Ditemukan 5465 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pamilu pemilik pemali pembeu pemiri
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1581 — 3171
  • Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor: M.HH15.AH.11.01 tahun 2020 tentang PengesahanPerubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PartalDemokrat Masa Bakti 20202025, tanggal 27 Juli 2020 dan SuratKeputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH09.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020sebagai dasar, tentunya akan berlanjut sampai dengan persiapan prosesadministrasi pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu
    sehingga mereka membentuk kolektif mereka untukmemperjuangkan sesuatu yang mereka percayai secara kolektif melaluisebuah proses untuk mengambil kekuasaan negara;Bahwa permasalahan ini sangat besar eksesnya, mohon maaf ini harusahli katakan ini harus dihentikan kebiasaan untuk mengacakacak internalpartai, kita punya sejarah yang panjang, partai dirusak dengan hal burukyang tidak demokratis, kasus partai PPP, Partai Golkar, Partai berkarya,PDIP, bila sering terjadi seperti ini akan berimplikasi kepada pemilu
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama
Register : 12-01-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA SITUBONDO Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.SIT
Tanggal 30 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 4
  • oleh Termohon, yang kabarnya telah punyabeberapa karyawan ; Bahwa, saksi tidak tahu jumlah penghasilan dari minimarkettersebut, tetapi pada awal berdirinya minimarket tersebut, Termohonpernah memberitahu saksi, bahwa penghasilan minimarketnya sebesarRp 15.000.000, ( lima belas juta rupiah ) ; Bahwa, perihal toko alat tulis dan percetakan di Besuki, yangsaksi tahu dulu tutup, salah satunya karena alat cetak berupa printeryang besar rusak, setelah digunakan untuk mengerjakan pesanangambar kampanye Pemilu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 08-03-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 K/Pid.Sus/2007
Tanggal 8 Maret 2010 — LALU MUSTAKIM VS JPU
42 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ALI AHMAD, SH sebagai anggota DPRDNTB berdasarkan hasil Pemilu tahun 1999 yang dikukuhkan dengan SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.62.942 tanggal 31 Agustus1999, beserta 51 (limapuluh satu) orang anggota DPRD NTB lainnya ; Bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan tugas khususnya dibidanganggaran Ketua DPRD NTB telah mengeluarkan Keputusan tentangSusunan Panitia Anggaran DPRD NTB yakni Keputusan Nomor: 42/KPTS/DPRD/2000 tanggal 14 Desember 2000 dimana para terdakwa sebagaianggota
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 14-03-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 09/G/ 2011/PTUN.SMG
Tanggal 22 Agustus 2011 — - GUNAWAN S DKK - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA
80 — 27
  • pokoknyasebagai berikutBahwa Saksi adalah Kepala BidangKebudayaan dan Informasi Sekda KotaSalatiga ;Bahwa Saksi tinggal di RT O05 TegalrejoPermai sebelah selatannya open space ;Bahwa sepengetahuan Saksi berkaitan denganlahan open space RT 5 Tegalrejo Permaiadalah bahwa pada waktu sudah dibangun poskampling open space itu digunakan untukberbagai kegiatan, seperti kegiatan dalamrangka peringatan hari kemerdekaaniRI,kegiatan sosial lainya dan juga digunakanuntuk tempat pemungutan suara jika adakegiatan pemilu
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 02-12-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 193/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
1.PT.KONSTRUKSI INDONESIA MANDIRI diwakili oleh DIREKTUR UTAMA AGUS SUSANTO,.S.T
2.PT.ADIKA RAYA PERSADA diwakili oleh DIREKTUR UTAMA IR.TONY PRASETYO
3.PT. KARYA INDRA BAGUS JAYA diwakili direktur utama MAYENDRA PUJI PANGESTU
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN BIDANG BINA MARGA KABUPATEN PONOROGO
2.KELOMPOK KERJA (POKJA 27) bagian pengadaan barang dan jasa (BPBJ) SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) KAB.PONOROGO
3.KELOMPOK KERJA (POKJA 28) BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (BPBJ) SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) KAB. PONOROGO
378 — 175
  • Namun demikian pengertian tersebut bisa kitabandingkan dengan pengertian Badanbadan lainnya yang ada, yangdibentuk oleh Negara, misalnya Badan Pertanahan Nasional (BPN),Badan Administrasi Kepegawaian Nasional (BAKN), BadanKoordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BadanPengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Usaha Milik Negara (BUMN)dan lainlain. Badanbadan tersebut dibentuk untuk menjalankankepentingan khusus dan mempunyai kewenangan tertentu olehPemerintah maupun Negara.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
227 — 81
  • Atas Dugaan TindakPidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di KotaSorong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran20102015;Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan TindakPidana Korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG padaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana TahunAnggaran 2017;Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak PidanaKorupsi atas Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat pada BadanPengawas Pemilu
    Perdasi/PerdasusPemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Periode 20162021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua BaratTahun 2016;Pemberian Keterangan Ahli di Depan Penyidik atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong PadaSekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015;Pemberian Keterangan Ahli di Depan Penyidik atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Penyalahgunaan Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat padaBadan Pengawas Pemilu
    ,L.LM., Makalah:Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2019: Pembaruan UU PemberantasanTindak Pidana Korupsi Dan Penguatan KPK, 2020: hal 21), secara etimologis(asal usul kata), istilanh "menguntungkan mengandung arti1. memberi untung laba, kepada; mendatangkan untung (laba) misalnyakesepakatan atau janji antara antara pejabat dengan pengusaha itumenguntungkan kedua belah pihak;2. Menjadikan beruntung (mujur, bahagia), misalnya segala usahanya dapatmenguntungkan;3.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 25 Agustus 2016 — ERI SETIADI Bin EDI SUKADI;
81 — 32
  • serta Ir.Holda selaku anggota DPRD dari Partai Demokrat;Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum dan alasanalasan seperti tersebut diatas majelis berkesimpulan ada upaya secaraterselubung dan terstruktural ingin mengklaim bahwa dana bantuan hibahyang telah dianggarkan dalam APBD Propinsi Sumsel Tahun Anggaran2012 untuk bantuan Majid/Musalla Kabupaten Empat Lawang seolah olahdana aspirasi yang berasal dari Partai Demokrat untuk menaikkan pamorPartai Demokrat khususnya calon Legislatip pada Pemilu
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 26-11-2018 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 541/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
1.PT. Pamapersada Nusantara
2.PT. Kalimantan Prima Persada
3.PT. Asmin Bara Bronang
4.PT. Asmin Bara Jaan
5.PT. Prima Multi Mineral
6.PT. Pama Indo Mining
Tergugat:
1.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2.PT. Citra Raksa Inti Usaha
3.PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung PT. JIEP
4.Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
235 — 66
  • Tata Usaha Negara tidak termasuk dalampengertian Tata Usaha Negara jika ada kerugian perkaranya didaftar,Maka tergantung detail kasusnya, kalau misalnya terkaitan hukum Perdatamisalnya kasus pemilu maka di Mahkamah Kostitusi tergantung apa yangdikecualikan, masingmasing punya perbedaan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-01-2012 — Upload : 23-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 PK/PID.SUS/2011
Tanggal 18 Januari 2012 — Drs. OBEDNEGO DEPPARINDING, dkk
137 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ridwan, S.Pd. berdasarkan hasil Pemilu 2004 telah32dikukuhkan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Periode 2004 2009,berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 588/VIII/Tahun 2004tanggal 20 Agustus 2004 tentang Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten MamasaPeriode 2004 2009 ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 15/XI/SB/2004 tanggal 04 November 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa telah meresmikan Terdakwa
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 12-03-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 13 Juni 2019 — Penuntut Umum:
IKE ROSMAWATY, S.H.
Terdakwa:
Dra.SUHAIMI Binti BAHARUDIN
197 — 67
  • Globalisasi di Lingkungan 255 Menjaga keutuhan Negara RI 256 Kwarganegaraan di Indonesia 257 Organisasi Internasional 258 Mengenai Hukum 2Menghargai dan Melaksanakan Keputusan59 Musyawarah 260 Budaya Demokrasi dan Politik 261 Hak Azasi Manusia 262 Normanorma yang berlaku di masyarakat 263 Sikap dalam menghadapi Globalisasi 264 Hubungan Internasional 2 Halaman 115 dari 234 Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Pgp 65 Mari Berorganisasi 266 Mengenal Masyarakat Indonesia 267 Hukum Internasional 268 Pemilu
    Pengayaan Sikap dalam Menghadapi Globalisasi 5 13.66012 Pengayaan Hubungan Internasional 5 13.66013 Pengayaan Mari Berorganisasi 5 13.66014 Pengayaan Sistem Pemerintahan Desa dan5 13.660Kecamatan15 Pengayaan Hukum Internasional 5 13.66016 Pengayaan Bentuk Negara dan Sistem 5 13.660Pemerintahan17 Pengayaan Pemilu di Indonesia 13.66018 Pengayaan Aku Bangga Menjadi Anak Indonesia 13.66019 Pengayaan Kesadaran Hukum 5 13.660 Halaman 141 dari 234 Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Pgp bukubukuperpustakaan
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 21-10-2013 — Upload : 14-12-2013
Putusan PN LANGSA Nomor 28/PID-B/2013/PN-LGS
Tanggal 21 Oktober 2013 — . Pidana - EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN - CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN
138 — 32
  • Langsa barat dan pada saat itu saksi berhubunganlangsung dengan MUHAMMAD IQBAL.Bahwa sepengetahuan saksi Sdr (ALM) AGUS telah dipindahtugaskan ke Sekretariat Panwaslu kota Langsa sebelum Pemilu tahun2004 sampai Janya meninggal pada saat bertugas di sekretariatpanwaslu Kota Langsa.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-01-2013 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 86/Pid.Sus/2012/PN.Sby
Tanggal 30 Januari 2013 — IMAM SUHADI, S.Sos. Bin MARJUNI ; KEJAKSAAN NEGERI TULUNGAGUNG
55 — 55
  • padatanggal 1 Juni 2010 terhadap 21 orang hansip a Rp. 210.000, danditambah konsumsi Rp. 240.000, yang di serahkan kepada Dantonnyabernama WASIDI ; e Bahwa pengadaan sepatu hansip yang terdapat dalam SPJ 2008, dan 2010diterimakan dalam bentuk uang tunai, dan baru diberikan pada tanggal 1Juni 2010 dan 8 Desember karena sebelumnya pada tahun 2008 tersangkamenganggarkan dari ADD untuk pengadaan sepatu hansip, namunpengadaan tersebut ditahan karena hansip baru mendapatkan pembagiansepatu dari jatah Pemilu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 07-12-2016 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 680/Pdt.G/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 30 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
205 — 85
  • kalau berpotensi, yang saya tahu hanyadua saya melihat sendiri anggota luar biasa yang masuk ke dalam ruangpemilihan, saya tidak tahu dia memilih atau tidak; Bahwa saksi tahu Chariul Anom mengajukan gugatan ke MahkamahPerkumpulan Ikatan Notaris Indonesia; Bahwa saksi kecewa terhadap putusan Mahkamah Perkumpulan; Bahwa saksi mengatakan yang menang itu 800 suara kalau gaksalah; Bahwa saksi mengetahui ada 4 calon ketua; Bahwa saksi tahu memang ada kelemahan penyelenggaraan ini kalaudulu. kita kaya pemilu
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 20 September 2019 — Penuntut Umum:
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH.
Terdakwa:
BAMBANG SUSIANTO Alias BAMBANG TOMPEL Alias MUSA
384 — 171
  • Dan terdakwa BAMBANG SUSANTOpernah Ikut terlibat dalam pembuatan dan uji coba bom yang pertama dankedua, ikut serta dalam pembuatan Bom Lumajang, serta Ikut sebagaipeserta tadrib di Bukit Teletubis, air terjun krucil dan bukit watu lumpang.Bahwa JAD Proboloinggo berencana atau bersiap siap untuk amaliyahatau aksi teror terhadap thogut dan orangorang kafir jangan terlenadengan maslah PNS dan Nyoblos pada pemilu sesuai dengan perintahdari Amir ZAINAL ANSHORI.Bahwa untuk menembak / memanah hanya dilakukan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ABU SALEH TAFALAS,S.TP
185 — 90
  • Memberikan pendapat/keterangan ahli di penyelidikan, penyidikan, sertapersidangan di Kepolisian, Kejaksaan, KPK, KPPU dan PengadilanTipidkor, Perdata, TUN, KPPU, serta BANI.Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli yang berkaitandengan Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan penggunaananggaran dari APBN maupun ABPD, dalam perkara Tindak Pidana Korupsiyang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, antara lain :1.Kasus korupsi pengadaan SegelPemilu KPU;Kasus korupsi pengadaan kotaksuara Pemilu
    ,L.LM., Makalah:Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2019: Pembaruan UU PemberantasanTindak Pidana Korupsi Dan Penguatan KPK, 2020: hal 21), secara etimologis(asal usul kata), istilah "menguntungkan mengandung arti1. memberi untung laba, kepada; mendatangkan untung (laba) misalnyakesepakatan atau janji antara antara pejabat dengan pengusaha itumenguntungkan kedua belah pihak;2. Menjadikan beruntung (mujur, bahagia), misalnya segala usahanya dapatmenguntungkan;3.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 11-02-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 10-06-2021
Putusan PN PALU Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal
Tanggal 8 Juni 2021 — Penuntut Umum:
PALUPI WIRYAWAN SH
Terdakwa:
MUHAMMAD KADRI, S.E.
218 — 104
  • Penggunaan Anggaran Dana Hibah Kegiatan Pemilukada Kabupaten Donggala PPK Kecamatan Sojol Bulan Mei Tahun 2018;
  • 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Kegiatan Pemilukada Kabupaten Donggala PPK Kecamatan Sojol Bulan Juni Tahun 2018;
  • 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Kegiatan Pemilukada Kabupaten Donggala PPK Kecamatan Sojol Bulan Juli Tahun 2018;
  • 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu
    2018 PPK Kecamatan Labuan Bulan Januari 2018;
  • 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2018 PPK Kecamatan Labuan Bulan Februari 2018;
  • 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 PPK Kecamatan Labuan Bulan Maret 2018;
  • 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 PPK Kecamatan Labuan Bulan April 2018;
  • 1 (satu) bundel Laporan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN PALU Nomor 14/Pid.Sus/2013/PN.PL
Tanggal 20 Agustus 2013 — MUKADAS PILA, Bc Ku
139 — 37
  • KPU untuk Pemilu 2010 sebesar Rp.19.674.758.000,00 ; 10.
    KPU untuk Pemilu 2010 sebesar Rp.19.674.758.000,00 ; 10. PANWASLU sebesar Rp. 6.271.438.100,00 ;Sedangkan untuk dan Bantuan Sosial untuk tahun 2010 sudah terealisasi 100 % diantaranyadipergunakan untuk : 3s4.YangOrganisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp. 10.650.000.000,00 ;Kelompok hn sovarakat/perorangan sebesar Rp. 3.350.000.000,00 ; .
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ALFARIS MAMBRAKU
146 — 84
  • pendapat/keterangan ahli di penyelidikan, penyidikan, sertapersidangan di Kepolisian, Kejaksaan, KPK, KPPU dan PengadilanTipidkor, Perdata, TUN, KPPU, serta BANI.Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli yang berkaitandengan Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan penggunaananggaran dari APBN maupun ABPD, dalam perkara Tindak Pidana Korupsiyang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, antara lain :1.10.Ade.12.13.Kasus korupsi pengadaan SegelPemilu KPU;Kasus korupsi pengadaan kotaksuara Pemilu
    ,L.LM., Makalah:Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2019: Pembaruan UU PemberantasanTindak Pidana Korupsi Dan Penguatan KPK, 2020: hal 21), secara etimologis(asal usul kata), istilah "menguntungkan" mengandung arti1. memberi untung laba, kepada; mendatangkan untung (laba) misalnyakesepakatan atau janji antara antara pejabat dengan pengusaha ituHalaman 183 dari 216 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkmenguntungkan kedua belah pihak;2.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
MUH YAMIN MARADJABESSY
162 — 102
  • Memberikan pendapat/keterangan ahli di penyelidikan, penyidikan, sertapersidangan di Kepolisian, Kejaksaan, KPK, KPPU dan PengadilanTipidkor, Perdata, TUN, KPPU, serta BANI.Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli yang berkaitandengan Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan penggunaananggaran dari APBN maupun ABPD, dalam perkara Tindak Pidana Korupsiyang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, antara lain :1.Kasus korupsi pengadaan SegelPemilu KPU;Kasus korupsi pengadaan kotaksuara Pemilu
    ,L.LM., Makalah:Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2019: Pembaruan UU PemberantasanHalaman 182 dari 206 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN MnkTindak Pidana Korupsi Dan Penguatan KPK, 2020: hal 21), secara etimologis(asal usul kata), istilaah "menguntungkan mengandung arti1. memberi untung laba, kepada; mendatangkan untung (laba) misalnyakesepakatan atau janji antara antara pejabat dengan pengusaha itumenguntungkan kedua belah pihak;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 11-09-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 24-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 K/TUN/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. IR. H.M. ROMAHURMUZIY, MT., III. PIMPINAN FRAKSI PPP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI (FPPP DPR-RI)., IV. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) YANG DIWAKILI PROVINSI ACEH., V. H. BOYAMIN., VI. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) YANG DIWAKILI PROVINSI JAMBI DAN H. MOHAMAD ARIS, SH;
1466 — 1499 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sementara kegiatan yang dinamakan Muktamar diSurabaya dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 18 Oktober 2014, dimanaPresiden dan Wakil Presiden terpilin hasil Pemilu Pilpres 2014 baru akandilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Bagaimana mungkin kegiatanyang dinamakan Muktamar Surabaya dilaksanakan sebelum pelantikanPresiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2014. Apakah tindakandan perbutan yang demikian tidak melanggar hukum yang berlaku diPPP ?;19.