Ditemukan 34318 data
71 — 29
Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatanyang melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sesuai Pasal 149 R.Bggugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telahbergaul sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul), antara Penggugatdan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadapPenggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkanketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf
127 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan perbuatanperbuatan yang dilakukan Tergugat I, Il, Ill, IV, V danVI seperti tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata;4. Menghukum Tergugat I, Il, Ill, IV, V dan VI yang karena perbuatan melawanhukum itu, membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebanyakRp10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat segerasetelah putusan Pengadilan Negeri ini diucapkan ;5.
98 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalamRekonvensi bersalah telan melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);5. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalamRekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriilkepada Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalamRekonvensi sebesar:a. Kerugian Materiil sebesar Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus jutarupiah);b. Kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);6.
154 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan menurut hukum Tergugat telan melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad);6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa besertayang ada di atasnya yang berukuran 50 m x 67 m seluas 3.350 m7?
Terbanding/Tergugat : Sukim
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong
124 — 68
Nasional (BPN)Kabupaten Lebong tidak Berhasil dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir,adapun hasil mediasi dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Mediasinomor : BA/O07/600.17.17/IV/2020;Bahwa akibat dari terbitnya sertifikat tanah sawah (SHM) dengan Nomor00030 Tahun 2009 yang dibuat oleh Tergugat dengan atas nama Tergugattanpa alas Hak yang Jelas mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugatmerupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad
11 — 5
Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum,maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikanPenggugat dengan Tergugat, karena dalam hal ini Perceraian a quodipandang sebagai solusi terbaik tasrih bi ihsan;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulanbahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat danalasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo sebagaimana dalampetitum angka 2 (dua) tidaklah termasuk perbuatan melawan hukum(Onrechtmatige daad
173 — 102
.: 02, tanggal 08 Pebruari 2017 yang dibuatoleh dan dihadapan Tergugat IV yaitu Hajjah Sri Subekti,SH adalahmerupakan Perbuatan melawan hukum (onrecmatige daad), karenabertentangan dengan kewajiban yang tertuang dalam Berita AcaraRapat Gabungan Yayasan Keluarga Manuaba yang dilaksanakandan ditandatangani pada tanggal 5 Maret 2015 dan bertentanganHalaman 7 dari 101 Putusan Perkara Perdata Nomor 41/Pdt/2019/PT DPS19.20.21.dengan Anggaran Dasar Keluarga Manuaba serta UndangundangYayasan;Bahwa pasal
yaituberpihak kepada Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill danmenunjukkan adanya perbuatan Tergugat IV tidak menjagakepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yaitutidak menjaga kepentingan Pihak Penggugat;Bahwa dari uraian tersebut diatas, telah jelas dan terang TergugatIV melakukan perbuatan yang melanggar Undangundang JabatanNotaris, Kode Etik Notaris, dan bertentangan dengan kepatutan,ketelitian dan kehatihatian sehingga perbuatannya tersebutmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad
, Pengurus danPengawas;Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat , Tergugat Il danTergugat Ill yang mengadakan rapat Pembina pada tanggal 19Januari 2017 dan selanjutnya merubah organ Pembina, Pengurusdan Pengawas Yayasan Keluarga Manuaba sebagaimana AktaHalaman 51 dari 101 Putusan Perkara Perdata Nomor 41/Pdt/2019/PT DPSPerubahan Keluarga Manuaba No.: 02, tanggal 08 Pebruari 2017yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV yaitu Hajjah SriSubekti, SH adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(onrecmatige daad
Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir; Bahwa Terbanding dalam dalilnya jelas dan terangmempersoalkan adanya perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) yang dilakukan oleh Para Pembandingdalammelakukan perubahan Akta Pendirian Yayasan Keluarga ManuabaNo.: 02 tanggal 5 Maret 2015 menjadi Akta Perubahan YayasanKeluarga Manuaba No.: 02, tanggal 08 Pebruari 2017; Bahwa adapun perbuatan melawan hukum (onrecmatige daad)yang dilakukan oleh Para Pembanding adalah sbb:Pertama:a.
tanggapan yaitu:Bahwa pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 95sebagaimana yang dikutip olen Para Pembanding dalam memoribandingnya sudah tepat dan benar dan sama sekali tidak adakekeliruan, sehingga mohon kepada yang mulia Majelis HakimPengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara aquopada tingkat banding sudah sepatutnya mempertahankan danmenguatkan pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut;Bahwa benar Para Pembanding telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrecmatige daad
Terbanding/Penggugat : K. ANDERONIKUS RORONG
Terbanding/Turut Tergugat I : CRISTOPEL DADANG S
Terbanding/Turut Tergugat II : C.q Ketua RT.Empat Puluh Sembilan Sei Tempurung, Kelurahan Lempake dahulu, sekarang Ketua RT.Empat Belas Sei Tempurung, Kelurahan Tanah Merah
Terbanding/Turut Tergugat III : C.q Lurah Lempake dahulu, sekarang Lurah Tanah Merah
Terbanding/Turut Tergugat IV : C.q Camat Samarinda Utara
Turut Terbanding/Tergugat II : LIDUIKUS anak dari Inar
30 — 11
Januari 1994 yang berbeda lokasinyadengan tanah hak Penggugat, dan perbuatan Tergugat II yang mengklaimdan mengaku sebagai yang berhak atas sebagian lagi dari tanah hakPenggugat dari seluas + 30.000 m2 tersebut yaitu ukuran Panjang : + 100m, dan Lebar : + 100 m atau seluas + 10.000 m2 pada bagian sebelahSelatan yang diklaim dan diakui Tergugat tanpa SuratSurat tanah yangtidak berdasarkan hukum dari Tergugat II, tanpa seijin Penggugat, dapatdikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig daad
Tergugat II yang mengklaim dan mengakui sebagian lagi daritanah Penggugat dari ukuran Panjang : + 300 m; dan Lebar : + 100 matau seluas + 30.000 m2 itu yaitu sekitar ukuran Panjang : + 100 m, danLebar : + 100 m atau seluas + 10.000 m2 pada bagian sebelah Selatanyang diklaim dan diakui Tergugat tanpa SuratSurat tanah yang tidakberdasarkan hukum dari Tergugat Il, tanpa seijin Penggugat, makaperbuatan Tergugat dan Tergugat II tersebut dapat dikategorikansebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad
Januari 1994 yang berbeda lokasinyadengan tanah hak Penggugat, dan perbuatan Tergugat II yang mengklaimdan mengaku sebagai yang berhak atas sebagian lagi dari tanah hakPenggugat dari seluas + 30.000 m2 tersebut yaitu ukuran Panjang : + 100m, dan Lebar : + 100 m atau seluas + 10.000 m2 pada bagian sebelahSelatan yang diklaim dan diakui Tergugat tanpa SuratSurat tanah yangtidak berdasarkan hukum dari Tergugat Il, tanpa seijin Penggugat, dapatdikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig daad
Tegugat tersebut, dapat dikategorikan sebagai PerbuatanMelawan Hukum (Onrechmatiq daad) dengan segala akibat hukumdaripadanya yang merugikan Penggugat.Dengan alasan sebagaimana berdasarkan uraian Tergugat pada butir 3, 4,5, 6 dan angka 7 tersebut diatas, oieh karenanya sudah terang dan jelassebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini.DALAM REKONVENSI:1.
Perbuatan Pembanding/Tergugat dan TurutTerbanding I/Tergugat II tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) yang merugikan Terbanding/Penggugat:Putusan Nomor. : 9/PDT/2020/PT.SMR. .Halaman 66 dari 78Menimbang, bahwa sebaliknya Pembanding/Tergugat dalamjawabannya maupun Memori Bandingnya pada pokoknya menyangkal dalildalilgugatan Terbanding/Penggugat tersebut, sedangkan Turut Terbanding/Tergugat II tidak memberikan sanggahan karena tidak pernah hadir dipersidangan walaupun
9 — 10
PemerintahNomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukupberalasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat denganTergugat, karena dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai solusiterbaik tasrih bi ihsan;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulanbahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya,oleh karena itu gugatan Penggugat aquo sebagaimana dalam petitum angka 210(dua) tidaklan termasuk perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad
5 — 3
Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, makacukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugatdengan Tergugat, karena dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagaisolusi terbaik tasrih bi ihsan;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulanbahwa gugatan Penggugattelah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya,oleh karena itu gugatan Penggugat aquo sebagaimana dalam petitum angka 2(dua) tidaklah termasuk perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad
11 — 12
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka faktahukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diaturdalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 joPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugatpatut untuk dikabulkan;Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatanyang melawan hukum (onrechtmatige daad
9 — 5
Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, makacukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugatdengan Tergugat, karena dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagaisolusi terbaik tasrih bi ihsan;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulanbahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya,oleh karena itu gugatan Penggugat aquo sebagaimana dalam petitum angka 2(dua) tidaklah termasuk perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad
13 — 12
Tergugatsudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadiatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 joPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugatpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkansuatu perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad
9 — 1
Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatanyang melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sesuai Pasal 149 (1)Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugattelah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul), danberdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat danTergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadapPenggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu,
13 — 2
Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatanyang melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sesuai Pasal 149 (1)Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugattelah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul), danberdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat danHal. 10 dari 12 Hal.
14 — 3
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka faktahukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diaturdalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 joPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugatpatut untuk dikabulkan;Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatanyang melawan hukum (onrechtmatige daad
17 — 7
Tergugatsudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadiatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 joPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugatpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkansuatu perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad
12 — 10
Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, makacukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugatdengan Tergugat, karena dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagaisolusi terbaik tasrih bi ihsan;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulanbahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya,oleh karena itu gugatan Penggugat aquo sebagaimana dalam petitum angka 2(dua) tidaklan termasuk perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad
18 — 9
Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatuperbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sesuaiPasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan denganverstek;Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telahbergaul sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul), dan berdasarkancatatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belumpernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akandijatunkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan
23 — 26
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka faktahukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diaturdalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 joPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugatpatut untuk dikabulkan;Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatanyang melawan hukum (onrechtmatige daad