Ditemukan 8992 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-05-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 22-09-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 22 September 2022 — Penuntut Umum:
Nur Ngali SH.MH
Terdakwa:
Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M.
55898
    1. Surat Undangan Rapat BPNT Perum BULOG Kantor Sub Divisi Regional Kediri Nomor: B-325/II/13E00/9/2019
    1. Surat Undangan Sosialisasi BPNT / Program Sembako Tahun 2020 Dinas Sosial Kota Kediri Nomor: 005/349/419.110/2020
    1. 1 (satu) Print Out Surat Edaran Nomor 01/MS/K/07/2019 tentang Perum
Register : 02-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 586/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Tn Irfan l Diwakili Oleh : Sigit Riyanto,SH, Dkk.
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris di Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : PPAT Daerah Kerja Kabupaten Tangerang Ny Dyah Ida Harnani,S.Sos,SH,M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Tangerang II
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Tangerang Selatan
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
21863
  • Condition(Kondisi)Analisis terhadap kondisi meliputi terhadap ekonomi (mikro danmakro) baik nasional, regional maupun internasional, politik,perundangundangan, dan lainlain.
Putus : 19-04-2016 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1460 K/PID.SUS/2015
Tanggal 19 April 2016 — ISHAQ ABDULLAH bin ABDULLAH
7938 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yangsemakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapatmenunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementaraitu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepatdengan tantangan yang semakin kompleks.
Register : 16-04-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
HAKIM ALBANA, SH., MH.
Terdakwa:
IRFAN RAKHMADANI , S.STP, MSi BIN ABDULLAH MAKDAMI FIRDAUS
15678
  • tersebut,namun ternyata tidak ditemukan nasabah tersebut;Bahwa ada nasabah yang ternyata bukan pegawai di BPMD, dan ada pulaalamatnya ternyata tidak sebenarnya.Atas keterangan saksi, terdakwa tidak membantahnya dan tidak keberatan.Saksi Joko Setiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungankeluarga maupun pekerjaan;Bahwa saksi pernah bertugas di Mandiri Regional
Register : 01-06-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN MAGETAN Nomor 152/Pid.Sus/2016/PN Mgt
Tanggal 13 Oktober 2016 — Terdakwa DRS. MALAKIN, M.M.,
25268
  • ESTISASANTI : Bahwa saksi menjabat di Otoritas Jasa Keuangan Regional Ill Surabayasejak tanggal 31 Desember 2013 sebagai Kepala Bagian TimPengawasan Bank ; Bahwa adapun tugas saksi adalah melakukan pengawasan baiklangsung dan tidak langsung terhadap bank yang menjadi tanggungjawab sakasi diantaranya bank jatim, bertanggung jawab untukmenciptakan industri perbankan yang sehat khususnya terhadap bankHal. 46 dari 192 halaman Putusan No : 152/Pid.Sus/2016/PN.Magetanbank yang menjadi tanggung jawab saksi
Register : 30-06-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 20 September 2021 — Penuntut Umum:
AGUS PRASETYA RAHARJA
Terdakwa:
MUHAMAD SYAHRIAL
14675
  • 4/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai;
  • 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Sekretaris Daerah Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/11907/BKD/III/2019 tanggal 02 April 2019 perihal Permintaan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprovsu sebagai panitia seleksi JPT Pratama dilingkungan Pemerintah kotaTanjungbalai;
  • 3 (tiga) lembar fotocopy surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional
Register : 22-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG
Tanggal 1 September 2016 — Drs. Muhammad Herison Bin Komri Abas
837354
  • Inspektorat Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Rusmala Dewi tanggal 26 Juni 2012;114. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan bermaterai tanggal 26 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Rusmala Dewi;115. 1 (satu) bundel foto copy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Wiwin Widya Astuti dkk 10 (sepuluh) orang Nomor : 700/256/LHP-INSP/XII/2012 tanggal 30 Juni 2012.116. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Herison;117. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Kantor Regional
Putus : 20-04-2015 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Ktp
Tanggal 20 April 2015 — TAN BUDIONO Als. BUDIONO TAN Als. TAN JAN SIA.
8831
  • dihadapkan ke persidangan ini setelah diberitahu olehpenyidik bahwa ada pemotongan 30% hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar)milik para petani yang dilakukan oleh Benua Indah Group untuk pembayarankredit plasma petani melalui kredit investasi kecil (KIK) Bank Mandiri, namunsetelah dinyatakan lulus oleh pihak perusahaan ternyata masih ada tagihan daripihak Bank Mandiri;e Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri pada tahun 1991, danterhitung sejak tanggal 12 November 2007 saksi bertugas di Regional
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
29194426
  • Doktrin itu bisa lahir dari Keputusankeputusan Pengadilan baik itudi level regional, nasional maupun internasional;Bahwa berkaitan dengan menyampaikan laporannya secara khusus terkaitdengan internet, human rights dan bagaimana blokir, throttling harus dilakukandengan standard yang tepat tidak bisa secara langsung dilakukan, bahkan diHalaman 169 dari 280 halaman Putusan No.230/G/TF/2019/PTUNJKTdalam laporan khusus PBB itu censor chips itu sendiri dinyatakan sebagaipelanggaran HAM;Bahwa jika ada warganegara
Register : 22-10-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN REMBANG Nomor 40 /Pid.Sus/2015/PN Rbg
Tanggal 8 Maret 2016 — AKBAR LISTYO KUSUMO, ST. Bin KOES DIHARDJO
28033
  • penagihan kepada salah seorang nasabah yang bernamaHal. 41 (PUTUSAN No.40/Pid.Sus/2015/PN.Rbg)Sdr.MASDUKI yang mengalami penunggakan angsuran dan ketika Saksimendatangi alamat yang bersangkutan, yang bersangkutan tidak ada ditempatdan menurut keterangan yang bersangkutan berada bekerja di Luar Negeri;Bahwa untuk pengawasan, biasanya Kantor BRI Cabang Rembang biasanyamelakukan audit satu bulan sekali sedangkan dari Kantor BRI Wilayah dua kalisetiap tahunnya;Bahwa berdasarkan Audit yang dilakukan Regional
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
28503693
  • Pemerintahan;3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atauasasasas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usahanegara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenanganterikat atau kewenangan bebas);4) Bersifat: KonkretIndividual (contoh: keputusan izin = mendirikanbangunan, dsb); AbstrakIndividual (contoh: keputusan tentang syaratsyaratpemberian perizinan, dsb);Halaman 30 dari 269 halaman Putusan Nomor 82/G/2020/PTUNJKT KonkretUmum (contoh: keputusan tentang penetapan upahminimum regional
Putus : 15-02-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 15 Februari 2017 — RACHMAD AULIANSYAH
10830
  • Head of Regional Remedial & recoveryBandung.
Putus : 19-04-2016 — Upload : 12-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1404 K/PID.SUS/2015
Tanggal 19 April 2016 — EFFENDI BAHARUDDIN bin BAHARUDDIN
7143 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaanpembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselasaran,dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan termasuk di bidangekonomi dan keuangan.Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yangsemakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapatmenunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementaraitu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepatdengan tantangan yang semakin kompleks.
Register : 05-06-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 4/PID.SUS-TPK/2018/PT PLK
Tanggal 26 Juli 2018 — Drs.H. MUCHTAR,M.Si;
7239
  • Si, dalam rangka Menghadiri Undangan RapatKoordinasi Teknis (Rakornis) di Pusdiklat Kemendagri Regional Halaman 349 dari 582 hal Put No.4/PID.SUSTPK/2018/PT.PLK.
    Si dalam rangka Undangan Rapat KoordinasiTeknis (Rakornis) di Pusdiklat Kemendagri Regional Bandung JawaBarat berdasarkan SPPD Nomor: 094/620/BDL/2015 Tanggal 30November 2015 sebesar Rp. 11.013.500, (Sebelas juta tiga belasribu lima ratus rupiah) Tanggal 17 Desember 2015.j. 1 (satu) lembar Asli Rincian Perjalanan Dinas Tanggal 30 November2015 sejumlah Rp. 11.013.500, (Sebelas juta tiga belas ribu limaratus rupiah). 53 1 (satu) Bundel Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas An.Drs.
    Si dalam rangka Undangan Rapat KoordinasiTeknis (Rakornis) di Pusdiklat Kemendagri Regional Bandung JawaBarat berdasarkan SPPD Nomor: 094/620/BDL/2015 Tanggal 30November 2015 sebesar Rp. 11.013.500, (Sebelas juta tiga belasribu lima ratus rupiah) Tanggal 17 Desember 2015.j. 1 (satu) lembar Asli Rincian Perjalanan Dinas Tanggal 30November 2015 sejumlah Rp. 11.013.500, (Sebelas juta tiga belasribu lima ratus rupiah).537! 1 (satu) Bundel Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas An. Drs.
Kata Kunci : Objek Gugatan; Permohonan;
TATA USAHA NEGARA/C.3/SEMA 4 2016
60850
  • a)     Pascaberlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, objekgugatan di Peradilan Tata Usaha Negara meliputi :1)   Penetapantertulis dan/atau tindakan faktual.2)   Dikeluarkanoleh ... [Selengkapnya]
  • --[endif]-->Konkret-Umum(contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb)