MENETAPKANMengabulkan permohonan Pemohon ;Memberi ijin kepada Pemohon untuk menggantii nama anak Pemohon dari GHINA IRAWATI AGUSTIN menjadi REVI IRAWATI AGUSTIN ;Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai penggantian nama anak Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan perbaikannya setelah adanya penetapan ini ;Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

dan memeriksa permohonan ini ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ahmad Kurnia dan saksi Iis Juangsih sertadari bukti P1( KTP), P 3 ( Akta Nikah ) dan P4 ( KK) bahwa memang nama suamipemohon ADI KUSWARA ,oleh karenanya Pemohon mau mengganti / merubah nama ayahanak pemohon yang pertama bernama SAZQIA ZAHRA HASANAH dalam akte kelahirantertulis nama ayah KUSWARA mau diganti menjadi ADI KUSWARA ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohonyang mohon agar dilakukan perubahan/penggantian

nama ayah pemohon dalam aktekelahiran anak pemohon pertama bernama SAZQIA ZAHRA HASANAH yang manadalam Akte Kelahiran tersebut tertulis nama ayah anak pemohon bernama KUSWARAseharusnya diganti menjadi ADI KUSWARA ;Halaman 3 Penetapan No571/Pdt.P/2020/PN.BdgMenimbang, bahwa berdasarkan Undangundang Kependudukan No. 24 tahun 2013Pasal 58 ayat 2 apabila ada penggantian atau perbaikan nama Pemohon dalam aktakelahirananak Pemohon, maka penggantian atau perbaikan nama pemohon dalam akta kelahirantersebut

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian nama anak pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3401-LU-26112014-0027, yang semula tertulis Dahayu Vanka Nevida diganti menjadi Dahayu Vanka Nediva;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten KulonProgo Nomor 3401LU261120140027 tertanggal 27 November 2014bernama Dahayu Vanka Nevida; Pemohon dan keluarga telah menyetujui rencana Pemohon untuk menggantinama anak tersebut dari Dahayu Vanka Nevida menjadi Dahayu VankaNediva, karena nama Dahayu Vanka Nevida mempunyai makna yang kurangbaik;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut maka Hakimberpendapat alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut memilikilandasan hukum yang kuat, yaitu: tujuan penggantian

nama adalah untuk mengganti nama yang memilikimakna kurang baik; Pemohon sebagai bapak telah menyetujui penggantian nama tersebut;oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Bahwa terhadap amar petitum permohonan, akan Hakimpertimbangkan sebagai berikut:Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Wat.Bahwa Pemohon pada petitum kedua meminta Pengadilan untukmenetapkan sah secara hukum perbaikan nama Anak Pemohon dalam AktaKelahiran Anak Pemohon yang dlikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian nama anakpada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3401LU261120140027, yang semulatertulis Dahayu Vanka Nevida diganti menjadi Dahayu Vanka Nediva;3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Wat.4.

Menyatakan sah penggantian nama dalam Akta Kelahiran No. 5/Dis/1998yang semula tertulis dan terbaca : NJAM TJUNG TJITROHADIMINTONOmenjadi BUDI SETIAWAN;3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Bantul untuk mencatat penggantian nama NJAM TJUNGTJITROHADIMINTONO menjadi BUDI SETIAWAN ke dalam Register bukuyang telah disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran yang baruatas nama : BUDI SETIAWAN;4.

Tinggi atas nama BUDI SETIAWAN, makaHalaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2018/PN Btlberalasan hukum bila Hakim memberikan izin pada Pemohon untuk merubahnama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran dari NJAMTJUNG TJITROHADIMINTONO menjadi BUDI SETIAWAN, oleh karena itupetitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;Bahwa Pemohon pada petitum ketiga meminta Pengadilan untukmemerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBantul untuk mencatat penggantian

Milik Nomor1382/Kelurahan Sukawama, diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor2225/1980, tanggal 4 Juni 1984, luas 165 meter persegi, yang keduanyadikenal sebagai blok Babakan Sukamanah, Kecamatan Sukajadi,Wilayah Bojonegara, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal denganJalan Sukakarya IV Nomor 9, yang saat ini telah dicatat atas nama TinnaPuspitasari dinyatakan cacat hukum, dan secara hukum dimohonkanmelalui Pengadilan ini memerintahkan kepada Turut Tergugat agar dilakukan pencoretan/diubah dan atau penggantian

Nomor 178 PK/Pdt/2018menjadi atas nama Termohon Peninjauan Kembali , yang kemudiansetelah dilakukan balik nama dan penggantian blanko sehingga terbitSHM Nomor 4054/Kelurahan Sukagalih, SHM Nomor4055/Kelurahan Sukagalih atas nama Termohon Peninjauan Kembali adalah batal demi hukum dan dikembalikan kepada sertifikat danpemegang hak semula yaitu SHM Nomor 1381/KelurahanSukawarna, SHM Nomor 1382/Kelurahan Sukawarna atas namaPemohon Peninjauan Kembali yakni Raden Dedeh Ratikah;5.

Memerintahkan Turut Termohon Peninjauan Kembali agarmelakukan pencoretan/perubahan/penggantian SHM Nomor1382/Kelurahan Sukawarna, yang telah menjadi atas namaTermohon Peninjauan Kembali , yang Kemudian setelah dilakukanbalik nama dan penggantian blanko sehingga terbit SHM Nomor4054/Kelurahan Sukagalih, SHM Nomor 4055/Kelurahan Sukagalihmenjadi milik Pemohon Peninjauan Kembali yakni Raden DedehRatikah tanpa syarat apapun;6.

Bahwa Pemohon telah datang Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Batu untuk mengurus penggantian nama anakPemohon tersebut, namun dijelaskan bahwa untuk penggantian namaharus ada ijin dari Pengadilan;5.

Bahwa menurut Pasal 52 UndangUndang Nomor : 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan, untuk penggantian nama terlebihdahulu harus mendapat ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri di tempatpemohon tinggal;Berdasarkan hal hal tersebut diatas,Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Negeri Kota Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.2s3.Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;Menetapkan memberi ijin kepada pemohon

untuk mengganti nama anakpemohon pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 135/ DSP/2004tanggal 27 Juli 2004 yang semula tertulis dan terbaca : YOSUA ALVAANDRIANUS, diganti menjadi tertulis dan terbaca : YOSUA ALVA;Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri Kota Madiun untukmenyampaikan salinan penetapan ini kepada pegawai kantor DinasKependudukan dan catatan sipil dimana anak pemohon dilahirkan / Kota Batuagar penggantian nama anak pemohon tersebut dicatat buku register yangtersedia untuk itu

WIBISONO dan DEWI ANDRIANI diubah/diganti menjadi telah lahir CHRISTANTO WIBISONO anak dari suami istri STANLY WIBISONO dan DEWI ANDRIANI ;

Memerintahkan kepada Pemohon = untuk mengirimkan TurunanPenetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepadaPegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaMalang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatatpada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutanHalaman 2 dari 9 Penetapan No. 835/Pdt.P/2019/PN Mlgsesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yangtersedia untuk itu; Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada

berdasarkan pasal 71 ayat (1) UndangUndang RINo. 23 tahun 2006 pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dapat dilakukanuntuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menginginkanuntuk mengganti/mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta KelahiranPemohon yang tertuls WONG, CHRISTANTO WIBISONO menjadiCHRISTANTO WIBISONO dan menurut pendapat Hakimpenggantian/perubahan nama Pemohon tersebut merupakan kesalahan tulisredaksional ;Menimbang, bahwa oleh karena penggantian

hukum dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitumangka ke3 ( tiga ) yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkanTurunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepadaPegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaMalang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat padaHalaman 7 dari 9 Penetapan No. 835/Pdt.P/2019/PN Mlgcatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuaiperubahan/penggantian

ANDRIANI ;Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 835/Pdt.P/2019/PN Mlg Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan TurunanPenetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepadaPegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaMalang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatatpada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutansesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yangtersedia untuk itu; Menghukum Pemohon untuk membayar

seharusnya diterima olehPenggugat sebesar Rp. 11.342.500, dengan perincian sebagai berikut : Upah selama tidak dipekerjakan; Tahun 2006 = Rp. 682.000, x 8 bulan = Rp. 5.456.000, Tahun 2007 = Rp. 743.500, x 4 bulan =Rp. 5.204.500, Tunjangan Hari Raya Rahun 2006 =Rp. 682.000.Jumlah = Rp. 11.342.500,Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerjaterhadap Penggugat,namun Tergugat secara nyata tidak memenuhikewajibannya untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masakerja serta uang penggantian

No. 613 K/Pdt.Sus/2008 Uang Penggantian hak 15 % =Rp. 445.800.

Mewajibkan Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masakerja dan uang penggantian hak sebesar Rp. 3.417.800,Atau :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya putusan yangseadiladilnya (Ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :2Gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (Obscuur Libel Bahwa,gugatan Penggugat sama sekali dalam petitum tidak diuraikan dandijelaskan secara detail

PKWT) merubah dengan bentuk "Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana diuraikan dalam Putusanhalaman 16, alinea 6 (enam) ;Bahwa, putusan judex factie adalah sangat tidak tepat dalam memutuskanperkara ini dan tidak didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sebabperselisinan perburuhan adalah sebuah kewenangan dari PengadilanHubungan Industrial yang memeriksa dan memutus sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga judex factie dalarnmenentukan uang pesangon, uang penggantian

pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105LU280920160004 tanggal 28 September 2016 = dirubah menjadi Ni Made PuteriMaheswari.Para Pemohon menanyakan ke orang pintar dan Para Pemohon disuruhmengganti nama anaknya tersebut;Bahwa setelah diganti nama, kondisi kesehatan anak Para Pemohontersebut membaik , tidak rewel dan tidak sering marahmarah lag;Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudahdibuatkan banten secara adat Bali dan agama Hindu;Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian

tanggal 28 September 2016 dirubah menjadi Ni Made PuteriMaheswari.Para Pemohon menanyakan ke orang pintar dan Para Pemohon disuruhmengganti nama anaknya tersebut;Bahwa setelah diganti nama, kondisi kesehatan anak Para Pemohontersebut membaik , tidak rewel dan tidak sering marahmarah lag;Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudahdibuatkan banten secara adat Bali dan agama Hindu;Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN.SrpBahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian

,Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohonberangsur angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua,selayaknya anak anak normal lainnya; Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudahdibuatkan banten secara adat Bali dan agama Hindu;Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN.Srp Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anakPara Pemohon tersebut; Bahwa sejak mengganti nama, anak Para Pemohon tersebut kesehatannyamembaik di mana

yang beragamaHindu yang mempercayai bahwa nama akan berdampak kepada masa depan sianak, sehingga dalam adat Bali pada saat anak lahir ditanyakan nama apa yangcocok untuk si anak agar sehat dan tumbuh dengan baik, hal mana tidakdilakukan oleh Para Pemohon terhadap anaknya tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi kuat alasan ParaPemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut karena ternyata benarsetelah mengganti nama, anaknya menjadi jauh lebih baik serta tidak ada yangberkeberatan atas penggantian

Nomor 832 K/Pdt.SusPHI/2020Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat sebagai pekerja danTergugat sebagai pemberi kerja berakhir karena pemutusan hubungankerja (PHk);Menetapkan secara hukum Penggugat berhak atas uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungankerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masakerja, uang penggantian hak, yang seluruhnya sejumlah Rp128.491.110,00(seratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribuseratus sepuluh juta rupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugatsejumlah Rp641.000,00(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);Halaman 3 dari 10 hal.

Nomor 832 K/Pdt.SusPHI/2020Dalam Eksepsi1.Menolak eksepsi Termohon Kasasi untuk seluruhnya.Dalam Pokok Perkara1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat sebagai pekerja danTergugat sebagai pemberi kerja berakhir karena PHK;Menetapkan secara hukum Penggugat berhak atas uang pesangon, uanjpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diaturdalan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansebesar Rp280.798.910,00

Nomor 832 K/Pdt.SusPHI/2020dibayar olen Tergugat berupa uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156ayat (3) uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diputuskan oleh JudexFacti.Bahwa lagi pula alasanalasan mana merupakan pengulangan dalil danalasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana

PUTUSANNo. 09 PK/N/2007DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata (Penggantian Kurator) dalam permohonanpeninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :DR. Munir Fuady, SH.,MH.,LL.M., Kurator PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit), beralamat di Wisma Bumiputera,Lantai 10 Suite 1004, Jalan Jend.

Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit)pada pokoknya adalah permohonan penggantian Kurator sebagaimanadimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004,karena itu seharusnya terhadap permohonan Kurator tersebut Pengadilan Niagamemberikan Penetapan dan bukannya Putusan (lihat penjelasan Pasal 91UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004) ;Menimbang, bahwa meskipun Pasal 91 UndangUndang Nomor 37Tahun 2004 dengan tegas menyatakan bahwa Semua penetapan mengenaipengurusan dan/atau pemberesan harta

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauankembali memperoleh kekuatan hukum tetap.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga, atas permohonan Kurator sendiri,setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian

Kurator, setelah memanggildan mendengar Kurator ;Bahwa undangundang tidak mensyaratkan agar Pengadilan mendengarKreditur dalam rangka permohonan penggantian Kurator yang diajukan olehKurator sendiri, karena terlepas dari keberatan Panitia Kreditur ataspermohonan Kurator tersebut, Pengadilan Niaga seharusnya hanyamempertimbangkan keterangan Kurator saja sehingga putusan PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 12 April 2007 harus

Kelahiran Nomor 3316LU160320120009 tercatat atas nama ANNISA MARTHA PUTRI ADITYA; Bahwa benar anak Pemohon telah berganti nama yang padaawalnya bernama ANNISA MARTHA PUTRI ADITYA menjadi ANNISAMARTA AZ ZAHRA; Bahwa tujuan dari Pemohon untuk mengganti nama anaknyaadalah sematamata agar mempunyai makna yang lebih baik dan tidakkepanjangan serta diharapkan dapat menjadi spirit psikologis yang positifbagi anak Pemohon untuk masa depan; Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonanperubahan dan penggantian

ADITYA SANTOSO dan FITRI ROHMAWATI; (vide bukti P3); Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan kepada PengadilanNegeri Blora dengan maksud ingin merubah nama dalam Kutipan AktaKelahiran Nomor 3316LU160320120009 yang semula tercatat ANNISAMARTHA PUTRI ADITYA dirubah menjadi ANNISA MARTA AZ ZAHRA (videbukti P2, P3, P4 dan P5 ); Bahwa maksud dan tujuaan Pemohon mengajukan penggantian namayang ada didalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut agarmempunyai makna yang lebih baik dan tidak kepanjangan

serta diharapkandapat menjadi spirit psikologis yang positif bagi anak Pemohon untuk masadepan (vide bukti P4 dan P5);Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 58/Padt.P/2019/PN Bla Bahwa benar untuk melakukan penggantian nama anak Pemohontersebut maka terlebin dahulu harus mendapatkan Penetapan dariPengadilan Negeri Blora; Bahwa benar tidak ada yang merasa keberatan terhadap perbaikanbulan kelahiran Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukandipersidangan baik buktibukti

Rp4.882.500,00Upah proses bulan Januari sampai dengan bulanDesember 2015 = Rp1.615.000,00 x 12 bulan = Rp19.380.000,00Upah proses bulan Januari sampai dengan bulanDesember 2016 = Rp1.800.725,00 x 12 bulan = Rp21.608.700,00Upah proses bulan Januari sampai dengan bulanMaret 2017 = Rp1.949.248,00 x 3 bulan = Rp5.847.744,00Total Rp51.718.944,00Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian

Uang penggantian perumahan dan pengobatan15% x (uang pesangon + uangenghargaan masa kerjapengnarg la) = Rp4.094.770,00 +Total = Rp31.384.242,00Menghukum Tergugat mengeluarkan surat keterangan pernah bekerja yangpada intinya menyatakan Penggugat telah melaksanakan pekerjaannyadengan baik selama bekerja pada Tergugat;Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sejumlahRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejakputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;Menyatakan

proses bulan Januari sampai dengan bulanDesember 2015 = Rp1.615.000,00 x 12 bulanUpah proses bulan Januari sampai dengan bulanRp4.882.500,00Rp19.380.000,00Desember 2016 = Rp1.800.725,00 x 12 bulan = Rp21.608.700,00Upah proses bulan Januari sampai dengan Februari2017 = Rp1.949.248,00 x 2 bulan = Rp3.898.496,00Total = Rp49.769.696,00Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian

hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 169 ayat (2)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepadaPenggugat sejumlah Rp31.393.242,00 (tiga puluh satu juta tiga ratussembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) denganperincian:1 Uang pesangon = 2 x 6 x Rp1.949.248,00 = Rp23.390.976,002 Uang penghargaan masa kerja 2 x =Rp3.898.496,00.Rp1.949.248,003 Uang penggantian perumahan danpengobatan = 15% x (uang pesangon + uangpenghargaan masa

Mewajibkan Pengusaha membayar uang pesangon kepada Pekerjasebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaanmasa kerja pasal 156 ayat 3 dan penggantian hak pasal 156 ayat 4UndangUndang No.13 Tahun 2003, dan THR tahun 2004, 1 (satu)bulan upah, dengan rincian sebagai berikut :a. Uang pesangon:2 x 9x Rp.687.000, =Rp.12.366.000, b. Uang penghargaan masa kerja:3 x Rp.687.000, =Rp. 2.061.000,c. Uang penggantian hak:15% x Rp.14.427.000, =Rp. 2.164.050,d.

MUTIARA INTISARItersebut pada amar membayarkan secara tunai kepadaPekerja sebagai berikut : Uang pesangon :1 x 9 x Rp.687.000, =Rp. 6.183.000, Uang penghargaan masa kerja:3 x Rp.687.000, =Rp. 2.061.000, Uang penggantian perumahan sertapengobatan dan perawatan :15% x (Rp.6.183.000, + Rp.20.61.000,) =Rp. 1.236.600, Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun2004 sebesar 1 (satu) bulan upah =Rp. 687.000, Upah selama proses bulan Nopember 20042 x Rp.687.000, =Rp. 1.374.000.Jumlah =Rp.11.541.600,Terbilang : (

Mutiara Inti Sari padatanggal 18 Juli 2003 di Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RIsesuai dengan Tambahan Berita Negara R. tanggal 18 Juli 2003 No. 57 ataudengan kata lain seharusnya masa kerja Termohon Peninjauan Kembali adalahselama + 1 (satu) tahun ;Bahwa demikian juga dengan diktum Putusan P4 Pusat No 148/1350/954111IPHKIO12006 yang menyatakan sebagai berikut : Uang Pesangon :1 x 9 x Rp. 687.000, = Rp. 6.183.000, Uang penghargaan masa kerja :3 x Rp. 687.000, = Rp. 2.061.000, Uang Penggantian

kedisnaker;14.Tgl. 7 Oktober 2015 Penggugat ditanya oleh Tergugat tentang akun FB dimanatidak adah ubungannya dengan CV Trisakti, dan Penggugat menjawab tidak tahu,tidak terima jawaban Penggugat kemudian Penggugat diusir keluar oleh Tergugatdan Bp.Reza memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan pekerjaan danperlengkapan kantor kepada Eva Agustian Kusuma;15.Bahwa Pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah sepihak,maka tergugat wajib membayar Uang Pesangon, Uang penghargaan Masa danUang Penggantian

Menghukum tergugat untuk membayar Uang Pesangon, dan Uang penghargaanMasa dan Uang Penggantian hak sesuai dengan Pasal 56 Ayat (2), (3) dan (4)paling sedikit 2 (dua) kali ketentuanPasal 27 ayat 1 keputusan Menteri TenagaKerja Republik Indonesia No.

Jadi Penggugat tidak di PHK Tergugat secara sepihak, tetapiPenggugat di PHK Tergugat karena Penggugat melakukan Kesalahan/melanggar Peraturan Perusahaan dan telah diberikan Surat Peringatan Pertama(SP 1), Surat Peringatan Kedua (SP Il) dan Surat Peringatan Ketiga (SP III)secara berturutturut, oleh karena itu, maka atas pemutusan hubungan kerjatersebut, Tergugat memberikan kepada Penggugat adalah Uang Pesangon,Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak berdasarkanKetentuan Pasal 161 ayat

(3) Undangundang No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan.Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada Poin 15, Penggugat mendalilkanagar tergugat wajiob membayar uang Pesangon, uang penghargaan Masa danUang Penggantian hak sesuai dengan Pasal 56 Ayat (2), (3) dan (4) palingsedikit 2 (dua) kali ketentuan Pasal 27 ayat 1 Keputusan Menteri Tenaga KerjaRepublik Indonesia No.

Bahwa Tergugat Rekonvensi berhak atas uang penggantian hak sesuai Pasal 156ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 senilai 15% x (9+6) xRp 1.312.000,00 = Rp 2.952.000,00 (dua juta sembilan ratus dua ribu Rupiah);Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikanputusan sebagai berikut:1.oeMenggabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti

Industrial yang didasarkanpada ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c UU No. 13 Tahun 2003;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan TergugatRekonvensi secara hukum telah berakhir, berdasarkan pada ketentuan Pasal 169ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, sejak tanggal 10 Mei 2011;Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas uang pesangon sesuai Pasal156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003;Menyatakan Tergugat Rekonvensi berhak atas uang penggantian

Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepadaPenggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantiansesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat ( 2 ) UndangUndang Nomor. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut: Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 1.312.000,00 =Rp 23.616.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja 1x6x Rp 1.312.000,00 =Rp 7.872.000,00 Uang Penggantian Hak 15% x Rp 31.488.000,00 =Rp4.723.200.00Jumlah =Rp 36.211.200,00( tiga puluh enam juta

Ternyata pula pemanggilan tidakdilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, sesuai maskud penjelasan Pasal168 ayat (1) UndangUndang No. 13 Tahun 2003, maka denganmempertimbangkan petitum Penggugat dalam Konvensi dan Rekonvensi mohonkeadilan, adil dan patut ketentuan Pasal 169 ayat (3) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tidak diterapkan dan demi keadilan kepada kedua belah pihakberalasan hukum PHK dengan x Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerjadan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (2)

Uang Penggantian Hak 15% x Rp 18.368.000,00 Rp 2 zJumlah Rp 21.123.200,00(dua puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus Rupiah)Tanpa upah proses PHK menimbang Termohon Kasasi telah melakukan mangkirkerja;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MahkamahAgung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi: PT.

Mappirapi (wakif) itu jugamengandung pengertian adanya penggantian nadzir, dari nadzir perseorangankepada nadzir organisasi dalam hal ini Persyarikatan Muhammadiyah.Penggantian nadzir sebenarnya juga diperbolehkan, tetapi harus sesuai denganketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yangmenyatakan bahwa apabila nadzir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AktaIkrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atasinisiatif sendiri, maupun atas usul wakif

Selanjutnya penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan initidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada wakif atau ahliwarisnya untuk mengganti sendiri nadzir tanpa melalui KUA dan keputusan BWI.Jadi jelas bahwa penggantian nadzir harus melalui usulan dari KUA dandiputuskan oleh BWI, dan wakif tidak berhak mengganti sendiri nadzir yang ada;Menimbang, bahwa dalam Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6 halaman 1905menyebutkan pendapat jumhur ulama yang diambil alin sebagai pendapatMajelis

Atau mengikutiketentuan pasal 14 ayat (1dan 2) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentangwakaf yang pada pokoknya harus menunggu berakhirnya masa kerja nadzirselama 5 (lima) tahun, baru kemudian Penggugat Il/Terbanding Il mengajukanusul penggantian nadzir melalui Kepala KUA setempat untuk diteruskan ke BadanWakaf Indonesia;Menimbang, bahwa oleh karena prosedur penggantian nadzir tersebutdiatas belum pernah dilaksanakan oleh Penggugat Il/Terbanding II maka petitumkelima tersebut harus ditolak;Menimbang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata CaraPendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak BerupaTanah jo.

Sehingga jikaterjadi penggantian nadzir maka tidak perlu adanya penggantian sertifikat wakaf tersebut.Oleh karena itu dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf danPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaaan UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 tetang wakaf tidak ada ketentuan tentang tata cara perubahan datayang tertulis pada Akta Ikrar Wakaf maupun Sertifikat Wakaf;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut makapermohonan Para Penggugat/Terbanding untuk

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pengakhiranhubungan kerja kepada Penggugat yang terdiri dari uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang keseluruhannyaberjumlah sebesar Rp 90.677.514, (Sembilan puluh juta enam ratus tujuhpuluh tujuh ribu lima ratus empat belas rupiah) ;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;5.

Direktorat Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan No.31/Pdf.4/PKBIIV/2009, pemberian hak PHK diatur sebagai berikut:(5) Penggantian Hak adalah pembayaran berupa uang dariPerusahaan kepada Pekerja sebagai penggantian cuti tahunan,cuti besar, biaya perjalanan pulang, fasilitas pengobatan danfasilitas perumahan sebagai akibat adanya PHK;(6) Uang Pisah adalah pembayaran berupa uang dari Perusahaankepada Pekerja yang diPHK karena Pekerja:a.

Dikualifikasikan mengundurkan diri karena tidak masuk kerjatanpa kabar (mangkir) sebesar Rp 1.000, (seribu rupiah);(7) Jenis PHK mengundurkan diri atas permintaan mendapatkanHal. 20 dari 24 hal.Put.No. 63 K/Pdt.Sus/2012Penggantian Hak dan Uang Pisah;(8) Ketentuan mengenai Uang Pesangon, Uang Peghargaan MasaKerja, Penggantian Hak dan Uang Pisah sebagaimana dimaksuddalam Pasal ini ditetapbkan oleh Perusahaan dalam PeraturanKetenagakerjaan ;Bahwa memperhatikan Penggugat/Termohon Kasasi telah bekerjasebagai

Penggantian Hak:Penggantian Hak untuk Cuti Tahunan yang belumdiambil biaya atau ongkos pulang untuk pekerjadan atau keluarganya ke kota Pekerja pertamakali diterima oleh Perusahaan Rp 4.638.236,JUMLAH HAK PHK ATAS PERMINTAAN SENDIRIYANG DAPAT LANGSUNG DIBAYAR TERGUGAT Rp = 4.638.236,Biaya atau ongkos pulang belum dibayarkan karena Penggugat belummengajukan permohonan pembayaran disertai dengan bukti pindahsesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nokep: S.29DIRISDM/05/2002tanggal 27 Mei 2002 tentang

atas Diri Penggugat tanpa mengurangi sedikit punSESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANGUNDANGAN DANKETENTUAN YANG BERLAKU DI PERUSAHAAN;Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat:Hal. 21 dari 24 hal.Put.No. 63 K/Pdt.Sus/2012Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan mengabulkangugatan Penggugat dan menetapkan kompensasi PHK terhadap Penggugatberupa Uang Pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), sertaUang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian

Uang Penggantian perumahan, pengobatan serta perawatan sebesar15% dari jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja;d.

Upah selama tidak dipekerjakan sampai dengan bulan Februari 2015;3) Besar Upah untuk menghitung Uang Pesangon, Uang Masa PenghargaanMasa Kerja dan Uang Penggantian Hak beserta hakhak lainnya tidakboleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten Bekasi berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/ Kep.1581Bangsostentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015;Bahwa Penggugat telah menolak Anjuran Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi karena pihak Disnaker tidak mempertimbangkan

Uang Penggantian perumahan, pengobatan serta perawatan sebesar15 % dari jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja;d. Upah selama tidak dipekerjakan sampai bulan Februari 2015;3.

Besar Upah untuk menghitung Pesangon, Uang Penghargaan MasaKerja dan Uang Penggantian Hak, beserta hakhak lainnya tidak bolehlebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten Bekasi, berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1581Bangsos/2014Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2015;Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 339 K/Padt.SusPHI/20164.

Nomor 339 K/Padt.SusPHI/2016Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), UangPenghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), danUang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), ditambahUpah selama tidak dipekerjakan sampai dengan bulan Juni 2015, sebagaiberikut rincian perhitungannya:Upah/gaji Penggugat Rekonvensi yang diterima setiap bulan:Rp3.886.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)e Uang Pesangon:2 x 9 bulan x Rp3.886.000,00 =

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian

karena Penggugat menanyakan kejelasan hak normatif yangseharusnya menjadi hak Penggugat sebagaimana pada posita angka 2diatas kemudian pada saat itu juga Tergugat menyampaikan dan memintakepada Penggugat untuk tidak bekerja lagi di Tokonya tanpa disertai alasanyang jelas tanpa diberi konpesasi apapun; Bahwa Tergugat sebagai Pengusaha telah berupaya dengan cara yangtidak terpuji untuk memutuskan hubungan kerja, yang berniat tidakmembayarkan kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa pesangon,uang penggantian

Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusahadiwajibkan membayar Uang Pesangon dan atau Uang PenghargaanMasa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima;b. Ayat (2) huruf (i) masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (Sembilan)bulan Upah;c.

Ayat (3) huruf (b) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurangdari 9 (sembilan) tahun , 3 (tiga) bulan upah;d. ayat (4) huruf (c) penggantian perumahan serta pengobatan danperawtan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari Vang Pesangondan/ atau Uang Penghargaan Masa Kerja.Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.SusPHI/2021/PN Ptk12.13.14.15.Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada poin 9(sembilan) di atas, cukup jelas Pengugat meminta kepada yang MuliaMajelis Hakim

Pesangon: Rp 2.515.000,00, X9 X1 Rp 22.635.000,00, 4 Uang Penghargaan Masa Kerja Rp Rp 7.545.000 ,00,2.515.000,00, X 3 2.Sub Total Rp 30.180.000,00,3 Uang Penggantian Hak 15% X Rp Rp 4.527.000,00,30.180.000,00,3.

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa UangPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Haksebagaimana pasal 156 ayat (2) huruf (i), (3) huruf (b), dan (4) huruf (f)dengan rincian sebagai berikut : Ni Uraian Jumlah 1. Pesangon: Rp 2.515.000,00, X9 X 1 Rp 22.635.000,00, 4 Uang Penghargaan Masa Kerja Rp Rp 7.545.000 ,00,2.515.000,00, X 32.Sub Total Rp 30.180.000,00,3 Uang Penggantian Hak 15% X Rp Rp 4.527.000,00,30.180.000,00,3.