Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-08-2016 — Putus : 23-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1044 B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
11458 Berkekuatan Hukum Tetap
  • peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang PP yangmana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) dalammengeluarkan SKPKB hanyalah didasarkan pada putusan pidanaKasasi Nomor 2239K/PID.SUS/2012 atas nama terdakwa Suwir lautyang hanyalah
    Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa Permohonan Banding sebelumnya mengandung sengketa pajakdan nilai sengketa pajak yang belum diketahui kebenaranperhitungannya yang harus diputus oleh Pengadilan Pajak terutamasetelah di
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1280/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — PT NUSA PUSAKA KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6738 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).Halaman 26 dari 126 halaman. Putusan Nomor 1280/B/PK/PJK/20168.
    Putusan Nomor 1280/B/PK/PJK/2016Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataF ile/P PBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlan jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajakdibentuk untuk memutus sengketa perpajakan, sedangkan PengadilanTata Usaha Negara adalah untuk memutus sengketa Tata UsahaNegara.
    Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidak pernahmelaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukan nilai pajakterutang.1) Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Register : 13-01-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 10 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
JOKO PRIATNO Alias JOKO
189
  • Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orangyang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa(error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang lakilaki yang bernama JOKO PRIATNOAlias JOKO sebagai Terdakwa
Putus : 23-07-2012 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 106/Pid.Sus/2012/PN.Slw
Tanggal 23 Juli 2012 — KHOERUL FAJAR alias ERUL bin SUCIPTO
396
  • Dengan demikian penekanan Unsur setiap orang bertitik tolakdari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukanKhoerul Fajar alias Erul bin Sucipto selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatuperistiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwasendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki
Register : 14-04-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 173/Pid.B/2020/PN Srh
Tanggal 9 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
ARDIAN ALS KUNTENG
3611
  • Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkansebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak
Register : 17-10-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 481/Pid.B/2019/PN Srh
Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
TULUS YUNUS ABDI, SH.MH.
Terdakwa:
ADI PUTRA Alias BONCEL
4523
  • Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaHalaman 19 dari 26 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN SrhAd.2.adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa
Register : 15-08-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lbj
Tanggal 19 September 2018 — Penuntut Umum:
1.Iwan Gustiawan, SH.
2.Ari Wibowo, SH.
3.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
1.ASWAD
2.HADIJAH Alias DIJAH
11821
  • melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yangturut serta melakukan tindak pidana itu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyekhukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebabitu penekanan
Register : 20-07-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 444/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 2 September 2020 — Pembanding/Penggugat I : DIANA HANDAJANI Diwakili Oleh : Nanang Jainuri, SH
Pembanding/Penggugat II : SOETARDINI Diwakili Oleh : Nanang Jainuri, SH
Pembanding/Penggugat III : EVELITA SUSANE SARAH K. Diwakili Oleh : Nanang Jainuri, SH
Pembanding/Penggugat IV : Drs. NURWAHONO Diwakili Oleh : Nanang Jainuri, SH
Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR UTAMA PT. PERUSAHAAN LISTRI NEGARA Persero
Terbanding/Tergugat II : KEPALA PT. PLN Distribusi Jawa Timur
6935
  • PLN (Persero) yang dihadapi oleh Para Penggugat telahbeberapa kali dilakukan pertemuan serta mediasi ataupun negoisasi termasukdidalamnya adalah upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh KomisiOmbudsman Jawa Timur tetapi hingga sekarang belum juga ada penyelesaianmengenai permasalahan ini ;28.Bahwa pada Tahun 2018 pihak Para Tergugat bekerjasama dengan PihakKejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai Pengacara Negara telah nyatamelakukan penekanan secara psikologis serta disertai dengan ancamanancaman
Register : 20-11-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1326/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
SAUT BENHARD, SH
Terdakwa:
ROBIIN Alias BIIN Bin JUPRI
198117
  • Tentang unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalahorang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karenadituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuanyang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalahorang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimanayang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur iniadalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai
Register : 24-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
ZULMA AFRIANTIS
8437
  • Maka perlu kami Sampaikan, bahwa, penekanan kataHalaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgltidak harmonis ini sangat tendensius, mengarah pada maksud tertentu.Bahwa jika benar tidak harmonis, maka ketidak harmonisan itu bukanlahakibat perbuatan Tergugat tetapi sebaliknya akibat perbuatan Penggugat,artinya patut diduga sengaja diciptakan, sehingga menjadi semacam terorbagi ribuan karyawan yang lain bahwa Penggugat bisa melakukan PHKkepada siapapun, ini justru sangat berbahaya
Register : 21-01-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Smn
Tanggal 5 September 2016 — AMIR MA’RUF; X 1. HENDI ASTUTI 2 DEDEK SUSHANDA 3 Rr. YUANITA PUSPITASARI
9113
  • Bahwa dalam hal ini Penggugat dapat di katakan sebagai pihak yang dirugikan baik secara materiil maupun immateriil karena sejak sertipikatPenggugat beralih kepemilikannya ke Tergugat Il, Tergugat Il selaluberupaya melakukan penekanan untuk pengosongan secara paksamaka dari itu Terggugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill harus membayarganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat, dengan jumlahkerugian yang di taksir sebagai berikut:Kerugian Materiil :Kerugian atas obyek tanah yang sudah dibalik
Putus : 15-09-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN Blg
Tanggal 15 September 2015 — HENDRIK AGUS SIMANJUNTAK
2518
  • kertas tiktak warna putih dan 1 ( satu ) linting rokokbekas pakai yang sudah bercampur dengan Narkotika jenis ganjadan barang bukti yang ditemukan pada saat saksi dan Terdakwaditangkap.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi sehubungandengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikandipenyidik sudah benar semuanya.Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik tidak adadilakukan penekanan
Putus : 04-11-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN PALU Nomor 311/Pid.B/2015/PN.Pal.
Tanggal 4 Nopember 2015 — SYARIFUDDIN alias Udin
543
  • Dilakukan Oleh Orang Atas Benda Yang Berada Di BawahKekuasaannya Karena Jabatan, Karena MataPencarian, Atau KarenaMendapat Upah;Menimbang, bahwa di dalam unsur inilah yang dimaksud dengan pemberatandari Pasal 372 KUHP karena dilihat dari siapa yang melakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa penekanan dari unsur ini adalah perbuatansebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya adalah dilakukan olehseseorang yang karena jabatan, atau karena matapencarian, atau karena mendapatupah dapat menguasai
Putus : 18-08-2016 — Upload : 11-10-2016
Putusan PN PALU Nomor 311/Pid.B/2016/PN. Pal
Tanggal 18 Agustus 2016 — AGUNG WIDODO Alias AGUNG
695
  • Dilakukan Oleh Orang Atas Benda Yang Berada Di BawahKekuasaannya Karena Jabatan, Karena MataPencarian, Atau KarenaMendapat Upah;Menimbang, bahwa di dalam unsur inilah yang dimaksud dengan pemberatandari Pasal 372 KUHP karena dilihat dari siapa yang melakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa penekanan dari unsur ini adalah perbuatansebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya adalah dilakukan olehseseorang yang karena jabatan, atau karena matapencarian, atau karena mendapatupah dapat menguasai
Putus : 14-12-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 10-K/PMT.III/AD/X/2011
Tanggal 14 Desember 2011 — I WAYAN HADI ARYAWAN Mayor Inf / 11980041011174
27294
  • saksi12 menjabat sebagai Danyonif 700/Raider yaitu memberlakukan hari Sabtu sebagai hari Sabtu bersih sedangkan untuk ijinbermalam tetap diberikan kepada anggota dan Terdakwa mendukung kebijakan saksi12tersebut, dan khusus untuk anggota remaja setiap bulannya diadakan pemotongan ULP walaupunanggota tersebut melaksanakan ijin bermalam dan uang tersebut digunakan untuk biayakebutuhan Kompi bukan setoran dari tiaptiap Kompi yang diberikan kepada Terdakwa maupunsaksi12.12 Bahwa saksi12 pernah memberikan penekanan
    kepada anggota yang isinya anggotadilarang melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan baik di dalam markas maupun diluar markas, di antaranya melakukan perkelahian dengan anggota Polri, masyarakat maupunsesama TNI, meminumminuman keras, memasuki tempat hiburan malam dan lain sebagainya.Bahwa penekanan saksi12 tersebut secara pribadi tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karenaTerdakwa sering minumminuman keras di dalam Markas dan Terdakwa mengetahui perbuatanyang Terdakwa lakukan salah dan bertentangan
Register : 08-02-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 16-04-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Srh
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
ERWIN ADE PUTRA SILABAN, SH
Terdakwa:
TUMPAL LUMBAN TOBING
7624
  • Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Tumpal Lumban Tobing sebagai Terdakwa
Register : 13-08-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 80-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2019
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pembanding/Terdakwa : Haris Budiman
Terbanding/Oditur : W. Marpaung, S.H.
11945
  • analisispositif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine,dan juga Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor4.455/05/BLK/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 atas nama HarisBudiman dengan hasil analisis positif mengandungAmphetamine dan Methamphetamine.Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabusabukarena untuk mengerjakan tugas Dukops Babinsa agar badanfit dan tidak mengantuk dan setelah mengkonsumsi sabusabu, Terdakwa merasa lebih semangat untuk bekerja danberhalusinasi.Bahwa Terdakwa sudah mengetahui melalui penekanan
Register : 28-11-2012 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/PHI/2012/PN.Plg
Tanggal 26 Februari 2013 — PT. MUSI HUTAN PERSADA lawan EDI BUDIMAN
12227
  • elektonik pengunduran diri Penggugatsecara tertulis, beretika dan professional sesuai ketentuan perundanganketenagakerjaan yang menjadi acuannya, tertanggal 06 September 2012 yangberbunyi : Merujuk kepada surat pengunduran diri saudara tertanggal 31 Agustus2012, manajemen PT Musi Hutan Persada ingin menjelaskan bahwa masing masing151617pihak selayaknya patuh untuk mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang berlaku,terutama UU No 13 Tahun 2003 pasal 162 ayat (3 ) .Artinya Tergugat ingin memberikan penekanan
Register : 05-12-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 612/Pid.Sus/2018/PN Smn
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
FANNY WIDYASTUTI SH MH
Terdakwa:
PUJI RAHAYU
449337
  • Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalahorang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum(natuurlijk persoon) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atasperbuatan pidana yang dilakukan, dengan demikian penekanan unsursetiap orang bertitik tolak dari kKemampuan dan pribadi seseorangsebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukan;Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan merupakan unsurpokok atau bestandee!
Register : 15-06-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 105-K/PM. I-02/AD/VI/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — Alfian, Kopda NRP 31990073490279.
5031
  • Bahwa di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakan penyuluhanhukum tentang bahaya narkotika baik dari Tim Luhkum Kumdammaupun penekanan Komandan Satuan pada saat upacara, apel danJam Komandan.13. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskanmengkonsumsi narkotika dengan seijin pihak bewenang atau daridokter.: Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militerdi persidangan berupa:1. Barang : 1 (satu) buah alat test urine (testpack) warna putih merkAnswer a.n.