Ditemukan 11616 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum Penghinaan
Putus : 12-05-2014 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ.
Tanggal 12 Mei 2014 — ABDUL HAMID ISHAKA alias HAMID
163 — 97
  • tahun ini Saksi mencalonkan dirisebagai anggota DPRD dari partai PPP dengan nomor urut 7; Bahwa Setiker yang terdapat gambar Saksi dengan partai PPP yang dibagikan olehTerdakwa pada waktu menyerahkan uang di pulau mesah dalam perkara ini, bahwaSetiker saksi dipesan oleh Tim sukses Saksi untuk melakukan pencetakan atas konsepdari Saksi, setelah setker tersebut jadi Saksi minta untuk di distribusikan kepadamasyarakat dan saksi menekankan untuk tidak dibagikan pada saat masa tenang daritahapan pemilu, penekanan
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 25-11-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN BATAM Nomor 342/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
Austin Faradian Nur Subhan
Tergugat:
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA BATAM
2.2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam KPKNL
162 — 81
  • Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan danperbuatan melawan hukum (oncrecht matigedaad) kepada Penggugat makaakan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata carahukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurutHukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. dimana ataspelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat melalui Tergugat II sebelumjatuh tempo pelunasan kredit bulan Juni 2025;7.
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus Anak
Register : 18-09-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PN TUAL Nomor 92/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul
Tanggal 2 Oktober 2017 — - Muhammad Alkaustsar Rahanyamtel Alias Emen Alias Kausar
133 — 37
  • UnsurSetiap Orang.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Orangperorangan atau korporasi, sebagai subyek hukum, Orang tersebut harus mampubertanggung jawab, yang didakwa melakukan perbuatan pidanatertentusebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, oleh sebab itu penekanan Setiaporang ini adalah keberadaan seseorang sebagai Subyek hukum tersebut, tentang27apakah Anak terbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut, tergantung padapembuktian unsurunsur materiil dari surat Dakwaan.Menimbang
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 20-03-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 13 Mei 2019 — Penuntut Umum:
RIANIULY NARETTA, S.Kom, S.H.
Terdakwa:
FANO TANDYO
146 — 49
  • YurisprudensiMahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama denganterminology kata Barang Siapa, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (Sebagaimana ketentuan yang dituangkandalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikandalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 17-03-2011 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.DUM
Tanggal 17 Maret 2011 — PENGGUGAT : Gudel VS TERGUGAT I : 1. Turman Marpaung; TERGUGAT II : 2. H. Hamidun; TERGUGAT III :3. Kepala Desa Harapan Baru
61 — 6
  • Bahkan dalam perjalanan praktek peradilan yang sudah cukup lamaberlangsung di Indonesia justru dibenarkan adanya pihak turut tergugat yang mungkin hanyasebatas penekanan agar Tanya kelak tunduk dalam putusan perkara dimaksud sehinggakehadirannya lebih kepada pelengkap pihak berperkara (Putusan Mahkamah Agung RI No.663K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 dan No. 1038 K/Sip/1972 tanggal I Agustus 1973);Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang demikian bila dihubungkan dengan gugatanpenggugat maka sesungguhnya
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 25-01-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Tjb
Tanggal 20 Maret 2017 — - TERGUGAT : SUPOYO - PENGGUGAT : PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.
215 — 70
  • (cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianRestrukturisasi Kredit.
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 22-07-2013 — Upload : 06-09-2013
Putusan PN SANGGAU Nomor 94/Pid.B/2013/PN.SGU
Tanggal 22 Juli 2013 —
110 — 12
  • 362 KUHP yang unsurunsurnya :1 Unsur barang siapa;2 Unsur mengambil sesuatu barang;3 Yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;4 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan segala sesuatu yang terkait denganpembuktian unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa diatas yang tentunyadidasari atas rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka ada baiknyamajelis hakim perlu memberikan suatu penekanan
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus
Register : 10-04-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 316/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
David, SH
Terdakwa:
Rahmadsyah
600 — 353
  • KRONOLOGIS KECURANGAN PILKADABATUBARA 2018" distatusnya adalah merupakan bentuk penekanan yangingin Terdakwa nyatakan bahwa memang benar sudah terjadi kKecuranganpada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu baraTahun 2018; Bahwa si pemosting status Facebook dengan judul " PARAH!!!TERBONGKAR!!!
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 22-10-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 87-K/PM.I-04/AD/X/2020
Tanggal 22 Desember 2020 — Oditur:
Mukholid, S.H.,M.H
Terdakwa:
Haris Diansyah
400 — 175
  • tindak pidanaPasal 281 ke1 KUHP dihubungkan dengan perbuatan yangtelah dilakukan Terdakwa sebagaimana yang di kemukakan olehPenasehat Hukum di dalam Pledoinya, Majelis Hakim tidak akanmenanggapi lebih jauh dan akan membuktikan sendiri unsurunsur tindak pidana tersebut sesuai dengan faktafakta hukumyang terungkap di persidangan.Bahwa terhadap Replik yang disampaikan Oditur Militer MajelisHakim menanggapinya sebagai berikut:Bahwa Replik yang disampaikanOditur Militer pada pokoknya hanyamemberikan penekanan
Pengadilan PN MARISA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-11-2017 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN MARISA Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Mar
Tanggal 26 September 2018 — Perdata - Farida Rasyid, Dkk ( Para Penggugat) lawan - Delly Tumaliang, Dkk (Para Tergugat)
97 — 60
  • kepada Siane Katili sedangkan tanah tidak dijual hingga jumlahkeseluruhan pohon kelapa yang dijual tersebut berjumlah kirakira 61 (enampuluh satu) pohon kelapa;Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut dibantah oleh paratergugat dimana menurut para tergugat yang dijual adalah tanah dan pohonkelapa yang tumbuh diatasnya sehingga para tergugatlan yang harusmembuktikan dalil bantahannya tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Paratergugat telan mengajukan bukti surat T1 dengan penekanan
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-10-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 01-02-2018
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 165-K / PM.II-09/AD/X/2017
Tanggal 28 Nopember 2017 — Serma Agus Sudrajat
169 — 52
  • Bahwa dikesatuan sering di adakan penyuluhan tentang bahaya Narkoba dariKumdam maupun Kumrem serta adannya penekanan dari Komandan satuan tetangnarkoba.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 21-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 192/PID/2017/PT BDG
Tanggal 1 Agustus 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : EKO RAMADHANI als KOPLAK bin KOSIM Diwakili Oleh : TOHAP LUMBAN SIANTAR
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROHMAN, SH
Terbanding/Terdakwa : RIVALDI ADITYA WARDANA als ANDIKA bin ASEP KUSNADI
469 — 704
  • Padahal haruslah dicermati bahwa keterangansaksisaksi tersebut adalah apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dania alami sendiri (Bab Ketentuan Umum pada Pasal 1 no. 27 KUHAP)tanpa ada unsur penekanan maupun paksaan (Vide Pasal 117 ayat (1)KUHAP). Haruslah dilihat apakah keterangannya telah bersesuaian danada hubungannya sedemikian rupa sehingga antara keterangan saksiyang satu dengan yang lain juga telah sesuai ketentuan Pasal 185 ayat(4), (6) huruf a, b, c, dan d KUHAP ?
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-09-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 364/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 7 Nopember 2018 — PT BANK MANDIRI (PERSERO) VS KHAIRIL ANWAR, SH DAN M. HATTA, DKK
60 — 34
  • (Cetak tebal dilakukan oleh Terlawan untuk penekanan)Selain itu, terdapat pula Yurisprudensi MA yang pernah memeriksa danmengadili perkara yang serupa, dimana dalam perkara tersebut MahkamahAgung menyatakan bahwa bila Tergugat melakukan perbuatan melawan Halaman 8dari 40 Hal PutusanNomor 364/Pdt/2018/PT MDNhukum, maka tidak berarti Bank harus menanggung kerugian Penggugat,namun kerugian dibebankan kepada Tergugat, sebagaimana tercantumpada bagian tentang pertimbangan hukum paragraf 2 halaman 23Putusan
Pengadilan PN Suka Makmue Pidana Umum
Register : 14-01-2021 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 2/Pid.B/2021/PN Skm
Tanggal 10 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ABDUL HADI, S.H
Terdakwa:
1.DICKY SYAHPUTRA Bin ERWIN EFENDI
2.SULAIMAN Bin Alm NYAK CUT
3.HERI AGUSTIAN Bin NURDIN
69 — 45
  • masukan kedalam kamar belakang dalam keadaan tangan dan kakiterikat serta mulut dilakban, lalu Para Terdakwa tersebut keluar lewat pintusamping rumah Saksi;Menimbang, bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Para Terdakwakepada korban terjadi pada pukul 03.30 WIB serta berlokasi didalam rumahkorban, maka unsur dilakukan pada waktu malam dan di dalam rumah telahterpenuhi;Ad.6. dilakukan oleh dua orang bersamasama atau lebih;Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang bersamasama ataulebih merupakan penekanan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 15-08-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 103/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 25 September 2018 — Pembanding/Tergugat I : TAHER Diwakili Oleh : HALIDIN, SH
Pembanding/Tergugat II : PT. TUBINDO Diwakili Oleh : HALIDIN, SH
Terbanding/Penggugat I : NURDIN HASNI Diwakili Oleh : MANSYUR, SH. MH
Terbanding/Penggugat II : MARJUKI Diwakili Oleh : MANSYUR, SH. MH
Terbanding/Penggugat III : AHMAD IBRAMSYAH Diwakili Oleh : MANSYUR, SH. MH
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN cq KECAMATAN TANJUNG PALAS cq KEPALA DESA SALIMBATU Diwakili Oleh : HALIDIN, SH
68 — 37
  • banyakdan ini hanya sebatas sampai Putusan berkekuatan hukum tetap ;Bahwa terkait dengan Putusan Provisi tersebut diatas Majelis Hakim TingkatPertama Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah cukup alasan pertimbanganhukumnya sebagaimana terlihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakimdalam Putusannya halaman 30 dan 31 ;Bahwa alasan Para Pembanding terkait dengan Putusan Provisi denganmengutip Sema No.3 Tahun 2000 tentang Putusan serta Merta (uitVoerbaar bij Voorraad) dan Putusan Provisionil, dimana penekanan
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Putus : 21-03-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 14/Pdt.Sus/2017/PN Psp
Tanggal 21 Maret 2017 — Pemohon Keberatan : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Padangsidimpuan ; Termohon Keberatan : Mara Haman Hasibuan
187 — 44
  • (cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianRestrukturisasi Kredit.
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Umum
Putus : 16-11-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 61-K/PM.II-11/AU/IX/2016
Tanggal 16 Nopember 2016 — ROBERTUS RAHMANSYAH YUDIANA PELTU NRP. 515114
111 — 174
  • Bahwa penekanan Pimpinan dan arahan kepada seluruhanggota agar berhatihati dalam melaksanakan tugas.15.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1004 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
202 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyHalaman 27 dari 139 halaman. Putusan Nomor 1004/B/PK/PJK/2016serta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    sengketa gugatan dalamlingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlan jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-01-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 19 Juni 2019 — DRS. Suwarna M, MPD
199 — 68
  • Asep Johan Hidayatkartunya dikembalikan, tapi uangnya belum dikembalikan;Bahwa kartu yang belum terjual sudah dikembalikan kepada UPTD;Bahwa penggunaan kartu NISN selain untuk mendaftar ke SMP dapat jugadigunakan untuk pindah sekolah;Bahwa sebelum mengedarkan/menawarkan kepada para siswa, para KepalaSekolah sebelumnya minta persetujuan Komite Sekolah;Bahwa tidak ada penekanan dari Kepala UPTD kepada Kepala Sekolahbahwa kartu NISN tersebut laku seluruhnya;Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan
    202buah yang sudah terjual sebanyak 32 buah dan uangnya tidak pernahdiserahkan kepada saksi, melainkan langsung ditangani oleh guru kelasmasingmasing;Bahwa kartu yang belum terjual sudah dikembalikan kepada UPTD;Bahwa penggunaan kartu NISN selain untuk mendaftar ke SMP dapat jugadigunakan untuk pindah sekolah;Halaman 47 dari 131 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPkK/2019/PN.BdgBahwa sebelum mengedarkan/menawarkan kepada para siswa, para KepalaSekolah sebelumnya minta persetujuan Komite Sekolah;Bahwa tidak ada penekanan
    didistribusikan melaluiWali Kelas masingmasing;Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pasti kartu NISN yang telah dibagikan,tetapi kelas VI sejumlah 33 siswa telah menerima kartu yang berasal dariUPTD tersebut;Bahwa kartu yang belum terjual sudah dikembalikan kepada UPTD;Bahwa penggunaan kartu NISN selain untuk mendaftar ke SMP dapat jugadigunakan untuk pindah sekolah;Bahwa sebelum mengedarkan/menawarkan kepada para siswa, para KepalaSekolah sebelumnya minta persetujuan Komite Sekolah;Bahwa tidak ada penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1006 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
211 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1006/B/PK/PJK/2016mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    sengketa gugatan dalamlingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlan jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danHalaman 137 dari 139 halaman.