Summit Oto Finance Blitardan telahmelakukan audit/ pengecekan terhadap temuan atas perbuatan yang telahdilakukan terdakwa. Dari hasil audit/ pengecekan yang dilakukan terhadapnominal kerugianPT. Summit Oto Finance Blitar terdapat temuan 95 (Sembilanpuluh lima) unit sepeda motor yang telah digelapkan oleh terdakwa ( termasuknomor urut 24 an. DESA DESI APRIYOGI dan nomor urut 77 an.

audit internal penanganan kasus terdakwa olehpihak PT.Summit Oto Finance Blitarpada rentang bulan Juni2019 sampai bulanAgustus 2019terdapat temuan sebanyak 95 account yang dokumen pengajuannyakreditnya direkayasa oleh terdakwa seolaholah permohonan pengajuan kreditdari pihak nasabah dengan nominal kerugian sebesar Rp.1.679.333.524, (Satumilyar enam ratus tujun puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu limaratus dua puluh empat rupiah) dengan uraian temuan sebagaimana tertuangdalam lampiran

Summit Oto Finance Blitardan telahmelakukan audit/ pengecekan terhadap temuan atas perbuatan yang telahdilakukan terdakwa. Dari hasil audit/ pengecekan yang dilakukan terhadapnominal kerugianPT. Summit Oto Finance Blitar terdapat temuan 95 (Sembilanpuluh lima) unit sepeda motor yang telah digelapkan oleh terdakwa( termasuknomor urut 24 an. DESA DESI APRIYOGI dan nomor urut 77 an.

audit internal penanganan kasus terdakwa olehpihak PT.Summit Oto Finance Blitarpada rentang bulan Juni2019 sampai bulanAgustus 2019terdapat temuan sebanyak 95 account yang dokumen pengajuannyakreditnya direkayasa oleh terdakwa seolaholah permohonan pengajuan kreditdari pihak nasabah dengan nominal kerugian sebesar Rp.1.679.333.524, (satumilyar enam ratus tujun puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu limaratus dua puluh empat rupiah) dengan uraian temuan sebagaimana tertuangdalam lampiran

Summit Oto FinanceBlitar;Bahwa berdasarkan Surat Hasil Audit Internal penanganan kasusTerdakwa tanggal 30 Oktober 2020 yang Saksi tandatangani selakuSTH Blitar, dapat Saksi jelaskan bahwa hasil dari temuan audit internalpenanganan kasus Terdakwa oleh pihak PT.

;Bahwa jika Penggugat merasa dirugikan dengan temuantersebut,seharusnya Penggugat langsung mengajukan gugatan pada saat dimintaPemerintah Kota Pasuruan untuk menyelesaikan indikasi kelebihanpembayaran, dan tidak mengembalikan nilai temuan indikasi kelebihan pembayaran.;halaman 45 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 158/G/2018/PTUN.SBY.Bahwa selain itu. sifat sukarela Penggugat dalam menyelesaikanrekomendasi temuan tersebut dapat dibuktikan dari jaminan SKTJM yangdibuat Drs.

Mochamad Amien, M.M. atas temuan a quo. Dalam SKTJMtersebut, secara jelas disebutkan bahwa terdapat jaminan berupa sebanyak3 (tiga) sertipikat HGB yang seluruhnya atas nama PT Pranata BumiPermai, yang dalam hal ini Penggugat sebagai Direktur Utama.

;Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 19/KMA/HK.O1/III/2014, tanggal 25 Maret 2014,perihal : Permohonan Fatwa Hukum Terkait Penilaian /Pengujian terhadap Temuan/Rekomendasi Hasil PemeriksaanBPK.

;Fotocopy sesuai asli, Foto Kondisi Tanah Objek Temuan Pemeriksaan Pengadaan Tanah dalam Buku IIl LHP LKPD Kota Pasuruan TA 2017.

;Bahwa, saksi mengumpulkan Dokumen perencanaan, penerbitan SKPanitia,penetapan lokasi, pencabutan sk KJPP Asnawi dan Penilaian KJPPAsmawi ternyata terdapat indicator yang digunakan tidak sesuai dengan temuan hasil pemeriksaan.

terdakwa yang pada saat ituterdakwa berada didalamnya, kemudian petugas Kepolisian Sat Res NarkobaPolrestabes Medan melakukan penggeledahan didalam kamar kost terdakwa dandiketemukan serta disita 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabudengan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, 2 (dua) plastik klipkosong dan 1 (satu) pipet dari dalam sepatu sebelah kanan serta 1 (Satu)timbangan digital dari sepatu sebelah kiri dari dalam kamar kost yang ditempatiterdakwa, berdasarkan temuan

1,25 (satu komadua puluh lima) gram seharga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), tujuanterdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk dijual kembali kepada orang laindengan harga perpaket bervariasi dari paket Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah),paket Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) dan paket % (Seperempat) gram Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari hasil penjualan tersebutterdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh riburupiah), berdasarkan temuan

Kepolisian Sat Res NarkobaPolrestabes Medan melakukan penggeledahan didalam kamar kost Terdakwa danHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1317/Pid.Sus/2020/PNMdndiketemukan serta disita 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabudengan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, 2 (dua) plastik klipkosong dan 1 (satu) pipet dari dalam sepatu sebelah kanan serta 1 (Satu)timbangan digital dari sepatu sebelah kiri dari dalam kamar kost yang ditempatiTerdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan temuan

TERRY ANTONIUS KARUNDENGmelakukan pemeriksaan kemudian didapati temuan sebesar Rp.Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Ktg6.000.000, (enam juta rupiah), pada bulan Januari 2020 terdakwahendak membayar temuan tersebut, namun pada bulan Januari 2020justru terdapat kenaikan jumlah temuan sehingga pada 10 Maret 2020hingga 11 Maret 2020 dilakukan kembali pemeriksaan dan ditemukankenaikan dari temuan awal, lalu pr. MARIA dan Ilk.

TERRY ANTONIUS KARUNDENGmelakukan pemeriksaan kemudian didapati temuan sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah), pada bulan Januari 2020 terdakwahendak membayar temuan tersebut, namun pada bulan Januari 2020justru terdapat kenaikan jumlah temuan sehingga pada 10 Maret 2020hingga 11 Maret 2020 dilakukan kembali pemeriksaan dan ditemukankenaikan dari temuan awal, lalu pr. MARIA dan Ilk.

Menurut Penggugat, seyogianya sebelum Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor 00124/207/08/051/10 Tanggal 26 April 2010,temuan pemeriksaan untuk masa Agustus 2008 harus disampaikan dengan SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersendiri dan diadakan Pembahasan AkhirPemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Pemeriksaan;Jadi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan merupakan satu kesatuandengan daftar temuan pemeriksaan.

Dalam lampiran PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor PER19/Pj/2008 telah ditentukanbentuk, jenis dan kode kartu, formulir, surat dan daftar yang digunakandalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan;Lampiran dengan nomor urut 25 (Daftar Temuan Hasil PemeriksaanLapangan) dengan jelas dinyatakan bahwa Temuan Hasil Pemeriksaanharus dinyatakan per masa dan tahun pajak. Masa pajak untuk PajakPertambahan Nilai (PPN) adalah 1 (satu) bulan kalender (Pasal 2 danpenjelasan Pasal 3 KUP).

Jika diteliti lebih dalam,ternyata bentuk formulir Daftar Temuan Pemeriksaan yang dikirimkanoleh Tim Pemeriksa KPP BUMN, sebagai lampiran SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP70/WPJ. 19/KP.0305/2010, tidak sesuai dengan bentuk formulir yang ditentukandalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER19/PJ/2008.Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan yang dikirimkan tidak11mencantumkan masa dan tahun pajak dan juga tidak mencantumkannomor kode formulir;4 TENTANG PENDAPAT MAJELIS:Sebagaimana disebutkan

formulir Daftar Temuan Pemeriksaan (Kode FormulirPaQyes ess sia 85) jelas tertulis bahwa Daftar Temuan HasilPemeriksaan harus dibuat per Masa dan Tahun Pajak (Diisidengan masa pajak dan tahun pajak yang diperiksa).

Kesalahan tersebutmerupakan temuan Pejabat Bea dan Cukai atau b.

Telah mendapatkan penetapan Pejabat Bea danCukai";Analisa1. bahwa pokok sengketa adalah terkait sanksi administrasi berupa denda akibat dari selisih lebih atasbarang ekspor yang dimuat ke sarana pengangkut;2. bahwa atas temuan pejabat yang mengawasi pemuatan barang ekspor sebagaimana dinyatakan dalamLPT, terdapat selisih jumlah realisasi barang yang diangkut dengan data yang disampaikan dalam PEB,sedangkan permohonan pembetulan data FEB diajukan setelah barang ekspor dimuat ke dalam saranapengangkut

, sehingga atas temuan tersebut Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkanpenetapan perhitungan bea keluar (SPPBk);3. bahwa berdasarkan ketentuan tentang ekspor sebagaimana disebutkan di atas apabila memperhatikankondisi dan kronologis kejadian di lapangan sebagaimana tersebut dalam kronologis dan fakta di atas,tidak ada kondisi yang membenarkan untuk dilakukan pembetulan data PEB;4. bahwa dasar pengenaan sanksi administrasi adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (2)Peraturan Pemerintah

Telah memenuhi syarat alternatif pembetulan PEB yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) danayat (5) huruf a dan b Peraturan DJBC Nomor: P30/BC/2009, yaitu karena: Bukan temuan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor ( PPDE ), atau Belum ada penetapan Pejabat Bea dan Cukai, dan Waktu pengajuannya pun (tanggal 26 Maret 2013) masih dalam tenggang waktu 3 (tiga)hari setelah keberangkatan kapal sarana pengangkut (tanggal 24 Maret 2013);b. bahwa temuan Petugas Pemuatan Barang Ekspor KPPBC Dumai yang berupa LaporanPetugas

Pemuatan Barang Ekspor (LPT) KPPBC TMP B Dumai tanggal 24 Maret 2013 secaraformal tidak sama derajatnya dan bukan temuan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor (PPDE)karena temuan tersebut bukan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik barang (LHP) seperti halnyayang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dalam sistem pelayanan kepabeanan di bidang ekspordan penetapan jumlah muatan barang ekspor menjadi 1.860 MT baru ditetapkan di dalamSPPBK a quo oleh PPDE pada tanggal 28 Maret 2013 (permohonan Pemohon tanggal 26Maret

Kalimantan Tengah, terdakwa telah melakukanpencoblosan lebih dari satu kali pada saat pemungutan suara diPemilihnan Umum (Pemilu) tahun 2019 ; Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapatkanlaporan temuan dari Sdr.

PanitiaPengawas Pemilu Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur;Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.Sus/2019/PNTml Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersamasamadengan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) KabupatenBarito Timur lainnya melakukan pembahasan pertama di SentraGakkumdu dengan melakukan penyusunan kajian terhadap laporantemuan tersebut lalu hasil penyusunan kajian tersebut dibahas dalampembahasan kedua di Sentra Gakkumdu kemudian disimpulkan bahwalaporan temuan

tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyelidikanselanjutnya saksi melaporkan laporan temuan tersebut ke Polres BaritoTimur ; Bahwa hasil penyusunan kajian tersebut diantaranya diperoleh dari fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2019 di TPS 003 atasnama SAFRODINOR K dan TPS 004 atas nama SAFRUDINOR, fotocopy Surat Pemberitahuan Memilih (C6) atas nama SAFRUDINOR diTPS 004 serta foto copy Daftar Hadir Pemilih (C7) di TPS 003 atas namaSAFRODINOR K dan TPS 004 atas nama SAFRUDINOR ; Bahwa

Barito Timurlainnya melakukan pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu denganmelakukan penyusunan kajian terhadap laporan temuan tersebut laluhasil penyusunan kajian tersebut dibahas dalam pembahasan kedua diSentra Gakkumdu kemudian disimpulkan bahwa laporan temuantersebut dapat ditingkatkan ke proses penyelidikan selanjutnya saksiDWI DARMA PUTRA melaporkan laporan temuan tersebut ke PolresBarito Timur ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum

Barito Timurlainnya melakukan pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu denganmelakukan penyusunan kajian terhadap laporan temuan tersebut lalu hasilpenyusunan kajian tersebut dibahas dalam pembahasan kedua di SentraGakkumdu kemudian disimpulkan bahwa laporan temuan tersebut dapatditingkatkan ke proses penyelidikan selanjutnya saksi DWI DARMA PUTRAmelaporkan laporan temuan tersebut ke Polres Barito Timur ;Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.Sus/2019/PNTmlMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

No. 293 K/Pdt/201 1Penggugat, dan kemudian secara serta merta memperlihatkan adanya kabelhitam yang putus pada KWH Meter pada staf Penggugat.Bahwa kemudian beberapa petugas lain dari pihak Tergugat bersamasama dengan petugas Kepolisian datang menyaksikan kerusakan dimaksud danselanjutnya meminta Staff Engineering dari pihak Penggugat untukmenandatangani Berita Acara temuan kerusakan dimaksud.Bahwa akan tetapi Staff Engineering dari pihak Penggugat tidak maumenandatangani Berita Acara dimaksud dengan

alasan pihak Penggugat tidaktahu menahu mengenai masalah kerusakan tersebut karena kunci gardu PLNmilik Tergugat dipegang sendiri oleh pihak Tergugat, selain itu Panel KWH yangterdapat diluar gardu sama sekali tidak rusak.Bahwa kemudian pihak Tergugat datang menemui dan meminta BeritaAcara temuan pihak Tergugat ditandatangani oleh Staff Engineering pihakPenggugat agar aliran listrik dari pihak Penggugat dinyalakan, sehingga padaakhirnya melalui salah seorang staf Penggugat, yang bernama : HARDY

Asst.Chief Engineering menandatangani Berita Acara temuan tersebut, namun aliranlistrik tetap tidak dinyalakan.Bahwa perbuatan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telahmelakukan pelanggaran dimaksud adalah tidak berdasar dan mengadaadakarena: Terhadap pemutusan rangkaian pengawatan arus atau tegangan yangdipersangkakan ke Penggugat, sampai saat ini tidak pernah diproses olehaparat penyidik atau pihak yang berwenang sebagaimana proses terhadapkasus pelanggaran aliran listrik yang ada selama ini

Adanya oknumoknum dari Tergugat, yang datang ke Penggugat untuknegosiasi terhadap tagihan susulan P2TL tersebut, dengan bentukmenawarkan pembayaran sebesar 50 % dari jumlah tagihan susulan P2TL,yang dapat dilakukan secara angsur.Bahwa penandatanganan Berita Acara Temuan yang dilakukan olehsalah seorang staf Penggugat kepada Tergugat hanyalah akalakalan Tergugat,sebab pada tanggal 5 Juni 2009, Tergugat menyampaikan Tagihan SusulanP2TL atas temuan kerusakan tersebut sebesar Rp. 8.618.582.860, (delapanmilyar

Menyatakan Surat Tagihan Susulan P2TL atas temuan kerusakan tersebutsebesar Rp. 8.618.582.860, (delapan milyar enam ratus delapan belas jutalima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah),sebagaimana surat Tergugat Nomor : 384/155/CMKS/2009 Tertanggal 5Juni 2009 adalah tidak sah dan tidak mengikat.5.

M.I/16/2008 tanggal 26 April 2008);Bahwa betapa pentingnya masalah pembahasan akhir pemeriksaan tentu sudahsama sama kita maklumi terutama sejak berlakuknya UU Nomor 28 Tahun 2007,sehingga pencantuman persetujuan Wajib Pajak atas hasil pemeriksaan harusdidasarkan pertimbangan yang sangat hati hati agar tidak menimbulkan kerugianbagi Wajib Pajak;Bahwa dalam Lampiran surat Nomor : PHP70/WPJ.19/KP.0305/2010 (DaftarTemuan Pemeriksaan Pajak Tahun 2008), hasil pemeriksaan PPN yangdiberitahukan mencakup temuan

Menurut Penggugat,seyogianya sebelum Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor(00122/207/08/051/10 tanggal 26 April 2010, temuan pemeriksaan untuk masaJuni 2008 harus disampaikan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaantersendiri dan diadakan Pembahasan Akhir Pemeriksaan dengan Wajib Pajak.Artinya setiap SKPKB yang diterbitkan harus didahului dengan SuratHalaman 3 dari 17 halaman.

Putusan Nomor 48/B/PK/PJK/2013Daftar Temuan Pemeriksaan yang merupakan lampiran dari SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut, pada nomor urut 7 tertulis antaralain sebagai berikut :PPN Dalam Negeri Masa Januari 2008 s.d Desember 2008, yang dihitungberdasarkan penjualan :EksportTidak dipungut/dibebaskan/tunda/DPTDibebaskanPenyerahan kepada bukan pemungutTotal penyerahan~ 9 29 5 pPajak keluarang.

Pemeriksaan (Kode FormulirF.3.0..........85) jelas tertulis bahwa Daftar Temuan Hasil Pemeriksaanharus dibuat per Masa dan Tahun Pajak (Diisi dengan masa pajak dantahun pajak yang diperiksa.

Padahal dalam Daftar temuan HasilPemeriksaan tidak dicantumkan masa dan tahun pajak, juga tidakmencantumkan nomor kode formulir.Halaman 11 dari 17 halaman.

Rangkap Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 dan 2013 Nomor: 04/LHP/XIX.BJM/01/2014 Tanggal 15 Januari 2014;12. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Konsep Penilaian Potensi Kekurangan Volume Pekerjaan dan Potensi Denda Keterlambatan atas Pembangunan Pasar Desa Manunggal; 13. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 057/049/TU-DP/II/2014 Tanggal 17 Februari 2014 Perihal Panggilan Pertama untuk Penyelesaian Temuan

Salamiah Kode Sertifikat 17.01.04.08.3.00880;15. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanggapan Surat Kantor Pengelolaan Pasar atas hasil temuan LHP BPK RI Tanggal 13 Desember 2013;16. 1 (lembar) Fotocopy Surat PT Meratus Jaya Utama Nomor: 06/SK-Umum/MJU/III/2016 Tanggal 21 Maret 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelunasan LHP BPK;17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Peringatan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 012/MP.TGR/TB/V/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Kepada Direktur Utama PT.Meratus Jaya

bahwa adaNomorpekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume sebagaimana tertuang dalamSurat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan rincian temuan sebagai berikut ;1.

Volume pekerjaan kurang (Temuan BPK) 80.792.370.392. Kerusakaan pekerjaan (Temuan ahli dari PU) 90.950.260,503. Kekurangan pembayaran Rolling Door yang ditanggulangi oleh 121.840.000.00Pemda Tanah Bumbu4. Denda keterlambatan 80.182.948,00Jumlah 373.765.578,894.

bahwa adapekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume sebagaimana tertuang dalamSurat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan rincian temuan sebagai berikut ;1.

Volume pekerjaan kurang (Temuan BPK) 80.792.370.392. Kerusakaan pekerjaan (Temuan ahli dari PU) 90.950.260,503. Kekurangan pembayaran Rolling Door yang ditanggulangi oleh 121.840.000.00Pemda Tanah Bumbu4, Denda keterlambatan 80.182.948,00Jumlah 373.765.578,894.

Sebelum kejadian tersebut kamisudah melakukan penyerahan kepada Desa.Bahwa saat saksi menjabat ternyata ada pemeriksaan dari BPK terkait dengan fisikproyek dan benar kemudian saksi mengetahui ada temuan adanya keterlambatanpekerjaan dan juga ada kekurangan fisik pekerjaan ;Bahwa terkait dengan temuan tersebut awalnya saksi tidak mengetahui tetapi kemudiansaksi tahu dan langkah yang saksi lakukan adalah bersurat ke Direktur PT MeratusJaya Utama untuk menyelesaikan temuan tersebut tetapi sampai dengan

Permasalahan kredit KC.Medan diangkat menjadi temuan pada Tahun 2001 setelah sayamenjadi Kepala Cabang Bandung.

Bahwa temuan hasil Audit IAD tidak pernah merekomendasikanuntuk adanya pemindahbukuan ke laba rugi berdasarkan kutipanRisalah Temuan Hasil Audit sebagai berikut:Judul Temuan: Kekurang hatihatian Penggunaan AkunKewajiban Segera Lainnya;Isi Temuan Audit Intern: Kewajiban Segera Lainnya KewajibanKepada Pihak Ketiga Penjualan Rumah (211.9.564);Akun ini digunakan sebagai penampungan atas kelebihanhasil lelang dengan posisi per 30 Agustus 2012 sebesarRp 578.629.785,31 atas saldo tersebut perlu. dilakukanpenyelesaian

,Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor 79 PK/TUN/201725.26.tepatnya pada tahun 1997 manakala Penggugat menjabat sebagai KepalaBTN Cabang Medan, temuan ini tentunya tidak sesuai dengan bunyiKeputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/126/KEP.GBI/DpG/2013tanggal 6 Desember 2013 yang membatasi temuan Penggugat dalamproses Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper) selaku InternalAudit Division Head PT.

Risalah Temuan Audit KC.

Tangerang (posita angka8.2.60) serta melakukan tindakan menyembunyikan dan/ataumengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangandan/atau transaksi yang sebenarnya (posita angka 8.3), temuan inidibandingkan dengan temuan pada posita angka 8.1. dan posita angka8.2.a. justru mempunyai kaitan erat dengan kedudukan Penggugat selakuInternal Audit Division Head PT.

Putusan Nomor 52/B/PK/PJK/2013jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada Wajib Pajak untukhadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;Pasal 14 ayat (1): Hasil Pemeriksaan Lapangan untuk kepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan secara tertuliskepada Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan yang dilampiri dengan Daftar Temuan Pemeriksaan;Jadi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan merupakan satu kesatuandengan daftar temuan pemeriksaan.

Dalam lampiran PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor PER19/Pj/2008 telah ditentukanbentuk, jenis dan kode kartu, formulir, surat dan daftar yang digunakandalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan;Lampiran dengan Nomor urut 25 (Daftar Temuan Hasil PemeriksaanLapangan) dengan jelas dinyatakan bahwa Temuan Hasil Pemeriksaanharus dinyatakan per masa dan tahun pajak. Masa pajak untuk PajakPertambahan Nilai (PPN) adalah 1 (satu) bulan kalender (Pasal 2 danpenjelasan Pasal 3 KUP).

Jika diteliti lebih dalam,ternyata bentuk formulir Daftar Temuan Pemeriksaan yang dikirimkanoleh Tim Pemeriksa KPP BUMN, sebagai lampiran SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP70/WPJ. 19/KP.0305/2010, tidak sesuai dengan bentuk formulir yang ditentukandalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER19/PJ/2008.Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan yang dikirimkan tidakmencantumkan masa dan tahun pajak dan juga tidak mencantumkannomor kode formulir;4 TENTANG PENDAPAT MAJELIS:Sebagaimana disebutkan

Dalam Daftar Temuan Pemeriksaan yang merupakan lampirandari Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut, pada nomor urut7 tertulis antara lain sebagai berikut:PPN Dalam Negeri Masa Jan 2008 s.d Desember 2008, yang dihitungberdasarkan penjualan:a Ekspor;b Tidak dipungut/dibebaskan/tunda/DPT;c Dibebaskan;Halaman 13 dari 23 halaman.

Daftar Temuan Pemeriksaan (Kode FormulirF.3.0.......... 85) jelas tertulis bahwa Daftar Temuan HasilPemeriksaan harus dibuat per Masa dan Tahun Pajak (Diisidengan masa pajak dan tahun pajak yang diperiksa).

Bahwa akibat Tergugat tidak membayar sisa pinjaman kepadaPenggugat, Penggugat tidak dapat membayar temuan dariInspektorat Kabupaten Buol, yang mengakibatkan sertifikatPenggugat di minta Inspektorat kabupaten Buol sebagai jaminandengan POUT err crs srs cress russ emnancomanaemanaemansemane apm a Rp.102.000.000,00d. Bunga bank selama 30 bulan30 x 2% X Rp. 94.745.630,18. 2... eee Rp. 76.872.965,009.1.

Buol atas perintah dariAmran Batalipu selaku Bupati Kabupaten Buol dan diketahui oleh Ir.Supangat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol;Bahwa Penggugat atas perjanjian secara lisan dengan Tergugat telahmenyerahkan uang sebesar Rp.194.745.630,18 (seratus sembilan puluhempat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiahdelapan belas sen) yang digunakan Tergugat untuk menutupi temuan BPKRI atas pekerjaan Pemeliharaan Jalan KaliKantong Produksi TahunAnggaran 2011 oleh

Daftar temuan BPK, yang selanjutnya pada foto copy bukti surattersebut diberi tanda (P 5);6. Akta Notaris Hans Kansil, S.H. Nomor 36 tanggal 24 Mei 2003 tentangpenetapan Ani T. Wangi sebagai direktris CV. Fanndy, yangselanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P 6); dan7. Akta Notaris Irwan Delcano, S.H.

Agus Harimax untukmenyelesaikan masalah tersebut dengan segera mengembalikan uangtemuan tersebut ke kas daerah Kabupaten Buol;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitualat bukti surat P1 tentang surat tanda setoran (STS) Pemerintah Kabupaten Buoldan bukti surat P5 tentang hasil temuan dari Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, serta keterangan saksiIr.

Supangat dan saksi lrawan Bakulu, S.T. yang pada pokoknya menerangkanbahwa uang sejumlah Rp. 194.745.630,18 (seratus sembilan puluh empat jutatujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen)Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Bulsesuai dengan hasil temuan BPK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buoltelah disetorkan pada tanggal 25 Mei 2012 oleh Usman Tarakuku selakuBendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh Ir.

Nama: RKUD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tangga : 22Juli 2014 Keterangan : Setoran tunai atas temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Medan atasBelanja perjalanan Dinas TA.2013An.

di Aek Kanopan Tanggal : 26 May 2014 Keterangan : Setoran tunai atas temuan pemeriksaan BPK RI PerwakilanMedan atas Belanja perjalanan Dinas TA.2013, An.Drs.Rahmad Edi!

di Aek Kanopan Tanggal : 22 Juli 2014 Keterangan : Setoran tunai atas temuan pemeriksaan BPK RI PerwakilanMedan atas Belanja perjalanan Dinas TA.2013, An.Drs.Rahmad Edi!

Keterangan Setoran tunai atas temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Medan atas Belanja perjalananHal 126Putusan Pengadilan TipikorNo. 118/Pid.Sus.

TPK/2016/PN.Mdn Bahwa untuk temuan BPK atas nama diri saksi sendiri adalah kelebinan pembayaran sebesar Rp. 28.981.000, danatas temuan tersebut saksi pada tanggal 12 Januari 2015 telah menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 28.981.000, sebagai pengembalian kerugian Negara; Bahwa saksi ketahui pada saat Sekretaris DPRD memberitahukan temuan BPK RI bahwa kelebihan pembayaranterjadi pada pembelian tiket pesawat terbang; Bahwa pemesanan dilakukan hampir seluruhnya yang saksi ketahui melalui sdr.lman,

ada.Sehingga karena dalam ketentuan peraturan perundangundangan tidakmengatur mengenai kayu yang diperoleh dari temuan maka, Terdakwa dalamperkara ini tidak dapat dituntut secara pidana.

Sedangkan dalam perkara ini, peraturan perundangundangan yangmenjadi dasar dari Surat Dakwaan Oditur Militer sama sekali tidak mengaturmengenai kayu temuan (yang ditemukan oleh Saksi4 di belakang rumahnya).Sehingga berdasarkan pasal 1 ayat 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana(KUHP) :Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuanperundangundangan yang telah ada.Sehingga karena dalam ketentuan Peraturan perundangundangan tidakmengatur mengenai kayu yang diperoleh dari temuan

Hal ini sesuai dengan asas Legalitas .Bahwa mengenai pengertian barang temuan Oditur akan mengemukansebagai berikut :Bahwa barang temuan berupa kayu hasil hutan yang berdasarkan pemeriksaanditemukan di dalam dan atau di luar hutan yang tidak diketahui identitas yangmemiliki atau yang menguasai atau yang mengangkut, baik nama maupunalamatnya sehingga setiap kayu temuan harus dibuat Berita Acara Pemeriksaandari yang memuat tentang jumlah kayu, jenis kayu dan bentuk kayu selanjutnyapenemuan kayu diumumkan

Penanganan kayu hutan berupa kayu hasil hutan temuan, agar tidak rusaksehingga nilai ekonominya tidak berkurang.

Mengacu pada Peraturan Kementerian Kehutanan tersebut di atas, maka terhadap barang temuan harus segeradilakukan pelelangan terhadap hasil hutan temuan, setelah proses lelang selesai,pemohon lelang melaporkan pelaksanaan pelelangan secara lengkap danberjenjang kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, JaksaAgung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.Bahwa Terdakwa membeli kayu dari Saksi4 tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan dan pada saat Terdakwa ditangkap pihakDenpom

auditor atas selisih lebihPO receipt dengan laporan penerimaan barang (receiving) pada warehouse, Tim AuditKepabeanan tidak dapat menyatakan kesalahan tersebut terjadi pada PIB yang mana;bahwa denda administrasi yang timbul akibat temuan audit berupa selisih lebih antara POdan Laporan Penerimaan Barang adalah dikenakan berdasarkan Pasal 86A UndangundangKepabeanan Nomor 17 Tahun 2006.

Untuk beberapa butir temuan, bahkan jumlah barang dalam PO danPIB telah sesuai namun tetap dicatat dan diperhitungkan sebagai temuan, dengan demikiansesungguhnya tidak ada selisih jumlah barang yang tidak dilengkapi PIB;bahwa Terbanding dalam Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materiil Data antara PemohonBanding dan Terbanding menyatakan halhal sebagai berikut : bahwa memperhatikan tanggapan Pemohon Banding tersebut, Terbanding menyatakanbahwa sebagaimana langkahlangkah pemeriksaan untuk menguji kebenaran

Adanya perubahan system IT dan penamaan PO;bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa PO yang menjadi temuan auditor adalah POPerubahan;bahwa pada awal 2004 perusahaan Pemohon Banding mengganti system IT termasuksystem untuk inventory yang mengakibatkan perubahan nomor PO.

Vendor perusahaan Pemohon Banding menyediakan barang dari dalam negeri, tidakmelalui proses impor;bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa PO yang dipermasalahkan meminta vendoruntuk menyediakan barang dalam negeri, sehingga tidak terjadi proses impor (localdelivery), seharusnya temuan ini tidak dimasukan dan diperhitungkan dalam laporan;bahwa Terbanding dalam Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materiil Data antara PemohonBanding dan Terbanding menyatakan halhal sebagai berikut : Bahwa untuk Purchase

Dan ini menunjukkan ketidakonsistenandari Pemohon Banding setelah ada temuan audit; Selain hal tersebut diatas bahwa Purchase Order Nomor : 9988 pada proses keberatansudah diakui oleh Pemohon Banding sebagai temuan dan merupakan barang impor,karena berdasarkan data Ship to Number dan Destination yang sama dengan PurchaseOrder 11493 dan 11494;.

Kesalahan Prosedur Formal:Bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukanTerbanding (Tim audit Bea dan Cukai) atas Pemohon Banding,terdapat kesalahan prosedural yang dilakukan Terbanding, diantaranya:1.Bahwa dalam hal pembahasan akhir, Pemohon Banding tidakmendapatkan BAHA (Berita Acara Hasil Audit);Bahwa dalam hasil pembahasan akhir, Pemohon Bandingtidak mendapatkan rincian angka sebagaimana seharusnyaada, rincian angka baru diberikan lewat fax beberapa harikemudian;Bahwa DTS (Daftar Temuan Sementara

Hal ini membuktikan bahwa harga pokokpenjualan yang dilaporkan didalam PIB dibenarkan oleh DirektoratJenderal Pajak, sehingga karenanya temuan Termohon bahwa terdapatHalaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 1696/B/PK/PJK/2017perbedaan antara PIB dan dengan harga barang, hanya merupakanasumsi Termohon.

Dengan kata lain, nilai penetapan Termohon telah berada diluar kewajaran yang dapat diterima oleh Pemohon;Bahwa untuk melengkapi bukti a quo yang diajukan Pemohon dalampermohonan dan Memori Peninjauan Kembali Pemohon tanggal 23 Juli2015 dan tambahan bukti Memori Peninjauan Kembali tanggal7 Oktober 2015, dalam memori PKII ini ikut diajukan bukti baru(novum) yakni Daftar Temuan Pemeriksaan dari Direktorat JenderalPajak tahun 2013, yang menyatakan adanya koreksi positif atas hargapokok penjualan.

Daftar Temuan Pemeriksaan tersebut sejalan dengantemuan audit untuk tahun 2012 dari Direktorat Jenderal Pajak terhadapPemohon di Kantor Jakarta dengan SPP Nomor: RRIN00335/WPJ.07/KP.0905/RIK.SIS/2014 tanggal 10 September 2014 dimanadidalam Risalah Pembahasan mengenai Harga Pokok Penjualan,berdasarkan equalisasi dengan PPh Pasal 22 Impor, nilai pembelianwajib pajak tetap dipertahankan;Bahwa oleh karena itu, semestinya dengan buktibukti yang diajukan,dan keadaan selama pemeriksaan audit, Termohon telah

Nilai dendayang harusnya Pemohon terima dan menjadi kewajiban Pemohonadalah sebesar 100% berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentangPengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan;Bahwa pada HPA a quo dijelaskan berdasarkan Risalah PembahasanAkhir disimpulkan Temuan Disetujui dan Temuan Dipertahankan.Dalam Temuan Dipertahankan menyatakan Hasil pemeriksaankedapatan terdapat selisih antara nilai yang diberitahukan pada PIBdengan

Yan mengatakan akandibayarkan untuk pengembalian temuan tersebut dan terdakwa Drs.

Asli Daftar Hadir Rapat Klarifikasi Hasil Temuan BPKRI PerwakilanAceh antara KIP dengan Ketua PPK Se Kabupaten Bener Meriahtentang Penyaluran Dana Rutin PPK Pemilukada Tahun 2012;5. Asli Notulen Rapat Karifikasi Hasil Temuan BPKRI perwakilan Acehtentang Penyaluran Dana Rutin PPK Pemilukada tahun 2012 Kab.Bener Meriah;6. Asli Surat KIP Kab.

Yan mengatakan akandibayarkan untuk pengembalian temuan tersebut dan terdakwa Drs.

Bener Meriah Nomor :270/36/KIPBM/IV/2013tanggal 07 April 2013;Asli Daftar Hadir Rapat Klarifikasi Hasil Temuan BPKRI PerwakilanAceh antara KIP dengan Ketua PPK Se Kabupaten Bener Meriahtentang Penyaluran Dana Rutin PPK Pemilukada Tahun 2012;Asli Notulen Rapat Karifikasi Hasil Temuan BPKRI perwakilan Acehtentang Penyaluran Dana Rutin PPK Pemilukada tahun 2012 Kab.Bener Meriah;Asli Surat KIP Kab.

, sementara didalam surat tugas yang dibawapetugas P2TL Tergugat tidak ada menyebutkan tentang ketentuanpetugas yang ditunjuk berwenang membawa barang bukti;Keempat, sebagaimana disebutkan didalam lampiran I1 dan lampiranI2.1 SK DIR PLN 1486 bahwa terhadap temuan dimaksud, pihakpetugas P2TL Tergugat terlalu premature telah menuduh langsungterhadap temuan yang terjadi, sebagaimana dokumen yangsalah/fatal didalam Berita Acara Pemeriksaan Bukti pada bukti P20,bahwa sepatutnya harus menyampaikan temuan

dalam bentuk dugaan/indikasi terhadap temuan yang terjadi.

Faktanya sudahdibuat tuduhan oleh petugas P2TL Tergugat yang bernama Gery.Hasil temuan baru dapat dikatakan terbukti bilamana sudah ada Ujilaboratorium independen pun dalam hal itu, perinal pembukaan alatHalaman 13 dari 46 hal. Put.

Rekayasa temuan pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrikterhadap Penggugat, yang dilakukan oleh Tergugat yang bernama: 1.Teddy Syahruddin, jabatan Asman Transaksi Energi dan 2.

Pada Kolom VI.4, tentang pemeriksaan putaran meter kwh melaluisekering meter /terminal pengukuran 4 kawat isian nya kosongbaik saat diperiksa maupun setelah diperiksa tidak dapatmenjelaskan tentang temuan dilapangan secara lengkap;e.