Ditemukan 5020 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-03-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 13/G/2020/PTUN.BNA Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat:
GAMAL TAVIP
Tergugat:
Plt. Gubernur Aceh
274 — 147
GAMAL TAVIP
Tergugat:
Plt. Gubernur Aceh
274 — 147
Gubernur Aceh tidakdibenarkan memberhentikan seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terkena hukuman selama 2 (dua) tahun ataupun lebih dan perbuatantersebut tidak direncanakan. Dengan demikian Surat Keputusan (ObjekSengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;15.
Register : 29-08-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 2961/Pdt.G/2017/PA.JS Tanggal 25 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 29
77 — 29
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan:(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertigauntuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untukbekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anakanaknya.Tergugat per bulannya selalu mengirimkan seluruh penghasilannya(gaji) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala SubbidangPenanganan Permasalahnan Hukum BPPBJ Provinsi
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 216/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
Masale Gulo
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
144 — 1316
Masale Gulo
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
144 — 1316
menggunakan peraturan yang berlaku pada saat keputusan tersebutditerbitkan;Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwapenerbitan objek sengketa telah melanggar Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4)Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilkarena Penggugat telah dijatuhi 2 (dua) kali hukuman disiplin berat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 Ayat (3) dan ayat (4) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 10-09-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN PRAYA Nomor 2/PDT.G/2014/PN.PRA Tanggal 10 September 2014 — - NURINAH ALIAS INAQ RUMISAH, DKK.
- JUMIDAH, DKK.
77 — 28
77 — 28
tanggal5 September 1957;Menimbang, bahwa terhadap keaslian bukti surat tersebut, ahli ABDULKARIM dari pihak Para Tergugat di persidangan memberikan pendapat secara lisan dantertulis (bukti surat TK/PR24);Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pendapat ahlitersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi ahli tersebut dalamkeahliannya mengenai menilai keaslian dari Surat Tanda Pendaftaran Sementara TanahMilik Indonesia;Menimbang, bahwa ahli ABDUL KARIM adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-11-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 02-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 1392/Pdt.G/2015/PA.Bm Tanggal 16 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 7
13 — 7
Rustam )pada tanggal 4 Desember 2015 agar hidup rukun kembali dalam membinarumah tangganya namun tetap tidak berhasil;Hal 42 dari 14 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.BmBahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tunduk pada PP No.10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah danditambah dengan PP Nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim telahmemberi kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk mengurus Suratizin dari pemerintah Kabupaten Bima, namun sampai batas waktu yang telahdiberikan
Register : 08-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1609/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
AGUS KHAUSAL ALAM SH
Terdakwa:
1.ENDANG WALUYA
2.HERRY ROESWANTO ALS IJONK
115 — 44
AGUS KHAUSAL ALAM SH
Terdakwa:
1.ENDANG WALUYA
2.HERRY ROESWANTO ALS IJONK
115 — 44
saksimembuka komputer lalu membuka Sistim Adiministrasi Kependudukan ( SIAK)yang saksi miliki setelah itu lalu menginput data data palsu tersebut denganmemberi nomor NIK; Bahwa ada 2 jenis formulir yaitu ;Formulir F101 yang sudah ada NIK danFormulir F101 yang belum ada NIK maka saksi memberi nomor NIK; Dipersidangan di perlinatkan barang bukti dan ditunjukan kepada Terdakwa ; Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menginput datakependudukan tetapi yang mempunyai kewenangan adalah petugas Catatan Sipilyang
Register : 10-07-2019 — Putus : 27-09-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 33-K/PM.I-05/AD/VII/2019 Tanggal 27 September 2019 — Oditur:
Hanggonotomo
Terdakwa:
Carkono
53 — 25
Hanggonotomo
Terdakwa:
Carkono
53 — 25
Bahwa benar keesokan harinya pada hari Kamistanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwaberangkat ke kantor namun setelah di kantor kuranglebih 2 (dua) jam tidak ada personel yang datangsehingga Terdakwa berangkat ke rumah Saksi4mengingat Saksi2 sedang berada di rumah Saksi4memperbaiki handphone, sesampainya di rumah Saksi4 langsung masuk melalui pintu belakang ternyataSaksi2 sudah berada di dapur rumah Saksi4 sedangmemperbaiki handphone bersama seorang warga sipilyang tidak Terdakwa kenal
Register : 12-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 24/G/2019/PTUN.SMG Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
Djarot Budhi Krishnawan, S.H.
Tergugat:
Bupati Tegal
209 — 128
Djarot Budhi Krishnawan, S.H.
Tergugat:
Bupati Tegal
209 — 128
(fotocopy sesuai dengan aslinya);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatantertanggal 13 September
Register : 13-12-2017 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 204/Pdt.G/2017/PN Lbp Tanggal 23 Juli 2018 — RUDY, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Aluminium Raya No. 7 A, Lk XVII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALI LEONARDI N, SH, SE, MBA, MH, PRAMUDYA EKA W. TARIGAN, SH, EDDY MARTINO PL, SH., SE., MH., BUDI DARMANSYAH SIMANUNGKALIT, S.H., JAMES H. FRANSICUS, S.H., JANSTONNY PURBA, S.H., masing-masing Advokat berkantor di Kantor Advokat âÂÂALI LEONARDI N, S.H., S.E., MBA., M.H. & ASSOCIATES, Advocate â Legal Consultant â Attorney â Solicitor, berkantor di Jln. Prof. H.M. Yamin, S.H. No. 41-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 255/HKM.00/XII/2017, tanggal 13 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
Lawan
CHRISTHINE GANDA, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : dahulu beralamat di Jl. Aluminium Raya No. 7 A Lk XVII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli Kota Medan, dan sekarang beralamat di Komplek Cemara Hijau Blok I No. 9 Kec. Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
348 — 21
348 — 21
putusanpengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiappenduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut keKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwaperceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilantentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagaikonsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
Register : 31-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 5/G/2019/PTUN.TPI Tanggal 17 September 2019 — NOPIAN ROPITA, S.Sos. Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
171 — 75
171 — 75
Kominfo, Persandian dan Statistik pada Biro AdministrasiPerekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menurutketentuan tersebut di atas dikategorikan bagian dari Jabatan Administrasi (JA),sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai kewenangan dari segimateriil; Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa a quo dari segi wilayah, dapat diketahui dengan isu hukum: apakah objeksengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 25/G/2018/PTUN.PL Tanggal 17 Desember 2018 — - Kamaruddin M. Lasuru, S.Sos VS Bupati Buol
110 — 59
110 — 59
PID.B/2009/PN.Buol tanggal 20Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (vide bukti tertanda T1=P1,P6=T10);Menimbang, bahwa selain itu, jika dicermati obyek sengketa a quo tenyataTergugat telah menerapkan 2 (dua) ketentuan hukum Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-10-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 60/G/2019/PTUN.SMD Tanggal 13 Februari 2020 — Penggugat:
PAKHRUDDIN, SE, M.Si
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
218 — 232
PAKHRUDDIN, SE, M.Si
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
218 — 232
pihakyang menyebabkan Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketakepada Penggugat, maka dengan demikian seharusnya PenggugatHalaman 27 Putusan Nomor : 60/G/2019/PTUN.SMD.menarik Kepala BKN sebagai pihak dalam perkara a quo.Bahwa mengingat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No.182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi No. 15 tahun 2018 dan Kepala BadanKepegawaian Negara No. 153 KEP/2018 tertanggal 13 September2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Register : 27-06-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 197/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat:
WAN MUHAMMAD RIZKI
Tergugat:
Walikota Medan
71 — 46
WAN MUHAMMAD RIZKI
Tergugat:
Walikota Medan
71 — 46
Bahwa, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telahmenerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018yang pada pokoknya tentang penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
Putus : 29-09-2014 — Upload : 24-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 PK/Pid.Sus/2012 Tanggal 29 September 2014 — COKORDA GEDE DHARMA PUTRA, S.T, DKK
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini diabaikan oleh pihak perencanaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, pihak Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Jembrana tidak melakukan observasi terinci tentangkeadaan morfologis sungai Ijo Gading, padahal ini sangat membahayakankarena berimplikasi pada ketidaktepatan perhitungan desain bangunan sipilyang akan dibangun yaitu dinding penahan tanah/senderan.
Register : 18-01-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 13/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
DRS. GREGORIUS GADI
Tergugat:
BUPATI ENDE
72 — 32
DRS. GREGORIUS GADI
Tergugat:
BUPATI ENDE
72 — 32
1Oktober 2018 dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 17November 2018 melalui Staf Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende yangbernama ABDUL GANI dan Penggugat mendaftarkan perkara aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 18 Januari2019, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini masihdalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 Undangundang Nomor : 5 Tahun 1986 ; Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 23-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/TUN/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 — Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM, M.Ec VS
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN, DK
72 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalil ini sesuaiAngka Romawi V angka (3) huruf (a) dan (e) dan angka (5) huruf (e) Surat EdaranKepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tentangPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 11 Pebruari 1980,bahwa:e Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat dan telah ditandatanganioleh Pejabat Penilai diberikan secara langsung kepada Pegawai Negeri Sipilyang dinilai oleh Pejabat Penilai;Halaman 21 dari 52 halaman.
Register : 10-04-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 13/G/2015/PTUN-Pbr Tanggal 27 Agustus 2015 — MARIYANTO SYAM, ST., DKK Melawan
Bupati INHU
106 — 80
106 — 80
Bahwa terkait dalil Para Penggugat tentang tidak lagi menerima TunjanganKelancaran Tugas adalah pernyataan sepihak Tergugat ingin juga kembalimenanyakan kepada Para Penggugat apakah tugas sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah diamanahkan oleh Peraturan Kepegawaian telah dilakukan denganpengabdian buat Rakyat dan penuh tanggung jawab?, dan bagaimana mungkinPara Penggugat meminta Haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkanKewajiban tidak dilaksanakan dengan penuh pengabdian dan tanggung7.2.
Register : 14-03-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PA RAHA Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA.Rh Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 5
15 — 5
Putusan No.0130/Pdt.G/2019/PA.RhBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwalsebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMDalam Konvensi :Dalam eksepsi:Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Termohon padadasarnya mempermasalahkan status Pemohon sebagai pegawai negeri sipilyang harus memperoleh surat izin perceraian dari atasan sebagaimana maksudketentuan Pasal
Register : 28-08-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 28/G/2017/PTUN.JPR Tanggal 28 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 130
110 — 130
Dalam hal demikian, untukmenentukan salah seorang diantara dua orang atau lebih calon tersebutdigunakan faktor senioritas dalam kepangkatan, yaitu Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai masa kerja yang paling lama dalam pangkat tersebutdiprioritaskan, 722 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa Penggugat adalah atasan langsung dan Pejabat Penilai yangmenanda tangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) daripangkat Penata (Ill/c) kepada Penata Tk.
Register : 09-08-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK Tanggal 4 Nopember 2019 — Penggugat:
PIRI AHADI
Tergugat:
BUPATI SUKAMARA
269 — 203
PIRI AHADI
Tergugat:
BUPATI SUKAMARA
269 — 203
Selanjutnya dengan ditetapkanKeputusan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yangmenegaskan bahwa pejabat