tidak boleh diminta lagi oleh Penggugat untuk dibagi;Menimbang bahwa terhadap klausula dan dalildalil baru yangdidalilkan Tergugat, selurunnya dibantah Penggugat dengan dalildalilsebagai berikut:= Bahwa tidak benar ada pembagian harta bersama antara Penggugatdengan Tergugat;= Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tinggal rumahpermanen yang sekarang dikuasai oleh Tergugat.Menimbang bahwa kata tinggal yang disampaikan oleh kuasa hukumPenggugat di atas, sengaja diberi tanda kutip, untuk diberi penekanan

Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenisshabushabushabushabu, hal ini menunjukkan perilaku dan sikapketidakperdulian Terdakwa atas perintah pimpinan/atasan yang selalumemberikan penekanan untuk mengajak keluarga dan lingkungannyamenghindari narkoba dan Pimpinan TNI telah memerintahkan untukmenindak tegas terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidanaNarkotika.4.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmasingmasing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri paraterdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu barang siapaMenimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjukkepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyekhukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebabitu penekanan

depan karena tarif Bea Keluar danHarga Ekspor lebih rendah dan dengan sengaja tidak mematuhikonsekuensi yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PMK214/PMK.04/2008.ALASAN TETAP DILAYANINYA EKSPORTASI WALAUPUNTIDAK DILAKUKAN PEMBATALANTetap dilayaninya ekspor oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB denganmekanisme biasa yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan tidakdilakukan pembatalan, sematamata karena mengedepankan pelayanan.Tidak seperti halnya bidang impor dimana UndangUndang Kepabeananmemberikan penekanan

atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyekhukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebabitu penekanan

Apalagi dalam gugatan a quo yang jelasjelas menggunakandalil gugatan yang dipakai Penggugat hanyalah General Fee ProtectionAgreemnet tertanggal 12 Oktober 2012 dimana hanya memperjanjikankerjasama untuk mencari konsesi pertambangan batu bara namun dalam positayang diajukan Penggugat justru mengatakan penekanan pada akibat adanyapengambil alihan saham sehingga dalam petitum yang dimohonkannya memintasaham dan lahan tambang maka oleh karena itu gugatan a quo merupakangugatan yang kabur dan tidak sejalan

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya.Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa bertentangan denganSumpahPrajurit + khususnya ketidak taatanTerdakwa kepada hukum serta penekanan danperintah dari pimpinan TNI. Perbuatan Terdakwa bertentangan denganprogram pemerintah yang sedang = gencargencarnya memberantas kejahatanpenyalahgunaan Narkotika. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNIADKhususnya nama baik kesatuan Terdakwa YonifRaider dimata masyarakat.

Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan

Jadi, penekanan unsur ini pada adanya subjek hukumtersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Para Terdakwa untukmencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa(error in persona), tetapi tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atauHalaman 17 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Stgtidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan bergantungpada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan duaorang

Curah Prima dan surat tersebutdikirim oleh pihak TERGUGAT berdasarkan Adendum KesepakatanBersama yang telah di sepakati antara PENGGUGAT danTERGUGAT, karena dengan kesiapan yang telah TERGUGATlakukan (pondasi borpile) dan pekerjaan lanjutan sudah seharusnyadilakukan, yaitu menaikan dinding dan lantai parkir.Bahwa dalam penulisan serta penggunaan kosa kata dari suratNomor : 26/KP/VIV/2017 tanggal 15 Juli 2017 secara umum tidakmenyalahi aturan apapun serta tidak mengandung ancaman,intimidasi ataupun penekanan

Eksepsi pertama, kedua dan ketigaTergugat; kekhususan UU No. 2 tahun 2004 yang merupakan peraturan khusus (lex specialis) yangmengatur secara khusus Hubungan Industrial antara Pekerja/SP dan Pengusaha, bahwa kalimatyang disampaikan Penggugat yaitu perbuatan melawan hukum bukan merupakan gugatantersendiri, tetapi merupakan pernyataan bahwa kebijakan Pengusaha yang dianggap tidak sesuaiadalah perbuatan melawan hukum melanggar hak Penggugat, serta ganti rugi yang dimaksudPenggugat adalah sifatnya penekanan

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017 Pengggugat dipaksa untukmenyetujui dengan dalil Dalam waktu satu tahun sejak Penyerahanjaminan dilakukan, Debiturdan atau Penjamin diberikan kesempatan untukmenebus kembali yaitu selambatlambatnya pada bulan maret 2018 (masaopsi), dengan nilai penebusan kembali minimal sebesar Rp.3.795.000.000, (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima jutarupiah), hal ini menunjukan bahwa sudah ada penekanan terhadapapPenggugat dan tampaklah dalam kurun waktu yang sama melihatPenggugat

Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkanNarkotika Golongan 1;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yangbersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telahterpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif penekanan dari unsurini adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredarannarkotika., Bahwa terhadap unsur

No. 2535K/PDT/2010ketiga seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak ' pertama(Tergugat Rekonvensi) (bukti PR.1) ;Bahwa dalam kenyataanya : dengan dalih untukkelancaran, Tergugat Rekonvensi bersama kelompoknya telahmelakukan penekanan pada pihak Penggugat Rekonvensi, bahwaPenggugat Rekonvensi diharuskan untuk sementara waktu maumembantu). dulu). membayar hutangnya Tergugat WRekonvensi padapihak ketiga dengan janji penggantiannya akan ditransferlangsung dari kantor Tergugat Rekonvensi Pusat Jakarta, dandengan

orang lain meninggal dunia;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsur unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana yangtelah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepadapelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukunghak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karenaadanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan

Asnawi Abdullah sebagai Kabag KreditPT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe atas penekanan danketakutan.b. Bahwa pemberian kredit dari permohonan kredit hingga pencairannyadan pelaksanaannya dalam pemberian kredit tersebut sebagaiberikut:Hal. 74 dari 216 hal. Put. Nomor 1404 K/Pid.Sus/2015Dalam usulan permohonan pemberian kredit debitur Hj. Nurjain M.AminDir.

Ishaq Abdullah sebagai Kabag Legal &Support pada PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe atas penekanan.5). Saksi Safriadi bin Syarifuddin :a. Bahwa benar dalam pemberian kredit kepada debitur Mawardi Ali, CVljarah dan kredit atas nama debitur Abu Bakar SulaimanKoperasiPerkebunan Batee Meuasah berdasarkan hasil investigasi yangdilakukan Tim Mapping yang mana hasil dari proses Account Officer(AO) dalam pemberian kredit tersebut serta untuk kegiatan jenisHal. 118 dari 216 hal. Put.

AsnawiAbdullah sebagai Kabag Kredit PT Bank BPD Aceh CabangLhokseumawe atas penekanan dan ketakutan.. Bahwa pemberian kredit dari permohonan kredit hinggapencairannya dan pelaksanaannya dalam pemberian kredittersebut sebagai berikut : Dalam usulan permohonan pemberian kredit debitur Hj.Nurjain M. Amin Dir.

IshaqAbdullah sebagai Kabag Legal & Support pada PT Bank AcehCabang Lhokseumawe atas penekanan.5).

Effendi Baharuddinsebagai Pemimpin Cabang PT Bank BPD Aceh CabangLhokseumawe atas penekanan dan ketakutan.. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2008 PT Bank BPD AcehCab. Lhokseumawe menerima satu paket permohonan yangberisi 2 (dua) eksemplar masingmasing Koperasi MuggeSabee Seujahtera sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyarHal. 195 dari 216 hal. Put.

memaksakan, seolaholah saya telahmelakukan perbuatan tindak pidana korupsi atau pungli dalammelaksanakan penggalangan dana untuk kegiatan social membantu siswa/miskin tingkat SD yang berjumlah 22.000 orang se Kabupaten Subang danmembantu biaya pembangunan rehab sekolah SD yang rusak melalui ijinpenjualan kartu NISN berbahan PVC tanpa ada unsur paksaan kepadapeserta didik SD yang membutuhkan;Bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ada satu orang pun saksi yangmenerangkan bahwa saya melakukan pemaksaan/penekanan

Asep JohanHidayat kartunya dikembalikan, tapi uangnya belum dikembalikan;Bahwa kartu yang belum terjual sudah dikembalikan kepada UPTD;Bahwa penggunaan kartu NISN selain untuk mendaftar ke SMP dapatjuga digunakan untuk pindah sekolah;Bahwa sebelum mengedarkan/menawarkan kepada para siswa, paraKepala Sekolah sebelumnya minta persetujuan Komite Sekolah;Bahwa tidak ada penekanan dari Kepala UPTD kepada Kepala Sekolahbahwa kartu NISN tersebut laku seluruhnya;Halaman 50 dari 137 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPkK

buah yang sudah terjual sebanyak 32 buah dan uangnya tidakpernah diserahkan kepada saksi, melainkan langsung ditangani oleh gurukelas masingmasing;Halaman 51 dari 137 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPkK/2019/PN.BdgBahwa kartu yang belum terjual sudah dikembalikan kepada UPTD;Bahwa penggunaan kartu NISN selain untuk mendaftar ke SMP dapatjuga digunakan untuk pindah sekolah;Bahwa sebelum mengedarkan/menawarkan kepada para siswa, paraKepala Sekolah sebelumnya minta persetujuan Komite Sekolah;Bahwa tidak ada penekanan

didistribusikanmelalui Wali Kelas masingmasing;Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pasti kartu NISN yang telahdibagikan, tetapi kelas VI sejumlah 33 siswa telah menerima kartu yangberasal dari UPTD tersebut;Bahwa kartu yang belum terjual sudah dikembalikan kepada UPTD;Bahwa penggunaan kartu NISN selain untuk mendaftar ke SMP dapatjuga digunakan untuk pindah sekolah;Bahwa sebelum mengedarkan/menawarkan kepada para siswa, paraKepala Sekolah sebelumnya minta persetujuan Komite Sekolah;Bahwa tidak ada penekanan

Disisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilinat daripemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan

sengketagugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www. setpp.depkeu.go.id/DataF ile/PP Berita/PP %20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Berdasarkan uraian diatas, maka pendapat Majelis Hakim yangmenyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbading)berwenang menerbitkan SKPKB a quo berdasarkan ketentuan Pasal13 ayat (5)

Di samping itu, Nukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas

tersebut kepada Dandim 0827/Sumenep danatas petunjuk Dandim 0827/Sumenep yang bersangkutandilakukan pemeriksaan, selanjutnya diserahkan keSubdenpom V/43 guna proses lebih lanjut.Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa tidakmengakui mengkonsumsi Narkotika dan tetap mengelakdengan tidak mengakui telah mengkonsumsi Narkotika,Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang batuk flusehingga mengkonsumsi obat batuk OBH, Parasetamol danPil Bodrek.Bahwa pihak Kodim 0827/Sumenep sudah seringmelakukan penekanan

Unsur Barangsiapa :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa terhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama