Ditemukan 10545 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : negarawan negaraan negaramas nagarawan negarabin negarabadan negaradaha
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 16-04-2014 — Putus : 23-04-2014 — Upload : 04-08-2014
Putusan PN MALANG Nomor 124/Pdt.P/2014/PN.Mlg
Tanggal 23 April 2014 — LIE HWIE alias ERNAWATI WIYONO
15 — 0
  • Peraturan pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 1976,dinyatakanmasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belumdiganti berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini ;Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No.12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain disebutkan : Bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwalkewarganegaraan diatur dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan
    Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan DigunakannyaKetentuanketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk MenetapkanKewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat ;5.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 4/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 18 Mei 2021 — Penggugat:
JOHAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
173 — 86
  • berlaku serta melanggar asasasas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana kami uraikan tersebutdiatas, hal mana bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)huruf a dan b UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang padaakhirnya meminta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui MajelisHakim yang Memeriksa dan Mengadili perkaraa aquo untuk dilakukanpembatalan dan mencabut Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan
    Fotokopi sesuai aslinya Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Madiun Nomor: S862/WKN.10/KNL.06/2020 tanggal 02 Oktober2020, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang, yang ditujukan kepada ManagerKoperasi Simpan Pinjam Artha Magetan Kencana....................... (Bukti T2);3. Fotokopi sesuai aslinya Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi HakTanggungan tanggal 8 Oktober 2020 .......0.... 0... cece cee cee cee eee (Bukti T3);4.
    Fotokopi sesuai aslinya Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Madiun Nomor: S1132/WKN.10/KNL.06/2020 tanggal 23November 2020, Perihal : Keberatan Atas Lelang Pada Tanggal 10 November2020 yang ditujukan kepada Dr. H. Sunarno Eddy Wibowo .............
    Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif tersebut di atas,dimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara juncto pasal 87 undangundang nomor 30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan bersifat kumulatif;Menimbang, bahwa apabila mencermati objek sengketa in litis, maka suratkeputusan obyek sengketa yaitu Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Madiun No.
    buktibukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegasdianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini;Mengingat, ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaradan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-09-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2376 K/Pdt/2020
Tanggal 24 September 2020 — ERNA ROSIANAWATI, dkk. VS PEBRI ADI SETYANTO, dkk.
112 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Purwokerto dan kawankawan, berkantor di di JalanJendral Soedirman Nomor 57, Purwokerto, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2019;KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIACq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG PURWOKERTO,.diwakili oleh DirekturHukum Dan Humas DJKN a.n Menteri Keuangan, TriWahyuningsin Retno Mulyani, berkedudukan di JalanPahlawan Nomor 876, Purwokerto, KabupatenBanyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepadaPurwono, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-06-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 PK/PDT/2018
Tanggal 6 Juni 2018 — KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, yang diwakili oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Deni Ahmad Hidayat, S.H., M.H. VS ANWAR GUNARDI, dkk.
70 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG SERPONG (KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA, KANTOR WILAYAH DJKNBANTEN), yang diwakili oleh Direktur Jenderal KekayaanNegara Sonny Loho, berkedudukan di Ruko GoldenHalaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 250 PkK/Pdt/2018Boulevard Blok S Nomor 5253, Jalan Pahlawan Seribu,BSD.
    KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANGBANDUNG (KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH VIII DJKNBANDUNG), yang diwakili oleh Direktur Jenderal KekayaanNegara Sonny Loho, berkedudukan di Jalan Ambon Nomor Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rofii EdyPurnomo, S.H. dan kawankawan, Para Pegawai padaKantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandung,beralamat di Jalan Ambon Nomor Bandung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 16 September
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Agama Perceraian
Register : 09-01-2013 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 29-05-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Dps.
Tanggal 4 Maret 2013 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
15 — 6
  • Tergugat adalah suamniistri yang menikah secara adat Bali dan AgamaHindu, dari pernikahannya itu telah lahir seoranganak perempuan, sekarang si anak bersama denganPenggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah ada1 (satu) tahunan, sekarang sudah pisah, malahmereka sudah cerai secara adat Bali karenanyatergugat sudah pulang sendiri kerumah orang tuanya;Bahwa awalnya perkawinan mereka berlangsung baik,namun selesai upacara adat perkawinan Tergugatminta untuk melanjutkan perkuliahannya di Negaradan
    kedua belah pihak yangberperkara;Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suamiistri menikah secara adat Bali dan Agama Hindu dantelah punya anak 1 (satu) orang perempuan;Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah ada1 (satu) tahunan, sekarang sudah pisah, malahmereka sudah cerai secara adat Bali karenanyatergugat sudah pulang sendiri kerumah orang tuanya;e Bahwa awalnya perkawinan mereka berlangsung baik,namun selesai upacara adat perkawinan Tergugatminta untuk melanjutkan perkuliahannya di Negaradan
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 26-02-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bpp
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 14
  • KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH KALIMANTANTIMUR DAN UTARA Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG , alamat di Jalan Achmaf Yani No. 68 KelurahanKlandasan llir Kecamatan Balikpapan kota , kota Balikpapan disebutsebagai TERGUGAT Il; Setelah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 26 Pebruari 2019yang terdaftar di kKepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah registerPerk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-05-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2894 K/Pdt/2012
Tanggal 28 Mei 2012 — NY.Hj.MUSFIAH ; KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA (KPKNL),
49 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi Actor forum rei (forum domicili).Bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat pihak yang digugatsebagai Tergugat satusatunya adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Yogyakarta beralamat kantor di Jalan KusumanegaraNo. 11 Yogyakarta berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta,Berdasarkan Pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 Rbg mengatur tentangKompetensi relatif mempunyai asas bahwa Pengadilan Negeri tempatTergugat tinggal adalah yang mempunyai kKewenangan untuk memeriksaperkara
    Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Yogyakarta selaku (Instansi) atasan Tergugat, karena KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya bukan organisasiyang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukumyang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harusdikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;1 Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakartabukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badanyang merupakan bagian dari
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 22-10-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN MALANG Nomor 383/Pdt.P/2015/PN.Mlg
Tanggal 9 Nopember 2015 — LIE LING
27 — 14
  • Peraturan pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 1976,dinyatakanmasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belumdiganti berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini ;Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No.12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain disebutkan : Bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwalkewarganegaraan diatur dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan
    Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan DigunakannyaKetentuanketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk MenetapkanKewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat ;5.
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 09-04-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN BOYOLALI Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Byl
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat:
ARIEF ARIANTO
Tergugat:
1.Pemimpin Cabang Pembantu BRI Manahan
2.PRIYONO PAMUNGKAS
3.Pemimpin Cabang Pembantu BRI Sudirman
4.BAMBANG PURWANTO
5.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
6.Andi Soegiri
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NEGARA BOYOLALI
2.Felix Johansyah, SH
118 — 19
  • Nama : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Surakarta ;Alamat > JIKi Mangun Sarkoro No.141Sumber, Banjarsari, Surakarta ;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ; 6.
    Nama : Andi Soegiri ; Jenis kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia ; Alamat JI.Ki Mangun Sarkoro,No.141Sumber, Banjarsari, Surakarta;Pekerjaan : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Surakarta; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ; 7.Nama : Kepala Kantor Badan Pertanahan NegaraBoyolali; Alamat : Madumulyo,Pulisen, Kec. Boyolali, Kab.
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Kdi
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat:
Hj. Endang
Tergugat:
1.PT. Bank Panin Tbk. KCU. Kendari
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Kendari
47 — 44
  • KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA &LELANG KENDARI, beralamat di Jalan Made Sabara No.O06 Kendari, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepadaMAHYUDDIN MAKMUR, Pegawai Kantor Pelayanan Negaradan Lelang Kendari, beralamat di Jalan Made Sabara No. 06Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebutsebagai Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat
Pengadilan PN MALANG Perdata Permohonan
Register : 17-05-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN MALANG Nomor 226/Pdt.P/2016/PN.Mlg.
Tanggal 6 Juni 2016 — TUTUK UNDIANTORO
21 — 3
  • Peraturan pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 1976,dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belumdiganti berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini ;Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No.12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain disebutkan :Bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwalkewarganegaraan diatur dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan
    Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan DigunakannyaKetentuanketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk MenetapkanKewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat ;5.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 01-04-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN MALANG Nomor 104/Pdt.P/2014/PN.Mlg
Tanggal 10 April 2014 — HENDI SANTOSO
21 — 0
  • Peraturan pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 1976,dinyatakanmasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belumdiganti berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini ;Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No.i2 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain disebutkan : Bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, inwalkewarganegaraan diatur dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan
    Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan DigunakannyaKetentuanketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk MenetapkanKewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat ;5.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 11-12-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN MALANG Nomor 467/Pdt.P/2015/PN.Mlg.
Tanggal 21 Desember 2015 — ANG HA KIE
23 — 1
  • Peraturan pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 1976,dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belumdiganti berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini ;Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No.12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain disebutkan : Bahwa~ sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwalkewarganegaraan diatur dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan
    Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan DigunakannyaKetentuanketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk MenetapkanKewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat ;5.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 27-11-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN MALANG Nomor 441/Pdt.P/2015/PN.Mlg.
Tanggal 3 Desember 2015 — SWIE SENG
49 — 4
  • Peraturan pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 1976,dinyatakanmasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belumdiganti berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini ;Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No.12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain disebutkan : Bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwalkewarganegaraan diatur dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan
    Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan DigunakannyaKetentuanketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk MenetapkanKewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat ;5.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 07-06-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 189/Pdt/P/2016/PN Smg.
Tanggal 7 Juni 2016 — PARGIARNI (PEMOHON)
35 — 4
  • saksi suami Pemohon meninggalkan harta sebuah rumahdi Perum Beringin Permai dan rumah tersebut atas nama suami Pemohon;e Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli oleh suami Pemohon dengan carakridit KPR di Bank Tabungan Negara;e Bahwa setahu saksi Pemohon ajukan permohonan perwalian karena anaknyamasih kecil sedangkan anak Pemohon sebagai ahli waris untuk itu Pemohonmemerlukan adanya Penetapan Perwalian guna untuk mewakili anaknya yangmasih kecil guna untuk mengklaim asuransi jiwa di Bank Tabungan Negaradan
    suami Pemohon;Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli oleh suami Pemohon dengan carakridit KPR di Bank Tabungan Negara dan sampai saat ini belum lunas namunkarena suami Pemohon meninggal dunia maka angsuran tersebut sudah lunas;Bahwa setahu saksi Pemohon ajukan permohonan perwalian karena anaknyamasih kecil sedangkan anak Pemohon sebagai ahli waris untuk itu Pemohonmemerlukan adanya Penetapan Perwalian guna untuk mewakili anaknya yangmasih kecil guna untuk mengklaim asuransi jiwa di Bank Tabungan Negaradan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1818 K/Pdt /2019
Tanggal 26 Agustus 2019 — TARUMANEGARA RIVAI lawan PT BANK CIMB NIAGA TBK JAKARTA SELATAN MELALUI KANTOR CABANG BANDUNG dan KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, DKK
69 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG, yang diwakili oleh Direktur Hukum danHubungan Masyarakat (a.n. Menteri Keuangan) HadyPurnomo, berkedudukan di Gedung Kementerian KeuanganHalaman 1 dari 10 hal.Put. Nomor 1818 K/Pdt/2019Lantai 3 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam halini memberi kuasa kepada Rofii Edy Purnomo, S.H., dankawankawan, Kepala.
    Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Bandung, beralamat di Jalan Asia Afrika Nomor114 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18Januari 2017;. BALAI LELANG SWASTA STAR CABANG BANDUNG,berkedudukan di Gedung Tac Tic Tax Lantai 3 Jalan WastuKencana Nomor 31, Kota Bandung;. PPAT, GUNAWAN WIBISANA ISKANDAR, SH, Sp.N.,berkedudukan di Jalan Lengkong Kecil Nomor 25, KotaBandung;. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIJAWA BARAT Cq.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Tanah
Register : 13-12-2011 — Putus : 13-09-2012 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 818/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR
Tanggal 13 September 2012 — NANIH Bin TEGER; lawan; 1. WITONO SISWOYO; 2. RACHMAT SANTOSO, SH.; 3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA BARAT; 4. PIMPINAN/DIREKTUR BANK EKSPOR-IMPOR INDONESIA; 5. KEPALA/PIMPINAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
105 — 26
  • Telah membaca berkas perkara ;KEPALA/PIMPINAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG JAKARTA alamat JI. Perapatan no. 10 Senen, JakartaPusat, untuk selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT ;~< Pengadilan Negen ters@iUt 5 a
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 12-09-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN PALU Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Pal
Tanggal 10 Desember 2018 — Penggugat:
UMUH
Tergugat:
1.PT BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk Kantor Cabang Palu
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Palu
23 — 3
  • Kementrian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJendral Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Palu di Jalan Moh.
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 23-04-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 37/Pdt.Bth/2018/PN Pwt
Tanggal 5 September 2018 — Penggugat:
ANDRI SUPRIANTO
Tergugat:
1.PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PURWOKERTO
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO
3.RATRIANI SAYEKTI
19 — 6
  • Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan NegaraDan Lelang Purwokerto, tempat kedudukan JalanPahlawan No.876, sebagai TERLAWAN II;3.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-09-2013 — Upload : 30-03-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 263/Pdt/2013/PT.Smg
Tanggal 10 September 2013 — SISWANTO MARDI UTOMO, dkk melawan 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Pusat Jakarta Cq. PT.BANK RAKYAT INDONESIA ( Persero) KANTOR WILAYAH YOGYAKARTA Cq. PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) KANTOR CABANG BOYOLALI, dkk
25 — 12
  • KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA ;2 72 2n2 noooBeralamat di JI. Ki Mangunsarkoro Nomor 141 Surakarta ;Hal. dari 8 Halaman Putusan No.263/PDT/2013/PT.SMG3. EKO PRASETYO 20000 0 200 0Beralamat di Tegalsari Rt.01 Rw.01 Desa Kaligentong, kec.Ampel Boyolali,Kab.