Ditemukan 9451 data
119 — 61
Dalampertimbangan hukum sebagaimana terbaca dalam putusan halaman 42sampai dengan halaman 52, yang sarat dengan pendapat para ahli hukum,sepertinya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Perbuatan terdakwa telahmemenuhi unsure delik tersebut. Namun bagi kami Penasehat hukumterdakwa berpendapat bahwa Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsureDengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawaorang lain tersebut.
1.SAIKING
2.Hasanudin
4.PIPIN ADI CANDRA
5.JUNI ADISAH
6.MOHAMAD NOPAL
7.UMAR GANI
8.JABRI LUBIS
9.JAPARUDIN
Tergugat:
KEPALA DESA GUNUNG TIGA, KECAMATAN ULU OGAN, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
286 — 142
berikut tempat kedudukannyadan telah pula mencantumkan keputusan yang menjadi objek sengketa,memuat dasar dan alasan gugatan, dan terakhir menyebutkan petitum atauhalhal yang menjadi tuntutan untuk diputus oleh Pengadilan, terlebih selainitu. gugatan juga telah diperbaiki dan dinyatakan sempurna padaPemeriksaan Persiapan tanggal 1 Oktober 2020 sehingga layakdisidangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengandemikian Pengadilan berkesimpulan gugatan yang diajukan oleh Penggugattelah memenuhi sarat
Pembanding/Tergugat II : VALENTINUS ASTEN
Pembanding/Tergugat III : BONAFASIUS BERE
Pembanding/Tergugat IV : JONI SIUS SASI
Pembanding/Tergugat V : BALTHASAR KOLO
Pembanding/Tergugat VI : ARNOLDUS NUSIN
Pembanding/Tergugat VII : DOMINIKUS MANU
Pembanding/Tergugat VIII : ANDREAS FOBIA
Terbanding/Penggugat I : PETRUS TEU
Terbanding/Penggugat II : MARSELINUS FAHIK
Terbanding/Turut Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta Cq.Kepala BAdan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq.Kepala BAdan Pertanahan Kabupaten Belu di Atambua
95 — 33
DALAM POKOK PERKARA :Bahwa pada prinsipnya para Pembanding/para Tergugat sangat berkeberatanterhadap seluruh Pertimbangan Hukum dalam putusan Pengadilan NegeriAtambua Nomor 3/PDT/2020/PN.ATB tanggal 4 Agustus 2020, karenapertimbanganpertimbangan tersebut, sarat/ penuh dengan PELANGGARANHUKUM dan REKAYASA Majelis Hakim serta Majelis telah LALAIHalaman 40 dari 77 halamam Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPGmemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan undangundang yang dapat paraPembanding/para Tergugat urai dan
223 — 141
dari BAP sehingga terkesan hukum ditegahkan hanya berdasarkankehendak JPU bukan kehendak hukum, hal ini merupakan pelanggaran hukumatau penyalagunaan kewenangan dalam jabatan Jaksa Penuntut Umumtersebut ;Bahwa ternyata surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut justru dijadikansebagai dasar bagai Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan NegeriMaumere dalam memeriksa dan mengadili serta menjadikan sebagai bahanmerekonstruksi keyakinan hakim dalam membuat keputusan, sehinggaakibatnya putusan a quo sarat
113 — 89
No. 09/Pdt.SusPH1/2014/PN.Bglmengikuti aturan pasal hukum yang berlaku sebagaimana Peraturan MenteriTenaga Kerja tersebut di atas.Begitu pula dengan PKWTT yang beserta pemanggilan yang dimaksudkan didalam Gugatan Rekonvensi sudah dibuktikan adalah tidak sah secara hokumdikarena melanggar ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku,hal mana memberlakukan PKWTT yang diakui dibuat pada tahun 2013 akantetapi diberlakukan pada tahun 2009 dan pemanggilan I dan II belummemenuhi sarat atau unsurunsur
108 — 40
., menguasai dan memilikiUniversitas PGRI NTT secara melawan hak dan melanggar hukum; danperbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan merampas milikpihak/orang lain;Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakanditolak, karena selain Penggugat tidak mempunyai lagal standing sebagaiPenggugat, Pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara a quo sarat denganniat buruk utnuk menguasai serta memiliki Universitas PGRI NTT secaramelawan hak serta melanggar hukum;PENERBITAN OBJEK
45 — 14
Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapalperikanane Tidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamae Disarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor 02/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 dan dokumen pengadaankapal penangkap ikan 20 GT dan 30 GT nomor O2/LUKPL.APBN/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 14 mei 2012 menyebutkan :e Bab Ill Instruksi Kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusidan nepotisme sarat
Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapalperikanane Tidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamae Disarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor 02/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 dan dokumenpengadaan kapal penangkap ikan 20 GT dan 30 GT nomor 02/LUKPL.APBN/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 14 mei 2012 menyebutkan :e Bab Ill Instruksi kKepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi,kolusi dan nepotisme sarat
83 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sarat Air (T) : 1,20 meter ;5. Mesin Utama (M/E) : 150 HP ;6. Mesin bantu (A/E) : 20 Kva ;7. Kecepatan : 89 Knots ;dan telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kapal Latin SMKN 2Bontang dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dariDinas Pendidikan Kota Bontang dan memperhatikan harga pasaran darisetiap barang yang tersebut dalam spesifikasi teknis.
Sarat Air (T) 1,20 meter ;5. Mesin Utama (M/E) 150 HP ;6. Mesin Bantu (A/E) 20 Kva ;7. Kecepatan 89 Knots ;serta telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kapal Latin SMKN 2Bontang dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dariDinas Pendidikan Kota Bontang dan memperhatikan harga pasaran darisetiap barang yang tersebut dalam spesifikasi teknis.
49 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga tidak benarbahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh Penggugat sehubungandengan penguasaan tanah sengketa, keterangan saksisaksi Ketut Artika,dan saksi Nyoman Partha mengetahui bahwa ada keberatan dariPenggugat;Bahwa, keterangan saksisaksi yang diajukan adalah saksisaksi yangberada dibawah tekanan, rekayasa, adalah anggota masyarakat DesaPekraman Temukus yang sarat dengan tekanantekanan sehingga terkesantidak objektif.
97 — 64
ITIKAD TIDAK BAIK terhadapPENGGUGAT sehingga dengan sangat mudahnya TERGUGAT danTERGUGAT Ill sampai dengan TERGUGAT VI mengabaikan nilainilaiyang hidup dan dijunjung tinggi di dalam masyarakat Indonesia yaitukewaiiban hukum sendiri, kesusilaan yang balk dan kepatutan ;Bahwa berdasarkan fakta disebut di atas maka secara kasat mata dapatdiketahui dengan sangat jelas jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT I,dan TERGUGAT Ill sampai dengan TERGUGAT VI dan TERGUGAT VIItersebut merupakan jual beli yang sarat
188 — 125
Hal ini tidaklain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingatpada faktanya surat gugatan Penggugat tidak berdasar dan sarat akancacat formil (pelanggaran formil) yang menyebabkan surat gugatan a quotidak sah dan sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaara);l PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANGMENGADILI PERKARA A QUO ATAS DASAR KOMPETENSIABSOLUT;A.
138 — 11
bahwa di dalam dakwaan maupun tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum,telah mendakwa dan menuntut terdakwa dengan pasal 55 ayat (1) ke le KUHP dalam kualifikasisebagai Orang yang turut serta melakukan tindak pidana ;Menimbang, bahwa didalam Arrest Hoge Raad tanggal 29 Oktober 1934 yang dikenaldengan istilah ARREST HOOI dan kemudian telah diikuti oleh Mahkamah Agung danselanjutnya dijadikan yurisprudensi tetap Indonesia telah membahas tentang unsur turut sertamelakukan (mede Pleger) harus terpenuhi 2 sarat
Mereka yang terlibat ada kerja sama yang erat dan mempunyai kesadaran/keinsafan yangsama akan tindak pidana yang dilakukan ;Menimbang, bahwa tentang tindak pidana tersebut telah terjadi dan dilakukan olehlebih dari satu orang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum sebelumnya telahdisimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini telah terjadi dan dilakukan olehterdakwa dan saksi Ismail, S.Pd. sehingga sarat pertama unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa tentang Mereka
126 — 63
No. 09/Pdt.SusPH1/2014/PN.Bglmengikuti aturan pasal hukum yang berlaku sebagaimana Peraturan MenteriTenaga Kerja tersebut di atas.Begitu pula dengan PKWTT yang beserta pemanggilan yang dimaksudkan didalam Gugatan Rekonvensi sudah dibuktikan adalah tidak sah secara hokumdikarena melanggar ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku,hal mana memberlakukan PKWTT yang diakui dibuat pada tahun 2013 akantetapi diberlakukan pada tahun 2009 dan pemanggilan I dan II belummemenuhi sarat atau unsurunsur
76 — 41
adalah perbuatan pidana yang bertentangan dengan ketentuan pidanapasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selain~ alasanalasan hukum sesuai pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, Majelis Hakim juga menilai bahwapenangkapan dan penyidikan terhadap terdakwa Arsad La Madu alias Adi Tua danterdakwa II Hubertus Wowor alias Ade Lam telah ditunggangi dengan kepentinganyang sarat
203 — 70
I DALAMPUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 685/PDT.G/2019/PN, DPS,TERTANGGAL 17 JUNI 2020 YANG SARAT DENGAN KEPENTINGANDILUAR HUKUM 7.
75 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Spesifikasi Teknis Kapal Latin SMKN 2 Bontang : Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter; Lebar Max (B) : 4,60 meter; Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter; Sarat Air (T) : 1,20 meter; Mesin Utama (M/E) : 150 HP; Mesin Bantu (A/E) : 20 Kva; Kecepatan : 89 Knots;Dengan daftar kuantitas dan harga, analisa harga satuan serta spesifikasisebagai berikut :DAFTAR KUANTITAS DAN HARGAPENGADAAN KAPAL LATIH SMK NEGERI 2TAHUN ANGGARAN 2010 No Nama Barang Vol Satuan Merk/Type Harga Satuan Jumlah1 2 3 4 5 6 7A Kas/Body 1
No.934 K/PID.SUS/2015+~ 929 5 Harga PekerjaanSpesifikasi Teknis Kapal Latin SMKN 2 Bontang :Nama Paket PekerjaanTanggal Mulai KerjaWaktu PenyelesaianMetode Kontrak: Pengadaan Kapal Latin SMKN 2 Bontang;: 14 September 2010;: 103 hari (tanggal 14 Sept s/d 27 Des 2010);: Kontrak Lump Sump;: Rp1.6969.745.600,00;Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter;Lebar Max (B)Tinggi Geladak (D)Sarat Air (T)Mesin Utama (M/E)Mesin Bantu (A/E)Kecepatan: 4,60 meter;: 1,80 meter;: 1,20 meter;: 150 HP;: 20 Kva;: 89 Knots;Dengan
41 — 16
Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi sarat formil ;4. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (NietOnvankelijk Verklaard) :5.
Pembanding/Tergugat II : SURYA HERMAN BARUS Diwakili Oleh : RIMTA BR BARUS
Pembanding/Tergugat III : MOGA HERLINA BR BARUS Diwakili Oleh : RIMTA BR BARUS
Pembanding/Tergugat IV : AMARDI PETRUS BARUS, SH Diwakili Oleh : RIMTA BR BARUS
Terbanding/Penggugat I : Sentosa Tarigan
Terbanding/Penggugat II : Pengalamen Tarigan
Terbanding/Penggugat III : Rosalina Br Tarigan
Terbanding/Penggugat IV : Megawati Br Tarigan
Terbanding/Penggugat V : Darta Br Kaban
Terbanding/Penggugat VI : Rastina Br Karo
Terbanding/Penggugat VII : Dapetten Kaban
Terbanding/Penggugat VIII : Penungkunen Br Kaban
Terbanding/Penggugat IX : Malem ateta Br Karo
Terbanding/Penggugat X : Nomen Purba
Terbanding/Penggugat XI : Asamta Purba
Terbanding/Penggugat XII : Rosmalemta Purba
Terbanding/Penggugat XIII : Rasmamana Purba
Terbanding/Penggugat XIV : Asiah Br Sembiring
Terbanding/Penggugat XV : Tison Purba
Terbanding/Penggu
184 — 259
Bahwa PARA PEMBANDING merasa keberatan terhadap pertimbanganMajelis Hakim pada halaman 31 Alinea ke5, 6, dan 7 sebab jika dicermatigugatan para Terbanding dahulu Penggugat dalam konvensi sarat dengankepentingankepentingan hal tersebut dapat diketahui berdasarkananalisis sebagai berikut :a.
83 — 30
Permata Baloi, Blok C2, No. 128, Baloi Indah, Lubuk BajaKota Batam, sehingga sangat diragukan kedudukan dan kapasitasPara Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perselisihan hakterhadap Tergugat (satu), karena sesuai dengan Hukum AcaraPerdata yang menjadi sarat formil dari Gugatan adalahkelengkapan identitas Para pihak, sehingga Gugatan ParaPenggugat yang diajukan kepada Tergugat (satu) adalah GugatanError In Persona (Cacat Formil) karena Identitas tergugat (satu)salah bukan identitas yang sebenarnya
H. ANDI HARAHAP, S.SOS, dk
Termohon:
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
193 — 74
saksi sebagai Panwascam dan dalam 1 Kecamatan ada 3 orang, SKnya dari Panwas Kabupaten, berlaku sampai Pilpres;Bahwa dalam pemilihan Bupati PPU saksi melakukan pengawasan dengancara rolling karena ada 3 orang dan satu orang mengawasi 7 sampai 8 desa;Bahwa selama saksi melakukan pengawasan tidak ada hasil temuan;Bahwa Panwascan juga memberikan bimbingan teknis pelaksanaanpemungutan suara;Bahwa yang diawasi saksi meliputi Ketua KPPS nya, Penyelenggaranya,pemilinnya sesuai DPT atau tidak, memenui sarat