395 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 395 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:NAFTALI KOBEPA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRPProvinsi Papua, beralamat di RT. 001 RW. 001, Kelurahan Kota Baru,Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikuasa kepada: Budi Setyanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Advokat Budi Setyanto, SH. dan Rekan

Putusan Nomor 395 K/TUN/2013anggota lain yang akan menggantikan Penggugat suara perolehan dalam Pemilujauh di bawah perolehan Penggugat;.

Putusan Nomor 395 K/TUN/2013C DALAM PENUNDAAN12.

Putusan Nomor 395 K/TUN/2013a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Dengan memperhatikan gugatan Penggugat serta dikaitkan dengan ketentuanPasal 53 ayat (2) a quo, tidak relevan apabila Penggugat masihmempermasalahkan penerbitan objek gugatan a quo.

Putusan Nomor 395 K/TUN/2013Panitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. 220000754

17 PK/TUN/2013

PUTUSANNomor 17 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:H. BAMBANG SUDJONO bin SUMIDJO, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Patrol Kulon RT 04 RW 1, DesaMargaluyu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya,pekerjaan Pensiunan;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat;melawan:I.

Putusan Nomor 17 PK/TUN/2013quo adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ?

Putusan Nomor 17 PK/TUN/2013INegara untuk itu secara prosedur formil permohonan peninjauan kembalidapat diterima oleh Mahkamah Agung R.L;e Bahwa, berdasarkan dalildalil yang dikemukakan di atas kiranyaBapak Ketua Mahkamah Agung R.I cq.

Putusan Nomor 17 PK/TUN/2013dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :H.

Putusan Nomor 17 PK/TUN/2013

Bahwa Badan Peradilan memutuskan perkara tersebut di atasberdasarkan Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 sehinggaKeputusan TUN in litis termasuk dalam pengertian Pasal 2 butir e UUNomor 9 Tahun 2004;5.

Sudarmono, S.H., telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukumutama dalam penyusunan keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur,dan substansi.a.

keputusan TUN;c.

in litis telahmempertimbangkan pula pengabdian yang diberikan Penggugatkepada institusi Kejaksaan RI;6) Berdasarkan uraian tersebut di atas diatas,Tergugat dalammenerbitkan Keputusan TUN in litistelah sesuai dengan aspeksubstansi penerbitan suatu keputusan TUN;2.

Keputusan TUN in litis Tergugat tidak pernah menghalangi hakPenggugat untuk memperoleh informasi sehubungan dengan prosespemeriksaan yang dijalaninya sampai dengan Penggugat menerimaKeputusan TUN in litis;f.

190 / B / 2015 / PT TUN. SBY

PUTUSANNOMOR : 190 / B /2015/ PT TUN. SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmengadili dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam sengketa antara nnnnn nn nn nnn nn nnn nnn ne nnn nn ncnns1.Ny. MUNAWAROH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang,Alamat Kp.

TUN. SBY. Tanggal 03 Nopember 2015tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutussengketa Tata Usaha Negara tersebut ditingkat banding ; 2.Penetapan........4Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya tanggal 3 Nopember2015, Nomor :163.

:ceeeeeeeeees Rp. 207.000.JUMMAN howe cece e cece scene eens Rp 250.000,( dua ratus lima puluh ribu rupiah)PENETAPANNOMOR: 190 / B / 2015 / PT TUN SBY. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaMembacaMenimbangMengingat: 1.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 190/G/ 2015 / PTUN.SMG tanggal 30 Juli 2015yang dimohonkan banding ;2.

Penetapan Nomor: 190/PEN.TUN /2015/PT TUN SBY.Tanggal 03 Nopember 2015 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus sengketaterSeDUt; 2 nn nnn nn nnn nnn ne nnn nn nnn nnn nnn. Bahwa setelah dilakukan Musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya padaHari Kamis,tanggal 03 Nopember 2014 dipandang perludibuka Persidangan dengan acara pengucapanputusan oleh Majelis Hakim Banding dalam PerkaraNomor: 190/ B./ 2015 /PT.TUN. SBY. ; 2.

./2015 / PT TUN SBY. dilaksanakan pada hari Kamis 03 Nopember 2015 Jam09.00 WIB. bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraUTD AY dy ~~~ ~~~ nn mmm nnn nnn rn nine nn nin rare mn remnemmDitetapbkan : di SurabayaPada tanggal :03 Nopember 2015Ketua Majelis,DILMAR TATAWI, SH.BERITA ACARA SIDANGNOMOR: 190 /G/2015 / PT TUN SBY.

/2003, joPutusan Peninjauan Kembali Nomor 59.PK/TUN/2005 tanggal 18Maret 2009.

Jkt jo Putusan MA Nomor 275.K/TUN/2003,jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 59.PK/TUN/2005tanggal 18 Maret 2009.

PadaKarya (koordinat IUP Ekplorasi berada diluar IUP OperasionalProduksi), yang merupakan perbuatan melanggar hukum danbertentangan dengan perundang undangan,; Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini tidak berdasar danberalasan hukum, karena berdasarkan pada pertimbanganhukumPeninjauan kembali Mahkamah Agung RI disebutkan : 47Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan PK59.PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009, disebutkan59.PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009, KP.

PK/TUN/2005 yang menyatakan bahwa masalahtersebut telah selesai artinya sudah tidak ada masalah lagidengan IUP OP KUD Padat Karya, dan upaya hukum PK inimerupakan upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh olehPenggugat.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 59 PK/TUN/2005tanggal 18 Maret 2009 Tentang Permohonan PeninjauanKembali Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275K/TUN./2003 tanggal 14 Juni 2005 Sengketa/PerkaraTata Usaha Negara antara Menteri Energi Dan SumberDaya Mineral RI (dh. Menteri Pertambangan Dan EnergiRI), selaku Pemohon Peninjauan Kembali (PK) melawanPT.

TUN. SBY, setelahINSTI Pesce ence meen etter eee TI1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 73/PEN/2017/PT. TUN. SBY. tanggal 12 April 2017 tentangPenunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Penunjukan PaniteraPengganti Nomor : 73/B/2017/PT. TUN. SBY. tanggal 12 April 2017oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;Berkas Perkara Nomor : 142/G/2016/PTUN. SBY.

TUN. SBY. (Bundel B);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim pada PengadilanHalaman 6 , Putusan Nomor : 73/B/2017/PTTUNSBY.Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor :73/B/2017/PT. TUN.

TUN.

TUN. SBY. Berpendapat danberkesimpulan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuaidengan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Surabaya yangmemeriksa perkara Nomor : 142/G/2016/PTUN. SBY. sehingga diambil alihdan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya)2Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim pada PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor73/B/2017/PT. TUN.

Selanjutnya saksi Suyanto, S.H. menyerahkan sertifikattanah dan bangunan kepada para tersangka yaitu berupa: (satu) buah sertifikatHM No. 925 Manyaran atas nama Arie Setiawan, (satu) buah sertifikat HMNo. 926 Manyaran atas nama Arie Setiawan, (satu) buah sertifikat HGB No.340 Kalibanteng Kidul atas nama Arie Setiawan dan (satu) buah foto copysertifikat HGB No. 2592 Tawangsari atas nama Arie Setiawan kepada paratersangka ;Bahwa para Terdakwa mengetahui jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara(TUN

Selanjutnya saksi Suyanto, S.H. menyerahkan sertifikattanah dan bangunan kepada para tersangka yaitu berupa: (satu) buah sertifikatHM No. 925 Manyaran atas nama Arie Setiawan, (satu) buah sertifikat HMNo. 926 Manyaran atas nama Arie Setiawan, (satu) buah sertifikat HGB No.340 Kalibanteng Kidul atas nama Arie Setiawan dan (satu) buah foto copysertifikat HGB No. 2592 Tawangsari atas nama Arie Setiawan kepada paraTersangka ;Bahwa para Terdakwa mengetahui jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara(TUN

TUN/2007/ PTUN.SBY.1 Foto copy legalisir salinan putusan nomor : 62/B/2008/ PT.TUN.SBY jonomor : 93/G. TUN/2007/PTUN.SBY.Terlampir dalam berkas perkara ;4Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 182/Pid.B/2012/PN.Smg tanggal 29 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1Menyatakan bahwa Terdakwa I. YOSSY WINARTO, S.E., Terdakwa II.ANGGA ADITYA SETIAWAN dan Terdakwa HI.

TUN/2007/ PTUN.SBY.Foto copy legalisir salinan putusan nomor : 62/B/2008/PT.TUN.SBY jonomor : 93/G.

TUN/2007/ PTUN.SBY.e Foto copy legalisir salinan putusan nomor : 62/B/2008/PT.TUN.SBY jonomor : 93/G. TUN/2007/PTUN.SBY.Terlampir dalam berkas perkara ;Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor 238 K/Pid/2013e Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi, yang ditetapkan masingmasing sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padahari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 oleh Dr. H. M.

Saksi JENDRI, SH; Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telahkedapatan membawa senjata tajam ; Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Tun abdul Razak (bundaranSamata) Kec. Somba Opu Kab.

Saksi MUHAMMAD RAHUL bin JAMALUDDIN; Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telahkedapatan membawa senjata tajam ; Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Tun abdul Razak (bundaranSamata) Kec. Somba Opu Kab.

Terdakwa jika membawa senjatatajam tersebut untuk berjagajaga; Bahwa selanjutnya Terdakwa di amankan oleh Petugaskepolisian; Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tanpa dilengkapisurat izin dari pihak yang berwenang;n Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut terdakwamembenarkannya ;n Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ISUL MUSLIMIN aliasISUL bin RABASING, pada pokoknya menerangkan halhal sebagai berikut Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul17.00 Wita di Jalan Tun

hitam dan 1 (satu) buah tasransel warna biru tua; Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi halhal sebagaimana tercatatdalam Berita Acara dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutipseluruhnya tetapi dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim memperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut; Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul17.00 Wita di Jalan Tun

senjata penikam/penusuk tersebutoleh terdakwa.Menimbang, bahwa dipersidangan didapati fakta bahwa senjatapenusuk/penikam dalam hal ini pisau, yang dimiliki, disimpan dan dikuasaloleh terdakwa tanpa dilengkapi izin atau suratsurat yang berlaku yangdikeluarkan oleh aparat yang berwenang;Halaman 8 dari 11 PUT 380 PID B/2018/PN.SgmMenimbang, berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa sendiri dipersidangan ditemukan fakta pada hari Selasa tanggal24 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Tun

Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1438 Malalayang II atas namaTergugat IV suclah batal berdasarkan Putusan Kasasi Tata Usaha NegaraNo.473K/Tun/2016 tertanggal 8 Agustus 2017;4. Menghukum Tergugat IV dan siapa saja yang mendapat Hak atas ObyekSengketa atau orangorangnya untuk segera keluar dan menyerahkanObyek Sengketa kepada Penggugat guna dikuasai clan dimiliki kemballidengan bebas tanpa beban;8. Menghukum Tergugat IV segera membongkar Pagar beton didalam ObyekSengketa;9.

SHERLY UMBOH) sudah kadaluarsa (veraring) karenasudah melewati batas tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari)sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang PTUN;Namun putusan Nomor 473K/TUN/2016 tanggal 8 Agustus 2017pertimbangannya diantaranya:Bahwa walaupun gugatan Para Penggugat lewat waktu, namunoleh peradilan perdata Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilikyang sah...

;Halaman 11 dari 25 halaman putusan No.128/PDT/2020/PT MNDJadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebenarnya sesuaidengan putusan Nomor : 38/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 31 Mei 2016,bukan dengan pertimbangan Nomor 473K/TUN/2016 tanggal 8 Agustus2017. Dalam hal ini putusan Nomor 473K/TUN/2016 tanggal 8 Agustus2017, adalah ranah dari Peradilan Umum, lagi pulah baru kali iniTERGUGAT IV berperkara dengan PENGGUGAT di Peradilan Umumdalam hal ini di Pengadilan Negeri Manado :5.

Wewengkang dan sudah dibatalkanmelalui Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yangdiperkuat oleh Putusan Kasasi Mahkamah AgungNo.473K/Tun/2016 tertanggal 8 Agustus 2017 (Vide Bukti) karenaterbit diatas Tanah Penggugat.6. Bahwa hendaknya dipertimbangkan Penggugat menggugat lagi untukPengosongan Obyek Sengketa karena oleh Tergugat IV Marsela A.Wewengkang telah dibuat lagi Pagar Beton Seluas 1.079M?

Soal Pembatalan Sertifikat Tanah adalah KewenanganPengadilan Tata Usaha Negara dari Pada Pengadilan Negeri, clan olehkarenanya SHM No.1438/Malalayang atas Nama Tergugat IV / Terbandingsudahlah benar Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yangdiperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No.473K/Tun/2016 tertanggal8 Agustus 2017 membatalkannya.17.

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung pada hari Rabu, 23 Mei 2018, maka sesuai ketentuanPasal 55 UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan TataUsaha Negara yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TataUsaha Negara (TUN) harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa;Maka gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu untuk diajukangugatan sengketa

(Putusan MA RI No. 505K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010. Hakim Agung memberikanmakna bahwa azas kepastian hukum menghendaki agar Badan atau PejabatTUN, dalam mengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukumyang didasari oleh kepatutan dan keadilan dan Putusan MA RI No.121/G/121/PTUNBDG, Putusan No. 04/G.TUN/2001/PTUN.YK jo.No.10/B/TUN/PT.TUN SBY jo.

Putusan MA RI No. 373 K/TUN/2002, danPutusan MA RI No. 99/PK/2010 di mana Majelis Hakim menekankan padapentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benarmenurut UU); 722 none n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnB.

(Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992,Putusan MARI No. 34 K/TUN/1992, dan Putusan MA RI No. 150K/TUN/2001.

Bahwa karena Surat Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat dansurat Tergugat II yang menjadi objek sengketa gugatan sengketa TUN dalamperkara a quo telah Terbukti Bertentangan Dengan Peraturan PerundangUndangan Yang Berlaku dan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik,khususnya Azas Kepastian Hukum dan Azas Tidak menyalahgunakanKewenangan, sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukumdan haruslah dinyatakan batal atau tidaksah; Berdasarkan uraian dasar, fakta, dalildalil, dan alasan hukum

4 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 04 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:LIAT MALAU, SH.

Objek sengketa dalam perkara aquo);Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 04 K/TUN/2013b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1242 atas nama Dewi Indawati, dan;c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1243 atas nama Abdul Wahid;Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1241/Sei Mencirim, tanggal 18April 2005 an. Liat Malau, SH, Buce, sesuai Surat Ukur No. 473/SeiMencirim/2005, tanggal 07 April 2005 atas sebidang tanah seluas 250 mm?

terletak dan dikenal dengan Jalan Kedondong Gang Keluarga, Desa Sei.Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 04 K/TUN/2013Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi SumateraUtara ;Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat IIIntervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Eksepsi TergugatI.

Bahwa, dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa Sertifikat Hak Milik(SHM) No.1241 tanggal 18 April 2005 dengan Surat Ukur No. 473/SeiMencirim/2005 tanggal 7 April 2005 selaku objek gugatan; tidak dapatdikwalifisir sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan untuk itu dimohondihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quoHalaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 04 K/TUN/2013untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);C.

Menteri Dalam Negeri RI No.594/493/AGR tanggal 31 Maret 1982 yang melarang pengesahan Akta KuasaMutlak yang menyangkut tanah;Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 04 K/TUN/2013Pemohon Kasasi justru berpendapat sebaliknya, pendapat judex factie tersebutlahyang bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam NegeriRI No. 14 tahun 1982dan Surat Dirjen Agraria An.

120 K/TUN/2013

Putusan Nomor 120 K/TUN/2013Tahun 2009 jo. SEMA RI No.2 Tahun 1991, oleh karenanya gugatanPenggugat/ Termohon Kasasi harus ditolak seluruhnya ;B.

Putusan Nomor 120 K/TUN/2013No.W11.U6/1264/HT.04.10.

Putusan Nomor 120 K/TUN/2013f) Sejak tanggal 28 Juni 2010, saat Pelaksanaan Eksekusi Pengosongandan Penyerahan perkara No.05/Pdt/Eks/G/2009/ PN.BB jo.

Putusan Nomor 120 K/TUN/2013UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo.

Putusan Nomor 120 K/TUN/2013a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754

HomHom Wamena KabupatenJAYAW JAY = 252 = eee eee sees ee Se SH ome se Sem SeSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il;Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut:Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura Nomor: 10/Pen.MH/TUN/2010/P.TUN.JPR tertanggal 22Maret 2010 tentang Penetapan Penunjukkan MajelisHakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara;Telah = membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:10/Pen.PP/TUN/2010/P.TUN.JPR ~~

tertanggal 22 Maret 2010tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:10/Pen.HS/TUN/2009/PTUN.JPR tertanggal 21~~=~April 2010tentang Penetapan Hari Sidang; Telah memeriksa surat surat yang bersangkutan dengan perkaraini dan mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan;2.

OBJEK GUGATAN ;Adapun yang menjadi Objek Gugatan sengketa TUN dalam perkara iniHal. 5 dari 50 Halaman. Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo.adalah :Surat Keputusan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor14J/UN12/SU/2018 Tentang Penetapan Bakal Calon RektorUniversitas Sam Ratulangi Periode 20182022 Tanggal 27 Februari2018 ;ll. POSITA ATAU DASAR DAN ALASAN GUGATAN GUGATAN ;A.

Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat TUN telah menerbitkanatau mengeluarkan , Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakanobjek sengketa dan gugatan ini, yaitu berupa Keputusan SenatUniversitas Sam Ratulangi Nomor : 14/UN12/SU/2018 TentangPenetapan Bakal Calon Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 20182022 tertanggal 27 Februari2018 yang pada intinya memutuskan tidakmengikutsertakan Penggugat sebagai Bakal Calon Rektor UnsratPeriode 20182022.2.

Dengan katalain, dalam setiap keputusan Pejabat TUN seperti Tergugat harusmemprioritaskan kepentingan umum terlebih dahulu: yaitukepentingan hak konstitusi warga negara dan Penggugat.

Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) di Instansi Unsratadalah Rektor, sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) StatutaUnsrat Jo. Pasal 1 Angka 8 UU Peratun;b. Bahwa Ketua Senat (Tergugat) bukanlah Pejabat TUN karenamerupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan danpengawasan akademik di Unsrat;c.

Bahwa oleh karena Tergugat bukanlah Pejabat TUN, makaKeputusan Tergugat berupa Objek Gugatan a quo bukanlahKeputusan TUN dan bukanObjek TUN atau bukan beschikking (tidak memenuhi syarat Pasal 1Angka 9 UU Peratun);d. Bahwa oleh karena Objek Gugatan a quo bukan KeputusanTUN dan bukan Objek TUN atau bukan beschikking, tegasnya bukanObjek Sengketa TUN, maka perkara a quo tidak memenuhi syarathukum ketentuan Pasal 1 Angka 10 UU Peratun yaitu perkara aquo bukanlah sengketa TUN ;11.

365 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 365 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :ANDI WAHYUDIN JALIL, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, tempat tinggal di Jalan Benyamin Sueib Kav.

No. 365 K/TUN/20128. Maulidia Novita, S.H., keduanya Staf Subbag. Wilayah III padaBiro Hukum Kemdagri, kesemuanya beralamat di JalanMedan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 183/1753/SJ, tertanggal 12 Mei2011;2. NURLIAH NURDIN, S.Sos.

No. 365 K/TUN/2012a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku ;b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik. ;berdasarkan peristiwa dan atau fakta berikut ini ;1Bahwa Penggugat adalah suami dari Nurliah Nurdin, S.Sos.

No. 365 K/TUN/2012Bahwa terlepas dari hal di atas, fakta lain dari keikhlasan Penggugat padapernikahan dengan Nurliah Nurdin, S.Sos. M.A dan sebagai bukti harmonisnya rumahtangga Penggugat dengan Nurliah Nurdin, S.Sos.

No. 365 K/TUN/2012

secara lisan yangmenyatakan tetap pada tuntutannya, dan mendengarkan tanggapan lisandari terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Juni 2020 dengannomor perkara: PDM117/Gowa/enz.1/6/2020 dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAANKesatuBahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam20.30 Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020,bertempat di Tun

selanjutnya terdakwa membagi nakotika menjadi3(tiga) sachet plastik bening yang diduga narkotika Gol jenis shabukedalam sebuah pembungkus rokok merek sampoerna; Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah milik Per NURAENIBinti GULGING Bahwa selanjutnya seseorang menelpon kepada Lel.FADLI BIN ARISdengan maksud memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (Satu) sachetdan selanjutnya dengan inisiatif terdakwa bahwa terdakwa yang akanmengantarkan pesanan narkotika tersebut kepada ARDIANYANSYAH dijalan tun

Narkoba Polres Gowa pada hari jumat tanggal pada pada hari jumattanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 20.30 Wita atau setidak tidaknya padawaktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Tun abdul razakKel.

Narkoba Polres Gowapada hari jumat tanggal pada pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitarjam 20.30 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020,bertempat di Tun abdul razak Kel.

536 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 536 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1. AGUS MUSLIM, kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Jalan Parit Tanggok RT 19 RW 01, Desa SungaiRaya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten KubuRaya, pekerjaan Swasta;2.

Putusan Nomor 536 K/TUN/20134.

Putusan Nomor 536 K/TUN/2013menjadi objek gugatan adalah merupakan proses yang telah ditempuhsesuai dengan aturan dan perundangundangan yang berlaku, makatidaklah benar apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut;4. Bahwa Tergugat dalam peralihan hak milik a quo hanya mencatatkanperalinan jual beli yang dibuat oleh pejabat akta tanah;5.

Putusan Nomor 536 K/TUN/2013. Bahwa dasar gugatan dari Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas apayang menjadi obyek gugatan, apakah proses pemberian hak milik yangmenjadi obyek gugatan atau proses peralihan/jual beli ataupun didalampenunjukkan batasbatas tanah tersebut;.

Putusan Nomor 536 K/TUN/2013

Perkara No. : 193/G/2020/PTUN.SBYdisebutkan bahwa, Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalambidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badanatau Pejabat TUN, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perUUan yang berlaku ;Maka untuk memahami perkara ini, mulamula kita harus memastikanbahwa, Obyek Gugatan yang menjadi dasar lahirnya perkara ini adalahmerupakan KTUN.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, TUN yangdijalankan oleh Pejabat TUN mengeluarkan Keputusan TUN yangberisi tindakan hukum. INDROHARTO menyatakan bahwa, TindakanHukum Pemerintah dibedakan menjadi,a. Tindakan Hukum yang bersegi satu atau sepihak (eenzijdige),dimana tindakan ini masuk dalam ranah hukum administrasi(TUN), danb.

Mempunyai Akibat Hukum BagI Tidak Seseorang/Badan Hukum Perdata Terpenuhi Sehingga secara keseluruhan Obyek Gugatan bukanlah merupakanKeputusan TUN yang dapat digugat di Pengadilan TUN, karena ada unsurunsur yang tidak terpenuhi sebagai syarat untuk bisa disebut sebagaiKeputusan TUN.

Mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugattersebut ;2) Surat Gugatan Para Penggugat, Salah Sasaran Pihak YangDigugat/Tergugat (Eror In Persona) sekaligus Kurang Pihak YangDigugat/Tergugat (Plurium Litis Consortium)Dari Eksepsi No. 1 diatas, di Poin 2, mengenai Unsur Obyek GugatanDikeluarkan Oleh Badan atau Pejabat TUN, disimpulkan bahwa hanyaTergugat sajalah yang merupakan Pejabat TUN, namun untuk TergugatIl dan Tergugat III bukanlah Pejabat TUN, tetapi Pejabat diatasnya yangmenunjuk merekalan

Perkara No. : 193/G/2020/PTUN.SBYPengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres 16/2018 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;2) Error In Persona;bahwa hanya Tergugat sajalah yang merupakan Pejabat TUN, namununtuk Tergugat II dan Tergugat III bukanlah Pejabat TUN, tetapi Pejabatdiatasnya yang menunjuk merekalah sebenarnya yang merupakanPejabat TUN.

Nomor 552 PK/Pdt/201711.PK/TUN/2012 juncto Nomor 310 K/TUN/2008 juncto Nomor34/B/2008/PT TUN.Sby juncto Nomor 60/G.TUN/2007/PTUN.Sby,yang diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Oktober 2012dan baru diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4April 2013 (Bukti Pemohon PK 3), dimana dalam kedua perkaratersebut subjeknya adalah sama sedangkan objek dalam perkara yangdiputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai SuratKeputusan Tata Usaha Negara berupa Surat ljin Pemakaian

/TUN/2012 telah memberikan putusanyang amarnya berbunyi sebagai berikut: Menolak permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT Pancaran Bantala Sakti tersebut; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah);Bahwa, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 60 PK/TUN/2012tertanggal 22 Oktober 2012 tersebut telah menguatkan putusan JudexFacti (Hakim Banding) yang amar selengkapnya berbunyi

Bahwa, dalam perkara Nomor 60 PK/TUN/2012 tersebut, TermohonPeninjauan Kembali dalam perkara ini, dahulunya adalah sebagaiPemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Terbanding/TergugatIntervensi yaitu PT Pancaran Bantala Sakti;4.

Bahwa, sedangkan objek dalam Perkara Nomor 60 PK/TUN/2012adalah mengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratIjin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0678 P/436.6.9/2007 tentangPemakaian Tanah Milik Pemkot Surabaya yang terletak di Jalan RayaKutisari 54 56 Surabaya, yang mana objek perkara tersebut jugamerupakan objek sengketa dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor29 PK/Pdt/2013;5.

Nomor 552 PK/Pdt/2017Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 60 PK/TUN/2012 tertanggal 22Oktober 2012 yang telah diputus terlebin dahulu yang didalampertimbangan hukumnya mengakui legalitas Yayasan Pendidikan BudiPekerti Surabaya dan mengesampingkan novum yang diajukan oleh PTPancaran Bantala Sakti (sekarang Termohon PK !)

Kantor Pertanahan Kabupaten Banjartetap terlampir dalam berkas perkara.3 (tiga) berkas putusan PTUN Banjarmasin, PT TUN Banjarmasindan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tetap terlampir dalam berkasperkara,Foto copy 1 (satu) bundel kuitansi dan Surat Jual Beli Putus tetapterlampir dalam berkas perkara;4.

Kantor Pertanahan Kabupaten Banjartetap terlampir dalam berkas perkara;3 (tiga) berkas putusan PTUN Banjarmasin, PT TUN Banjarmasindan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tetap terlampir dalam berkasperkara;Foto copy 1 (satu) bundel kuitansi dan Surat Jual Beli Putus tetaptarlampir dalam berkas perkara;Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 61 PK/PID/20134.

Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tetapterlampir dalam berkas perkara;e 3 (tiga) berkas putusan PTUN Banjarmasin, PT TUN Jakrta dan PutusanKasasi Mahkamah Agung tetap terlampir dalam berkas perkara;Hal. 7 dari 14 hal. Put.

No. 61 PK/PID/2013Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Maret 2010No.17 K/TUN/2010;Bahwa seharusnya Judex Juris justru bertolak ukur dengan adanyaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukannya menyatakan tidaksah atas Putusan tersebut, karena Judex Juris tidak memilikikewenangan apapun untuk menyatakan tidak sah terhadap putusantersebut;Bahwa dengan merujuk kepada amar Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin tanggal 20 April 2009 No.32/G/2008/PT.TUN.BJMJo.

Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia tanggal 22 Maret 2010 No.17 K/TUN/2010yang menyatakan berbunyi: Menyatakan batal SHM No.533 atas namaShierley Oei dan SHM No.537 atas nama Nirnawati, sertamemerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar(Tergugat) untuk mencabut SHM No.533 dan No.537, serta merujuk pulakepada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.