desa Namo Mbelin Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang - Desa Sudirejo Kecamatan Namo Rambe Kabuapten Deli Serdang Agama : Islam Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil
47 — 3
  • , bahwa apakah rangkaian katakata tersebut, baik dari sisi faktahukum maupun dari sisi Pembelaan (pledooi) Penasehat Hukum Terdakwamerupakan rangkaian perkataan bohong sehingga menimbulkan keuntungan bagiterdakwa yang bersifat secara melakwan hukum akan dipertimbangkan sebagaiberikut, dengan melihat kepada sisi terdakwa sebagai orang yang mengatakanperkataan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 29/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
MUGIARSIH, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
117 — 48
  • Bahwa pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan : Pegawai negeri sipilyang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilapabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : a. melakukansuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan ; .
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 143/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
HABIB FADILLAH LUBIS, S.Sos
Tergugat:
Walikota Medan
76 — 52
  • Penggugat pada saat melakukan tindak pidanatersebut dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengembanjabatan (ambt bevogheids) dan amanah sebagai konsekwensi dari kKewenanganyang melekat dalam pekerjaan dan/atau jabatannya tersebut;Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Bersama MenteriDalam Negeri, Menteri Pendayaan paratur Negara, dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 30-05-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 246/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 30 Mei 2017 — * Perdata - MINDO PANJAITAN, Dk X JURUSITA PENGADILAN NEGERI CIBINONG, Dk
47 — 39
  • Kelurga atas nama ~Mindo PanjaitanNo.(321070104110037), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P21;Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Merry SiregarNo.(32031428010809181), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P22;Foto Copy Surat Keterangan Pindah Datang WNI Yang Dikeluarkan OlehPemerintah Kabupaten Bogor F1.08 pada tanggal 14 Agustus 2013,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P23;Foto Copy Surat Dari Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilYang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 12-11-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 28 April 2015 — ELLY ZULIA BINTI ALM. SOETEDJO;1.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,2.ZAINAL ARIFIN
43 — 27
  • posisinya bersebrangan dengan rumahPenggugat; Bahwa saksi tidak pernah melihat keluarga Pak Zainal Arifin terjadi ribut besar; Bahwa Pak Zainal Arifin suka mengikuti atau hadir di kegiatan yang besarcontoh. acara 17 Agustusan; Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat meninggalkan rumah maupuntinggal lama diluar kota; Bahwa saksi pernah bertemu Pak Zainal Arifin 2 tahun yang lalu di Batamnamun tidak pernah bertemu di rumah; Bahwa saksi mengetahui Pak Zainal Arifin bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 04-06-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 12/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat:
ANDRE ANTONONI, ST., MT
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
200 — 154
  • Juncto PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 9 Ayat (3) menyebutkan : Sebelummengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan sendiri atau bersama sama dengan isterinyauntuk diberi nasehat ;Bahwa faktanya Tergugat selaku Pejabat Instansi tempat Istri Penggugatbekerja tidak melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan IstriPenggugat dengan upaya memediasi secara langsung; Memang adasurat panggilan
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama
Register : 05-03-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Tnk
Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 3
  • Tergugatrekonvensi menyatakan akan menafkahi anakanak sesuai dengankemampuanya ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu. dikemukakan bahwaberdasarkan Pasal 41 huruf (b) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ,seorang bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan danpendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannyatidak dapat melaksanakan kewajiabannya tersebut, Pengadilan dapatmenentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA MOROTAI Perdata Agama
Register : 17-01-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PA MOROTAI Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.MORTB
Tanggal 8 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 23
  • Wamitna), Majelis Hakim berpendapatbahwa Taspen bersifat tabungan yang dipotong dari gaji Pegawai Negeri Sipilyang apabila pensiun hidup atau meninggal dunia akan dikembalikan kepadapenabung/peserta Taspen serta tanggungannya sebagai suami/isteri danmenjadi harta bersama atau menjadi harta peninggalan, mengacu padaMimbar Hukum No.33 tahun 1997 yang didiskusikan pada Pelatihan TehnisYustisial Mahkamah Agung Hakim Tinggi Agama seluruh Indonesia pada tahun1995 yang diambil alin menjadi pendapat Majelis
Pengadilan PA PALOPO Perdata Agama
Register : 13-12-2016 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA PALOPO Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Plp
Tanggal 27 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 27
  • Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif dengan pangkat golongan terakhir adalah IV;Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka kepada Majelis HakimPengadilan Agama Palopo yang mengadili perkara Perdata Nomor691/Pdt.G/2016/PA Plp. ini dimohon untuk memutuskan perkara ini dengan amarsebagai berikut:1. Menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskanpermohonan cerai talak Pemohon sepanjang mengenai perceraian;2.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Anak
Register : 17-11-2020 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1102/Pid.Sus/2016/PN Bjm
Tanggal 21 Desember 2016 — -MUHAMMAD PADELI Als PADELI Bin JAILANI -AMRULLAH Als ULAH Bin AMIR HASAN
282 — 71
  • 6926 lJ,oleh karena barangbarang tersebut milik Terdakwa Amrullah alias Ulah binAmir Hasan, maka barangbarang tersebut akan dikembalikan kepadaTerdakwa Amrullah alias Ulah bin Amir Hasan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Hal yang memberatkan: Perbuatan TerdakwaTerdakwa sebagai perbuatan yang tidak senonoh danasusila, tidak sepantasnya dilakukan oleh petugas Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 81/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
SURYANSAH USMARIANTO
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
527 — 401
  • tersebut tidak ada mengaturmengenai tersedianya upaya administratif, bahkan dalam Pasal 42 PeraturanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2019 ditegaskan padapokoknya terhadap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena tindak pidana tidakdapat dilakukan upaya administratif;Menimbang, bahwa upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal38 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, berupa banding administratifkepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dapat diajukan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 10-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 2/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
ABEL JEHUDU BEPONG, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
119 — 67
  • menjalankan hukuman dan dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil karena tidak ada amarputusan ini soal hukuman tambahannya mengenai halhal pemberhentian dariPegawai Negeri Sipil, Kemudian dengan berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Bupati menyurati Presiden melaluiHalaman 41 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUNKPGMenteri Sekretaris Negara untuk mempertimbangkan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 29-05-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 65/G/2017/PTUN.MDN
Tanggal 4 Oktober 2017 — Drs. H. Legimun, M.Pd Vs. Gubernur Sumatera Utara
2025 — 2459
  • Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1), (2)Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 yaitu ayat (1) setiappenjatuhan hukuman disiplin ditetaobkan dengan keputusan pejabat yangberwenang menghukum ayat (2) Keputusan sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenangmenghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansiTEISEDLT j==e2e eae rer tr rrr einai enim eoBahwa
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 03-12-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 63/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
DARMADI, S.Ag., M.Pd.I
Tergugat:
BUPATI MUSI BANYUASIN
151 — 87
  • DimanaPenggugat duduk sebagai Sekretaris, yang tidak ada hubungannyadengan jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang pada kasus tersebut Penggugat merasa dikorbankan dandikriminalisasikan, mengingat jabatan dan kedudukan Penggugat sebagaiSekretaris ICMI tidak memiliki Kewenangan dan tanggung jawab dalamhal masalah pengelolaan bantuan dana tersebut; Him. 7 dari 53 hlm. Put.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 04-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 70/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
MARDI , S.Pd.
Tergugat:
BUPATI KAUR
82 — 46
  • /Walikota diKabupaten/K 01a; 722 nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf ePeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil yang menyatakan bahwa Presiden dapat mendelegasikankewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 25-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 90/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
IBRAHIM AKBAR, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
142 — 148
  • Di mana objek sengketa a quo (vide Bukti P.1 = BuktiT1) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditujukan langsung kepada Penggugat, sehingga berakibat hukum Penggugatmengalami kerugian kehilangan status Pegawai Negeri Sipil Pemerintah DaerahKabupaten Luwu Utara, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untukmengajukan gugatan sebagaimana adagium Point dinteret Point daction;Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif, oleh karena sengketa incasu merupakan