Ditemukan 9451 data
1.Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H.
2.Morlan Simanjuntak
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
Intervensi:
ANATONA NAZARA
236 — 180
., M.H.) dari Keanggotaan PDI Perjuanganadalah tindakan sepihak, melawan hukum atau sangat tendesiusbahkan sarat kepentingan, hal tersebut terlihat secara jelas pada poin5 (lima) yang berbuny! :Bahwa sesungguhnya sikap, tindakan dan perbuatan Sdr. Drs. MorlanSimanjuntak, S.H., M.H.
108 — 67
Bahwa dalil jawaban yang di ajukan para tergugat, turut tergugat, turut tergugat II, turut tergugat IV, turut tergugat V, turut tergugat VI padapoin 8, para penggugat menanggapinya bahwa jual beli tanah warisanberdasarkan kesepakatan sebagian ahliwaris adalah tidak sah karenatidak memenuhi sarat jual beli tanah warisan , apalagi penggugat adalahanak lakilaki yang hak warisnya lebin besar dari pada saudaraHim. 34 dari 81 him, Put.
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Herman Arsyad, MM danMuhyar Idris, SE hakikinya adalah kasus yang sarat dipaksakan diangkat kepersidangan pidana, padahal hakikinya unsurunsur tindak pidananya tidakterpenuhi dan tidak terbukti yakni : PROYEK FIKTIF, ternyata setelahdilakukan sidang lapangantanggal 12 Agustus 2009.yang dihadiri :PIHAK MAJELIS HAKIM,PIHAK KEJAKSAAN,PIHAK PENASIHAT HUKUM TERDAKWA/ PEMOHON KASASI,TERDAKWATERDAKWA, TOKOH NELAYAN (PANGLIMA LAOT),ANGGOTA DPRD dan WAKIL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, nyatanyata wujud bangunan
Nur Sricahyawijaya,SH
Terdakwa:
1.AHMAD M. SAID
2.H. KAMALUDIN
3.ABDUL GANI
116 — 45
SekolahTerhadap para terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN sebagaiberikut ; Oleh Penyidiktanggal 10 Juli 20101: Penahanan Rutan mulai tanggal 21 Juni 201 sampai dengan~ Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal19 Juli 2011 Penuntut Umumtanggal 28 Juli 2011: Penahanan Rutan mulai tanggal 19 Juli 2011 sampai denganCipirds dengan CamScanne Majelis hoking FN: nulai tanga 21 Juli 2001 sampai dengan tongpal 09 Apustus 2011atau sampad dengiin dihcakenin ya sarat
Medina Susani
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Bandung.
300 — 1044
mengirimkan Surat Undangan Gelar Perkara KhususNomor: B/1993/VII/2020/Reskrim. tertanggal 24 Juli 2020 yangdilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2020 di Gedung Bareskrim Polri, Jl.Trunojoyo 3, Jakarta Selatan;Bahwa setelah dilaksanakannya Gelar Perkara Khusus tersebut, Pemohonsudah merasa terdapat kejanggalan di dalam proses Penyidikan perkaradugaan tindak pidana yang dilaporkannya sebab diduga penyidikan yangPutusan Pra Peradilan Nomor 32/Pid.PrafiZ2020/PN.Bdg, halaman24.25.dilakukan oleh Termohon sarat
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
supaya bersedia secara sukarela menyerahkan objekperkara pada poin 3.1, poin 3.4 s/d poin 3.9 dan poin 3.12 s/d poin 3.17a quo kepada Para Penggugat, Turut Tergugat XV dan Turut TergugatXVI, namun Tergugat , Tergugat Il, Turut Tergugat dan Turut Tergugatll tetap tidak bersedia menyerahkan objek perkara dimaksud kepadaPara Penggugat, Turut Tergugat XV dan Turut Tergugat XVI;Unsur Iktikad Baik Dalam Perbuatan Hukum.Bahwa untuk menyempurnakan akan adanya fakta dan bukti telahterjadinya jual beli yang sarat
82 — 12
Botolbotol yang ditanam di pekarangan rumah Tergugat, bukti ada;Yang sebetulnya Pihak Penggugat II, III, IV dan V mengetahui bahwa sifatPenggugat I (Muhamad Yunus bin Aman) sangat tidak baik dan jahat;Semua keterangan Para Penggugat kecuali (Penggugat II, IV dan V karena ParaPenggugat II, IV dan V tidak penah tahu dan tidak pernah hadir mengikuti pertemuankeluarga) yaitu Penggugat I dan Penggugat III sarat dengan kebohongan dan fitnah25karena kenyataanya seperti yang telah kami uraikan dan sampaikan
ARDIN SIAGIAN
Tergugat:
1.Berti Tiambun Sirait
2.Gustap Sirait
3.Alexander Sirait
4.Nurmala Sirait
5.Rumondang Sirait
6.Pasti Sirait
7.Daniel Sirait
8.Billiater Sirait
9.Jhonson Sirait
10.Bernard Sirait,
11.Pesta Sirait
Turut Tergugat:
1.Lintong P Panjaitan
2.Hotmaida Br Panjaitan
3.Rita Br Panjaitan
4.Linda Br Panjaitan
5.Nova Br Panjaitan
6.Bihsar Sahala Raja Panjaitan
7.Pemerintah RI Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Satuan kerja Satker Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan Medan Kuala Namu Tebing Tinggi Cq. Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan Medan Kuala Namu Tebing Tinggi
8.Pemerintah RI cq PPK Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan Medan Kuala Namu Tebing Tinggi
138 — 66
Bahwa pada Putusan No.2/Pdt/1993/G/PN.TTD pada keterangan saksi IITergugat II Kamsiah br.ButarButar memberikan keterangan pada alinea ke 3, 4,5 dan 6 sebagai berikut : Bahwa saksi pernah ke sawah tersebut dalam tahun1983 atas suruhan BM.Panjaitan untuk bekerja membersihkan sawah itudengan sarat selama dua tahun saksi boleh menanami padi tanpa sewa dansaksi tidak mendapat upah kemudian setelah itu, saksi mengontraknya selam 2tahun lagi dan belum lagi habis masa kontrak sawah itu telah dijualBM.Panjaitan
145 — 49
SuratKuasa Khusus cacat hukum dengan alasan bahwa sarat kuasa khususyang dibuat oleh para Penggugat tidak menyebutkan secara ringkas, jelasdan lengkap tentang obyek sengketa perkara yang dimaksudkan, selain itudalam surat kuasa khusus tersebut tidak menyebutkan secara jelas danlengkap identitas dan kedudukan para pihak (para Tergugat);2.
96 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negarain casu objek gugatan oleh Tergugat terhadap bagiantanah yang menjadi garapan Para Penggugat jelassangat merugikan Para Penggugat sebagai masyarakatyang telah lama menggarap, menduduki bahkan menanamtanaman diatas tanah tersebut, lagi pula penerbitansertifikat a quo sarat dengan perbuatan kolusi dannepotisme yang dilakukan oleh Tergugat dimanasertifikat Hak Guna Bangunan No. 02/Girian Indahatas nama Yayasan Doulos Diakonos diterbitkan padalahan tanah
147 — 19
tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan hubunganIndustrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melaluiperundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat, danhal ini senyatanya sampai saat ini belum pernah ada perundingan bipartityang dituangkan dalam Risalah perundingan sebagaimana diatur dalamPasal 6 UU a quo, dan hal ini Mediator dinilai telan melakukan kesalahanprosedur sesuai mekanisme penyelesaian perselisinan industrial dan sangattendensius sarat
77 — 27
Panjang Seluruh (LOA)Lebar MaxTinggi Geladak (D)Sarat Air (T)Mesin Utama (M/E)Mesin bantu (A/E)Ne 7 & WNKecepatandan telah menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) Kapal Latin SMKN 2Bontang dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dariDinas Pendidikan Kota Bontang dan memperhatikan harga pasaran darisetiap barang yang tersebut dalam spesifikasi teknis.
Sarat Air (T) 1,20 meter ;5. Mesin Utama (M/E) 150 HP ;6. Mesin bantu (A/E) 20 Kva ;7. Kecepatan 89 Knots ;dan telah menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) Kapal Latin SMKN 2Bontang dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dariDinas Pendidikan Kota Bontang dan memperhatikan harga pasaran darisetiap barang yang tersebut dalam spesifikasi teknis.
98 — 35
pihakantara pemegang HPL dengan pemegang HGB, contohnya adalahperjanjian penggunaan tanah industri terlampir atau dalambentuk lain tanpa membebankan apapun kepada kantorpertanahan, kemudian dari surat ini kami meminta ke PT.Ketabangkali untuk melakukan penandatanganan perjanjianpenggunaan tanahindustri; Bahwa itu jawaban dari BPN kaitan dengan surat ini agartidak dibebani; Bahwa kalau dalam pengertian kami dari surat ini, syaratdisitu). kan ada 2 jadi ketika ini tiidak membebankan saratapapun ya berarti sarat
Kalau dalam pengertian kami dari surat ini, syaratdisitu). kan ada 2 jadi ketika ini tidak membebankan sarat apapunya berarti sarat 1 dan 2 itu) menjadi bagian dari jawaban ini.Tidak ada penegasan tentang syarat pembayaran 4,5% yang adaadalah boleh diperpanjang dan masalah keuangan dibayar kemudian.Ada 4 sertifikat HGB yang diperpanjang oleh BPN, semuanya belumpernah dibayar tapi dikembalikan lagi oleh PT. Sier,dikembalikan karena pada waktu itu yang bersangkutan tidak mautandatangan PPTI.
85 — 26
Proses hukum perkara a quo tidak disertai dengan bukti permulaanyang cukup sarat dengan pelanggaran hukum oleh kepolisian resortDemak;b. Terdakwa tidak mendapatkan haknya untuk didampingi PenasehatHukum ketika proses introgasi pada penyidikan pertama di KepolisianResort Demak;c. Terdakwa telah mencabut keterangannya yang ada pada BAP Penyidikkarena saat itu Terdakwa diperiksa dalam keadaan tertekan dan terpaksaakibat adanya kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Demak;d.
142 — 12
menyerahkan tanah itu secara fisik dan bebas darisengketa kepada pihak pembeli untuk serta merta dikuasai dandimanfaatkan pihak pembeli;Bahwa karena penerbitan 8 (delapan) SHM atas nama para Penggugathanya sebuah rekayasa saja yang didahului dengan penerbitan SuratKeterangan tanah atas nama Nuratmi tanggal 12 Nopember 1990,Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 antara Kastaridan Edward Sitorus dan Surat Ganti Rugi tanggal 25 Nopember 2012antara Kasmidi dengan Sangkot Pandapotan Sitorus yang sarat
80 — 46
Bahwa Akita Jual Beli (AJB) No. 391/12/1986 tanggal 26 Maret 1986 danSurat Keterangan Kepala Kelurahan Pulo Gebang (tanpa tanggal) No.03/1.771/86 tersebut yang sarat rekayasa tersebut, telah menjadi acuan bagiKepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur menerbitkanSertifikat Hak Milik (SHM) No.02973/Pulo Gebang tanggal 14 Januari 2003Surat Ukur No.00052/ 2002 tanggal 27 Desember 2002 seluas 4.149 M2 a.n.Alwi Setiawan (Tergugatll) kKemudian kepemilikannya kepada Ny.
30 — 19
Penggugat /Terbanding kepada Tergugat / Pembanding dan pembayaran leasingkedua truck dimaksud berasal dari uang pinjaman Penggugat / Terbandingdari Tergugat / Pembanding, diserahkan Penggugat / Terbanding kepadaTergugat / Pembanding sebagai bentuk adanya pemakaian uang Tergugat / Pembanding yang dilakukan Penggugat / Terbanding, in casu MajelisHakim Pengadilan Negeri Tarutung telah mengesampingkan buktibuktidimaksud, sehinga sangat nyata pertimbangan Hukum Majelis HakimPengadilan Negeri Tarutung sarat
Terbanding/Tergugat I : Mr Ang Choon Beng@Ang Siong Kiat
Terbanding/Tergugat II : Linktone International Limited
Terbanding/Tergugat III : Linktone Ltd
Terbanding/Tergugat IV : Gordon Smith LLb (Hons) BE (Civil) FCIArb FSIArb FIEAust
Terbanding/Tergugat V : SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC)
386 — 299
Hal ini tidaklain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan,serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingatpada faktanya Gugatan PENGGUGAT tidak berdasar dan sarat akan cacatformil (pelanggaran formil) yang menyebabkan Gugatan a quo selayaknyauntuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard),l. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANGMENGADILI PERKARA A QUO ATAS DASAR KOMPETENSI! ABSOLUTA.
48 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan seluruh uraian di atas maka Pemohon Kasasi dengan segalakerendahan hati memohon kepada Judex Juris untuk membatalkanPutusan a quo yang sarat dengan pelanggaran hukum berdasarkan alasanalasan sebagaimana telah diuraikan di atas demi menjamin kepastianhukum, kepastian berinvestasi tegaknya keadilan di Indonesia.Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut dapat dibenarkan, karena menelitidengan seksama Memori Kasasi yang
WONG IVONNE EMMY
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA BARAT CQ. KASAT RESKRIM
112 — 23
, saksi Tuti alias Evi, saksi BakctiarPachlevi, Sakimin alaias Kimin, saksi Rudi Wijaya, saksi Wong Koei Tjin dansaksi Mulyadi Himawan ditambah dengan bukti T37, T38, T39, T42, T43 danT44, Pengadilan menilai sudah cukup untuk menindaklanjuti proses Penyidikantersebut sampai selesai atau Sampai ke tingkat Penuntut Umum.Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara substansi buktibukti yangyang ada berupa keterangan saksi dan suratsurat sebagaimana diajukanTermohon dipersidangan telah cukup memenuhi sarat