Bahwa ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kewajibanTergugat selaku Pejabat TUN yang seharusnya memberikan jawaban atasSurat BPD Desa Rengel untuk segera menerbitkan Keputusan Bupati tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih adalah atas namaPenggugat MUHAMAD MOKHTAR, diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (5)Perda Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa, yang menyebutkan:Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang

Bahwa titik tolak dalam menghitung tenggang waktu pengajuan gugatanterhadap keputusan TUN yang fiktif negatif adalah berdasarkan tanggalyangTertera.......tertera di dalam suatu tanda terima dari kantor badan atau pejabat TUN padasaat surat permohonan disampaikan kepada Tergugat.

Bahwa sikap diam Tergugat merupakan keputusan TUN yang fiktifnegatif,maka penghitungan tenggang waktu'~ pengajuan gugatan tetapmemperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Keputusan TUN yangfiktifnegatif dalam gugatan ini merujuk pada ketentuan sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan: Jika suatu Badan atauPejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon,sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturanperundangundangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TataUsaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusanyang dimaksud.

Maka penghitungan untuk mengajukan gugatannya dihitungsejak lewatnya jangka waktu di dalam peraturan perundangundangan yangmengatur kewajiban badan atau pejabat TUN untuk memberikan jawabanatas suatu permohonan,9.

Tentang Risalah Lelang atau Kutipan Risalah Lelang Bukan MerupakanObyek Tata Usaha Negara (TUN); a. Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah KutipanRisalah Lelang Nomor: 190/14/2018 Tentang Lelang Eksekusi HakTanggungan Atas Sebidang Tanah Seluas 4.750 M* BerikutBangunan dan Segala Sesuatu Di Atasnya Sesuai Sertifikat HakMilik No. 1092 Tanggal 14 September 2007, Surat Ukur No.466/Sungai Lilin/2007 Tanggal 05 September 2007 Atas Nama EkoAmrullah Bin Abastomi, Terletak di JI.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 47K/TUN/1997 tanggal26 Januari 1998 disebutkan bahwa : RISALAH LELANG bukanmerupakan Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, tetapimerupakan Berita Acara hasil penjualan barang, sebab tidak adaunsur bes/lissing maupun pernyataan kehendak dari KantorLelang; 29222 on nnn nnn nen nn nnn nnn nen nn nnn cnn nen een ee cence neeh. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Risalah Lelangatau Kutipan Risalah Lelang bukan merupakan objek Tata Usaha3.

Tentang Pejabat Lelang Bukan Merupakan Pejabat NegaraPengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa produkhukum yang dikeluarkan Pejabat lelang, karena Pejabat lelang bukanPejabat TUN, hal ini di dasarkan pada: a.

Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No.100PK/TUN/2008 tanggal 1 Desember 2008 disebutkan bahwa:Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yangbersifat kKeperdataan yang bukan merupakan objek sengketa TataUsaha Negara... (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.245KTUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001 dan No. 150K/TUN/1994tanggal 7 September 1991); d.

Bahwa sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepadaKetua Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenanmemutuskan bahwa gugatan a quo ditolak atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima karena bukan merupakanobyek TUN sesuai dengan UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo. 51 Tahun 2009; 5. Eksepsi Kurang Pihak; a. Bahwa dengan adanya gugatan ini tidak menarik PT.

dikeluarkannya produk hukum berupa IzinMendirikan Bangunan oleh Walikota Bekasi, dan yang kedua berkaitan dengan tidakdilaksanakan sebagaimana mestinya ketentuan perundangundangan yangmenyangkut perijinan untuk mendirikan sebuah bangunan (pelanggaran mengenaiperizinan) oleh para Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang pertama adalahmenyangkut sah tidaknya IMB yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi, seperti telahkita ketahui bahwa Bupati/Walikota adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN

).Keputusan TUN (beschiking) in cassu IMB yang merupakan salah satu instrumentyang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN adalah merupakan Penetapan Tertulisyang berisi Tindakan Hukum TUN dilapangan hukum TUN berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan Final (KIP).Pembatalan dan atau menyatakan tidak syah dan tidak berlakunya Keputusan TUNyang dikeluarkan oleh Pejabat/Badan TUN yang merupakan organ penyelenggaraurusan pemerintahan bukanlah wewenang Pengadilan

terhitung 30 hari sejaktanggal dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran Pemerintah Daerah Bupati/Walikota dapat melakukan pembongkaran atas bangunan tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian kedua permasalahan hukum tersebut diatas,sudah jelas bahwa bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi untuk menilai sahtidaknya suatu proses tata kerja administrasi Negara yang eksistensinya merupakanKeputusan Tata Usaha Negara (beschikking), pembatalan dan atau menyatakan tidaksyah dan tidak berlakunya Keputusan TUN

48 / G / TUN / 2004/ PTUN. Smg

Objek Sengketa : Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor48/Pen.WK/TUN/2004/PTUN.Smg tertanggal 7 Oktober 2004tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor48/Pen.HKM/TUN/2004/ PTUN.Smg tertanggal 11 Okober 2004tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan yaitu padahari Kamis tanggal 21 Oktober 2004; Dan telah dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal21 dan 25 Oktober 2004;

Negara Semarang pada tanggal 21 September 2004dengan register perkara Nomor : 48/G/TUN/2004/PTUN.Smg dantelah diperbaiki pada tanggal 25 Oktober 2004 yang padapokoknya menyatakan sebagai berikuta.

;Adapun alasan alasan keberatan Tergugat adalah sebagaiberikut : 1.Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNo.48/Pen.WK/ TUN/ 2004/ PTUN.

Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9Juli 1991, kewenangan mengeluarkanPenetapan/Penundaan ada pada Ketua Pengadilan TataUsaha Negara ; Bahwa, Penetapan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang No.48/Pen.WK/ TUN/ 2004/ PTUN.

Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang No.48/Pen.Wk/TUN/2004/PTUN.SMG tanggal 22 September 2004adalah tidak beralasan dan cacat hukum, oleh karenanyapatut untuk dicabut ; 2. Mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNo. 48/Pen.Wk/ TUN/2004/PTUN.SMG tanggal 22 September2004 terlebih dahulu sebelum dilanjutkan pemeriksaanperkara ini3.

TUN. SBY. tanggal 27 Nopember 2018 oleh Panitera;Isi Bundel A Perkara Nomor : 80/G/2018/PTUN. SBY. beserta seluruhAIM PIANINYdj~= === nn nnn nn rr isIsi Bundel B Perkara Nomor : 245/B/2018/PT. TUN. SBY. beserta seluruhlaMpirannya;~~~~=~~ nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnmn nnn nn nemennnnPenetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 245/B/2018/PT. TUN. SBY.tanggal 7 Januari 2019 tentang hari sidang pembacaan putusan;Hal. 3 Putusan.

TUN. SBY. dengan menerimasegala keadaan dan kejadian mengenai duduknya sengketa ini sebagaimanatercantum dalam salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 80/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 20 September 2018 yang amarnyaberbuny!

TUN. SBY. yang diberi entitassebagai premis minor (subsumsi) untuk diambil suatu kesimpulan mengenaiaspek formal yang dituangkan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:Hal.9 Putusan. No. 245/B/2018/PT.TUN.SBY. Wilayah NormaPremis MayorPremise Minor Wilaya MateriTerhadap Putusan PengadilanTata Usaha Negara dapatdimintakan banding yangdiajukan secara tertulisdengan disertai pembayaranuang muka biaya banding.Dalam bundel B perkara Nomor :245/B/2018/PT. TUN. SBY.ditemukan dokumen berupa :1.

TUN.

TUN. SBY. hendak mempertimbangkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 20 September 2018 yang dimohonkan banding olehPembanding/Tergugat II Intervensi sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakaneksepsi dari Tergugat tentang kompetensi absolut, gugatan daluwarsa,Hal. 11 Putusan.

50 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 50 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Ir. RENAWATIE SETIAWAN, Berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Wiraswasta, beralamat diJalan Nangka/T. Tambusai No. 3738 Pekanbaru. Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. H. Nuriman,S.H.,M.H., 2. Rokyal Hasibuan, S.H., 3. Gusti Indra Bebasaari, S.H.

Putusan Nomor 50 K/TUN/2013Penggugat yang dipagar oleh Tergugat II Intervensi....? Seharusnya terlebih dahuluSertipikat Hak Milik Nomor : 2065/Kelurahan Labuh Baru Barat tanggal 14September 2006, Surat Ukur Nomor : 02561/2005 tanggal 25 Agustus 2005 danSertipikat Hak Milik No. 2063/SU No. 2562/LB.

Putusan Nomor 50 K/TUN/20139 Bahwa Majelis hakim juga sangat keliru dengan tidak mempertimbangkan BuktiSurat yang diajukan oleh Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi, yaituberupa :a Bukti T.

Putusan Nomor 50 K/TUN/2013September 2006, Surat ukur No.02561/LB.Barat/2005, tanggal 25 Agustus2005 seluas 8.405 M.2 atas nama Ir.

Putusan Nomor 50 K/TUN/2013 Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754

(Obscure Libel);Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan eksepsi tentang gugatanPara Penggugat telah lewat waktu (Verjaring) sebagai berikut :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar pada pokoknya mempertimbangkan bahwa *Majelis Hakimmemperoleh kaidah hukum dari beberapa Yurisprudensi serta dijadikan sebagaisalah satu pertimbangan untuk menyelesaikan sengketa a quo, antara lain:Yurisprudensi Nomor 5 K/TUN

/1992, tanggal 21 Januari 1993, JunctoYurisprudensi Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, JunctoYurisprudensi Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yang padapokoknya berbunyi: Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yangtidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistissejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata UsahaNegara dan mengetahui adanya keputusan itu.

16 Mei 2016, diperoleh fakta hukumbahwa saudara Bunaim Subair, Sm., Hk., dengan nomor Surat 01/AMPERATE/B/V/2016, tanggal 06 Mei 2016 perihal pengaduan dan juga surat dariAliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Menara Telekomunikasi(AMPPERATE) yang diterima tanggal 07 Mei 2016 oleh Saudara Iqbal yangbertugas di Polres Palopo(vide bukti P13); Bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta kaidah hukum dalamYurisprudensi Nomor 5 K/TUN

/1992, tanggal 21 Januari 1993, JunctoYurisprudensi Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, JunctoYurisprudensi Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002 dihubungkandengan bukti P1, P13, T1=T.llIntv14, dan T19=T.lLIntv15, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan pihakyang tidak dituju secara langsung oleh keputusan objek sengketa a quo,halaman 11 dari 17 halaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tempo 90 hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 5/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 menyatakan jangkanalaman 13 dari 17 halaman.

.; Sebelah Timur : Depo Misi Bangunan ; Sebelah Selatan : Jalan TUN Abd.Razak ; Sebelah Timur : Antony dan Ir. Shafwan.Bahwa bukti T.LILIII5 ini pula sebagai dasar terbitnya Bukti T.I.II.IHI1( sertifikat Hak Milik No.02009/Kelurahan Romang Polong tanggal 21112013, surat ukur Nomor 01006/Kelurahan Romang Polong tanggal 11112013, luas 3144 m2 (tiga ribu seratus empat puluh empat meter persegi) atasnama H.

MKS tanggal 13 Januari 2015 Jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.323 K/TUN/2015 tanggal 13 Agustus 2015Jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.50 PK/TUN/2017 tanggal 8 Maret 2017Hal. 17 dari Hal.33 Putusan No.92/PDT/2019/PT MKSBahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru memaknai pasal 19 ayat(2) keC Undangundang No. 5 Tahun 1960 tentang pokok pokok Agrariaperihal substansi sertipikat Hak Milik sebab Pembanding/Penggugat dalamdalil gugatannya menyoroti/mengkritisi proses penerbitan sertipikat yangmenurut

PutusanMahkamah Agung RI No.323 K/TUN/2015 tanggal 13 Agustus 2015Jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.50 PK/TUN/2017 tanggal 8 Maret 2017,amar putusan tersebut yakni : GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPATDITERIMA (N.O.). Selanjutnya putusan PT. TUN dikuatkan, begitu pulaputusan Kasasi dan putusan Peninjauan Kembali.

Syamsul Alam, B.Sc, bukti T.I.ILII18 berupaSalinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNo. 38/G/2014/P.TUN.MKS tanggal 7 Oktober 2014, bukti T.1.1.II19 yaituSalinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNo. 199/B/2014/PT.TUN.MKS tanggal 13 Januari 2014, bukti T.I.II.II20Hal. 22 dari Hal.33 Putusan No.92/PDT/2019/PT MKSberupa Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 323 K/TUN/2015 tanggal13 Agustus 2015, dan bukti T.L.I.III21 yaitu Salinan Putusan MahkamahAgung RI No. 50 PK/TUN

Putusan Mahkamah Agung RI No. 323 K/TUN/2015 tanggal13 Agustus 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 50 PK/TUN/2017tanggal 8 Maret 2017.Selain surat berupa Sertifikat Hak Milik No. 02009 yang diterbitkanberdasarkan Rincik dengan Persil 5a SII, Kohir 611 C1 seluas kurang lebih4100 M2...... dst.

angka (12) UUNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;a) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikantindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual danfinal, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata (Pasal 1 angka (9) UU Peradilan TUN

bersifat definitif dan olehkarenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat,yaitu hak dan kewajiban dari Penggugat untuk melaksanakan tugasdan fungsinya sebagai pemenang tender menjadi tidak dapatdilakSanakan 5 222 22 n nnn nn nnn nnn cence nnn nnnb) Tergugat dalam perkara a quo adalah termasuk dalam kualifikasisebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan TataUsaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yangdilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka (12) UU Peradilan TUN

Bahwa oleh karenanya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata UsahaNegara (beschikking) yang dikeluarkan oleh Tergugat dan termasuk dalamyurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sebagaimanaketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Peradilan TUN;Legal StandingBahwa Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa olehTergugat.

Bersifat KonkretKarena Objek Gugatan TUN yang diputuskan dalam Keputusan TataUsaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapatditentukan, dalam hal ini berbentuk sertipikat yang dalam hal inipenerbitan sertipikat adalah Tindakan Pemerintah yang jelas untukmemberikan Hak kepada Kanandia lrawan sebagai Pemegang Hakatas Tanah;b.

Objek Gugatan TUN Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorangatau Badan Hukum Perdata;Karena dalam hal ini sertifikat melahirkan akibat hukum, yaitumenimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertipikat yaitu Ungi.Bahwa diketahui dalam hal ini seluruh Objek Gugatan TUN hanyamenimbulkan hak kepemilikan bagi pemilik Sertipikat saja yaitu Ungi,namun akibat hukumnya telah berimbas kepada Penggugat yangmana Penggugat sebagai pemilik sah yang menguasai tanah tersebuttidak dapat menerbitkan Sertipikat atas tanah

UPAYA ADMINITRATIF GUGATAN DAN TENGGANG WAKTU;5.Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Gugatan TUN dalamperkara ini adalah didasarkan pada pemberitahuan Surat yangdisampaikan oleh Sdri.

Indrarini Sawitri, SH.Bahwa sebelum adanya pengajuan Gugatan atas Obyek Gugatan TUN,perlu ada upaya administratif atas Obyek Gugatan TUN, untuk memenuhipersyaratan sebagaimana sesuai dengan ketentuan yaitu: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif pada Pasal 5 berbunyi: Tenggangwaktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilanpuluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima

/1992, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 213 K/TUN/2007, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 101K/TUN/2014 dan PutusanNo.02/G/2013/PTUNJKT diketahui bahwa kriteria Asas Kecermatanadalah sebagai berikutIndikator dari asas kecermatan adalah BadanHalaman 14 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUNSRG.atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hatihati untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuatKeputusan TUN dengan terlebih dahulu mencari gambaran

Putusan Nomor 26/B/2018/PTTUN Mks.Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor70/G/2017/PTUN.Mks tanggal 19 Januari 2018 dengan Surat PengantarNomor : W.4.TUN.1/72/AT.01.06/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 ;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam permohonan bandingnyatelah menyerahkan Memori Banding tanggal 19 Januari 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidaksependapat

dengan pertimbangan hukum putusan Nomor 70/G/2017/PTUN.Mks dengan alasanalasan selengkapnya sebagaimana termuat dalamMemori Banding tersebut ;Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan kepada Tergugat dan Para Tergugat Il Intervensi sesuai denganSurat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor70/G/2017/PTUN.Mks tanggal tanggal 19 Januari 2018 dengan SuratPengantar Nomor : W.4.TUN.1/98/AT.01.06/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 ;Menimbang, bahwa terhadap Memori

Banding tersebut, Para Tergugatll Intervensi telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 29 Januari2018 ;Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukandan diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor70/G/2017/PTUN.Mks tanggal 29 Januari 2018 dengan Surat PengantarNomor : W.4.TUN.1/146/AT.01.06/V2018 tanggal 29 Januari 2018 ;Menimbang

, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Tergugat telahmenyampaikan Kontra Memori Banding, yang diterima di Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar pada tanggal 6 Februari 2017 ;Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukandan diserahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat Il Intervensidengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor70/G/2017/PTUN.Mks tanggal 6 Februari 2018 dengan Surat PengantarNomor : W.4.TUN.1/188/AT.01.06/II/2018 tanggal

Putusan Nomor 26/B/2018/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa para Pihak telah diberi kesempatan untuk melihatberkas perkara (inzage) sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas PerkaraNomor 70/G/2017/PTUN.Mks tanggal 29 Januari 2018 dengan SuratPengantar Nomor : W.4.TUN.1/147/AT.01.06/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 70/G/2017/PTUN Mks. tersebut telah dibacakan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

(Vide Memori Peninjauan Kembali Penggugat yangdiputus oleh Mahkamah Agung lewat Putusan Nomor 99PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016);Permasalan pokok dalam gugatan di atas adalah persoalanlingkungan atas rencana eksploitasi karst dalam kawasan yangmenjadi sumber mata air untuk pembangunan pabrik semen.Gugatan tersebut juga berkaitan dengan pelanggaranpelanggaranhukum dari terbitnya keputusan yang digugat, dengan menyatakanfakta lingkungan ada kaitannya dengan fungsi ekologis kawasanyang rencananya

PLW/2017/PTUN Smg.Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal5 Oktober 2016 seharusnya dijalankan sebagaimana perintah dalamamar putusannya yang hanya menambahkan kewajiban bagiTergugat untuk mencabut Keputusan yang diadili Mahkamah Agungserta kewajiban Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Nomor 40/KET/NotAL/VV/2016 tanggal23 Juni 2016 (fotocopy sesuai denganSII yal) fener einesKartu Tanda Penduduk atas nama NurHidayati, Kholisoh dan Kartika yangmerupakan Pengurus Yayasan WahanaLingkungan Hidup Indonesia (fotocopy dari fotocopy);Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor: 039/PENDIS/2017/PTUN.SMG. tanggal 16 Juni 2017(fotocopy sesuai dengan aslinya);Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor: 99PK/TUN/2016 tanggal 5Oktober 2016 (fotocopy dari fotocopy);Halaman84dari146halamanPutusan

Semen Indonesia(Persero) Tbk. di Kabupaten RembangProvinsi Jawa Tengah (fotocopy);Berita Acara Rapat Koordinasi BadanLingkungan Hidup Provinsi Jawa TengahNomor: 660.1/BLH.1V2178 tanggal 28November 2016 membahas kajian teknislingkungan dikaitkan dengan hasil PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung atasperkara Nomor 99PK/TUN/2016 (fotocopy);Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 660.1/32 Tahun 2016 tanggal 20Desember 2016 tentang Pembentukan TimSupervisi Penyusunan Dokumen AdendumAnalisis Dampak

Semen Indonesia(Persero) Tbk. di Kabupaten RembangProvinsi Jawa Tengah (fotocopy);Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 660.1/3 Tahun 2017 tanggal 10Januari 2017 tentang Pembentukan TimPengkaji Tndak Lanjut Pelaksanaan PutusanPeninaauan Kembali Mahkamah AgungNomor 99PK/TUN/2016 (fotocopy);Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 660.1/4 Tahun 2017 tanggal 16Januari 2017 tentang Pencabutan KeputusanGubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/30Tahun 2016 tanggal 9 November 2016tentang Izin Lingkungan KegiatanPenambangan

72 K/TUN/2013

PUTUSANNomor72 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :WALIKOTA KENDARI,tempat kedudukan di Jalan Drs.

Putusan Nomor72 K/TUN/201310Depdikbud Prov.

Putusan Nomor72 K/TUN/2013Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendaritelahmengambil putusan, yaitu putusan Nomor15/G.TUN/2012/PTUNKDI tanggal 5 Juni2012yang amarnya sebagai berikut:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard);2.

Putusan Nomor72 K/TUN/201310e Menghukum Para Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara diduatingkat banding, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,00 (dua ratuslima puluh ribu Rupiah);Bahwa permohonan kasasi keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar tersebut di atas, yang tertera dalam amar putusannya dengan dasardasar sebagai berikut:a.

Putusan Nomor72 K/TUN/201312olehKetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh HariSugiharto, SH., MH.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd./ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.ttd./ Dr. H. M.

Putusan Nomor 202/G/2020/P TUN.

Putusan Kasasi TUN. MA.RI No. 230 K/TUN/2016 tanggal 11Agustus 2016 ;d.

Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 147 PK/TUN/2010, tanggal03 Oktober 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 317 K/TUN/ 2007, tanggal 24 November 2009 jo. Putusan PengadilanTinggi TUN Surabaya No. 15/ B/ TUN/ 2007 PT.TUN.Sby, tanggal5 Maret 2007 jo. Putusan PTUN Semarang No. 52/ G/ TUN/ 2006/PTUN.SMG, tanggal 14 Desember 2006 ;2. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 98 PK/PDT/2011, tanggal14 Desember 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1893K/ PDT/ 2008, 30 September 2009 jo.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 143/ Pdt.G/2006/ PN.SMG, tanggal 24 April 2007 ;(2) Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 147 PK/TUN/2010, tanggal03 Oktober 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 317 K/TUN/ 2007, tanggal 24 November 2009 jo. Putusan PengadilanTinggi TUN Surabaya No. 15/ B/ TUN/ 2007 PT.TUN.Sby, tanggal5 Maret 2007 jo. Putusan PTUN Semarang No. 52/ G/ TUN/ 2006/PTUN.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 143/ Pdt.G/2006/ PN.SMG, tanggal 24 April 2007 ;(2) Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 147 PK/ TUN/ 2010,tanggal 03 Oktober 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) No.317 K/ TUN/ 2007, tanggal 24 November 2009 jo. PutusanPengadilan Tinggi TUN Surabaya No. 15/ B/ TUN/ 2007PT.TUN.Sby, tanggal 5 Maret 2007 jo.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 143/ Pdt.G/2006/ PN.SMG, tanggal 24 April 2007 ;(2) Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 147 PK/ TUN/ 2010,tanggal 03 Oktober 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) No.317 K/ TUN/ 2007, tanggal 24 November 2009 jo. PutusanPengadilan Tinggi TUN Surabaya No. 15/ B/ TUN/ 2007PT.TUN.Sby, tanggal 5 Maret 2007 jo. Putusan PTUN SemarangNo. 52/ G/ TUN/ 2006/ PTUN.SMG, tanggal 14 Desember 2006 ;(3) Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah jo.

TENGGANG WAKTU GUGATAN 5220220ccnncennnccennnccnnnccnnnnnennnncennncnnnnsMengingat objek sengketa ini baru diketahui Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2015 danPenggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal 25 Januari 2016 maka oleh karenanya Gugatana quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU no 51 tahun 2009 tentangPeradilan TUN (pasal 55 UU no 51. tahun = 2009 tentang PeradilanA.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 yangmenyatakan demikian; Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh KPKNL Tangerangadalah atas permintaan PT. Bank Pembangunan Daerah JawaBarat Banten (BJB) Cabang Tangerang, sehingga pelelanganyang dilakukan KPKNL adalah sebagai tindak lanjut dari suratpermintaan PT.

merupakan obyeksengketa Tata Usaha Negara sehingga pembatalan lelangyang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding bukanmerupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara(vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 245K/TUN/1999tanggal 30 Agustus 2001 dan No. 15O0K/TUN/1994 tanggal 7September 1991);e Bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, maka dikarenakanRisalah Lelang maupun perbuatan yang berkaitan denganpelaksanaan lelang merupakan bersifat keperdataan, makasecara yuridis formal Pejabat lelang sebagai Pejabat

TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah AgungNomor 150K/TUN/1994 tanggal 7 September 1991 dan Putusan Peninjauan Kembali No.100PK/TUN/2008 tanggal 1 Desember 2008 sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1angka 3 dan angka 4 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaEksepsi Gugatan Obscuurlibel.Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, dalildalil gugatan Penggugat tidakdisertai hubungan hukum yang jelas dan tidak dilandasi dasar peraturan yang kuat,sehingga

Lebih lanjutmenurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001,Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan PutusanMahkamah Agung Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan pula kaidahhukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataanyang bukan merupakan obyek Sengketa Tata UsahaMenimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa adalah KeputusanTergugat yang pada intinya menetapkan

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN yang diterbitkan KepalaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru (Terbanding/semula Tergugat) berupa: a. Ijin Mendirikan Bangunan No. : 503.184/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009atas nama H. NASPI, lokasi di Jalan A.

Menyatakan sah keputusan TUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu :a. IMB No. : 503.184/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009 atas nama H. NASPI,lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42 RW.11, Kelurahan Landasan UlinTimur, Kota Banjarbaru ; b. IMB No. : 503.197/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009 atas nama H. NASPI,lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42 RW.11, Kelurahan Landasan UlinTimur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ; 3.

Menyatakan sah keputusan TUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu : IMB No. : 503.196/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009 a.n. NURKHANDIQ, lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42 RW.11, KelurahanLandasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru :3. Mengabulkan seluruh dalildalil keberatan Terbanding/semula Tergugat IIIntervensi Z ;4. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor : 06/G/2010/PTUNBJM.5.

Menyatakan sah keputusan TUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu : IMB No. : 503.191/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009 a.n. MUKHLIS,lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42 RW.11, Kelurahan Landasan UlinTimur, Kota Banjarbaru ;3. Mengabulkan seluruh dalildalil keberatan Terbanding/semula Tergugat IIIntervensi 3 i4. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor : 06/G/2010/PTUNBJM.5.

Menyatakan sah keputusan TUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu : IMB No. : 503.194/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009 a.n. Hj.SUKARTINI, lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42 RW.11, KelurahanLandasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru ;4. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor : 06/G/2010/PTUNBJM.5.

Tentang kewenangan mengadili ( Kompetensi Absolut )Bahwa, berdasar Pasal 33 ayat (1),(2),(3) Undang Undang Nomor: 2 Tahun2011 tentang Partai Politik, dalam hal penyelesaian di Internal Partai Politiktidak tercapai, penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri, dan sesuaikaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 502/K/TUN/2005tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 44/K/TUN/2008tanggal 22 Julli 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 591/K/TUN/2008tanggal 27 Januari 2009 dan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482/K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, bahwa keputusan Pejabat yang berkaitan dantermasuk dalam lingkup politik tidak menjadi kewenangan Peradilan TataUsaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh kearena itu PengadilanTata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo;B.

PartaiKebangkitan Bangsa ( PKB ) yang memberhentikan Penggugat / Terbanding sebagaiAnggota Partai, sehingga penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat I / Pembanding,Tergugat II / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding, yang bersifat peresmianpemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu Anggota DPRD ProvinsiSumatera Utara adalah tindakan Tergugat / Pembanding yang tercakup dalam bidangpolitik ketatanegaraan ( Taak Stelling ), dan sesuai kaidah hukum dalam putusannyaMahkamah Agung R.I Nomor: 482/K/TUN

/2003 tanggal 18 Agustus 2004, Nomor:591/K/TUN/2005 tanggal 27 Januari 2009, Nomor: 44/K/TUN/2008 tanggal 22 Juli2008 dan Nomor: 502/K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, bahwa Keputusan Pejabatyang berkaitan dan termasuk dalam lingkup politik tidak menjadi kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa bila dikaitkan anatara kaidah hukum dalam putusanMahkamah Agung tersebut dengan Pasal 32 dan 33 Undang Undang Nomor: 2 Tahun2008 sebagaimana telah dirubah dengan

Putusan No.289/K/TUN/2007/PT.TUN.JKT. tanggal 30 April2008 jo. Putusan NO 116 PK/TUN/2009/PT.TUN.JKT. Tanggal 22 Maret 2010;Bahwa berkaitan dengan poin 7 tersebut diatas,bahwa yang menjadi ObjekSengketa dalam perkara tata usahan negara tersebut adalah terbitnya SertipikatHak Guna Bangunan NO.241/Cipaganti, terbit tanggal 09 Mei 2005 atas namaPT.

Putusan Mahkamah AgungNo.289/K/TUN/2007 tangga! 3004 2008. Jo. Putusan Mahkamah AgungHalaman 20 dari 58 Halaman Putusan No. 136/Pdt.G/2015/PN,Bagtanggal 22032010. No.116 PK/TUN/2009 dalam pertimbangan Iuikum salahsatunya antara lain:"Menimbang, bahwa antara tanah dan bangunan yang ditempati oleh ParaPenggugat dan yang dimiliki oleh Tergugat !

Fotocopy Salinan Putusan Mahkamaha Agung Republik Indonesia No. 116PK/TUN/2009 tertanggal 29 Maret 2010, diberi tanda T.3.4.5.3;4. Fotocopy Salinan Penetapan PTUN Bandung No. 25/G/2006/PTUN. Bdg Jo.No. 187/B/2006/PT.TUN.JKT Jo. No. 28 K/TUN/2007/Jo. 116 PK/TUN/2009tertanggal 11 Mei 2011, diberi tanda T.3.4.5. 4;9. Fotocopy Surat Mendirikan Bangunan tertanggal 04 Juni 1958, diberi tanda7.3.4.5 5;6, Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah berikut Bangunan JI.

PutusanNo.289/K/TUN/2007/PT.TUN.JKT. tanggal 30 April 2008 jo. Putusan NO 116PK/TUN/2009/PT.TUN.JKT.

PutusanNo.289/K/TUN/2007/PT.TUN.JKT. tanggal 30 April 2008 jo. Putusan NO 116PK/TUN/2009/PT.TUN.JKT. Tanggal 22 Maret 2010, mengakibatkan Penggugattidak berhak lagi atas sebidang tanah dengan luas + 1.100 m? (seribu seratusmeter persegi) dan bangunan rumah diatasnya yang terletak dan dikenal olehumum di jalan Cipaganti No.142 Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, KotaBandung.4.

PENETAPANNomor 0817/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Hardis bin Abdul Hakim, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Erma binti Laisa, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telanh mempelajari berkas perkara;Telanh mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksiSaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober

Taufik Daud bin Daud, 27 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Hal 3 dari 9 Pen.

Lisnawati Arifin, 27 Thn, Islam, Burun Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Kunak, pada tanggal 08 Juni 2010 dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali jumadi ( kaka kandung) dan mahar berupa RM.100.00