Ditemukan 9446 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-08-2013
Putusan PT MEDAN Nomor 25/PID.SUS.K/2013/PT-MDN
JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE.
53 — 26
  • untuk pembayaran belanja penggandaan dan penjilidan PandanganUmum FraksiFraksi DPRD, Nota Jawaban, Pendapat Akhir FraksiFraksi DPRDdan Pendapat Akhir Walikota pada Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah untuk kegiatan Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan SuratPesanan (SP) No: 51/SP/PPKANGG/DPPKAD/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011.101. 1 (satu) berkas Fotocopy Nominatif Uang makan (ULP) Triulan IV TahunAnggaran 2010 dan sarat
    penjilidanPandanganUmum FraksiFraksi DPRD, Nota Jawaban, Pendapat Akhir FraksiFraksiDPRDdan Pendapat Akhir Walikota pada Program Peningkatan danPengembanganPengelolaan Keuangan Daerah untuk kegiatan PenyusunanRancanganPeraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011sesuaidengan Surat Pesanan (SP) No: 51/SP/PPKANGG/DPPKAD/X/2011 tanggal14Oktober 2011.101. 1 (satu) berkas Fotocopy Nominatif Uang makan (ULP) Triulan IVTahunhalaman 129dari 116 hal, putusanNomor : 22/PID.SUS.K/2013/PTMDNAnggaran 2010 dan sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 15-06-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 15 Juni 2016 — PT DUNIA PANGAN VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),
236 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 51 PK/Pdt.SusKPPU/2016Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 faktanya sarat dengan kekeliruan baikdalam perspektif yuridis maupun cara/metode perhitungan sehingga putusan iniperlu dibatalkan agar tidak menjadi preseden buruk terutama untuk para pelakubisnis lokal (domestik) yang sedang gencargencarnya melakukan ekspansibisnis yang dapat ikut mengembangkan perekonomian bangsa.Demikianlah pernyataan permbukaan (opening statement) inidisampaikan dengan harapan dapat memudahkan Majelis Hakim yang terhormatdalam
    perkarakeberatan ini,Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan tambahan keberatan, sebagaiberikut:Apabila Termohon Keberatan bertindak secara jujur, fair dan konsistenserta kemudian bersedia menggunakan metode perhitungan yang disandarkanpada ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak akan ada dasar bagi TermohonKeberatan untuk menyatakan Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuanPasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PeraturanPemerintah Nomor 57 Tahun 2010;Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 faktanya sarat
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG
Register : 01-10-2014 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 165 – K / PM I-03 / AD / X / 2014
Tanggal 9 Juni 2015 —
75 — 31
  • penggunaanalat bukti yang sah menurut UndangUndang. hal ini dapat dilihatdari Pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997.Dalam hukum Pidana juga dikenal suatu azas In Dubio Pro Reoyang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untukmeragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harus memberikanyang menguntungkan Terdakwa untuk menghindari penangananperkara yang subyektif dimana kebanyakan perkara pidana saratdengan berbagai pengaruh, kepentingan dan pra penuntutan yangbernuansa intervensi sehingga penyidikan perkara ini sarat
    bukti yang sah menurut UndangUndang. hal inidapat dilihat dari Pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997.Dalam hukum Pidana juga dikenal suatu azas In Dubio Pro Reo yang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untukmeragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harus memberikanyang menguntungkan Terdakwa untuk menghindari penangananperkara yang subyektif dimana kebanyakan perkara pidana saratdengan berbagai pengaruh, kepentingan dan pra penuntutan yangbernuansa intervensi sehingga penyidikan perkara ini sarat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-03-2015 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 158/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 19 Mei 2016 — GUNTUR SITUMORANG Lawan 1.DELINAR SUKARTIAH 2.ERIKA TOBING Selaku Istri Alm. T HARIYANTO SITUMORANG 3.IR. L. EMMY PALARIDHA SITUMORANG 4.RINA RUMONDANG SITUMORANG, SH 5.RESTHIANA SITUMORANG 6.SONDY PANDAPOTAN SITUMORANG 7.PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk
159 — 117
  • ITIKAD TIDAK BAIK terhadapPENGGUGAT sehingga dengan sangat mudahnya TERGUGAT danTERGUGAT Ill sampai dengan TERGUGAT VI mengabaikan nilainilaiyang hidup dan dijunjung tinggi di dalam masyarakat Indonesia yaitukewaiiban hukum sendiri, kesusilaan yang balk dan kepatutan ;Bahwa berdasarkan fakta disebut di atas maka secara kasat mata dapatdiketahui dengan sangat jelas jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT ,dan TERGUGAT Ill sampai dengan TERGUGAT VI dan TERGUGAT VIItersebut merupakan jual beli yang sarat
    (lihat Bukti P3).Bahwa menurut Penggugat jual beli obyek sengketa yang dilakukanTergugat dan Tergugat Ill s/d Tergugat VI dengan Tergugat VIl merupakanjual beli yang sarat dengan konspirasi yang bertujuan membuat penggugatharus kehilangan tempat usaha, dan oleh sebab itu Penggugat menuntutTergugat VIl bersamasama Tergugat dan Tergugat Ill s/d Tergugat VImembayar ganti rugi kepada penggugat.Halaman 114 dari 132 hal.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-03-2015 — Putus : 10-07-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 10 Juli 2015 — Drs SUDARLIM THIRAYO, MM.
92 — 18
  • Sudarlim Thirayo, MM namunhanya sebatas perintah lisan dengan imingiming bahwa saksi IHSANakan mendapat paket pekerjaan pengawasan proyek tersebut yangjuga tanpa kontrak kerja sehingga dalam perjalanan pembangunan ataurehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung sarat denganpermasalahan sehingga terjadi banyak penyimpangan dilapangankemudian membuat Bupati Bangkep pernah memerintahkanpenghentian pekerjaan agar tidak lebih banyak lagi penyimpangan yangterjadi.Bahwa terdakwa Drs.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-10-2011 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 17 Oktober 2011 — Drs DIBYO PRANOWO
62 — 17
  • .58Bahwa Saksi tahu dana itu sudah cair dari Pak Lilih yangmengatakan bahwa Dana itu sudah cair .Bahwa saksi mengetahui dari awal KUD Minapari tidakmemenuhi sarat mendapatkan bantuan dana untuk RenovasiRumah tersebut .Saksi tidak pernah diperlihatkan peraturan Menteri NegaraPerumahan Rakyat oleh terdakwa dan saksi mengetahui ketika diPolda , dan terdakwa hanya memberitahu dana bantuan tersebutsebatas lisan saja.Bahwa Koperasi Minapari tidak pernah dilakukan Audit oleh DrsAman Hermawan sewaktu akan
    sebanyakRp.77.440.000,Bahwa saksi pernah memberikan laporan tahunan kepadaterdakwa untuk membuat persyaratan propil koperasi .Bahwa tahap ke I sewaktu dana hibah dikirim oleh Menpera keKUD Minapari tanggal 16 Juli 2008 sebagai Rp. 3.609.000.000,Bahwa tahap ke II dana hibah tersebut cair sekitar tahun 2009 .Bahwa Tahap ke I Menpera mentransper dana kepada KUDMinapari melalui BRI Tahap ke II Menpera mentransper danakepada KUD Minapari melalui BNIBahwa saksi mengetahui dari awal KUD Minapari tidakmemenuhi sarat
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 17 Februari 2014 — ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI
90 — 14
  • Pengadaan Kapal Lath SMKN 2 Nomor:420/1295.c/DISDIK.03/LX/2010kontrak terdiri dari:19tanggal 14 September 2010 dengan ringkasan si a) Nama Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Latih SMKN 2 Bontangb) Tanggal Mulai Kerja 14 September 2010c) Waktu Penyelesaian 103 hari (tanggal 14 Sept s/d 27 Des 2010)d) Metode Kontrak Kontrak Lump Sumpe) Harga Pekerjaan Rp.1.6969.745.600,f) Spesifikasi Teknis Kapal Lath SMKN 2 Bontang Panjang Seluruh (LOA) 18,50 meter Lebar Max (B) 4,60 meter Tinggi Geladak (D) 1,80 meter Sarat
    SMKN 2 Nomor:420/1295.c/DISDIK.03/1X/2010 tanggal 14 September 2010 dengan ringkasan isikontrak terdiri dari :a) Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Kapal Lath SMKN 2 Bontangb) Tanggal Mulai Kerja : 14 September 2010c) Waktu Penyelesaian : 103 hari (tanggal 14 Sept s/d 27 Des 2010)d) Metode Kontrak : Kontrak Lump Sumpe) Harga Pekerjaan : Rp.1.6969.745.600,f) Spesifikasi Teknis Kapal Lath SMKN 2 Bontang: Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter Lebar Max (B) : 4,60 meter Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter Sarat
    Lath SMKN 2 Nomor:420/1295.c/DISDIK.03/IX/2010 tanggal 14 September 2010 dengan ringkasan isikontrak terdiri dari :a) Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Kapal Lath SMKN 2 Bontangb) Tanggal Mulai Kerja : 14 September 2010c) Waktu Penyelesaian : 103 hari (tanggal 14 Sept s/d 27 Des 2010)d) Metode Kontrak : Kontrak Lump Sumpe) Harga Pekerjaan : Rp.1.6969.745.600,f) Spesifikasi Teknis Kapal Lath SMKN 2 Bontang Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter Lebar Max (B) : 4,60 meter Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter Sarat
    SMKN 2 Nomor:420/1295.c/DISDIK.03/IX/2010 tanggal 14 September 2010 dengan ringkasan isikontrak terdiri dari:261a) Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Kapal Lath SMKN 2 Bontangb) Tanggal Mulai Kerja : 14 September 2010c) Waktu Penyelesaian : 103 hari (tanggal 14 Sept s/d 27 Des 2010)d) Metode Kontrak : Kontrak Lump Sumpe) Harga Pekerjaan : Rp.1.6969.745.600,f) Spesifikasi Teknis Kapal Lath SMKN 2 Bontang Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter Lebar Max (B) : 4,60 meter Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter Sarat
    Lath SMKN 2 Nomor:420/1295.c/DISDIK.03/IX/2010 tanggal 14 September 2010 dengan ringkasan isikontrak terdiri dari:a) Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Kapal Lath SMKN 2 Bontangb) Tanggal Mulai Kerja : 14 September 2010c) Waktu Penyelesaian : 103 hari (tanggal 14 Sept s/d 27 Des 2010)d) Metode Kontrak : Kontrak Lump Sumpe) Harga Pekerjaan > Rp.1.6969.745.600,f) Spesifikasi Teknis Kapal Lath SMKN 2 Bontang Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter Lebar Max (B) : 4,60 meter Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter Sarat
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 178/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 17 Nopember 2016 — - ISHAK, BA (PENGGUGAT I) - MUHAMMAD YUSUF (PENGGUGAT II) - SYAIFUDDIN ?(PENGGUGAT III) - YAFETI WARUWU (PENGGUGAT IV) - LOVRI SUSANTO (PENGGUGAT V) - IKHSAN LUBIS (PENGGUGAT VI) - AKHIRUDDIN SIREGAR (PENGGUGAT VII) - SYEFI ISWAN (PENGGUGAT VIII) - CIHAMDANY S (PENGGUGAT IX) - ALI WARDANA (PENGGUGAT X) - RAHMADSYAH SARAGIH (PENGGUGAT XI) - JOHN EF PERMANSIUS SINAGA (PENGGUGAT XII) - ALFINO (PENGGUGAT XIII) - ARDIANSYAH RANGKUTI (PENGGUGAT XIV) - SUSINDRA (PENGGUGAT XV) - M. YUSUF HARAHAP (PENGGUGAT XVI) - HADI SUYANTO (PENGGUGAT XVII) - DOHARMAN LUMBANTORUAN (PENGGUGAT XVIII) - MARDI SITINJAK (PENGGUGAT XIX) - ISMARDI (PENGGUGAT XX) - AGUSTIUS SINAGA (PENGGUGAT XXI) - SUDARMAWAAN (PENGGUGAT XXII) - MULIADI SYAHPUTRA (PENGGUGAT XXIII) - ANANG MARKOP (PENGGUGAT XXIV) - IBRAHIM (PENGGUGAT XXV) - PT. EXPRESS LIMO NUSANTARA (TERGUGAT)
65 — 14
  • Kerjasama Operasitersebut, sehingga dengan demikian sangatlah tidak beralasanbilaamana PARA PENGGUGAT mendalilkan dalam Gugatannyabahwasannya TERGUGAT secara langsung dan sepihakmemerintahkan PARA TERGUGAT untuk menandatanganiPerjanjian Kerjasama Operasi (PKO) tanpa memberi waktu yangcukup kepada PARA PENGGUGAT untuk terlebih dahulumempelajarinya, dan untuk itu menurut TERGUGAT dalildalilHalaman 17 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Padt.G/2016/PN Mdn5.2.5.3.PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya sarat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-10-2013 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 624/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.
Tanggal 17 Juli 2014 — MONA SUHERLIM, Lawan ISABELLA YOGI,
192 — 119
  • Hal ini tidaklain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat,dan biaya ringan, serta terwujudnya sistem peradilanyang lebih efektif dan efisien, mengingat pada faktanyaGugatan PENGGUGAT tidak berdasar dan sarat akancacat formil (pelanggaran formil) yang menyebabkanGugatan a quo tidak sah dan sudah selayaknya untukHalaman7 dari74 Putusan Perk.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-06-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 378/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 25 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : JENNY
Terbanding/Penggugat I : JULIANA
Terbanding/Penggugat II : LINA
Terbanding/Penggugat III : YUDI HARTO
Terbanding/Penggugat IV : IEKY
Turut Terbanding/Tergugat II : TITIEK IRAWATI SUGIANTO, SH
Turut Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA PUSAT
Turut Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA UTARA
150 — 85
  • Dan pernyataan Para Penggugat yang sarat kebohongan/penipuan yaitubahwa Para Penggugat tidak dapat menjual/memindah tangankan asetaset dalam Akta Wasiat palsu sampai dengan adanya putusan yangmempunyai kekuatan hukum tetap karena atas asetaset tersebut tercatatdi Badan Pertanahan Nasional (BPN) adanya gugatan di Pengadilan NegeriDepok dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah suatu penipuan/kebohongan terhadap Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara initerbukti dengan sempurna dengan faktafakta
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 03-05-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 135/Pdt.G/2018/PN Smn
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
ANIK SUNYAHNI
Tergugat:
1.Endang Wahyuni
2.Wakhirun Al Rasid
3.IR Edwin Rusdi SH., M.Kn., M.Hum
Turut Tergugat:
Budianto
164 — 53
  • Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi danmenyerahkan nya secara tunai tanpa syarat kepada PenggugatRekonpensi kerugian materiil maupun inmateriil sebesar Rp.700.000.000 , ( Tujuh ratus juta rupiah ) dan menyerahkannya kepadaPenggugat secara tunai dan tanpa sarat apapun.4. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensisecara tanggung renteng untuk membayar beayabeaya perkara yangtimbul dikarenakan adanya perkara ini.5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 PK/Pdt/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — MAZAITI PGL. UPIK, dkk. vs SYAFRI AMI, S.Pd., dkk.;
145 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.344 PK/Pdt/2015sah dan kontroversi serta sarat dengan perbuatan jelek dari unsurunsuryang membuat keputusan tersebut disebabkan adanya oknunoknun dariunsurunsur tersebut berselisih paham dengan Para Tergugat dankeputusan tersebut adalah hanya merupakan keputusan/pernyataan sepihaktanpa melibatkan Para Tergugat atau unsur lainnya;Dan juga bukti surat P.VIII (Surat Keputusan KAN Lubuk Alung Nomor0351/KANLA/VII/2011, tertanggal 18 juli 2011) adalah merupakan suratbukti yang tidak pernah ada diajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2015
Tanggal 12 Agustus 2015 — DIDIN, DKK VS PRESIDEN RI;
139 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Substansi atau materi muatan Perpres 1/2015 sangatbertentangan dengan nilainilai Kemanusiaan yang hidup dan terkandungdidalam Pancasila dan UUD 1945.18.Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015, sarat denganpengaturan diskriminatif terhadap warganegara dan penduduk yangterkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area WadukJatigede.
    Bahwa menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Perpres No. 1Tahun 2015 sarat dengan pengaturan diskriminatif terhadap warganegaradan penduduk yang terkena dampak pembangunan waduk yang beradadalam area Waduk Jatigede. Pengaturan diskriminatif dengan melakukanpembedaan penduduk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor15 Tahun 1975, dan penduduk lainnya yang tidak berdasarkan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-07-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/TUN/2014
Tanggal 21 Juli 2014 — MBULANG LUKAS, S.H, DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB. NAGEKEO
95 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nagekeo Nomor : 19/Kpts/KPUKab018.964746/V1I/2013 tanggal 7 Juni 2013; serta Berita AcaraPerbaikan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Nagekeo Tahun 2013 Nomor: 25/BA/KPUKab18.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 yuridis formal sarat dengan Cacat Hukum Danhams dibatalkan karena bersumber dari proses yang amburadul, tidaktransparan, tidakjujur, kontroversi dan kabur;11 Bahwa KPU Kabupaten Nagekeo dalam pelaksanaan proses Klarifikasi/Penelitian Berkas Pencalonan dan Keabsahan
Pengadilan PN PALU Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 03-12-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 359/Pid.B/2015/PN Pal
Tanggal 3 Desember 2015 — AGUSTINA HANA HONDRO, S.Sos. alias TINA alias HANA;
122 — 22
  • ALI YUNUS, bahwa benar saksilah yang membuat suratketerangan janda tersebut dikarenakan terdakwalah yangHalaman 47 dari 94Putusan Nomor 359/Pid.B/2015/PN Pal48memintanya sebagai sarat untuk diajukan kekantor Kelurahanguna pembuatan ijin usaha menurut terdakwa ;Bahwa saksi kenal dengan Alm. dr. ENGELBERT A. SALIMsebagai warga saksi dan saksi pun pertama kali melihat Alm. dr.ENGELBERT A.I SALIM ketika saksi di undang dalam rangkaacara tunangan Alm dr.
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 25-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 06-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 6/PDT/2019/PT JMB
Tanggal 28 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : CASIDY TJUANDA
Terbanding/Tergugat I : ELLYAWATI
Terbanding/Tergugat II : NANA LARASATTY
87 — 54
  • Isidan tandatangan di akul.Dan apabila sarat formil dan materil tersebut di atas terpenuhi makasebagaimana ketentuan dalam Pasal 1875 KUHPerdata dan Pasal 288Rbg maka:1. MNilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik;2.
Pengadilan PA SURAKARTA Perdata Agama
Register : 08-05-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA SURAKARTA Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Ska
Tanggal 21 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 6
  • Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,merupakan salah satu sarat bagi Pemohon untuk mengajukanpermohonan cerai talak oleh karena hubungan perkawinan antaraPemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan sudah tidakdapat dihindarkan lagi;14. Bahwa Pemohon melihat dengan suatu itikad baik dari sisiPemohon dan Termohon yang tentunya bila hal ini berlanjut terus justrumenjadi tidak baik dimata keluarga dan kerabat, oleh karenanya untukHal. 6 dari 68 Hal.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-02-2017 — Upload : 21-02-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 193/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 16 Februari 2017 — P.T. BALI PECATU GRAHA sebagai : Pembanding MELAWAN 1.HARMAINI IDRIS HASIBUAN, SH.sebagai : Terbanding 2. PERSEROAN TERBATAS LUMINARY WIRA BHAKTI sebagai: Turut Terbanding I 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG sebagai : Turut Terbanding II
62 — 33
  • berkeyakinan bahwaPenggugat memiliki prestasi atas apa yang diperjanjikan dalam perkara inisemestinya dan menurut hukum pembuktian maka PENGGUGAT diwajibkanuntuk membuktikan secara kronologis perihal dalil bahwa untuk kepentinganTERGUGAT bahwa PENGGUGAT TERBANDING telah berprestasi telahmenjalankan pekerjaan tersebut, serta bentuk bentuk prestasinya.Bahwa di depan Persidangan pihak PENGGUGAT TERBANDING samasekali tidak pernah mengajukan bukti bukti dimaksud, dan apalagipermohonan tersebut adalah sarat
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-08-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 20/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 26 Nopember 2018 — Penggugat:
JAFET ARNOLD SAMPUL, SH.
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
241 — 2095
  • ;Bahwa sebagaimana telah diuraiakan dalam gugatan ini, Tergugat dalammenerbitkan objek gugatan aquo telah nyata bertentangan dan menyimpangdari sarat Sarat sahnya keputusan TUN sebagaimana diatur pasal 52 ayat(1) dan (2) UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata Tanah
Register : 10-12-2012 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 221/Pdt.G/2012/PN.Bwi
Tanggal 25 Juli 2013 — PENGGUGAT : H. ACHMAD AFFANDI TERGUGAT: KUSRIN ISMAIL U S M A N
57 — 28
  • Bahwa meski perbuatanperbuatan yang sarat kejanggalan itu dilakukan dulu itupada periode tahun 19831984, tidak terkena ketentuandaluarsa berdasar Pasal 79 KUHP;Dalam putusan di Pengadilan Negeri Banyuwangi tertanggal19 Agustus 1997 No.16/Pdt.G/1997/PN Banyuwangi,Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Mei 2001 No.805/PDT/ 2000/PT.SBY, Mahkamah Agung R.I tanggal 3 Februari2005 NO.569 K/PDT/2003, yang menjadi dalil gugatan paraahli waris adalah Petok No.183, akan tetapi dari PihakAchmad Affandi dahulu